cover
Contact Name
Aan Aswari
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PLENO JURE
ISSN : 23017686     EISSN : 26848449     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Pleno Jure memiliki merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah IX Sulawesi, pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Jurnal ini menerima tulisan hasil penelitian hukum maupun konseptual hukum sebagaimana scope Jurnal untuk dipublikasikan.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
KEDUDUKAN FUNGSI PERATURAN DAERAH (PERDA) SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM NASIONAL Salam, Abd
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.367 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v4i5.21

Abstract

Kedudukan Perda, prosedur  pembahasan, pengesahan dan pengundangan, berdasarkan Undang-Undang Npmor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 
KONTRADIKTIF PENERAPAN AZAS RETROACTIVE DALAM MENGADILI HAK AZASI MANUSIA DI PENGADINAL HAM ADHOC Goysal, Annie Helena
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.338 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v4i5.22

Abstract

Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial merupakan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dari negara kita mengatur seluruh hak-hak azasi yang dimiliki oleh manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun.
ANALISIS HUKUM TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI PEMILIK KENDARAAN SEBAGAI TERTANGGUNG Nurhaedah, Nurhaedah
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1029.148 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v4i5.24

Abstract

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi khusus sebagi pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang sehingga memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalu lintas diluar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan pribadi yang ditumpanginya.
PENGARUH KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN Nawi, Rusdin
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1555.445 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v4i5.25

Abstract

Rendahnya kinerja organisasi pemerintah di Indonesia terjadi karena kelembagaan yang mendukung lemah dalam aktualisasinya, menimbulkan persepsi pelayanan yang kurang berkualitas. Ini terjadi dikarenakan kebijakan publik yang diterapkan oleh instansi pemerintah tidak terformulasikan, terimplementasikan dan terevaluasikan dengan baik. yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, kebijakan publik terhadap kelembagaan dan kebijakan publik terhadap kinerja organisasi.
KONVERSI ATAS TANAH HAK BARAT SUATU TINJAUAN YURIDIS Salmi, Salmi
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1223.023 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v4i5.26

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang konversi atas tanah hak barat ditinjau dari pendekatan yuridis atau pendekatan hukum (pendekatan perundang-undangan).
PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Syarif, Fitrianur
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.681 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v8i2.38

Abstract

Abstrak.Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah   Negara   dan   Undang-undang   Nomor   21   Tahun   2008   tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk   melaksanakan Islam   secara   kaffah.   Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah Untuk Mengetahui perkembangaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, dengan metode penelitian penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan konseptual yaitu  mencari  asas-asas,  doktrin-doktrin  dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Alasan  peneliti  menggunakan  penelitian  hukum  normatif karena untuk menghasilkan   argumentasi,   teori   atau   konsep   baru   sebagai   praktisi   dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi. Adapun hasil penelitian dan Pembahasan adalah Keberadaan ekonomi syariah di Indoinesia, sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Abstract. The development of Islamic economics took place so rapidly. This is also supported by the legal sector, which is based on the issuance of laws and regulations in the field of Islamic economics, among others, the issuance of Law Number 3 of 2006 which gives authority to the Religious Courts to handle sharia economic dispute cases. In addition, the issuance of Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking further strengthens the legal foundation of Islamic economics in Indonesia. At a practical level, the existence of Islamic financial institutions now shows an increasingly rapid development. This is in line with the increasing awareness of the majority of Muslims to implement Islam faithfully. The research objective of this journal is to find out the development of Sharia Economic Law in Indonesia, with normative legal research methods with a conceptual approach that is to seek principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense. The reason researchers use normative legal research is to produce new arguments, theories or concepts as practitioners in solving problems they face. The results of the research and discussion are the existence of Islamic economics in Indonesia, in fact it has taken root even though its validity is still normative sociology.
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING ANAK BUAH KAPAL (ABK) TANGKAP IKAN SECARA ILEGAL Armansyah, A Amrullah
PLENO JURE Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.555 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v8i2.116

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengananalisa Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal  Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; Untuk menganalisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Hasil penelitian: Penegakan Hukum keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal  Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sudah dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal  Tangkap Ikan adalah Faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor saran dan prasarana, faktor budaya hukum dan faktor pengetahuan hukum. Faktor sarana dan prasarana adalah faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian di wilayah hukum Mamuju. Saran:Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin warga Negara asing yang berkaitan dengan deportasi. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemantauan di wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju.
HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nawi, Syahruddin
PLENO JURE Vol 7 No 1 (2018): Pleno Jure, Juni
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.465 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i1.352

Abstract

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Pada sisi lain  bahwa dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar. Berdasar itu untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Bahwa berdasarkan berbagai hasil penelitian, masih ditemukan banyak pelaku usaha yang melanggar berbagai larangan yang   tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.8 Tahun 1999. Pada sisi lain konsumen pada umumnya tidak memahami haknya sehingga cenderung dirugikan oleh pelaku usaha, bahkan cenderung tidak berdaya menghadapi kekuatan financial yang dimiliki oleh pelaku usaha. Oleh karena itu berbagai hal yang harus diperhatikan dalam undang-undang perlindungan konsumen baik oleh pelaku usaha maupun para konsumen.
STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PELACURAN DI KOTA MAKASSAR Syaparuddin, Syaparuddin
PLENO JURE Vol 7 No 1 (2018): Pleno Jure, Juni
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.628 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i1.354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan problem: (1) Faktor-faktor apakah yang berperan  terhadap  pelacuran di Kota Makassar (2) Bagaimanakah bentuk kejahatan pelacuran yang terjadi di Kota Makassar (3) Upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi pelacuran di Kota Makassar. Peneltian ini bersifat deskriktif.  Pengambilan sample dilakukan secara Purposif.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi .  Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,  Faktor yang berperan terhadap Pelacuran dikota makassar yaitu tingkat pendidikan pelacur yang sangat  rendah, usia, serta faktor  kemiskinan, dalam arti kebutuhan jauh lebih besar dari penghasilan, Bentuk kejahatan pelacuran di kota Makassar, yaitu, pelacur jalanan, pelacur panggilan dan pelacur  bordil. Upaya pemerintah antara lain,  pembinaan yang berkesinambungan dalam arti bahwa ketika seorang  pelacur telah direhabilitasi  ke  pihak keluarga, maka pihak pemerintah hendaknya  pembinaan paling tidak contol  tentang kondisi selanjutnya selain itu  Penyempurnaan undang-undang tentang larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran, Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian  untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma ke. Peningkatan kegiatan seperti olahraga dan rekreasi, agar mendapatkan kesibukan sehingga mereka dapat menyalurkan kelebihan energi. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodratnya dan bakatnya, serta memberikan gaji yang memadahi dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup.
ANALISIS RATIFIKASI ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT OLEH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ekakusumawati, Enni
PLENO JURE Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember
Publisher : LL-DIKTI IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.667 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i2.348

Abstract

Indonesia sulit melakukan penundaan isi perjanjian, amandemen dan pengakhiran perjanjin AFCTA , Ketentuan yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh indonesia adalah menggunakan aturan WTO dimana pemberlakuan ini dapat diterapkan bagi negara yang belum dapat mengikuti perkembangan liberalisme perdagangan, aturan ini difasilitasi dengan mekanisme perlindungan seperti anti dumping dan saveguard. Oleh karena itu ketentuan yang dapat digunakan indonesia dalam penerapan ACFTA adalah dengan menerapkan fasilitas saveguard dalam WTO sebagai solusi untuk menyelamatkan kepentingan nasional.

Page 1 of 3 | Total Record : 30