cover
Contact Name
Bayu Sujadmiko
Contact Email
bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
Phone
+6281394194918
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Gedung C. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Cepalo
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 25983105     DOI : https://doi.org/10.25041/cepalo
Core Subject : Social,
Jurnal ini memiliki visi untuk menjadi jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang sesuai dengan kearifan lokal Provinsi Lampung, yang akan di analisis secara komprehensif dengan perundang-undangan Nasional atau Internasional dan kondisi sosiologis. Misi dari Cepalo adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum baik dalam skala nasional, maupun skala internasional. Cepalo pada dasarnya berisi topik tentang hukum, sistem hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, antrophologi hukum, kebijakan publik, hukum internasional, hukum adat, hukum administrasi, hukum agraria, hukum islam, hukum bisnis, hukum pidana, hukum kesehatan, filsafat hukum, hukum kesehatan, hukum tekhnologi dan budaya. Namun tidak membatasi pokok bahasan mengenai studi hukum komparatif dan tidak menutup kemungkinan bagi penelitian yang bertemakan tentang kearifan lokal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung) JP, Oddy Marsa
Cepalo Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1786

Abstract

Kedudukan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 relatif terhadap Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam melakukan kewenangannya, Notaris wajib untuk memberikan jaminan invetasi serta wajib untuk memenuhi hak-hak maupun kewajiban pihak- pihak dalam kerjasama ekonomi serta hal-hal lain yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan akta fidusia kepada bank dan konsekuensi hukumnya jika jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan bahwa seorang notaris harus sangat berhati-hati dalam melakukan segala tugas serta wewenangnya terhadap hak serta kewajiban para pihak dan dalam hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia pada lembaga keuangan bank karena itu merupakan pertanggungjawaban secara hukum, yaitu jaminan kepastian hukum atas akta jaminan fidusia yang dibuat/didaftarkannya. Akibat hukum PT Tjandra Artha Lestari apabila tidak didaftarkan adalah penerima fidusian akan mengalami kesulitan apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi serta penerima fidusian jadi tidak memiliki hak untuk mendahului kreditur-kreditur lain dalam hal melakukan pelunasan hutang. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Fidusia, Bank.
Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Earlene, Felishella; Tandrajaya, Jesslyn Evelina
Cepalo Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1844

Abstract

Di Indonesia, seringkali terjadi sengketa atas tanah baik antar masyarakat maupun pemerintah dengan masyarakat, seperti sengketa tanah yang terjadi antara warga Kapuk Poglar RT 07/ RW 04 dengan Polda Metro Jaya.  Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kapuk Poglar RT 07/ RW 04, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif untuk memahami mengenai gejala permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mengenai hubungan sengketa penguasaan tanah di Kapuk Poglar RT 07 / RW 04 dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa penguasaan tanah di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah diketahui faktor penyebab terjadinya sengketa penguasaan tanah yang dikarenakan tumpang tindih sertifikat (ovelapping) serta adanya pelanggaran HAM yang dirasakan warga Kapuk Poglar dalam tidak diperolehnya hak atas bebas dari rasa takut serta hak atas air. Kata Kunci: Tanah, Hak Asasi Manusia, Sengketa. 
Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy Tahar, Abdul Muthalib; Prasetyawati, S. Endang
Cepalo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1758

Abstract

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan salah satu pilar dari dua pilar lainnya yang dihasilkan oleh KTT ASEAN pada Oktober 2003 di Bali. Pada KTT ASEAN ke-12 para pemimpin menguatkan komitmen untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 agar sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II,  dan sekaligus menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Untuk mewujudkan pembentukan KEA perlu menyusun suatu cetak biru (blueprint) atau disebut Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Terdapat empat karakteristik dalam Blueprint, di mana karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi di bidang ekonomi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Guna merealisasikan hal tersebut Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha yang pada tahun 2010 pedoman ini berhasil dirumuskan dan dinamakan Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines). Dengan adanya Regional Guidelines ini maka Negara-negara anggota ASEAN harus menyesuaikan perundang-undangan persaingan nasionalnya. Dari tiga negara anggota ASEAN yang diteliti (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan indikator dalam penyusunan undang-undang persaingan, untuk Indonesia masih ada enam indikator yang belum sesuai (harmonis), sedangkan untuk Malaysia dan Singapura masing-masing masih ada dua indikator yang belum sesuai(harmonis). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan studi komparasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet. Kata Kunci: Blueprint, Regional Guidelines, Undang-Undang Persaingan.
Kajian Sosiologis Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit yang Dilakukan oleh Tenaga Kebidanan Putri, Putu Diana
Cepalo Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1767

