cover
Contact Name
Julianto Jover Jotam Kalalo
Contact Email
kalalo@unmus.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
musamuslawreview@unmus.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Musamus Law Review
Published by Universitas Musamus
ISSN : 26219581     EISSN : 2621959X     DOI : -
Core Subject : Social,
Musamus Law Review (MuLaRev) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Musamus University, Merauke, Papua, Indonesia. MuLaRev published twice a year (October and April).
Arjuna Subject : -
Articles 19 Documents
The Right of Suspects to Obtain Legal Aid in Criminal Investigation Dumais, Imanuel Marthen; Muhadar, Muhadar; Riza, Marwati
Musamus Law Review Vol 1 No 1 (2018): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i1.736

Abstract

Pada aspek penegakan hukum, perlakuan yang tidak wajar terhadap tersangka merupakan suatu tindakan yang menjadi sorotan publik yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemenuhan hak tersangka pada tahapan penyidikan dan pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan. Tipe penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum empiris (sociolegal research). Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Indonesia, tepatnya di Polres Manokwari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pemenuhan hak tersangka adalah dalam rangka rangka perlindungan hak-hak masyarakat yang merupakan hak dasar, jika tidak dipenuhi merupakan diskriminasi dan ketidakadilan yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945.Pelaksanaan Pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan di Polres Manokwari belum dilaksanakan secara optimal. Rendahnya minat tersangka yang ingin didampingi karena tidak memahami tentang urgensi bantuan hukum serta asumsi bahwa penggunaan jasa bantuan hukum harus dikenakan biaya menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak tersangka.  Selain itu, keberadaan dan minat advokat terhadap pemberian bantuan hukum yang masih sangat minim juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan hak memperoleh bantuan hukum bagi tersangka.
The role of the Crown Witness in the Process of Proving Criminal Cases in Indonesia Ghonu, Ismail; Sofyan, Andi Muhammad; Azisa, Nur
Musamus Law Review Vol 1 No 1 (2018): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i1.737

Abstract

Isu penelitian fokus pada permasalahan pemeriksaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. Pemeriksaan terhadap saksi mahkota diperlukan karena aparat penegak hukum sulit menemukan bukti-buki, selain dari keterangan saksi pelaku tindak pidana sendiri guna menemukan kebenaran materil yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian bahwa peranan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana sangat signifikan, yaitu untuk menemukan kebenaran materil, agar proses pembuktian cepat dan sederhana, memenuhi standar batas minimal pembuktian, menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana serta menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya. Perlunya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota serta perlunya kebijakan pembaharuan hukum acara pidana melalui penyempurnaan KUHAP terkait muatan materi  saksi mahkota secara tegas dan limitatif di masa yang akan datang.
Protection of Papuan Native Children Conflicting with Law through a Restorative Justice Approach Tadjuddin, Mulyadi Alrianto; Azis, Yuldiana Zesa
Musamus Law Review Vol 1 No 1 (2018): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i1.792

Abstract

rime can occur anywhere and anytime and can be done by anyone. Both adults, young people and even children. Even though the crimes committed by children and adults are the same, however different forms of treatment need to be taken. Especially for children in Papua with all kinds of limitations and shortcomings they have. For this reason, special treatment or special treatment is needed for children in conflict with the law. This study aims to hope that in the future the form of handling restorative justice will be put forward in dealing with criminal cases committed by children. So that children in conflict with the law are better protected by this form of handling. Keyword: Protection; Original Papuan Children; Restorative Justice
Legal Protection Against Health Workers in Taking First Aid Medical Measures Kalalo, Julianto Jover Jotam; Kalalo, Chyntia Novita
Musamus Law Review Vol 1 No 1 (2018): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i1.1076

Abstract

Tenaga kesehatan merupakan pekerjaan yang mulia hal ini disebabkan karena merupakan mereka pejuang terdepan dalam hal pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan bagian dari suatu pelayanan kesehatan yang perlu perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasebagai abdi kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan diberikan kewenagan untuk melakasanakan upaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan inilah yang berupa aturan hokum yang dapat dijadikan pedoman atau dasara dari tenaga kesehatan melakukan suatu tindakan medis dalam suatu kasus kesehatan yang dihadapinya. Tenaga kesehatan dalam pengambilan tindakan medis pertolongan pertama harus mendapatkan suatu perlindungan dalam menjalankan kinerjanya sebagai petugas kesehatan sesuai dengan tupoksi dan sumpah janji sebagai petugas kesehatan. Didalam sumpah janji jabatan sebagai tenaga kesehatan dalam mengambil tindakan pertama diatur didalam aturan kode etik dan peraturan rumah sakit dan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Pemerintah daerah yaitu membuatkan suatu aturan yang dapat mengatur tentang pelaksanaan penindakan tindakan medis tingkat pertama dalam menangani pasien yang ada didalam rumah sakit ataupun disuatu tempat kecelakaan.
Customary Justice Model in Resolving Indigenous Conflicts in Merauke Regency Papua Silambi, Erni Dwita; Alputila, Marlyn Jane; Syahruddin, Syahruddin
Musamus Law Review Vol 1 No 1 (2018): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i1.1079

Abstract

The background of the keyword is the agenda of customary justice in the government which is clearly burdened by rules that are recognized and carried out well, making it possible to provide recognition of the prevailing customs in the community. The "confession" here is formal approval. The focus of the research is the implementation of customary justice in Papua in terms of Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for Papua. The research objective is to design or formulate a model of customary justice in Papua. The target of the study is to get the right model of customary justice that is understood in their decisions in solving problems that occur in Papua. Merauke.Metote research in this research is qualitative research. The research conducted is learning, literature, taking data and interviews in depth. After that the data obtained are described and analyzed with quantitative methods to formulate economic empowerment models. The results of this study are the existing customary models, so that in the context of customary cases there are also cases where adat cases can be issued by the community. Keywords: Model; Customary Justice.
Diversion in the Form of Protection of Human Rights Rahim, Arhjayati
Musamus Law Review Vol 1 No 2 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i2.1126

