cover
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL: Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 115 Documents
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA M. Karim, Herman
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.622 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.655

Abstract

Perkawinan antara Laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang agamaberbeda dilakukan dibawah system hukum di Indonesia mengalami suatu masalahterkait keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan ini akan dianalisisberdasarkan hukum pernikahan indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun1974, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2006 tentang administrasi kependudukandan Keputusan Mahkamah Konstitusi 68 Tahun PUU-XII/2014. Norma-normayang terkandung dalam semua peraturan ini dapat disalah artikan berbeda olehsetiap warga negara termasuk di Pengadilan.
CARI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TEPAT BAGI MASA DEPAN Syafrida, Syafrida; Makhfudz, M.
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.939 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.667

Abstract

Kondisi Negeri kini sedang alami krisis kepemimpinan nasional yang melandapenyelenggara negara, organisasi kepemerintahan yang terus memperihatinkan.Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era ordelama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yangmiliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnyanegara untuk maju saingi negara bangsa yang lainya.Sehingga terus di sibukanoleh kegiatan pembenahan dan atur strategi penyelenggaraan negara agar bersihdari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi,kemudian segera sigapitindakan tegas segera tetapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentangPembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.
KLAUSULA TIPPING FEE DALAM KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kurniawan, Faizal; Setyobudi, Shintarini Kristine
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.498 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i1.27

Abstract

AbstractGovernment is obligated to provide sound public services, including waste management service. Up to now, private companies are still needed to assure innovative, efficient, and environmentally-oriented waste management service. The involvement of private sector in this Public-Private Partnership to provide such public service should be put in a legal contract, which is distinctive in nature and which is commonly known as a non-provisional government contract. The model of such contracts varies depending on the catered sector.This paper discusses the principles of non-provisional contracts which serve as a legal umbrella for Public-Private Partnership, focusing particularly on the main clauses related to â??tipping feeâ?? or â??gate feeâ?? in waste management partnership. These clauses set rules of fees paid by the government to investors for the service given.Keywords: government contract, Public-Private PartnershipAbstrakPemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang layak dan memadai dalam penyediaan infrastruktur termasuk pengelolaan sampah. Saat ini, peran swasta diperlukan dalam upaya terciptanya pelayanan publik yang inovatif, efisien dan berwawasan lingkungan seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Instrumen hukum yang diperlukan dalam mengakomodir model-model kerjasama pemerintah dengan swasta (Public-Private Partnership) dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan swasta mempunyai karakteristik yang unik (hybrid) yang lazim disebut dengan kontrak pemerintah (Government Contract) non pengadaan. Model kontrak kerjasama antara pemerintah dengan swasta juga mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan bidang kerjasama.Tulisan ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip kontrak non pengadaan sebagai konsep dasar kerjasama pemerintah dan swasta. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada klausula pokok dalam model kerjasama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnerships) pengelolaan persampahan yang disebut dengan Tipping Fee/Gate Fee. Klausula ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pihak investor sebagai imbalan jasa atas pengelolaansampah.Kata kunci: Kontrak Pemerintah, Public-Private Partnership, Tipping Fee.
Quo Vadis Putusan PK Cacat Hukum Sihombing, Manahan
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.544 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i1.32

