cover
Contact Name
Ahmad Hafid Safrudin
Contact Email
hafidzsafrudin@gmail.com
Phone
+6285658190250
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Ki Ageng Manis Jati RT 02 RW 02 Krenceng Kepung Kediri Jawa Timur
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam
ISSN : 24433950     EISSN : 2503314X     DOI : https://doi.org/10.29062/faqih
El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, ISSN, 2503-314X ( Online) and 2443-3950 (Print) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Sharia, IAI Faqih Asyari Kediri. This scholarly periodical specializes in the study of Islamic law and seeks to present the various results of the latest research, both conceptual-doctrinal and empirical, in the field. The editors welcome contributions in the form of articles to be published after undergoing a manuscript selection mechanism, peer-review, and editing process. The journal is published twice a year in April and October. It is now a fully online journal, and it only accepts manuscript submissions written in Indonesia, English, and Arabic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam Sapri Ali
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.994 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v4i2.4

Abstract

Keadilan dan masyarakat pinggiran sangat erat kaitannya bila dihadapkan pada hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hampir 65% rakyat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini membatasi mereka baik dalam akses hukum, pendidikan maupun materi. Dalam keterbatasan inilah mereka mencoba untuk menjalani hidup dengan serba kekurangan. Jarang dari mereka paham tentang hukum yang ada dinegara ini, bahkan banyak yang tidak mengerti sama sekali apa dan bagaimana hukum tersebut. Disinilah sifat angkuh sebuah hukum yaitu ?memaksa dan semua orang dianggap paham terhadap hukum tersebut? jika sudah disosialisasikan. Sifat memaksa itulah yang menjadikan hukum harus tegas. Dalam menentukan hukuman para penegak hukum harus memperhatikan asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena disamping memberikan efek jera hukum juga harus memberikan efek pendidikan terhadap terdakwa agar tidak terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Dalam hal tersebut tentunya yang sangat berperan adalah para pelaku-pelaku hukum. Berdasarkan beberpa penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkajijnya lebih mendalam dengan menyusun tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Hukuman Masyarakat Pinggiran dalam perspektif hokum Islam? Rumusan masalah yang penulis angkat ada tiga yaitu : Bagaimana Hukuman pidana bagi masyarakat pinggiran dalam pandangan pidana Islam (Fiqih Jinayah)? Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut penulis berkesimpulan bahwa Hukuman pidana bagi masyarakat pinggiran dalam konteks Hukum Islam adalah harus memenuhi beberapa unsur. Jika dalam pencurian harus memenuhi nisahab pencurian untuk dapat dihukum had, namun jika tidak maka akan dikenakan hukuman yang seringan-ringannya jika tidak ada unsur pemaaf dari korban.
Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya Achmad Asfi Burhanudin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.883 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v4i1.6

Abstract

AbstrakDalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut: ?Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.? Salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundangundangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat kutipannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan memperoleh hak haknya masing-masing. Karena itu dengan kutipan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka miliki.Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat pencatatan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan
Komparasi Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Al Juraimy
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.284 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v5i1.7

Abstract

Abstract Islamic law strongly holds the principles of fairness in deciding a case. As the author described above that the person who stole because of compulsion or for fulfilling his life there is no punishment for him. Because the above cases are small cases that befall the people whose notables are not economically capable. Then what should be done to those fringe peoples? In the context of Islam, if they can not meet the daily needs (needs to eat or continue to live) then they will be dependent on the Baitul Maal or other languages that are responsible for themselves by following article 34 UUD 45 is poor and the displaced children are maintained by the state. This article will present a point of view on some criminal cases above from two different laws, namely Islamic law and the law in Indonesia.    
Kepemimpinan Perempuan dalam Manajemen Usaha Emping di Ngadirejo, Ngantru, Tulungagung Ditinjau dari Ekonomi Islam Siti Kalimah
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.899 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v4i1.17

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena di daerah Ngadirejo Ngantru Tulungagung terdapat banyak sekali populasi para pengusaha emping yang kesemuanya dipimpin oleh para perempuan, dan usaha yang dikelola tersebut sangat berkembang dengan baik sehingga menyebabkan persaingan bisnis. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukan bahwa kepemimpinan dalam manajemen usaha di Ngadirejo, Ngantru Tulungagung ditinjau dari ekonomi Islam mayoritas sudah diterapkan oleh para pengusaha Emping. Kegiatan yang dijalankan banyak manfaat yang diperoleh selain itu dengan kepemimpian perempuan, maka dapat membantu meringankan beban keluarga. Sedangkan penerapan Manajemen Ekonomi Islam yaitu dimana dalam setiap perencanaan harus memilikikeyakinan bahwa hasil usaha yang dijalankan suatu saat akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian dalam pengorganisasian setiap usaha yang dijalan kan itu harus didasarkan dalam tiga hal yaitu keikhlasan, kebersamaan dan adanya pengorbanan. Tindakan usaha dalam memproduksi barang harus dilaksanakan dengan benar agar hasilnya baik dan memiliki kualitas, juga pengawasan dan kontrol setiap saat harus dilakukan oleh pemimpin begitu pula para karyawan harus baik dalam bekerja karena meskipun pemimpin tidak mengawasi secara langsung tetapi keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui.
Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq Siti Kalimah
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.768 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v4i2.18

