cover
Contact Name
Mulyadi Alrianto Tajuddin
Contact Email
mulyadi@unmus.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mulyadi@unmus.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal Restorative Justice
Published by Universitas Musamus
ISSN : 25804200     EISSN : 26222051     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Restorative Justice menjadi wadah bagi akademisi, peneliti dan praktisi dalam menyebarluaskan hasil penelitian. Focus: Jurnal Restorative Justice menjadi wadah penyebarluasan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti dan praktisi dalam menyebarluaskan hasil penelitian. Scope: Jurnal Restorative Justice menyangkut kajian hukum adat, pidana, perdata dan tata negara.
Arjuna Subject : -
Articles 70 Documents
PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS ANAK Silubun, Anton Johanis; Silambi, Erni Dwita
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Jutice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adopsi memiliki tujuan untuk menghindarkan terjadi penyelewengan yang dapatmenghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjekyang seharusnya dilindungi hak – haknya sesuai dengan asas perlindungan anak. Bentukpenyelewengan terhadap fungsi pengangkatan anak (adopsi) sebagai sarana perlindungandijadikan sebagai alasan untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan sepihak danmemandang anak tidak lagi sebagai subjek yang harus dilindungi kepentingannya menjadisebuah objek diam yang lemah. Untuk itulah diperlukan penanganan yang serius agarmasalah pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dijadikan kesempatan bagi pihak- pihak yangmencari keuntungan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiankualitatif. penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data danwawancara secara mendalam. Setelah itu data – data yang diperoleh dikumpulkan dandianalisis dengan metode kuantitatif untuk pelaksanaan pengang katan anak.
ANALISIS SOSIO-YURIDIS HAK ULAYAT DENGAN PELEPASAN ADAT SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH PADA SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE Alputilla, Marlyn Jane; Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Silambi, Erni Dwita
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Jutice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat sering dilakukan dengan tidak sesuaihukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah sengketa perkaratanah di Kabupaten Merauke disebabkan tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yangtelah ditentukan, karena begitu kuatnya pengaruh pemerintahan orde baru dalampengalihan hak atas tanah adat melalui penindasan, intimidasi dan lembaga peradilan. Makabanyak terjadi Kasus sengketa perkara tanah jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adatyang terjadi di kabupaten Merauke. Tujuan dari penelitian ini mengetahui akibat hukum jikaterjadi penyimpangan dalam pelaksanaan jual beli tanah Hak Ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftaran tanah. Jika terjadi sengketa tanah Hak Ulayat yang sudahdidaftarkan dan terbit sertifikat maka akan dilakukan penyelesaaian melalui mediasi dandilakukan di kantor pernahan oleh kedua be lah pihak yang bersengketa dan kepala kantorpertanahan yang akan menjadi mediator. Namun jika tidak mendapatkan solusi atau suatukeputusan maka akan di tempuh melalui jalur litigasi.
PANDANGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS PANTI PIJAT DI KOTA MERAUKE Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Rahail, Emiliana B.
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Jutice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang berjudul “Panangan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat di KotaMerauke” adapun masalah-masalah yang ingin dikaji adalah bagaimanakah pandangan kriminologi terhadap praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat, faktor-Faktor apakah yang mendorongpraktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke, bagaimanakah upaya yangdilakukan untuk menanggulangi terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis panti pijat dikota merauke. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakanmetode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi kriminologi praktek prostitusi dianggap sebagaikejahatan terhadap moral/kesusilaan dan melawan hukum. Akan tetapi praktek prostitusi yangmerupakan suatu kejahatan tetapi tidak merupakan kejahatan dalam pandangan KUHP,faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi berkedok bisnis, berupa faktoryang berasal dari dalam diri individu Dan juga faktor di luar individu, usaha-usaha yangdilakukan untuk menanggulangi terjadinya prostitusi berkedok bisnis panti pijat adalahdengan cara preventif dan represif.
ANALISIS IMPLIKASI PUNGUTAN SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PROSES PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA Alexander Putri, Stefanie Gabriella
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Jutice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah merupakan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan termasuk kemampuan daerah untuk mengolah dan memanfaatkan potensi setiap daerah yang dimiliki seperti kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi Daerah. Salah satu sumbernya adalah sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peranan yang besar dalam proses pembangunan daerah. Tidak terkecuali di Kabupaten Toraja Utara. Sebagai daerah pariwisata, pungutan pajak dan retribusi daerah sektor pariwisata telah memberikan sumbangsi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara. Meskipun demikian, bukan berarti permasalahan di bidang pariwisata terselesaikan dengan baik. Pemerataan pembangunan pariwisata belum terlaksana dengan baik bahkan sampai saat ini fasilitas dan pelayanan masih sangat terbatas.
