cover
Contact Name
Rino A. Nugroho, Ph.D
Contact Email
-
Phone
+62271637358
Journal Mail Official
spiritpublikfisip@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 19070489     EISSN : 25803875     DOI : https://doi.org/10.20961/sp
Core Subject : Humanities, Social,
Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik.
Articles 72 Documents
DESIGNING AN EFFECTIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE TO ACHIEVE PUBLIC ORGANIZATION OBJECTIVE (CASE STUDY IN PT. PTPN VII LAMPUNG) Yulianti, Devi; Hermawan, Dedy
Spirit Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v10i1.900

Abstract

This research is about the design of organization structure to create the effective public organization which is located in PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Lampung.  This research is aimed to describe and analyze the relation between the design of organization structure of PTPN VII (Persero) with the company goals in creating the effective corporation. This study used qualitative approach with descriptive method.  The data was collected using documentation tehcnique and the data analysis was using reduction and conclusion technique. The results of this research were three main points. First, PTPN VII (Persero) has used the divisional structure.  Second, there were some alterations in divisional structure each year from 2008 until 2012. Third, the divisional structure of PTPN VII (Persero) hasn?t been able to support the achievement of company goals so that this corporation is no yet effective. The conclusion of this research is that the design of organization structure of PTPN VII (Persero) is not effective to reach the company goals. Keywords: organization, organization structure, and organization effectiveness. 
Implementasi Strategi KPP Pratama Surakarta dalam Meningkatkan Pengguna E-filing di Kota Surakarta Nugroho, Rino A.; Abraham, Christoper Danesh
Spirit Publik Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v12i2.16234

Abstract

Penelitian ini berkaitan tentang implementasi strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pengguna e-filling di Kota Surakarta. Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan rencana strategis yaitu migrasi wajib pajak untuk beralih menggunakan e-filling. Dalam pelaksanaan atau implementasinya di tingkat kota Surakarta, KPP Pratama Surakarta diwajibkan untuk mensukseskan migrasi tersebut. Jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.Sedangkan untuk penentuan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, dan validitas data dilakukan menggunakan triangulasi data.Selanjutnya untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari HB Sutopo.penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi strategi KPP Pratama Surakarta untuk meningkatkan pengguna e-filling di Kota Surakarta, diutamakan pada kegiatan sosialisasi demi mensukseskan migrasi wajib pajak dan mencapai target sebesar 65%. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan dibedakan menjadi dua jenis, secara langsung maupun tidak langsung. Anggaran yang  digunakan oleh KPP Pratama Surakarta telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Anggaran tersebut dapat diubah dengan caraswitch change sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan prosedurnya, KPP Pratama Surakarta lebih mengutamakan turun langsung kedaerah kantong-kantong wajib pajak sesuai perintah kepala KPP Pratama Surakarta.Sedangkan aspek sosial, KPP Pratama Surakarta telah menyediakan sekitar 20 komputer yang terhubung intrnet dan menyediakan pembimbing untuk melayani wajib pajak untuk melakukan pengisian form e-filling secara online.Kata Kunci: E-filling, Migrasi wajib pajak, Implementasi Strategi
Lorong Panjang Pelaksanaan Good Governance di Daerah Haboddin, Muhtar; Rozuli, Ahmad Imron
Spirit Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v13i2.24866

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkap pelaksanaan good governance di daerah. Dalam praktiknya, good governance tidak mudah dilaksanakan. Memang, ada daerah yang berhasil. Namun, ada pula yang gagal. Ironisnya adalah kepada daerah yang terdepan menerapkan good governance, diujung akhir masa jabatan malah terlilit dalam kasus korupsi. Tidak hanya itu, tantangan terberat dari pelaksanaan good governance di daerah dalam adalah jaminan keberlanjutan dan komitmen politik yang rendah. Akibatnya, terkadang penerapan good governance ini terpinggirkan karena ganti pemimpin dengan agenda yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Bisa juga karena alasan politis, yakni good governance tidak memberikan keuntungan secara personal bagi kepala daerah.Kata kunci: good governance dan pemerintah daerah
ADMINISTRATIVE REFORM IN HEALTH SERVICES THROUGH BALI MANDARA HEALTH INSURANCE (JKBM) TOWARDS GOOD GOVERNANCE IN BALI PROVINCE Widnyani, Ida Ayu Putu Sri
Spirit Publik Volume 10, Nomor 2, Tahun 2015
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v10i2.886

Abstract

Decentralization gave new hopes to the local government for restructuring. Moreover, the reformation era gave more power to the locals to implement good governance by their own. Good governance itself can be achieved by conducting administrative reform in public services. This article describes the administrative reform of the public service in Bali Province, focusing particularly in the health sector. The administrative reformation of public service in Bali Province requires the role of local governments along with public and non-governmental organization participation. As part of the administrative reformation of health service in Bali Province, Governor released public policy about health assurance namely ?JaminanKesehatan Bali Mandara (JKBM)?, that ensures citizens health. This article describes the implementation of JKBM program as an effort of Bali Province government towards Good Governance.Key Words: Administrative Reformation, Health services, and Good Governance.
Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik Suryani, Dewi Amanatun
Spirit Publik Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v12i1.11736