Abstract

Bidan adalah wanita yang telah berhasil menempuh sekolah bidan yang sudah terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan. Profesionalitas bidan memiliki tiga kerja utama, yaitu melayani kesembuhan wanita hamil, melayani kesehatan anak, dan melayani kesehatan reproduksi wanita dan KB. Tetapi didalam praktik dijumpai sejumlah yang melakukan kegiatan diluar diluar ketiga fungsi utamanya yang mengandung zat antioksidan, utamanya berupa vitamin C dosis tinggi (1000 s/d 4000mg) yang dicampur dengan glutation (600mg). Banyak juga yang menambahkan plasenta, baik yang berasal dari manusia maupun hewan, yang halal (sapi) atau haram (babi). Campuran zat tersebut disuntikan ke pembuluh darah yang ada di , otot tangan atau lengan.Bahkan ada pula yang  disuntikan melalui wajah pasien. Praktik penyimpangan ini, jelas tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan fungsi utama bidan. Namun dalam kenyataan sehari-hari praktik illegal ini terus berlangsung. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dari sisi sosiologis, apakah dengan berpedoman pada pertanyaan: apakah mendorong praktek ini dilakukan oleh seorang bidan, dan tidak menghukum apakah terjadi praktek inilah kami. Kata Kunci: Peraturan Kesehatan, Penyelewengan, Tenaga Kebidanan, Suntik Pemutih Kulit. 
Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah Hamidah, Upik
Cepalo Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1849

Abstract

Pada keadaan tertentu menteri pertanahan serta kepala kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindaan hak atas tanah dalam suatu bidang tanah hak milik, yang dalam hal ini aktanya tidak dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Hal tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa pemindahan hak atas suatu bidang tanah hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi hukum dari kebijakan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan mendaftarkan  pemindahan hak milik atas sebidang tanah yang dilakukan oleh kepala kantor pertanahan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pemindahan hak atas sebidang tanah yang dilakukan tidak sah menurut hukum. Implikasi berlaku sepanjang kepala kantor pertanahan dengan terang-terangan mendaftarkan hak milik atas sebidang tanah di daerah perkotaan, sehingga dapat dipastikan tidak termasuk kategori daerah terpencil sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan isi dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, mengenai pengaturan dalam keadaan tertentu. Akan lebih baik jika keadaan tertantu yang dimaksud diperinci dalam batang tubuh sehingga tidak menimbulkan multi interprestasi yang dapat menjadi celah penyalahgunaan wewenang sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kebijakan, Pendaftaran Tanah. 
Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum Valini, Rivaldo
Cepalo Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1751

Abstract

Eksistensi CCTV pada pembuktian perkara tindak pidana umum adalah dapat menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang diitetapkan berdasarkan undang-undang. CCTV dijadikan alat bukti dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Dalam Hukum Pidana Indonesia, penggunaan CCTV sebagai alat bukti termasuk dalam kebijakan dengan Sarana Non Penal yang merupakan suatu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi belum adanya pengaturan dalam KUHAP. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal, merupakan tindakan nyata aparat penegak hukum, khususnya setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU- XIV/2016. Kata Kunci: Eksistensi CCTV, Pembuktian, Pidana Umum
Penanganan Pasca Konflik Sosial di Lampung Selatan (Studi Pada Wilayah Polda Lampung) Prayitno, Saputro
Cepalo Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1788

Abstract

Bentrokan antara Desa Balinuraga dan Desa Agom, disebabkan oleh pelecehan seksual di mana ada fitnah kepada orang Bali oleh orang Lampung. Permasalahan yang diangkat adalah faktor-faktor penyebab konflik sosial, upaya penanganan dan faktor penghambat dari Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat / Tokoh Agama dalam menangani konflik pascakonflik di Lampung sebagai upaya memberikan legalitas. kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab konflik, penanganan pascakonflik terhadap konflik sosial pada masyarakat Lampung Selatan dan penghambatan penanganan pascakonflik pada konflik sosial di masyarakat Lampung Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum sekunder, yakni buku-buku para ahli ilmu hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat alasan yang dapat memunculkan konflik social di Lampung Selatan, seperti kurangnya pekerjaan; Konflik yang belum terselesaikan; Faktor kesenjangan sosial; Kurangnya komunikasi yang menyebabkan kebingungan dalam kepastian suatu berita; Ada pihak yang menginginkan perpecahan antara kedua desa. Penanganan pasca konflik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Lampung dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Adat / Tokoh Agama bersama melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi, kemudian penyuluhan dan penyebaran kebutuhan untuk orang-orang yang sadar akan hukum dan masyarakat harmoni, untuk menciptakan komunitas yang tertib, dan damai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kepolisian, Pemerintah Daerah yang dibantu oleh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat) wajib melakukan upaya Pemulihan Pasca-Konflik yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial juga mengatur peran masyarakat, dan mendanai penanganan konflik, sehingga masyarakat sadar akan hukum dan harmonis di masyarakat, tertib, dan damai. Kata Kunci: Penanganan; Pascakonflik; Konflik social. 
Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan Kusuma, Andriawan
Cepalo Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1785