Abstract

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa penting peran amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan para mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan kajian kepustakaan (library research). Jumlah kemiskinan di Indonesia pada September 2018 sebesar 9,66% dari sekitar 265 juta jiwa. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan optimalisai peran amil zakat dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Organisasi pengelola zakat ada dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Amil Zakat haruslah kreatif, gigih, dan amanah, dengan didukung peran pemerintah dan strategi yang tepat maka pendapatan zakat akan meningkat. Selain itu strategi pengelolaan zakat dengan diinvestasikan dalam bentuk usaha memberikan dampak positif bagi mustahiq antara lain (1) untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan, (2) memberikan pengalaman usaha, (3) meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sehingga mereka tidak hanya berpangku tangan terhadap zakat tunai, namun dapat berupaya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengentaskan diri sendiri dari kemiskinan.
Konsep Pemikiran Ibn Taymiyah Tentang Kepemimpinan Politik Dalam Islam Moch. Azis Qoharuddin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.966 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v5i1.19

Abstract

Abstract Ibn Taymiyah's thoughts on political leadership in Islam include the form of leadership, the requirements of a leader, and the electoral procedures of the leader. Also Besides, what are the differences and similarities and the advantages and disadvantages of political leadership from the viewpoint of political philosophy?. The research data is compiled through text reading and study (text reading) and subsequently analyzed by the approach of political philosophy, descriptive method, comparative and content analysis. The results of the study concluded in Ibn Taymiyah's thought, leadership forms tended to maintain the status quo of the autocracy kingdom, the requirements of the leader were people who had strengths (quwwah) and Integrity (trust), and leaders Elected or shadowed by Ahl-Shawkah, but it does not explain in detail how the institution was formed and how it was chosen. Ibn Taymiyah did not use the term imamate or caliphate in leadership, not requiring the leader to be of the tribe of Quraish, emphasized the importance of deliberation and alluded to the figure of Fir'aun and Qarun as the disgraceful man. Ibn Taymiyah's thought lies in the guidance to elect state officials, there should be a harmony between the leader and his deputy, the terms of strength (quwwah) and Integrity (trust), these terms are the same as that of Plato, the self-control, wisdom, courage, and justice.  
Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik Achmad Asfi Burhanudin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.664 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v4i2.25

Abstract

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem penegakan hukum yang baik, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut syarat-syarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar ? benar bekerja secara profesional di bidangnya. Profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang ? undang. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya dilengkapi dengan rambu ? rambu dalam arti luas, yaitu rambu ? rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu ? rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada indepensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggaraa profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.
Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Jawahir Fanani
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.64 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v5i1.27

Abstract

Abstract The development of the IPTEK (Science and Technology) world has brought tremendous benefits for the advancement of human civilization. The types of work that previously demanded considerable physical capability, are now relatively can be replaced by automatic machine devices. The working system that has been over-enabling human energy with the science and sophistication of technology is amazing. The civilization of the nation and the world society in the future is understood and realized will be faced with the complex situation in various branches of science. Therefore, to power, the IPTEK is required lofty values to be accountable. The debate that IPTEK's contributions with the development of an area the Islamic economic system is still ongoing. This is due to the absence of a theory, research, or model that can explain the relationship between the two factors above. It takes a test using a valid method to generate an accurate conclusion on the development and contribution of IPTEK applications with the development of the Islamic economic system. Nevertheless, some communities still believe that IPTEK's contributions to the development of the Islamic economic system of a particular region.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di indonesia Miftakhul Huda
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.31 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v4i1.28

Abstract

Pengadilan sebagai the first and last resort dalam penyelesaian sengketa ternyata masih dipandang oleh sebagian kalangan hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, yakni belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive, menimbulkan antagonisme di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini dipandang kurang menguntungkan dalam duniai bisnis sehingga dibutuhkan institusi baru yang dipandang lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, kemudian berkembanglah model penyelesaian sengketa non litigasi, yang dianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Proses diluar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan yang win-win solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.
Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jena Ahmad Hafid Safrudin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.861 KB) | DOI: 10.29062/faqih.v4i2.31

Abstract

Persoalan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim yang mana kondisi si mayat dalam keadaan tidak wajar, tidak sempurna ataupun tidak normal, dalam artian sebagian atau seluruh tubuh mayat tersebut sudah hancur lebur atau telah terpotong-potong dan tidak mungkin untuk dapat diidentifikasi lagi apakah ia seorang Muslim ataukah non-Muslim, sedangkan mayat-mayat tersebut telah berbaur menjadi satu antara keduanya dan tidak mungkin untuk dipisah-pisahkan lagi. Hal ini disebabkan karena perbedaan dalam tataran kaidah yang dijadikan istinbat hukum, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda pula. Persamaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi?i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jena>zah Muslim dan non-Muslim terletak pada hukum memandikannya. Mereka sama-sama membolehkan untuk dimandikannya jenazah tersebut. Sedang perbedaan terjadi ketika berbicara mengenai hukum mensalatkannya, Imam Abu Hanifah mamandang tidak wajib bahkan haram untuk disalati, di lain pihak Imam asy-Syafi?i mewajibkan untuk disalatkannya mayat tersebut.

Page 1 of 4 | Total Record : 35