cover
Contact Name
Hanantyo Sri Nugroho
Contact Email
hanantyosrinugroho@amikom.ac.id
Phone
+6285726207814
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jalan Ring Road Utara Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Social Politics and Governance
ISSN : 2686027     EISSN : 26858096     DOI : -
Core Subject : Social,
JSPG: Journal of Social Politics and Governance is a peer-reviewed journal published in June and December by Departement of Government Science, Universitas Amikom Yogyakarta, and also affiliated under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia). The JSPG Journal aims as a media that drives the development of political science and government in the form of research and critical studies of socio-political conditions and governance in Indonesia.
Articles 14 Documents
KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAUTANG BENTENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Mustanir, Ahmad; Samad, Zainuddin; Jabbar, Abdul; Ibrahim, Monalisa; ., Juniati
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1198.25 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5460

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepemimpinan lurah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian yaitu 96 orang masyarakat dengan teknik purposive sampling menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kuesioner. Data yang ada dianalisis melalui tabel frekuensi menggunakan skala likert dan dilakukan metode analisis regresi linear sederhana melalui pengolahan SPSS 22.0. Hasilnya memperlihatkan bahwa: Kepemimpinan Lurah sebesar 45,17% termasuk dalam kategori cukup baik;  Pemberdayaan Masyarakat sebesar 39,6% termasuk dalam kategori kurang baik; dan penelitian memperlihatkan kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Ini dibuktikan melalui dengan perolehan output data dari tabel summary R2, kepemimpinan lurah memiliki pengaruh 13,3% terhadap pemberdayaan masyarakat sedangkan sisanya 86,7% dimungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain diluar kerangka penelitian.Kata kunci: Kepemimpinan, Partisipasi, Pemberdayaan Masyarakat
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2018 OLEH DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Widiyanto, Andika; Hikmawan, M Dian; Riswanda, Riswanda
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1000.636 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5459

Abstract

AbstrakIdeologi yang merupakan instrumen penting dalam menjadi suatu acuan nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi nilai yang menjaga keutuhan suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi harus selalu dipahami dengan baik oleh setiap warga negaranya, sehingga dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak melenceng dari nilai yang termuat dalam suatu ideologi. Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan berbagai pemikiran dari tiap-tiap warga negaranya, tentunya perlu dipahami dengan baik, sehingga dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengalami gejolak ataupun perpecahan. Dalam melakukan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila tentu harus diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Nasional Bela Negara, menjadi gambaran bahwa pemerintah tengah mengupayakan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang saat ini mengalami penurunan akibat keteledoran pemerintah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kaku dan monoton. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah beserta masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh, adanya aksi massa yang menonjolkan identitas keagamaan/etnis/kesukuan tentu hal ini menegasikan nilai-nilai persatuan didalam Pancasila. Kasus intoleran, terorisme, dan konflik-konflik vertikal/horizontal yang tengah terjadi di masyarakat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat pemahaman ideologi Pancasila seharusnya tidak bersifat monoton, oleh karenanya perlu modifikasi kegiatan yang lebih bersifat fleksibel dan mengikat semua golongan.Kata kunci : Implementasi, Pancasila, Bela Negara,  AbstractIdeology which is an important instrument in being a reference value for the life of the nation and state as well as a value that maintains the integrity of a nation. Therefore, ideology must always be well understood by every citizen, so that the dynamics of national and state life do not deviate from the values contained in an ideology. Pancasila (Five Principal of Indonesia) as an ideology that unites the various thoughts of each of its citizens, certainly needs to be well understood, so that the dynamics of national and state life do not experience turmoil or division. In strengthening the understanding of the values of Pancasila, of course, efforts must be made by the government as the state organizer. The birth of Presidential Instruction No. 7 of 2018 concerning the National Defense Action Plan, illustrates that the government is working to strengthen the understanding of Pancasila values that are currently experiencing a decline due to government negligence in carrying out activities that are rigid and monotonous. This is certainly a homework for the government and the people of Indonesia to maintain the integrity and integrity of the nation. For example, a mass action that emphasizes religious / ethnic / ethnic identity certainly negates the values of unity within Pancasila. Cases of intolerance, terrorism, and vertical / horizontal conflicts that are happening in the community. Along with the progress and development of the times, the efforts made by the government in strengthening the understanding of the ideology of Pancasila should not be monotonous, therefore it is necessary to modify activities that are more flexible and binding on all groups. Keywords : Implemantation, Pancasila, National Defense.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DI BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI GORONTALO (TELAAH ATAS LAPORAN MASYARAKAT DI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN GORONTALO) Pulubuhu, Lutfiah; Harun, Nur Istiyan
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (967.06 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5456

