cover
Contact Name
Hamdan Sugilar
Contact Email
hamdansugilar@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
puslitpen@uinsgd.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Perspektif
ISSN : 25497111     EISSN : 2549712x     DOI : -
Multidicipliner: Social Science, Law and Islamic Law, Education, Politic, Science and Technology, Languistic.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Perspektif" : 5 Documents clear
Perilaku Konsumsi Impulsive Buying Perspektif Imam Al-Ghazali Komala, Cucu
Jurnal Perspektif Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Perspektif
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jp.v2i2.31

Abstract

Satisfaction in fulfilling all needs becomes a measure of one's happiness. The term that appears lately is "I'm shopping, then I'm there" (Emo Ergo Sum), as an affirmation of human existence that is sometimes without reason. Shopping is an endless human need. Consumption behavior is no longer to meet needs but as a lifestyle or way of life. Herein lies the consumption in the sense of changing the consumption that is "needed" into consumption that is "desirable". A person's motivation to spend is no longer to fulfill basic human needs, but rather their identity. This proves that the culture of consumerism has changed the pattern of human life today. Impulsive buying or unplanned purchas behaviors in the sense of unplanned purchases that lead to irrationalism are commonplace. This paper aims to conduct an in-depth analysis of consumer behavior of modern impulsive buying according to Islamic views, in this case the author specifically reviews the economic thinking of Al-Gazali priests. The conclusion of this study is to lay the foundation of the life of a Muslim in achieving the goal of salvation in the afterlife. As for one way to achieve the goal of the Hereafter by carrying out consumption activities based on Islamic sharia.
Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa (Studi Atas Pengembangan Ekowisata Cengklik, Blora) Mustaqim, Muhammad
Jurnal Perspektif Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Perspektif
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jp.v2i2.32

Abstract

The creative economy is a new feature of the informationtechnology era. Ecotourism is one of the developments of thetourism sector that emphasizes conservation and the environment.“Cengklik” Mountain Ecotourism, in this case, is an effortto develop the village’s creative economy, which is driven bymillennial generation youth. With a descriptive qualitativeapproach, several strategies for the development of “Cengklik”Mountain ecotourism were obtained, namely by innovating anddeveloping creativity that was able to attract visitors, makemassive promotions, add attractive spots, socialization anddevelopment, reforestation, cooperation with other parties, andprocurement of sanitation facilities and pointing maps.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mah¬kamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015 tentang Penyelesai¬an Sengketa Pembiayaan Ijârah Multijasa Hartati, Neneng
Jurnal Perspektif Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Perspektif
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jp.v2i2.28

Abstract

Putusan tingkat Kasasi Nomor: 569 K/AG/2015 ini diajukan Para Pemohon Kasasi melawan Termohon Kasasi. Awalnya Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan akad pem­biayaan ijârah multijasa atas akad Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013. Terhadap Para Pemohon Kasasi di Pengadilan Agama Purbalingga dengan alasan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji. Wanpres­tasi ter­sebut disebabkan Para Tergugat telah menunggak angsuran dan telah dilakukan upaya peringatan oleh Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak membayar kewajiban tersebut, sehingga Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Atas perbuatan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji tersebut, Penggugat merasa dirugikan secara materil: sewa manfaat: Rp.206.318.865; tunggakan ujrah: Rp.40.549.585; denda keterlambatan: Rp.375.000; biaya kunjungan : Rp.150.000; biaya kuasa hukum: Rp.10.000.000. Sehigga total kewajiban Para Tergugat yang harus dibayar sebesar: Rp.257.393.450 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pola yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dikarenakan telah salah dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah tepat. Akan tetapi tidak seharunnya seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Mahkamah Agung karena ada kesalahan dalam pertimbangan pada tingkat pertama.  Kedua Penerapan hukum pada putusan tingkat kasasi ini, majelis hakim, sama sekali tidak melakukan penerapan hukum, sehingga tidak memberi contoh yang baik terhadap peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Penegakan Hukum Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Wardiyah, Mia Lasmi
Jurnal Perspektif Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Perspektif
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jp.v2i2.29

Abstract

Pentingnya lembaga penegak hukum atau peradilan yang dapat membantu menegakkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Oleh karena itu, tugas utama pengadilan adalah menegakan hukum, baik berupa hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hal hukum acara perdata meru­pakan peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses lembaga pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan-putusan dalam rangka memper­tahankan eksistensi hukum perdata materil. Secara umum, dalam penegakan hukum dan keadilan terdapat beberapa unsur, yaitu: unsur penegak hukum, unsur para pihak pencari keadilan, unsur perangkat hukum (materi hukum/peraturan perundang-undangan), dan unsur sarana-prasarana yang semuanya menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi. Keempat unsur tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan dalam bidang ekonomi syari’ah.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah Yuniarti, Vinna Sri
Jurnal Perspektif Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Perspektif
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jp.v2i2.30

Abstract

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank dalam  menjalankan pelayanan finansial. Hal tersebut dapat terjadi akibat tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dari pembiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah; mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah; serta pengaturan dan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menun­jukkan bahwa faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan manajerial) dan eksternal (kesalahan debitur). Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara alternative dispute resolution dan juga litigasi (diselesaikan oleh pengadilan). Sedangkan pengaturan Hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara tahkim, melalui qadhi, atau diselesaikan denga jalan al-ishlah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5