Abstract

Pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar paket II saat ini menimbulkan ketidak jelasan  penghitungan ganti rugi terhadap tanah-tanah sisa, hingga terjadi pengalih fungsian lahan dari tanah sisa yang terkena dampak pembangunan tersebut. Tanah sisa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sisa dari tanah yang sudah diganti rugi oleh instansi yang membutuhkan tanah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun masih meninggalkan permasalahan yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar dan proses penyelesaian ganti rugi terhadap tanah sisa yang kehilangan fungsi sosial dan nilai ekonominya pada pembangunan JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah sisa yang kehilangan fungsi sosial dan nilai ekonominya pada pembangunan JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Serdang Kecamatan tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Bertujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanah sisa dapat diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya yaitu, pertanian/perkebunan, pemukiman dan tempat usaha yang dikategorikan menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis kerugian yang dialami oleh pihak yang berhak yaitu : kerugian ekonomi dan kerugian sosial. Diamana kerugian ekonomi dapat dimintakan ganti kerugian berupa uang sedangkan kerugian sosial dapat diberikan akses jalan menuju tanah sisa sehingga tanah sisa yang kehilanganfungsi sosialnya akan hidup dan nilai ekonomi tanah sisa tersebut tidak akan menurun sehingga tidak akan mengalami kerugian ekonomi. Kata Kunci: Tanah Sisa, Jalan Tol Trans Sumatera, dan Sosial
Analysis of Revocation of Land Rights by the Government Reviewed from the Concept of Loss Geovanny, Natasha Marcella; Theresia, Marchelina; Widjaja, Devina Felicia
Cepalo Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1845

Abstract

The control of land by the state is stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Based on this article, it means that the State has authority over land tenure, this encourages the writing of a journal on the application of social functions and the determination of compensation that occurs in the land sector. This research was conducted because the authors see that there are still many disputes related to the implementation of the social function itself and the application of the determination of compensation as stipulated in the provisions relating to this matter it is caused because the application in real life has not been running optimally. This study aims to find out how the government?s authority should be for land tenure and its relation to social functions and the determination of compensation. The location used as a case study is located in Batu Jaya Village, Tangerang City. Data collection is done by interviewing several related parties and also conducting a literature study by finding sources related to government authority over land tenure, the concept of social functions, and the determination of compensation. The results of this study indicate that the government has the power to grant land rights and revoke land rights in the public interest. Keywords: Land, Land Tenure, Public Interest.
Tanggung Gugat Perawat Asisten Operator Bedah dalam Menjalankan Profesinya di Kamar Operasi (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung) Sapri, Akhmad
Cepalo Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v1no1.1755

Abstract

Sebagaimana diketahui, tindakan perawat asisten operator bedah dilakukan sesuai dengan perintah dokter bedah, maka secara hukum tanggung jawabnya ada pada pemberi perintah. Selanjutnya, jika terjadi penyimpangan dari perintah maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perawat asisten operator bedah. Namun demikian, jika didapati terjadi kelalaian yang dilakukan oleh perawat maka apakah dokter turut bertanggung jawab atau rumah sakit tempat ia bekerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kewenangan dan bentuk tanggung gugat operator bedah, dan akibat hukum bila terjadi sengketa medis terhadap perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya di kamar operasi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari buku serta literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kewenangan tenaga perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya di kamar operasi adalah melaksanakan tugas mandiri keperawatan, dan pelaksanaan tugas pelimpahan wewenang. Bentuk tanggung gugat perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya di kamar operasi rumah sakit merupakan tanggung jawab dokter. Akibat hukum bila terjadi sengketa medis terhadap perawat asisten operator bedah dalam menjalankan profesinya di kamar operasi dibebankan kepada rumah sakit atas segala terjadi atas kemudaratan akibat kelalaian yang diperbuat oleh dokter maupun perawat, sepanjang kelalaian tersebut tidak adanya faktor kesengajaan oleh tenaga kesehatan dan kejadian kesalahan tersebut dilakukan di rumah sakit bersangkutan. Kata Kunci: Tanggung Gugat, Perawat Asisten Operator, Kamar Operasi

Page 1 of 3 | Total Record : 30