EKSISTENSI NOKEN SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA Wijaya, Nasri
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Jutice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Sistem Noken dalam prespektif Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mengetahui eksistensi sistem noken pada masyarakat adat Papua. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Kesimpulan dari penelitian adalah Kearifan Lokal di akui keberadannya dalam pasal 18 UUD NRI Tahun1945, dan Noken merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang terkait dengan sistem pemilihan umum dan secara otomatis di akui keberadannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan sistem noken bagi daerah Komunitas Noken itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu pertama di Papua yaitu pada tahun 1971, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUTUSAN No.44/PUU-XII/2014) Febby, Thimon
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Jutice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PMK Nomor 06 Tahun 2005 yang dimaksud pengujian adalah pengujian formil dan/atau materil. Sedangkan Hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap hal diatas maka Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara dengan Nomor Register 44/PUUXII/2014 Tentang Pengujian Undang – Undang. Putusan ini bersifat prinsip, masif dan sistematis sehingga mempengaruhi hak konstitusionalitas pemohon. Berdasarkan hal tersebut diatas, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang – undang yang diajukan para pemohon. Karena dianggap sebagai badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki perluasan kewenangan dalam memutus Perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan UUD 1945. Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara pengujian undang-undang didasarkan atas keadilan. Demi keadilan mahkamah konstitusi mengesampingkan kepastian hukum, demikian juga demi keadilan mahkamah konstitusi mengutamakan kepastian hukum. Sehingga dasar pertimbangan yang diambil oleh mahkamah konstitusi dalam menolak permohonan pemohon sesuai dengan pasal 36 huruf b dan c PMK No. 06/2005 didasarkan atas kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar dengan tetap memperhatikan asas proporsional.
PEMBAYARAN UANG JAMINAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKANPENANGGUHAN PENAHANAN Uruilal, Jolanda
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP. Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu bias berupa uang atau jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983. Namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Kewenangan itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan untuk menetapkan besarannya. Dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Sehingga permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana penerapan pasal 31 KUHAP terkait Pembayaran Uang Jaminan dan Bagaimana menentukan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 31 KUHAP terkait pembayaran uang jaminan dan penentuan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03/1983, telah mengatur terkait pembayaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Selanjutnya untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian Negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.
ASPEK HUKUM DALAM PEMELIHARAAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MERAUKE Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Putri, Stefanie Gabriella
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun masalah-masalah yang ingin dikaji adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam memelihara situs benda cagar budaya di kabupaten merauke Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten merauke untuk memelihara warisan situs benda cagar budaya. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap bangunan kuno peninggalan belanda, untuk dapat disebut sebagai Cagar Budaya, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi dan pemanfaatan, Belum adanya upaya dari pemerintah daerah merauke untuk memelihara bangunan peninggalan bersejarah ini dapat dilihat dari bangunan Kantor Pos Merauke 1920, baru tahun 2017 dan Rumah Lepro.
TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA JUAL BELI ONLINE Mustarin, Basyirah
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui hakikat perjanjian jual beli melalui media elektronik, 2) untuk mengetahui dampak positif dan negative dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik , dan 3) untuk mengetahui pandangan 4 Imam Mazhab dan pandangan hukum Islam terhadap adanya perjanjian jual beli media elektronik. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar‟I (hukum Islam). Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan jual beli media elektronik pada website atau via online sama halnya dengan transaksi jual beli yang biasa dilakukan di dunia nyata dan dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli via online ini para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain hanya melalui internet. Ijab qabulnya dilakukan dengan cara via sms yang mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.Pandangan hukum Islam tentang bisnis online atau website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingg harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada Proses pelaksanan website (e-commerce) telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT. Kata Kunci :Hukum, jasa jual beli, online.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT PADA SUKU MARIND IM-BUTI DI DISTRIK MERAUKE Rahmawati, Rahmawati; Azis, Yuldiana Zesa
Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitihan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahuai tentang tanah / wilayah yang mereka tempati selama ini dan masyarakat ingin mengetahui cara peralihan nya sesuai dengan adat istiadatnya dalam Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Suku Marind Im-Buti Di Distrik Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di kantor LMA IM-BUTI lembaga Masyarakat adat marind Dan kantor Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik data primer maupun data sekunder, di analisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Suku Marind Im-Buti Di Distrik Merauke belum sepenuhnya karena kebayakan tanah ulayat / wilayah masih saja di perjual belika karena mereka mempunyai alasan yang tertentu.