Abstract

AbstractIn a national legal system, the intertwined authorities who uphold the lawâ??the police, judges, and attorneysâ??play a significant role in determining whether the law is perceived to be just or tyrannical. Thus, through all means of constitutions and and court system, judges are obliged to establish and maintain the law enforcement.In exercising their authorities in making final rulings, judges should be free from legislative and executive intervention. If this principle is still unable to bring up positive image of the legal system, what has gone wrong? In fact, some measures to improve judicial power through the establishment of Constitutional Court and Judicial Commission still cannot afford to get rid of â??judicial mafiaâ?? label.The tiered justice system (municipal court level, appeal, cassation, and judicial review) is an attempt to prevent or review any breaches of prior judges so that such things should be freed and should not be tolerated in the final level. However, in case of legal defect in a judicial review, what should the Supreme Court do? This poses the Supreme Court with a dilemma: reviewing a judicial review is apparently against the law; ignoring such legal defect, on the other hand, is such a negative precedent.Keywords: justice behind vested interestAbstrakDalam suatu sistim hukum nasional, perihal penegakan hukum oleh aparat hukum sangat penting, mengingat peran aparat hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) sangat mempengaruhi terbentuknya citra hukum yang bersifat adil atau sewenang-wenang di dalam masyarakat. Untuk itu, melalui sarana perundang-undangan dan pengadilan, hakim berkewajiban mewujudkan dan menegakkan hukum.Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara diberi kekuasaan yang bebas dari interfensi, baik oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Bila prinsip kebebasan hakim ternyata tidak mampu membentuk citra keadilan di tengah-tengah masyarakat, apa yang salah di dalam sistim peradilan Indonesia? Ternyata, pembenahan kekuasaan kehakiman melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, tidak mampu memperbaiki citra â??mafia peradilanâ?.Sistim peradilan yang berjenjang (tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali) adalah untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan atau pelanggaran oleh hakim sebelumnya, sehingga pada tingkat paling akhir tidak lagi toleransi bagi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, bila suatu putusan peninjauan kembali (PK) telah cacat dan batal demi hukum akibat pelanggaran oleh Hakim Agung ? Bila kembali memeriksa dan memutus putusan PK, bukankah merupakan pelanggaran hukum acara? Bila membiarkan saja putusan PK cacat hukum, bukankah merupakan pembusukan hukum ?Kata kunci : Keadilan di balik kepentingan terselubung.
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PERTANAHAN* Santoso, Urip
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.485 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.56

Abstract

AbstractThe Law No. 5 of 1960 on National Agrarian Law explicitly stipulates that the authority in agrarian issues is the property of the State (Central Government). However, this authorityâ??as stipulated in the Presidential Decree PP No. 38 2007â??is transferable from the Central Government to Local Governments. The Law specifies 9 features of agrarian authorities which are transferable to municipal governments. In this respect, the National Land Agency (BPN) is the authorized body which is in charge of the agrarian registration-related matters.Keywords : Authority, Local Government, AgrarianAbstrakDalam Hukum Tanah Nasional yang diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1960, secara tersirat ditetapkan bahwa Kewenangan di bidang Pertanahan merupakan Kewanangan Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam PP No. 38 Tahun 2007 ditetapkan bahwa ada 9 kewenangan di bidang Pertanahan yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan di bidang Pendaftaran Tanah tetap dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pertanahan
LISENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Sulasno, Sulasno
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.9 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.61

Abstract

AbstractLicensing is one of several business regulating instruments which enable Intellectual Property Rights (IPR) to be transferable and commercialized. However, it is faced with several issues: (1) What is the arrangement of IPR license agreement in Indonesia like?; (2) How does the law on legal contracts provide IPR-related practitioners with legal protection? The research findings reveal that there has been a complete set of laws in the field of intellectual property in Indonesia which cover Copyrights, Trademark, Patent, Lay-out Design of Integrated Circuit, Industrial Design, Trade Secret, and Protection of Plant Variety. The law regarding legal contracts provides any related parties involved in IPR licensing practices in Indonesia with legal protection by taking in two references: the IPR laws and Book 3 of Code of Laws which are put into a legal contract.Keywords : License, Intellectual Property Rights,AbstrakAda beberapa pengaturan bisnis yang dapat digunakan untuk membawa transfer dan komersialisasi kekayaan intelektual, salah satunya adalah lisensi. Permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ?; 2. Bagaimana Hukum Perjanjian memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam praktek lisensi HKI di Indonesia ? Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Pengaturan mengenai ketentuan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diakomodir dalam semua pengaturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hukum perjanjian memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam praktek lisensi HKI di Indonesia dengan melihat pada 2 (dua) pengaturan baik dalam Undang-undang HKI itu sendiri dan Buku III Kitab Undang-Undang yang dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak).Kata Kunci : Lisensi, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perjanjian, Indonesia.
BENEFICIAL OWNERSHIP DAN KEWAJIBAN PELAPORAN ATAS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN Armansyah, Armansyah; Triastuti, Triastuti
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.988 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.825

