cover
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM Iqbal, Muhamad
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.9 KB)

Abstract

ABSTRAKKeberadaan asas oportunitas mendapat tantangannya tersendiri, alih-alih adanya asas tersebut guna sebagai payung hukum penyelesaian perkara di luar pengadilan atau secara jelas mengarahkan kita pada bentuk Mediasi Penal. Asas Oportunitas Jarang sekali di pergunakan terutama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang bersifat komunal atau yang melibatkan kasus hukum rakyat kecil. Hal tersebut membuat Subjek hukum yang semestinya terlindungi oleh asas tersebut malah tidak merasakan terlindungi, dan ditunjukan dengan maraknya pelaporan atas perkara-perkara besar namun dengan pelaku tunggal yang secara kondisi mestinya dianggap tidak mampu melakukan perkara kakap tersebut, seperti Seorang Nenek yang melakukan pencurian dan Ilegal Logging. Tantangan tersebutlah membuat Asas Oportunitas dari Penuntut Umum  menjadi  paying hokum dari Mediasi Penal.Kata Kunci    : Asas Oportunitas, Mediasi Penal, Perkara Komunal, Jakasa                   Penuntut Umum.
MEKANISME PENDAFTARAN TANAH DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH Dewi, Aliya Sandra
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.311 KB)

Abstract

ABSTRAKPendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Tanah merupakan hajat hidup setiap orang, itu benar adanya. Setiap jengkal tanah di mata hukum keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan / pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut. Itulah alasan mengapa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga dengan nama UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah RI dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan/pemilikan tanah. Kata Kunci : Pendaftaran tanah, Kekuatan pembuktian, Sertifikat.
TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP HASIL EKSAMINASI PUBLIK ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Setyowati, Sulis
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.784 KB)

Abstract

ABSTRAKEksaminasi publik sebagai upaya untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan yang dinilai kontroversi dan melukai profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga penegak hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi publik diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparaturnya. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun eksaminasi publik  terhadap putusan-putusan pengadilan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus dimulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat mengawasi peradilan. Kata Kunci: Eksaminasi Publik, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TELAAH BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Purgito, Purgito
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.184 KB)

Abstract

ABSTRAKDi dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak  dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati  dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk menangani masalah ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja serta untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat dicapai hubungan yang harmonis. Hasil penelitian menunjukan pertama, fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman perjanjian kerja waktu tertentu di divisi Merchandising PT Arta Boga Cemerlang, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua, hambatan dalam pelaksanaanya adalah berasal dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah, ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu                        Tertentu.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN TELAAH BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA Pahlawan MP, Muhamad Rezky
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.148 KB)

Abstract

ABSTRAKKekerasan dalam  rumah tangga (KDRT) menjadi momok yang sangat mengerikan bagi anak anak. Fakta yang menunjukan bahwa kekerasan dalam  rumah tangga menimbulkan efek yang negative bagi perkembangan tumbuh kembangnya anak. Kekerasan terhadap anak ini bukan lah menjadi hal yang langka di tengah tengah masyarakat, dimana anak anak diharuskan dan diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dengan cara pendidikan yang keras ataupun menggunakan kekerasan. Tulisan ini meggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meengetahui sejauh mana asas asas hukum, sinkronisasi horizontal vertikal, dan sistemik hukum di terapkan. Dalam hasil tulisan ini penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak terdapat dua cara, menggunakan hukum pidana atau penal dan non hukum pidana atau non penal.Kata kunci: Perlindungan Hukum,Kekarasan Anak, Hak Asasi manusia
KEPASTIAN HUKUM INVESTASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Litoama, Fransiskus
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.808 KB)

Abstract

ABSTRAKPembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan melalui praktek perekonomian yang mandiri dan andal dengan prasarana perdagangan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum investasi perdagangan berjangka komoditi harus menjamin perkembangan ekonomi berkelanjutan. Metode penelitian yuridis normatif dengan berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukan pertama, Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen  Pembukaan Rekening Transaksi Berdasarkan tidak dipahami secara hukum oleh kontraktan, kedua, Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perjanjian Pemberian Amanat sebagai suatu bentuk perjanjian investasi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Investasi Perdagangan Berjangka, Komoditi.
KEWEWENANGAN PENGADILAN DI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH Braviaji, Ervianto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.654 KB)

Abstract

ABSTRAKEksistensi Perbankan Syariah adalah usaha perbankan yang menjalankan seluruh aspek operasional secara kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Khusus terkait dengan kewenangan mengadili, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut pada Pasal 55 menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa Perbankan Syariah, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad. Metode penelitian secara yuridis normatif berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukan pertama, terjadinya dispute authority karena adanya choice of forum secara normatif dalam penyelesaian sengketa, Kedua, penerapan dalam putusan pengadilan terhadap sengketa perbankan syariah belum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Kata Kunci : Kewenangan, Pengadilan, Perbankan Syariah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7