cover
Contact Name
Bambang Joyo Supeno
Contact Email
-
Phone
+6281336355089
Journal Mail Official
magistralawreview@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
MAGISTRA Law Review
ISSN : -     EISSN : 27152502     DOI : -
Core Subject : Social,
MAGISTRA Law Review, selanjutnya disebut MaLRev adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. MaLRev diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli. Ditujukan sebagai sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual (review). Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA MALPRAKTIK MEDIK Putra, Angga Pranavasta
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.782 KB)

Abstract

Malpraktik medik adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif). Penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY adalah telah dilakukan pencabutan surat izin praktik dan surat tanda registrasi kepada dokter yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pencabutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesian (IDI). Bila dokter ingin melakukan praktik kedokteran kembali, maka dokter harus membuat ulang surat tanda registrasi dan surat izin praktik kepada Dinas Kesehatan dan IDI. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dr. E. A. dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti melakukan praktik aborsi. dr. E. A. mengakui perbuatannya dan dihukum 3(tiga) tahun penjara. Bentuk penyelesaian terhadap administratif malpraktik , dr. E. A dicabut surat izin praktik dan surat tanda registrasi sebagai dokter oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap korban, dr. E. A dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti dan mengakui telah melakukan tindakan  malpraktik aborsi ilegal terhadap korban.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI Lestari, Rinna Dwi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.871 KB)

Abstract

Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a)  Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI Triyanto, Agus
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.129 KB)

Abstract

Salah satu kebijakan hukum pidana yang diterapkan di negara Indonesia adalah memperbaiki sistem penempatan dan memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri melalui UU PPTKILN. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam penempatan dan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis dengan obyek penelitian berupa UU PPTKILN. Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), serta yang terakhir adalah pemberangkatan. Sedangkan, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan UU PPTKILN meliputi perlindungan pra penempatan, perlindungan selama penempatan, dan perlindungan purna penempatan.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP Wahyuningsih, Diyah
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.823 KB)

Abstract

Arsip sebagai informasi yang terekam  (recorded information) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. perlu diteliti mengenai pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adanya langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh guna mengakomodir kendala  pelaksanaan  akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlaksana dengan baik.
ANALISA YURIDIS HILANGNYA HAK AHLI WARIS AB INTESTATO SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN Saji, Saji
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.911 KB)

Abstract

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata juga merupakan bagian dari hukum kekeluarga. ia mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli waris dalam hubungan keluarga maupun dengan pihak ketiga. Dalam sebuah kasus, Perkawinan yang tidak dicatat tidak sah. Hasil penelitian disimpulkan konsekuensi perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan tidak pernah dianggap ada, Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus ini ? Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga setiap perkawinan harus didaftarkan. Karena perkawinan tidak terdaftar, itu tidak sah sehingga gugatan itu dikabulkan secara penuh. Menurut penulis perkawinan yang tidak dicatat tetap sah perkawinan yang sah adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seharusnya gugatan ini sepenuhnya ditolak karena Penggugat sebagai ayah tidak memiliki kedudukan hukum, ahli waris haruslah putra dan suami dan bukan ayah.
CRIMINAL LAW POLICY IN PLACEMENT AND PROTECTION AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD Triyanto, Agus; Joyo Supeno, Bambang
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1407

Abstract

One of the criminal law policy that is applied in the country of Indonesia is to improve the placement system and strengthen the protection of Indonesian migrant workers abroad through PPTKILN Act. The formulation of the problem posed in this study is how the implementation of criminal law policy in the placement and protection of Indonesian migrant workers law abroad under Law PPTKILN. The method used is normative. Specifications of research is legal research descriptive analytical research objects form PPTKILN Act. Data were collected through literature study method, then analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive terms. The results showed that the implementation of the policy of criminal law in the placement of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN includes maintenance license Mobilization (SIP), recruitment and selection, education and training, health checks and psychology, processing of documents, the final Pre Training (PAP) and the last is a departure. Meanwhile, the implementation of criminal law in the legal protection of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN include pre-placement protection, protection during placement and after-placement protection. Final debriefing Training (PAP), and the latter is a departure. Meanwhile, the implementation of criminal law in the legal protection of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN include pre-placement protection, protection during placement and after-placement protection. Final debriefing Training (PAP), and the latter is a departure. Meanwhile, the implementation of criminal law in the legal protection of Indonesian migrant workers abroad under Law PPTKILN include pre-placement protection, protection during placement and after-placement protection.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP Wahyuningsih, Diyah; Pranoto, Edi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1408

Abstract

Arsip sebagai informasi yang terekam  (recorded information) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. perlu diteliti mengenai pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adanya langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh guna mengakomodir kendala  pelaksanaan  akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlaksana dengan baik.
JURIDICAL ANALYSIS LOSS OF AB INTESTATO HEIRS RIGHT AS A RESULT OF UNREGISTERED MARRIAGE Saji, Saji; Tedjosaputro, Liliana
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1409

Abstract

Inheritance law is part of civil law as well as part of family law. it regulates the transfer of assets left by someone who dies and the consequences for the heirs in family relations or with third parties. In one case, a marriage that was not recorded was invalid. The results of the study concluded that the consequences of marriage were not recorded as marriages that were never considered to exist. What was the legal consideration of the judge in deciding this case? Marriage is legal if it is done in accordance with their respective religions and beliefs, so each marriage must be registered. Because the marriage was not registered, it was not legal so the lawsuit was granted in full. According to the authors of marriages that are not recorded remain valid, legal marriages are marriages conducted in accordance with their respective religions and beliefs. This lawsuit should have been completely rejected because the Plaintiff as a father does not have a legal position, heirs must be sons and husbands and not fathers.
PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA MALPRAKTIK MEDIK Putra, Angga Pranavasta
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1410

Abstract

Malpraktik medik adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif). Penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY adalah telah dilakukan pencabutan surat izin praktik dan surat tanda registrasi kepada dokter yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pencabutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesian (IDI). Bila dokter ingin melakukan praktik kedokteran kembali, maka dokter harus membuat ulang surat tanda registrasi dan surat izin praktik kepada Dinas Kesehatan dan IDI. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dr. E. A. dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti melakukan praktik aborsi. dr. E. A. mengakui perbuatannya dan dihukum 3(tiga) tahun penjara. Bentuk penyelesaian terhadap administratif malpraktik , dr. E. A dicabut surat izin praktik dan surat tanda registrasi sebagai dokter oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap korban, dr. E. A dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti dan mengakui telah melakukan tindakan  malpraktik aborsi ilegal terhadap korban.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI Lestari, Rinna Dwi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1406

Abstract

Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a)  Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.

Page 1 of 2 | Total Record : 12