cover
Contact Name
Muhamad Iqbal
Contact Email
muhamad.miqbal.iqbal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26226235     EISSN : 26226243     DOI : -
Core Subject : Social,
RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Arjuna Subject : -
Articles 40 Documents
ASPEK HUKUM PENCANTUMAN IDENTITAS PASFOTO KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM SERTIFIKAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 Soewita, Samuel
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsgregel
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.254 KB)

Abstract

ABSTRACT“ASPEK HUKUM PENCANTUMAN IDENTITAS PASFOTO KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM SERTIFIKAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997”. Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peranan tanah akan menjadi bertambah penting sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk pemukiman, dan dengan semakin meningkatnya jumlah pembangunan, kebutuhan tanah untuk diusahakan seperti lahan perumahan, pertanian dan industri juga akan meningkat, seiring dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan dukungan jaminan atau kepastian hukum di bidang pertanahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang diperlukannya pencantuman pasfoto pemilik hak atas tanah dalam sertifikat diperlukan ditinjau dari PP No 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  Dengan diselenggarakan pendaftaran tanah, maka mereka yang memiliki hak atas tanah akan dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasai dan dimilikinya tersebut dengan adanya foto dari pemilik. Pencantuman foto sebagai identitas yang pasti akan pemilik yang sah dari sebuah sertifikat khususnya untuk perorangan sangat efektif dan tidak dapat tertukar yang pemilik yang namanya sama tetapi fotonya berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, dengan analisis secara deskripsi kualitatif. Kata kunci : pencantuman foto pada sertifikat.
KAJIAN TEORISTIS PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Studi Kasus Di C.V Rocket Fried Chicken) Khairiyati, Fithry
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsgregel
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.241 KB)

Abstract

ABSTRACTEkspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan territorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan defenisi Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap, mengingat pengaturan melalui undangundang belum tersentuh oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi mereka. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Kata Kunci : Waralaba, Perlindungan Hukum
PERAN OMBUDSMAN REPBULIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN MALADMINISTRASI DI INDONESIA Agustina, Enny
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): RECHTSREGEL JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.295 KB)

Abstract

ABSTRACT Keberadaan Ombudsman di berbagai negara modern, terutama negara-negara Kesejahteraan (Negara Kesejahteraan) adalah tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk membela hak-hak mereka yang dirugikan oleh tindakan pejabat administratif karena keputusan dikeluarkan. Ombudsman diperlukan untuk menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dan pada saat yang sama membantu aparat negara untuk melaksanakan administrasi negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong pemegang kekuasaan negara untuk menjalankan akuntabilitas dengan benar. Implementasi Undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu terobosan revolusioner dan inovatif dalam sistem hukum di Indonesia. Administrator pemerintah yang melakukan tindakan maladministrasi dan direkomendasikan oleh Ombudsman Indonesia wajib menerapkan rekomendasi ini. Ombudsman tidak hanya menjadi institusi pengaruh dalam pelayanan publik (Magistrature of influence), tetapi juga sebagai lembaga yang memberlakukan sanksi (Magistrature of sanction). Seperti dalam pertimbangan UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam konteks administrasi negara dan pemerintahan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan yang baik, bersih dan pemerintahan yang efisien untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci: Administrasi Mal, administrator pemerintah, layanan publik.
PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS “ INFORMED CONSENT ” ATAS PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI DI INDONESIA Saputra, Afendra Eka
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): RECHTSREGEL JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.585 KB)

Abstract

ABSTRACT Esensi Penelitian ini menjelaskan kajian teoritis mengenai dukungan aspek perlindungan hukum melalui informed consent atas penyelenggaraan program imunisasi dalam konteks pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan informed consent atas pelaksanaan program imunisasi di Indonesia, pendekatan hukum kesehatan terutama dari sisi H u m a n R i g h t nya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti diketahui bahwa masalah pelayanan kesehatan di Indonesia, masih menjadi masalah yang krusial, apabila dilihat, maka semua rakyat Indonesia sebenarnya mempunyai hak atas pelayanan kesehatan, tapi kenyataannya belumlah demikian . Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, Masyarakat menolak imunisasi karena menurut kepercayaan masyarakat masih ragu terkait kehalalan vaksin yang digunakan yang dibuktikan dengan minimnya akses informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dalam bentuk informed consent , sehingga masyarakat masih enggan untuk mentaati hukum yang ada dan yang kedua, Kasus penolakan imunisasi yang terjadi sekarang ini akibat belum terakomodirnya kebutuhan akan pemberian informed consent tersebut harus dilihat apakah hukum yang ada sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau sudah sesuai dengan nilainilai yang hidup di masyarakat . Kata Kunci:PerlindunganHukum, Informed Consent ,Imunisasi
ANALISIS PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA PT.LATINUSA TERHADAP PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suryani, Reni
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsgregel
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.81 KB)

