cover
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 74 Documents
Judicial Review “Satu Atap” Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yunaldi, Wendra
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The constitutional dual judicial review of the Constitutional Court and the regulation in the Supreme Court has created legal uncertainty in the legal system of Indonesia. The application of graded judicial review has a negative impact on the guarantee of the constitutional rights of the community. The hierarchical model of the prevailing law-enforcement regulation is the abandonment of the legal norms of the constitution in every level of legal product downward. Disconnection of constitutional norms only up to the level of the Act will be a denial of the rights of the people of Indonesia at all levels of statutory legislation under the law. As a rule of law, legal products have a value of truth and justice that refers to the source of the main legal order, namely the Constitution, so that Indonesia's constitutionalism can be tiered up and down down. Thus, there is no differentiation of the "legal certainty" between the 1945 Constitution and the KMPR, as well as the Act as an implementation product with various derivatives such as the Perpu, PP, Perpres, Provincial Regulations and Regency / City Regulations. The general nature of the constitutional arrangements becomes the standard of truth so that every act of government can be controlled and evaluated by the constitution. This situation is different from what is happening now, where the justice of regulation embodied by the Supreme Court is often biased toward the interests of "securing" the contents of the regulation rather than granting legal justice rights, not to mention the long waiting periods of unclear ends. MA finally failed to bring about legal justice for the community. This is where judicial review or judicial constitutional should be placed on the shoulders of the Constitutional Court so that the conception of the Indonesian legal state not only applies only at the national level, but also becomes a backbone for the community in each region through the granting of the right of the people to obtain justice through the examination of legal products that harm the constitutional rights community.
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Suparto, Suparto
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amendment of the 1945 Constitution gave birth to a new state institution, which called the Judiciary Committee. That entity is being formed to conduct selections to the Supreme Court judge candidates and also to supervise the behaviour of the judges. But along the way, the Supreme Court judges felt that the Judiciary Committee’s supervision is interfering with the independency of the judges. Thus, the Supreme Court judges conducted a judicial review on the Law No. 22 of 2004 and Law No. 4 of 2004. After that, the Supreme Court issued Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 with the following points verdicts: a) that constitutional judges are not included in the objects of Judiciary Committee’s supervision, because when the idea to form a judiciary committee occurred, the Constitutional Court itself was yet to be existed. Thus by this premise, the formation of the Judiciary Committee is meant to supervise the judges and the Supreme Court judges; b) Supreme Court judges are objects of Judiciary Committee’s supervision. This is in accordance with the primary purpose of the Judiciary Committee’s formation, which was to supervise the behavior of judges as well as Supreme Court judges; c) the material about the supervision is being annulled since it is not in accordance with the checks and balances principle. The Judiciary Committee is merely an auxiliary state organ which cannot supervise Supreme Court and Constitutional Court as the main state organ. The Constitutional Court Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 has the potential to violate the principle of nemo judex idoneus in propria causa, which someone cannot act as a judge for himself.
Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam Salam, Safrin
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan perbuatan lahiriah dua insan manusia yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuatdalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Alasan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon Ditinjau Dari Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta mengunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis. Saran dari tulisan ini adalah perkawinan anak dibawah umur melalui proses dispensasi kawin menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat perlu menetapkan kriterium dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak dibawah umur. 
Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi Syuryani, Syuryani
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan  untuk memaparkan tentang pelaksanaan roya hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi serta  kendala apa yang  dihadapi Kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa  Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan  adalah  adanya kendala internal dan kendala eksternal yang terdapat pada kantor Badan Pertanahan kota Bukittinggi hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pertanahan kepada  masyarakat tentang roya hak tanggungan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum Santiago, Faisal
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakah kejatan yang sudah dapat dikatakan pada posisi titik nadir dan sudah mengakar, sehingga dalam pemberantasannya memerlukan keseriusan dan penanganan yang sangat kuat. Peran serta aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar harus didorong untuk penanganan dan penindakannya. Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Baharudin Lopa mengatakan korupsi yang umumnya merupakan perilaku sebagian kecil anggota masyarakat yang berlindung dibalik kewenangan atau kekuasaan tertentu yang dapat dikaitkan dengan kekuasaan jabatan, wajib diberantas secara sistem dan terstruktur. Dari rumusan permasalahan yang ada menunjukan bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan  dua pendekatan utama sekaligus, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis.Penegakan hukum harus dijalankan oleh para penegak hukum dan bantuan masyarakat untuk bersinergi. Pada akhirnya Tindak Pidana Korupsi harus segera di berantas dengan memberi kewenangan penuh kepada para penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan kpk, dan yang terpenting para penegak hukum menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia Rahmayani, Nuzul
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan-perusahaan berbasis financial technology (fintech) saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Fintech telah menjadi sebuah fenomena yang mempengaruhi sistem hukum, karena bersandar pada internet of things yang mampu beroperasi melampaui batas yuridiksi yang ada. Data statistik Bank Indonesia mencatat total transaksi fintech tahun 2017 mencapai US$ 15,02 miliar atau Rp. 202,77 triliun, atau meningkat 24,6% dari tahun sebelumnya. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahu 2011 (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan perusahaan berbasis fintech di Indonesia, karena OJK memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lembaga di bidang jasa keuangan secara umum di Indonesia. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari salah satu fungsi OJK yang lain yang terdapat di Pasal 4 UU OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Fungsi pengawasan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, khususnya terkait Produk Jasa Keuangan.  Lebih lanjut, terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis fintech tersebut, sampai tulisan ini dibuat, peraturan OJK terkait dengan pengawasan fintech di Indonesia masih sangat minim (hanya 1), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh sebab itu, minimnya aturan terkait pengawasan perusahaan berbasis fintech ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen fintech di Indonesia.     
Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif Bakhtiar, Bakhtiar
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aims of this paper is to describe the methods of Islamic law discovery and methods of finding positive laws and their similarities and differences. The type of research the author uses in this paper is the study of normative law (normative legal research) the data acquisition of library materials or secondary data. The data analysis techniques (legal materials) used is to use qualitative analysis. So to draw the conclusions of each data, whether in the form of principles, conceptions, or in the form of rules and legal norms, will be described analytically descriptively. From the results of research conducted, it can be understood that both Islamic law and positive law recognize that there is no rule of law or law is complete and in line with the present reality, there will always be shortcomings Consequences of such things, law enforcement such as judges and other legal officers should make legal discovery based on their respective sources of law, because only from the sources can be explored legal norms. In Islamic law, the invention of the law includes the method of literal interpretation (linguistic), kausasi (ta'lili) and synchronization. Whereas in positive law, include methods of interpretation, argumentation and the discovery of free law. Substantively, the two methods of legal discovery have differences and equations that allow to be compromised. This effort was made to look for new methods of legal discovery that are more responsive by exploring the legal values that live in society.
Kriminalisasi Nikah Sirri Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Efendi, Roni
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal policies in criminal law can be applied with dual track system approach, the first Penalism approach as part of an ultymum remedium that is reduced from the punishment theory. Then, non-criminal approach prioritize the primum remedium path that puts more emphasis on sanctions. Ultimatum remedium applicable only to tackle crime, it can be implemented with no alternative, but the government seeks a draft Law on Material Law Courts for Marriage which criminalizes behavior previously not lawful even according to religious norms, the act is the not recorded. This rule becomes one of the meanings used to create works that are different from law enforcement, certainty and law enforcement purposes.
Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Iswari, Fauzi
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dan urgensi unsur keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusian (HAM) di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang perolehan datanya dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun teknik analisis data (bahan hukum) yang dipergunakan adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Jadi untuk menarik kesimpulan setiap data, baik berbentuk asas-asas, konsepsi, maupun berbentuk kaidah serta norma hukum, akan diuraikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang tidak semata-mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi  penegakan hukum yang bertitik tolak pada rasa keadilan masyarakat. Adapun untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM yaitu dengan mengevaluasi sumber daya manusia yang menegakan hukum, fasilitas penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.
Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace) Astuti, Sri Ayu
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revolusi Media telah melahirkan percepatan teknologi yang sangat dahsyat terhadap perubahan perilaku manusia berdampak juga terhadap kebutuhan hukum terkait penegakan hukum. Penggunaan Internet dalam aktivitas di ruang siber banyak menimbulkan berbagai persoalan hukum dengan berbagai bentuk pola komunikasi dengan penggunaan kebebasan berekspresi. Akibat penggunaan kebebasan berekspresi yang keliru dengan alat media elektronik oleh  masyarakat di ruang maya berhadapan dengan hukum. Di dalam penegakan hukum terkait penggunaan internet untuk membuktikan atas perbuatan pidana, bukti elektronik mendapatkan pengakuan dan dapat digunakan sebagai perluasan dari alat bukti di ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik tidak diatur, tetapi dalam beberapa kasus hukum, sudah menerapkan alat bukti elektronik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam pembuktian  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam proses hukum di Indonesia.