Abstract

Crimes committed by children in Indonesia has reached its peak it signified the increasing rate of crimes committed by children. A dilemma when it comes to handling the perpetrators of crimes committed by children, on the other hand, children are vulnerable creatures and tend not to be accountable as a result of his actions, on the other hand, the child has committed a criminal offense that harms others. That many regulations that have been published to address the issue. The most recent is the Law No. 11 the Year 2012 on child criminal justice system, which emphasizes the process of diversion in solving criminal cases involving children. Diversion destination is clear in Act No. 11 of 2012 concerning juvenile justice system Article 6 of diversion aims: Achieving peace victims and children, Resolving cases of children outside the judicial process, Protects children from the deprivation of liberty, Encouraging people to participate, Instill a sense of responsibility answer to this Child. Hal accordance with the principle of the fulfillment of children's rights. So in this paper will discuss setting How Diversion Law as a form of Human Rights Protection. The existence of a diversion process in some cases of child crime that must be sought, it is hoped that in the future it will provide ideal and comprehensive protection for handling cases of children facing the law so that the fulfillment of children's rights both as victims and perpetrators can be carried out effectively and lead to fulfillment human rights because the truth is that human rights are inherent rights and exist in every human being and must be protected by the state. Keywords: Human Rights; Rights of the Child; Diversion.    
Social Change of Traditional Communities in the Direction of Modernization in the Anthropological Approach to Law Handayani, Emy
Musamus Law Review Vol 1 No 2 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i2.1197

Abstract

The social change of the Dago Pojok Bandung Creative Village community is one way to preserve traditional villages as a creative village that adapts to the development of times in today's modern society. The empirical approach in the study of legal Anthropology which explains that traditional/modern society has a very large influence in the lives of social change in society to achieve progress. The Comparative Approach to Legal Anthropology explains that in traditional/modern societies a rule is needed that governs the lives of its people. The change of traditional society should be addressed to the good for the good of the next generation in social life through norms, behavior that avoids the deviations of traditional/modern social change. Keywords: Social change; Empirical Approach; Comparative Legal Anthropology; Deviation
Accessibility of Persons with Disabilities in Realizing Elections with Integrity Yusdar, Yusdar
Musamus Law Review Vol 1 No 2 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i2.1198

Abstract

The right to vote and be elected is a constitutional right of citizens who are recognized as part of the rights to the same position in law and government. Elections are a very important momentum, in fact, the Election still often raises problems for persons with disabilities. Persons with disabilities are a group of persons with disabilities who most need special facilities so that they can choose independently so they can fulfill the principle of elections, namely Direct, General, Free and Confidential and Honest and Fair. So that the political rights of persons with disabilities have not been maximally fulfilled through the provision of accessibility in elections for them. This research is normative legal research. By using several methods of approach, namely: Legislative approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach). The results of the study show that the provision of accessibility space, not only on the momentum of giving rights (giving ballots to be tested) to persons with disabilities on voting days and hours in elections but giving accessibility to persons with disabilities in elections was given since the stages of election implementation were echoed. Ideally, Disabled Persons must have access as election organizers as well as election participants. The accessibility of persons with disabilities should not only be given to access rights as voters on the day and time of voting. Keywords:People with Disabilities; Elections; Integrity
Adjustment of the Foundation's Articles of Association Judging from the Law Enforcement Perspective Rasyid, Fitri Pratiwi; Muin, Audyna Mayasari
Musamus Law Review Vol 1 No 2 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i2.1263

Abstract

According to Indonesia Foundation Law, No. 16/ 2001, as amended by Law No. 28/2001, article 1(1) stipulates that Foundation is a legal entity that has separated assets to achieve specific objectives in the social, religious, and humanitarian fields, which has no members. Importantly, this regulation has required a Foundation to have legal entities status. In fact, some Foundations in Indonesia have existed, and continuously functioning performs business activity without having legal entities status. This phenomenon should be banned as clearly regulated in the Law that foundations shall not be drawn on as platforms of business unless through other business entities. Keywords: Foundation, Articles of Association.
Analysis of Sosio - Juridical Participation of Sota Village Government in Increasing Income of Marind Kanum Indigenous People in Sota Merauke Village Azis, Yuldiana Zesa; Wijaya, Nasri
Musamus Law Review Vol 1 No 2 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v1i2.1276

Abstract

The Merauke regency area has a village level government, one of which is Sota village which is one of the villages located on the border of the State of Indonesia and Papua New Gunea. One of the indigenous people who inhabit the Sota village area is the Marind Kanum Tribe. Administratively for community empowerment to increase income is one of the roles of the village government, especially for the indigenous people, the increase in income still needs to be increased Because the average income of the local community is still relatively low, therefore support from various parties including local government through the relevant agencies. The purpose of this study was to find out how the role and government of the Sota village in increasing the income of the indigenous people of Marind Kanum and to determine the extent to which the laws and regulations governed that. The results of this study indicate that the participation of the village government by assigning tasks to village officials is to provide training and aquipment assistance for business to local communities and transmigration which in this case is in accordance with Law number 6 of 2014 concerning Village Government. Keywords: Participant; Sota VillageGovernment; Incrasing Income; Marind Kanum.

Page 1 of 2 | Total Record : 19