Abstract

ABSTRACTPasal 1 Ketentuan Umum Perjanjian Waktu Tertentu Menurut Kepmenaker Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu di jelaskan bahwa PKWT Perjanjian Kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Keterlibatan anata pengusaha dan pekerja/buruh yang menimbulkan perbedaan bahwa pekerja yang tidak didasarkan PKWT atas dasar jangka waktu. Dalam Pasal 62 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti kerugian sebesar upah pekerja samapi batas waktu berakhir jangaka waktu perjanjian kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu harus diperbaiki sebagimana yang ditentukan oleh undang-undang mengenai jangka waktu berlakunya suatu perjanjian kerja, agar para pekerja/buruh tidak dirugikan oleh pihak pengusaha/perusahaan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pelaksanaan dari pengaturan yang dibuat manajmen perusahaan mengenai waktu kerja pengupahannya PT Latinusa dan juga untuk mengetahui bentuk-bentuk hak-hak dan usaha penyelesaian dalam pelaksanaan  pemenuhan hak terhadap karyawan tetap dan tidak tetap di PT.Latinusa.. Sebagai akibat belum efektifnya pengawasan, banyak pengusaha yang tidak patuh terhadap peratura perundang-undangan ketenagakerjaan. Salah satu indikasinya, banyak terjadinya unjuk rasa dan mogok kerja oleh pekerja/buruh yang menuntut hak-hak normative. Kata Kunci :PKWT, Perlindungan Kerja, PHK
PERKAWINAN DALAM AJARAN KHONG HU CU DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA TAHUN 2000 Nurwullan, Siti
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): RECHTSREGEL JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.045 KB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah bangsa pluralisme yang  memiliki keanekaragaman budaya dan agama, menuntut masyarakatnya untuk saling menghargai keyakinan masing-masing di mana masyarakat tersebut adalah masyarakat pribumi dan pendatang. Salah satu masyarakat pendatang yang memiliki populasi cukup dominan di Indonesia adalah Masyarakat Tionghoa yang berasal dari Negeri Cina yang juga identik dengan kebudayaan Tionghoa dan Agama Khonghucunya. mengingat Agama Khonghucu tergolong baru pengakuannya secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, yang otomatis sangat berpengaruh pada Status Hukum Perkawinan Khonghucu, dimana  peristiwa perkawinan tersebut sangat penting bagi pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk suatu keluarga dan  meneruskan keturunan. Status hukum  juga akan berpengaruh bagi anak-anak dari dari hasil perkawinan tersebut maka akan di bahas bagaimana Perkawinan dalam Ajaran Khonghucu bila dikaitkan dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KATA KUNCI : Agama, Perkawinan, Keabsahan dan Kepastian hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN TERBITNYA SERITIPIKAT GANDA Wardhani, Dwi Kusumo
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsgregel
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.644 KB)