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan. Secara lebih khusus akan mengkaji mengenai tugas dan fungsi Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah metode kulitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang pendidikan itu sendiri masih rendah. Hal ini ditujukkan dari masih rendahnya tingkat laporan masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya Ombudsman RI Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan pelibatan masyarakat. Dimana umpan balik dari masyarakat merupakan indikator penting dalam meningkatkan pelayanan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan.Kata Kunci: Ombudsman; partisipasi masyarakat; pengawasan; Gorontalo
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LOCAL DEVELOPMENT AND SOCIETY EMPOWERNMENT) Vol 1, No 2 (2019), JSPG
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5511

Abstract

Aspek ?Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat? merupakan topik yang senantiasa menarik untuk dielaborasi. Topik ini tidak hanya mendudukkan pemerintah sebagai otoritas, tetapi juga akan menempatkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan. Hasil seleksi ketat pada edisi ini akan memuat beberapa isu mengenai pembangunan dan pemberdayaan, di antaranya menyangkut pengelolaan dan pengalokasian dana desa, pembangunan desa wisata, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Berbagai topik tersebut menarik untuk dipublikasikan lebih jauh dalam upaya memotret proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pemetaan atau zoom in pada ranah lokal adalah hal yang penting agar khasanah kajian tentang pemerintahan tidak hanya berfokus pada kebijakan secara makro, maupun pada dimensi teoritik semata.
KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DIY Tanesib, Verena Grescentia
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.025 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5444

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY terutama dalam informasi perizinan. Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara yang dilaksanakan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Selain itu, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY memiliki sistem pelayanan yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan informasi terkait perizinan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini keterbukaan informasi, pelayanan perizinan dan aspek komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY dilihat dari aspek pelayanan perizinan dan komunikasi yang diterapkan kepada publik.Kata kunci : Keterbukaan Informasi, Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Vol 1, No 1 (2019), JSPG
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): Juni
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5512

Abstract

Isu ?Birokrasi dan Kebijakan Publik di Indonesia? merupakan bagian dari isu tata kelola pemerintahan yang senantiasa menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Keberadaan pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi menjalankan peran krusial dalam membuat kebijakan publik. Edisi ini membahas beberapa isu yang berkaitan dengan kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun lokal. Isu tentang Aksi Nasional Bela Negara menjadi isu yang cukup hangat beberapa waktu ini mengingat banyaknya kelompok yang dinilai tidak senafas dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Tidak hanya itu, edisi ini juga akan menghighlight beberapa temuan terkait upaya pemerintah menerapkan kebijakan untuk masyarakat, mulai dari berinovasi hingga menetapkan strategi untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan.Kajian tentang birokrasi dan kebijakan tidak hanya menyentuh sisi formal saja, akan tetapi akan masuk pada ranah politis dengan melihat relasi aktor dalam kebijakan publik, misalnya kebijakan tentang tata kelola konflik dan tata kelola kawasan. Beberapa uraian di atas menjadi point yang mendasari perlunya edisi ini. Birokrasi dan kebijakan publik merupakan suatu topik yang menarik, yang mana masih memerlukan kajian mendalam dari sisi administratif maupun politis.
EFEKTIFITAS PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PADA EMPAT DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO Suhartono, Edy; Mustofa, Moh.
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1327.651 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5461

