cover
Contact Name
Muh. Alwi Parhanudin
Contact Email
-
Phone
+62818544311
Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram Nusa Tenggara Barat
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam
ISSN : 2654847X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam (P-ISSN: 2654-847X) merupakan jurnal open-access dengan prinsip peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Jurnal Politea mengedepankan kajian dalam pendekatan Horizon Ilmu, sebuah tradisi keilmuan yang digaungkan oleh UIN Mataram dalam implementasi integrasi-interkoneksi dan internalisasi keilmuan yang dikembangkannya. Jurnal Politea bertujuan menerbitkan serta menyebarluaskan gagasan integratif-interkonektif tentang : pertama, studi komparatif-kolaboratif filsafat politik Islam dengan filsafat politik Barat (kajian pemikiran filsafat politik); kedua, studi teori ilmu politik dan ilmu pemerintahan dengan substansi nilai-nilai keislaman (kajian teori substantif); ketiga, studi dan riset sosiologi politik dalam ruang lingkup sistem politik, studi kemasyarakatan dan telaah issue kekinian (kajian dan penelitian praksis-empiris). Terbit Januari-Juni dan Juli-Desember tiap tahun.
Articles 36 Documents
Pilkada dan Minat Politik Konstituen terhadap Tuan Guru di Lombok Barat Tahun 2018 Putrawan, Agus Dedi
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 1 (2018): Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (910.47 KB)

Abstract

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat, Begitupun Tokoh Agama di NTB. Tren politik Tokoh Agama di kancah daerah meningkat sejak dimulainya TGH. Zainul Majdi memenangkan dua kali Pilkada Tahun 2009 -2014 dan Tahun 2014-2019. Keberhasilan TGH. Zainul Majdi tidak diikuti keberhasilan tokoh-tokoh agama yang lain baik di level legislatif maupun Kabupaten Kota. Kekalahan para Tuan Guru itu pun terjadi hingga hari ini. Penelitian ini akan menguraikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Lombok Barat Tahun 2018 yang melibatkan dua orang tuan guru sebagai calon wakil pubati melawan incumben dengan wakilnya seorang perempuan mantan ketua DPRD.
Incumbent di Mata Pemilih Agus, Agus
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 1 (2018): Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.978 KB)

Abstract

Nalar politik selalu megamini proposisi bahwa incumbent sebagai kandidat paling diuntungkan dalam kontestasi pemilukada. Meskipun demikian, incumbent tidak selalu dapat memenangkan pemilihan, sebab di beberapa tempat, incumbent mengalami kekalahan. Ada dua aspek yang dapat dilihat sebagai penentu kemenangan incumbent, yakni; faktor subjektifitas pemilih dan faktor objektivitas pemilih. Faktor pertama mencakup; persepsi, sikap dan perilaku positif pemilih terhadap incumbent bersangkutan. Faktor kedua mencakup; kebijakan publik, birokrasi, partai politik, dan ormas. Faktor pertama berfungsi sebagai yang mengkonstruksi faktor pertama.
Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi Rozuli, Ahmad Imron; Habbodin, Muhtar
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 1 (2018): Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5605.862 KB)

Abstract

Artikel ini mencoba menguraikan kembali betapa sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia. Meskipun pemberantasan korupsi sudah lama disuarakan oleh berbagai pihak, namun kenyataannya terus berlangsung. Kerjasama antara PKK, Mahkamah Agung dan Kepolisian, serta didukung oleh pemerintahan belum mampu mengurangi perilaku korupsi. Sekalipun demikian, pemerintah dan KPK terus melakukan pembenahan dan langkah-langkah taktis-strategis dalam kerangka pemberantasan korupsi. Semangat dan komitmen politik dalam pemberatasan korupsi terus diupayakan KPK untuk menciptakan pemerintahan tanpa korupsi.
Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Ansori, Zakaria
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 1 (2018): Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.103 KB)

Abstract

Artikel ini diolah dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pokok bahasannya tentang pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula. Dilatarbelakangi oleh fenomena beberapa negara demokrasi dalam tahun-tahun terakhir yang menunjukkan semakin menurunnya partisipasi pemilih. Dalam usaha merespon fenomena tersebut, pengabdian ini memiliki dua tujuan. Pertama, meningkatkan pengetahuan siswa/siswi tentang kepemiluan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kedua, meningkatkan keterampilan siswa/siswi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Muatan materi yang diberikan ada tiga aspek, yakni; (1) pemilu dan demokrasi; (2) sistem pemilu; (3) praktik pemilu di Indonesia. Hasil pengabdian memperlihatkan adanya perubahan pemahaman siswa/siswi tentang pemilu sekaligus perubahan sikap mereka terhadap isu golput. Kata
Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender Wahyudi, Very
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 1 (2018): Januari - Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.909 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, dan kemudian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan Indonesia selama ini. Kemudian pembahan berawal dari budaya patriarki yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Akibat selanjutnya, jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi prosentasenya masih rendah walau sudah dijamin oleh ketentuan undang-undang.
PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN PNS DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Agus, Agus
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.309 KB)