Abstract

ABSTRACTPendaftaran Tanah di Indonesia menjadi kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum berupa sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda adalah karena tidak adanya kejelasan inventarisasi data di Kantor Pertanahan, lemahnya penegakan asas-asas Pendaftaran Tanah dan Keakurasian data, serta perlindungan hukum terhadap para pihak belum terlaksana dengan baik dan maksimal karena sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia masih berpedoman pada stelsel negatif berunsur positif. Penelitian ini pada akhirnya memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan untuk melakukan perbaikan inventarisasi data dan keakuratan serta kehati-hatian dalam melaksanakan pendaftaran tanah, dan bagi para pemilik hak atas tanah untuk dapat menggunakan tanah hak miliknya dengan sebaik-baiknya sesuai asas penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak atas tanah. Kata kunci :  Perlindungan hukum, penguasaan dan pemilikan hak atas  tanah, sertipikat ganda
SK. GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/6 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENAMBANGAN DAN PENDIRIAN PABRIK SEMEN PT. SI DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH Suyadi, Asip
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): RECHTSREGEL JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.334 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang di teliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Keputusan TUN bagi Badan atau Pejabat TUN ini tidak hanya dimasudkan sebatas untuk menjalankan fungsi (i) pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah, tetapi juga bertindak sebagai (ii) penjaga kepentingan rakyat dan sekaligus (iii) penegak prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam pemerintahan. Sebagai organ pemerintahan, secara yuridis telah mendelegasikan peran Badan atau Pejabat TUN untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kewenangan Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan Keputusan TUN pada prakteknya masih sering melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti UU Peradilan TUN, UU Administrasi Pemerintahan, UU Lingkungan Hidup, dan UU HAM. Oleh karena itu, eksistensi dan peran Badan atau Pejabat TUN harus diatur sesuai dengan spirit UU Administrasi Pemerintahan. Pertama, penyempurnaan pengaturan pengeluaran SK TUN. UU Administrasi Pemerintahan harus memberikan penegasan lebih lanjut terkait tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kedua, kejelasan, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam menentukan keputusan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui SK TUN.K a t a K u n ci : L i n g k u n g a n, P e n a m b a n g a n, P e n d iri a n P a b ri k Semen
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KUHP Ramadan, Tubagus Ahmad
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): RECHTSREGEL JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.696 KB)

Abstract

ABSTRAK Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa ( dwang middelen ) dalam rangka penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melalui upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seseorang antara lain penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya apabila aparat penegak hukum melaksanakan hukum dengan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal menjalankan wewenangnya, maka tindakan itu pasti merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini harus dihindari dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena pelanggaran HAM yang dilakukan penegak hukum dalam lingkup tugas dan wewenangnya dalam melakukan upaya paksa merupakan perusak kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparaturnya di Indonesia. Jika ini telah terjadi maka kepercayaan masyarakat akan aparat penegak hukum akan hilang. Seperti halnya Polisi yang mempunyai kewenangan upaya paksa penangkapan, dimana seringkali dijumpai upaya paksa penangkapan yang dilakukan Polisi itu disertai kelalaian yang dilakukan oleh polisi tersebut dalam proses penangkapannya. Salah tangkap merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Karena upaya ini enundukkan orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan yang lebih parahnya lagi sering kali terjadi salah tangkap ini disertai dengan kekerasan yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup dan wewenangnya melakukan upaya paksa penangkapanKata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Salah Tangkap
PRODUK HUKUM SERTIFIKASI HYGIENE SANITASI USAHA BERBASISI INDUSTRI RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NILAI USAHA (Ditinjau Dari Uu No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Kadriah, Ayyub
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsgregel
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.744 KB)

Abstract

ABSTRACTIndustri rumahan tidak menyadari bahwa kebersihan sangat penting untuk mempertahankan nama produk, tetapi kurangnya pengetahuan tentang hukum, ekonomi dan kesehatan menyebabkan produk makanan tidak harus menjaga standar kebersihan makanan yang merupakan upaya untuk mengendalikan faktor-faktor makanan, orang, tempat dan peralatan yang dapat menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan dan keamanan pangan ini menyebabkan masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibahas di berbagai media massa, oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen melalui penerapan standar kebersihan sanitasi membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. salah satu masalah yang muncul di masyarakat yaitu banyaknya produk industri berbasis rumah tangga yang bersirkulasi yang tidak memiliki izin dari layanan kesehatan haal ini bertentangan dengan UU No.18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Makanan Yang Tujuan dari Manajemen, Panduan dan Pengawasan Makanan yang menuntut ketersediaan makanan memenuhi persyaratan keamanan, kualitas dan gizi kepentingan kesehatan manusia, apalagi pemerintah telah mengeluarkan Produk Hukum tentang SP-IRT (sertifikat produksi industri rumah tangga) dan izin layanan kesehatan karena standar yang harus dipenuhi oleh pengusaha, dimana peraturan ini dapat menjadi nilai tambah ekonomi Economic Value Added-EVA ). Kata Kunci : Hukum, Sertifikasi, Hygine Sanitasi, Economic Value Added (EVA)

Page 1 of 4 | Total Record : 40