Abstract

Pembangunan Daerah adalah bagian dari upaya pembangunan nasional yang memiliki dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi secara efisien dan efektif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana cara menilai efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pemerintah Desa yang meliputi perencanaan, pencairan dana, hingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa di wilayah desa terkait, dan bagaimana cara menilai tingkat pertumbuhan pembangunan ekonomi antar desa dan disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi antar wilayah di tingkat Desa dengan proksi pada tingkat Kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Data Alokasi Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro, serta Data Monografi Desa, ada empat desa dari berbagai kecamatan di wilayah Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa di empat desa tersebut belum mencapai efektifitas yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan (disparitas) pembangunan ekonomi antar wilayah kecamatan dan cenderung memiliki nilai Indeks Williamson dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mendekati nilai 1 (satu). Melalui analisa Klassn Typology dapat diketahui bahwa hasil dari pembangunan ekonomi selama tahun 2014 hingga tahun 2018, dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur hanya beberapa daerah yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh.
DINAMIKA PENGELOLAAN DANA DESA DAN PEMBANGUNAN BERBASIS PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN APBDES Nurlukman, Adie Dwiyanto; Said, Fadly Fadillah
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1177.208 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5453

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa dalam proses percepatan pembangunan melalui alokasi dana desa. Melalui pengelolaan dana desa yang baik dan berbasiskan kepada konsep Good Governance, diupayakan penggunaanya memenuhi kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga berdampak kepada prioritas dan kebutuhannya dalam pembangunan desa. Penelitian ini mencoba menganalisis proses pengelolaan dana desa dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis prioritas dan kebutuhan dalam mekanisme penyusunan APBDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik koleksi data melalui wawancara. Lokasi penelitian ini berfokus kepada perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menemukan penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan semua elemen dan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka dengan berpedoman dengan RPJMDes agar terjadi kesinambungan dari program-program kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya upaya dari Pemerintah Desa Sukadiri untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli desa.Kata Kunci: Dana Desa, Perencanaan Pembangunan, Prioritas, Desa Sukadiri, APBDes
STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAAN GERAKAN LITERASI DIGITAL Putri, Theresia Marrie Rosari Chrysaninta Wibowo
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (955.351 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i2.5445

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang cukup pesat. Internet sebagai media baru sangat menguasai ruang gerak kehidupan masyarakat. Kebebasan dalam penggunaan internet dapat memberikan dampak negatif misalnya seperti tingkat hoaks yang semakin banyak, cyber bullying, cyber crime, dan hate speech. Perlu adanya suatu kebijakan bagi publik agar dalam penggunaan internet ini dapat memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Tulisan ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY) dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Diskominfo DIY sebagai bentuk salah satu fungsinya yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik, maka Diskominfo DIY melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan stakeholders untuk melaksanakan gerakan tersebut. Hal ini adalah suatu upaya untuk menumbuhkan budaya bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Kata kunci: literasi digital, bijak, tanggung jawab moral dan sosial, Diskominfo DIY
PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TUNJUNGTIRTO KECAMATAN SINGOSARI MALANG Pramudiana, Ika Devy; Sholichah, Nihayatus
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): Juni
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1101.432 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5397

Abstract

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah dan fokus terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Berbagai masalah timbul di desa maka untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah kemudian memberikan program bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran, sejauh mana pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pemanfaatan ADD pada bidang ekonomi masyarakat adalah tersedianya tempat penjualan berbagai hasil produksi rumah tangga masyarakat Desa Tunjungtirto, dan juga dengan ADD di bidang ekonomi di gunakan untuk kegiatan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian.Kata Kunci : Alokasi Dana desa, Masyarakat desa dan perekonomian desa.

Page 1 of 2 | Total Record : 14