Abstract

Dimasukannya Notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan, Notarisberperan sebagai gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang, namunterkendala confidentiality of client yaitu menjaga kerahasiaan segala sesuatumengenai aktanya. Upaya mengatasi kendala pencegahan tindak pidana pencucianuang terkait confidentiality of client sebagai kewajiban pelaporan bagi notaris,antara lain: menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa Notaris sedangkanmenurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untukmerahasiakan akta yang dibuatnya. Kewajiban memperoleh informasi pemilikmanfaat juga perlu dilakukan oleh notaris apabila berkaiatan dengan perikatanlain, bahkan notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam apabila pemilikmanfaat memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang ataupendanaan terorisme yang tergolong tinggi.
PENERAPAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP PERBUATAN I.IUKUIU PERSEROAN TERBATAS Sufiariana, Sufiariana
Jurnal ADIL Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v1i1.73

Abstract

Abstract A limited company which is run by owners, or inrlrviduels, reccivrslegal recognition from ltlinistry of Legai Affairs and Hurnan RiEhis.Prior to its legal recognition, a limiteC company ref*rs its iegalconsequeRces and obligations to the owners, Howevei., it is p*ssiblethat a limited company bears all of its legal cCIilseqlisnces andobligations provided that it fully accepts them. lndependent innature, this legal entity shares separate assets and cbligations withits owners. When the owners act in accordance with their authority,they can refer their consequences to this iegal eniity, if they don't,they will have to bear the legal consequences themselves,Keywords: Piercing the corporate veil, Limited Company
Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah Mulyana Darusman, Yoyon
Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.023 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i1.331

Abstract

Negara Indonesia adalah  Negara Hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengkatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaries juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum. UU No. 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan kewenangan kepada notaries untuk melakukan pembuatan akta-akta otentik tentang pengikatan hukum di luar pertanahan, sementara itu sebagai kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dalam rangka memberikan kepastian hukum   atas transaksi pertanahan, telah ditetapkan PP No. 37 Tahun1998  tentang  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Dalam  penelitian  ini  didasarkan kepada data sekunder yang terdiri dari referensi buku, peraturan perundang- undangan terkait serta majalah, jurnal dan internet. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa notaries adalah seorang pejabat umum/pejabat negara yangdiangkat dan disumpah oleh pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan/legalisasi atas pengikatan-pengiatan hukum oleh masyarakat  di  bidang-bidang  umum  dan  bidang  pertanahan.  Tujuan  akhirnya dalam rangka memberikan kepastian hukum.
ANALISIS YURIDIS PERANAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN (SUISTANABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT) Nova Lita, Helza
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.153 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.840

Abstract

Disaat pertumbuhan ekonomi berkembang pesat menghasilkan barang dan jasa,namun tidak beriringan dengan tatanan lingkungan hidup yang rusak, terjadinyaketimpangan sosial, dan kemiskinan. Hal ini telah menjadi sorotan bagi parapelestari lingkungan. Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadifenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesiayang mayoritas beragama Islam. Secara sederhana, pasar modal syariah dapatdiartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalamkegiatan transaksi ekonominya. BEI bekerja sama dengan PT DanareksaInvestment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menanamkan dananyasecara syariah. Untuk kegiatan Pasar Modal Syariah, Bapepam sebagai pengatur dan pengawaspasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995tentang Pasal Modal telah menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam-LK NomorKep-130/BL/2006 dan Nomor Kep-131/BL/2006 telah menerbitkan satu paketregulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaituPeraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan NomorIX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah diPasar Modal. Kegiatan usaha emiten yang terkait dengan dukungannya terhadapkegiatan usaha ramah lingkungan merupakan bagian dari implementasi prinsipprinsipsyariah meskipun dalam ketentuan pelaksanaan ekonomi syariah melalui keputusan BAPEPAM belum dinyatakan secara tegas.Pada prinsipnya, segala jenis instrumen emiten syariah yang diterbitkan di Indonesia saat ini yang meliputi Obligasi Syariah Mudharabah, Obligasi Syariah Ijarah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, Reksa Dana Indeks Syariah, dan Penerbitan Efek Reksa Dana Syariah harus konsisten dengan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, termasuk pada komitmen penegakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

Page 1 of 12 | Total Record : 115