Abstract

Penelitian ini menelisik tiga permasalahan; kondisi pegawai negeri sipil (PNS), rekrutmen dan pengembangan PNS, serta permasalahan dan solusi kebijakan praktek good governance dalam rekrutmen dan pengembangan PNS. Loksai studi di Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan, terjadi surplus (kelebihan) jumlah PNS yang menduduki jabatan pada Eselon III sebanyak 4.241 orang dan eselon II sebanyak 73 orang. Implikasinya terjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan jabatan struktural, kondisi ini mengganggu kesehatan organisasi birokrasi. Rekrutmen PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 tahun 2000 yang mengkosntruksikan enam tahapan pekerjaan; perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Praktek kebijakan pengembangan PNS melahirkan tiga kondisi; tumbuhnya praktek spoils system, tidak murninya penggunaan hasil kerja Baperjakat yang menyebabkanterganggunya independensi kerja Baperjakat. Praktek good governance dalam rekrutmen PNS telah mempraktekkan aspek-aspek efisiensi, transparansi, dan kesetaraan, tetapi belum terlihat pada aspek pengembangan. Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini menawarkan solusi kebijakan kepada pemerintah daerah.
Potret Buram Politik Islam Indonesia Zaki, M.
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.532 KB)

Abstract

Agama dan politik memiliki relasi yang sangatlah unik, dan menarik. Keduanya kadang bermula dari perseteruan dan bertepi dengan kemesraan. Artikel ini membahas tentang potret politik Islam di Indonesia. Temuan artikel menunjukkan bahwa Indonesia hanyalah sekelumit contoh faktaneka hostoris betapa agama t elah melakukan fungsi kritisnya sebagai medium kritik sosial sebuah masyarakat sekaligus sarana perubahan politik sebuah tatanan kekuasaan. Bukan hanya agama, politik juga sering melawan, mengintimidasi, dan menghancurkan agama. Diskriminasi ulama dan pemuka agama yang ghalib terjadi akhir-akhir ini di setiap jengkal tanah dalam buaian ibu pertiwi adalah faktaneka historis yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, hubungan sekaligus nasib agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas mana yang paling kuat dan dominan dari keduanya serta bagaimana karakter para elit politik dan elit agama yang kebetulan berkuasa. Jika politik menjadi ?superordinat?, maka agama akan berpotensi menjadi ?subordinat?. Begitu pula sebaliknya.
Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi Rozuli, Ahmad Imron; Haboddin, Muhtar
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.34 KB)

Abstract

Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi. Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan pemilu sebagai fokus sentralnya. Bagi penulis, pendidikan pemilih perlu diperluas maknanya dengan mengaitkan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, hasil dari pendidikan pemilih memungkinkan warganegara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.
POLITIK DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 “MARKETING & KOMUNIKASI POLITIK” Wahyudi, Very
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.811 KB)

Abstract

Keterbukaan media sosial memberikan peluang yang sangat besar bagi semua orang untuk mengakses informasi, terlebih di era revolusi industri 4.0 telah merambat ke media internet yang menyediakan semua akses informasi. Dengan pendekatan literatur tulisan ini membahas mengenai politik digital di era revolusi industri 4.0 ?marketing & komunikasi politik?. Dimana penggunaan media sosial bukan lagi dimanfaatkan untuk kegiatan marketing barang dan jasa namun sudah mulai digunakan sebagai alat politik oleh paratai politik dan kandidat yang diusung partai politik. Hal ini membuktikan bahwa berpolitik melalui media sosial mulai menjadi wadah bagi para politisi untuk melakukan marketing politik, komunikasi politik dengan masyarakat pemilih. Oleh karena itu dengan keterbukaan informasi dan akses melalui media haruslah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik dan politisi untuk memberikan informasi mengenai visi, misi dan program kerja bahkan prestasi-prestasi yang pernah dilakukan sehingga masyarakat pemilih dapat menentukan pilihan sesuai dengan harapannya.
URGENSITAS UU NO. 32 TAHUN 2004 TERHADAP PILKADA SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (Tinjauan Terhadap Pilkada NTB Tahun 2008) Hamid, Ihsan
Politea : Jurnal Kajian Politik Islam Vol 1 No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.797 KB)

Abstract

Artikel ini berusaha memotret perjalanan penerapan otonomi daerah di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yang dipengaruhi oleh situasi perpolitikan nasional dalam rangka melakukan pemerataan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Dilihat dari perubahan sistem otonomi daerah yang diberlakukan, perubahan yang sangat prinsip dan mendasar terjadi pada tahun 2004, saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan cukup besar terhadap daerah sekaligus menandakan hubungan pusat dan daerah dilakukan dengan pola desentralisasi, termasuk salah satu point penting yang menjadi amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah sistim pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD provinsi untuk pemilihan Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Walikota. Perubahan sistim pemilihan kepala daerah yang mendasar ini tentu menimbulkan dinamika baru ditengah sosial kemasyarakatan. Salah satunya, sangat rawan terjadinya gesekan dan konflik sosial dimasyarakat akibat adanya kompetisi ketat antar pendukung masing-masing calon yang melibatkan banyak masa. Hal ini kemudian memunculkan berbagai implikasi dan dinamika sosial kemasyarkatan yang menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut.

Page 1 of 4 | Total Record : 36