Abstract

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F maka setiap warga negara memiliki hak atas akses informasi. Tujuan dari UU KIP diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan dan wujud tatakelola Badan Publik yang transparan dan akuntabel serta adanya pengawasan dari masyarakat dalam proses penyelenggaran negara yang baik. Badan Publik Negara di DIY memiliki kewajiban untuk mematuhi UU KIP dengan menyediakan, mengumumkan, dan melayani informasi. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap pelaksanaan UU KIP pada Badan Publik Negara di DIY terhadap ketiga hal di atas melalui 3 (tiga) tahap penilaian yaitu Self Assessment Questionare (SAQ), Peninjauan Website, dan Kunjungan ke Badan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Badan Publik Negara dalam mematuhi UU KIP masih rendah sehingga upaya mendorong budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik perlu ditingkatkan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi adalah adanya PPID, pengembangan sistem informasi yang memberikan kemudahan layanan informasi yang cepat, biaya ringan, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Serta pengelolaan informasi yang akurat dan obyektif.
Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Prayitna, Rina Gaguk Ika; Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti; Demartoto, Argyo Gaguk Ika
Spirit Publik Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v13i1.22928

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi dan upaya peningkatan keberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo dipilih secara purposive karena Kabupaten ini menjadi pilot project saat peluncuran PKH pertama kali di Indonesia pada 2007. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif. Informan dipilih secara purposive pada pelaksana dan peserta PKH. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Validitas data menggunakan metode triangulasi. Sedangkan metode evaluasi yang digunakan adalah single program before afterdengan menggunakan analisis kerangka pemberdayaan Longwe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi PKH telah mampu menambah tingkat kesejahteraan pesertanya, meningkatkan akses dan kehadiran di sekolah dan layanan kesehatan, memberikan penyadaran adanya diskriminasi gender, meningkatkan partisipasi terhadap program, namun PKH belum sepenuhnya menyentuh tingkat kontrol peserta terhadap lembaga pendidikan dan kesehatan ketika bersinggungan dengan kebutuhannya berdasarkan pilihan-pilihan aspirasi personalnya.Kata kunci: penanggulangan kemiskinan, PKH, Kerangka Pemberdayaan Longwe, keberdayaan perempuan
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMP NEGERI 6 DEPOK Rangkuti, Safitri; Maksum, Irfan Ridwan
Spirit Publik Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v14i1.34002

Abstract

Sekolah yang ramah anak dan berbasis hak anak merupakan upaya memenuhi hak-hak anak dan memberi pendidikan yang berkualitas bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok sudah berjalan baik, dinilai dalam konteks proses, hasil (output), dampak (outcome) dan hubungan sebab akibat (causal connection). Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMPN 6 Depok adalah komunikasi yang baik dan lancar, sikap dan komitmen seluruh warga sekolah, koordinasi antara Pemda Depok dengan sekolah serta adanya dukungan positif seluruh warga sekolah, orang tua, masyarakat sekitar. Namun masih terdapat hambatan yaitu terbatasnya anggaran sekolah dan jumlah guru serta padatnya aktivitas guru menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum optimal.
INTELECTUAL CAPITAL IN PUBLIC ZAKAH INSTITUTION ON ZAKAH MANAGEMENT Haryanti, Rina Herlina; Ansoriyah, Faizatul
Spirit Publik Volume 10, Nomor 1, Tahun 2015
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v10i1.1260

Abstract

Indonesia is the biggest moslem country, it has chance to reduction poverty through zakah. One of the zakah intitution is BAZ (Public Zakah Intitution). The purpose in study is to know about intelectual capital in public zakah Institution. Intelectual capital is important in zakah management. It consist of human capital, structural capital and relational capital.Research methodology is empirically qualitative research. The result of this study show that intelectual capital is not maximized.  Although the level of employee education is high but still lower innovation and creativity still low. Bazda In Surakarta is the temporal institution in Ministry of Religion.  Keywords:Intellectual Capital, Pengelolaan Zakat
Dinamika Ketenagakerjaan Di Indonesia: Penghapusan Sistem Outsourching (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Wijaya, Andy Arya Maulana
Spirit Publik Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v12i2.16248

Abstract

Penghapusan sistem outsourching menjadi tuntutan pekerja di Indonesia, disebabkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaanya. Dimana sistem kerja outsorching ini sebenarnya telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artikel ini kemudian akan menganalisis problematik tersebut, hal ini dapat dilihat pada tiga hal, yaitu hubungan kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Serikat Pekerja. Terjadi adanya penyimpangan dalam aturan yang dibuat, sehingga ada tuntutan penghapusan sistem outsourching oleh pekerja. Hubungan Kerja dalam sistem outsourching tidak jelas karena perjanjian hanya melibatkan pekerja outsourching dan perusahaan penyedia pekerja, namun tidak melibatkan perusahaan penyedia pekerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja, merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi pekerja untuk mendapatkan hidup yang layak. Serikat Pekerja, dimana dalam prakterknya outsourching tidak jelasnya fungsi dan peran serikat pekerja dalam perusahaan.Keywords: Ketenagakerjaan, Outsoursching
Kualitas Pelayanan Rawat Inap di RSU Muhammadiyah Ponorogo Rachmawati, Yelli Arista; -, Sudarmo; Kartono, Drajat Tri
Spirit Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2096/sp.v13i2.24958

Abstract

Kualitas merupakan salah satu komponen penting di dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai salah satu dari penyedia layanan kesehatan masyarakat harus mampu menjalankan fungsi dan wewenngnya dengan baik demi terciptanya pelayanan kesehatan dengan kualitas pelayanan yang baik. Dari penelitian yang dilakukan kualtias pelayanan terutama pelayanan rawat inap di RSU Muhammadiyah sudah baik, meskipun masih perlu ditingkatkan kembali demi terciptanya pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit