cover
Contact Name
Mashari
Contact Email
mashari@untagsmg.ac.id
Phone
+6282136150409
Journal Mail Official
jurnalilmiahduniahukum@gmail.com
Editorial Address
Program Doktor Ilmu Hukum, Faultas Hukum, UNTAG Semarang JL. Pemuda No. 70, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
ISSN : 25286137     EISSN : 27210391     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum (JIDH) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. JIDH merupakan e-jurnal sebagai media publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dalam menerbitkan artikel ilmiah di bidang isue hukum kontemporer. Ruang Lingkup jurnal ini meliputi kajian hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Hukum Adat, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
MEMBANGUN SISTEM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERWIBAWA Mashari, Mashari
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2016
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.039 KB)

Abstract

Membangun sistem peradilan hubungan industrial mempunyai banyak dimensi dan keterkaitannya dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu fungsi lembaga Pengadilan Hubungan Industrial adalah untuk penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang diakibatkan karena banyaknya kepentingan yang saling bertentangan. Permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ? (2) Bagaimana membangun sistem Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial yang berwibawa ? Metode peneitian yang digunakan adalah socio legal research, yaitu penelitian yang melihat fenomena hukum dikaitkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan  Hubungan Industrial kurang sesuai dengan konsep dan teori hukum yangberlaku pada umumnya. Konsep membangun sistem peradilan hubungan industrial yang berwibawa dimulai dengan perubahan secara kelembagaan terhadap sistem Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengdopsi sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan memberikan kewenangan penuh kepada Yudikatif. Perubahan secara kelembagaan ini diperlukan penyempurnaan diantaranya: penyempurnaan sistem satu atap; mengembangkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel; rekruitmen Hakim; batas usia pensiun Hakim; Hakim Karier dan Non Karier; pentingnya pelembagaan eksaminasi putusan; dan perkuat fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Selain itu juga para Hakim harus memiliki integritas dan profesionalisme untuk terwujudnya keadilan hukum bagi para pencari keadilan, terutama kalangan pekerja. Masalah sensitivitas hakim Pengadilan Hubungan Industrial terhadap persoalan buruh sangat diperlukan untuk penciptaan kondisi dan dukungan semua pemangku kepentingan (stake holders), termasuk negara dalam memberikan perhatian kesejahteraan kepada para hakim.Kata kunci : Membangun Sistem, Peradilan Hubungan Industrial, Berwibawa
Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Sistem Perikanan Tidak Ramah Lingkungan Rahmatullah, Habibie
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 1 OKTOBER 2019
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.122 KB)

Abstract

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yangmenentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Daribeberapa macam alat tangkap salah satunya adalah alat tangkap pukat hela (mini trawls) dan pukat tarik(seine nets) atau disebut dengan pukat arad yang merusak lingkungan ekosistem sumberhayati bawah laut.Secara hukum alat ini telah dilarang tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusakekosistem bawah laut. Harapannya pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengelolaan wilayah pesisirharus berpijak pada komitmen arus keutamaan yaitu pengelolaan sumberdaya yang tidak hanya untukmemenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkankepentingan generasi dimasa yang akan datang.
IMPLIKASI SOSIO YURIDIS TUNTUTAN PIDANA TERHADAP DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK Susila, Muh Endriyo; Soularto, Dirwan Suryo
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2016
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.351 KB)

Abstract

Ketiadaaan peraturan yang secara khusus mengatur isu malpraktek medik membuat mimpi buruk menjadi ancaman yang nyata bagi profesi medik di Indonesia, Dokter bisa terjerat dalam tuntutan pidana karena berbagai sebab termasuk dugaan malpraktek medik.Tidak ada yang  mempersoalkan tuntutan pidana terhadap dokter dalam kasus aborsi ilegal atau perdagangan organ tubuh, tetapi tuntutan pidana terhadap dokter dalam kasus dugaan malpraktek medik telah menimbulkan kontroversi. Dalam kasus dokter Ayu, penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim kasasi kepada ketiga terdakwa telah membangkitkangelombang protes dari kalangan dokter di seluruh Indonesia. Putusan Kasasi dalam kasus dokter Ayu telah memunculkan sikap skeptis dari kalangan profesi medik terhadap hukum dan proses penegakkannya. Aparat penegak hukum terkesan lebih condong pada pasisen daripada dokter dalam merespons kasus dugaan malpraktek medik. Perlindungan terhadap kepentingan pasien lebih diutamakan daripada menghargai itikad baik dokter untuk menolong pasien. Kondisi ini telah menciptakan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan dokter akan risiko  gugatan/tuntutan hukum. Di satu sisi ketakutan dan kekhawatiran dikalangan dokter mendorong para dokter untuk bekerja lebih berhati-hati, namun disisi lain justru mendorong profesi dokter menerapkan apa yang disebut sebagai defensive medicine yang justru akan merugikan pasien dan masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji implikasi tuntutan pidana terhdap dokter pada aspek sosial dan yuridis.Kata Kunci : Malpraktik Medik, Tindak pidana Medik, Tuntutan Pidana.
Tanggung Jawab Nakhoda Atas Keselamatan Muatan Dalam Perspektif Hukum Pelayaran Adinugroho, Samuel Ronatio; Tjahja, Anung Aditya
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 3 NOMOR 1 OKTOBER 2018
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.468 KB)

Abstract

Dalam hal mengenai pengangkutan barang melalui laut, maka nakhoda sebagai pemimpin kapal diwajibkan untuk memelihara serta mengatur penempatan barang muatan yang ada di kapal dengan baik dan seksama, agar barang muatan tersebut bisa sampai dalam keadaan selamat selama berlangsungnya pelayaran. Dalam ketentuan Pasal 137 Ayat (1) dan (2) UU No. 17/2008 baik kapal motor ukuran Grosss Tonnage 35 maupun kapal motor ukuran kurang dari Gross Tonnage 35 serta untuk kapal tradisional kurang dari Gross Tonnage 105, ditegaskan yang pada pokoknya menyebutkan : Nakhoda merupakan pimpinan di atas kapal yang memiliki wewenang penegakan hukum dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, serta barang muatan yang menjadi kewajibannya. Dalam ketentuan lain disebutkan pula bahwa Nakhoda adalah pemimpin kapal, yang setiap ada peristiwa tertentu harus mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan dan kebijaksanaan, sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya (Pasal 342 ayat (1) KUHD). Sebagai pemimpin kapal, Nakhoda harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya terhadap kapal dan muatannya dalam segala peristiwa yang terjadi di laut. Dari itu pembentuk undang-undang memberi beban tanggung jawab kepada Nakhoda sebagaimana diatur dalam Pasal 342 ayat (2) KUHD, yakni bila tindakan yang dilakukan dalam jabatannya itu merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Nakhoda sebagai pemimpin kapal laut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan dari mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal. Disini letak keistimewaan nakhoda sebagai buruh yang bersama-sama dengan anak buah kapal mengikatkan diri dalam perjanjian kerja laut dengan pengusaha pelayaran sebagai majikan, akan tetapi nahkoda masih pula bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan anak buah kapal yang dipimpinnya. Nakhoda selama dalam pelayaran berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berhak atas muatan, dimana perlu dia harus mengambil tindakan untuk kepentingan si pemilik muatan. Disamping itu nakhoda diharuskan juga untuk memelihara buku harian kapal yang isinya mengenai catatan-catatan segala hal yang terjadi selama berlangsungnya pelayaran. Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban atau tanggung jawab nakhoda telah ditetapkan, yang maksudnya adalah memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas tentang letak kesalahan dan sejalan dengan itu ditetapkan juga tentang siapakah yang harus menanggung kerugian atas kerusakan atau hilangnya muatan yang diangkut. Namun demikian untuk mengatasi ganti rugi dalam pengangkutan barang telah dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yakni asuransi yang telah bekerja sama dengan perusahaan pelayaran.
Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat Hutomo, Prio Darmo
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 1 OKTOBER 2019
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.431 KB)

Abstract

Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya masihmenggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, seiring perkembangan pembangunan lahanpertanian pangan di Kabupaten Majalengka mengalami penyusutan dikarenakan pertumbuhanperekonomian yang sangat pesat, Salah satunya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat diKabupaten Majalengka yang menggunakan luas lahan pertanian pangan seluas 1800 (ha). permasalahandalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap lahan pertanian panganberkelanjutan di Kabupaten Majalengka? Bagaimana pengaturan hukum terhadap lahan pertanian yangdigunakan untuk pembangunan infrastruktur bandara internasional di Kabupaten Majalengka? Metodepenelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu, penelitian yang didasarkan pada peraturan perundangundangan,teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitubahwa di Kabupaten Majalengka belum mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.Inkonsistenan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan mengenai perlindunganlahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilihat dari rancangan Tata Ruang dan Wilayah KabupatenMajalengka yang diregulasikan dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tidak ditemukan penetapanwilayah yang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai yang diamanatkan Undang-UndangNomor 41 Tahun 2009.
ANALISIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN Kusumaningrum, Anggraeni Endah
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2016
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.005 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transaksi terapeutik sebagai sarana perlindungan hukum bagi pasien. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utama adalah data sekunder yang didukung data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum, baik primer, sekunder dan tertier yang akan dianalisis secara kualitatif melalui pengkoleksian data, mereduksi data, bahwa Transaksi terapeutik memposisikan kedudukan dokter dan pasien, pada hubungan yang sederajat dengan harapan akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, namun pada kenyataannya norma-norma tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum.Hal itu terjadi disebabkan karena belum adanya pengaturan pelaksanaan transaksi terapeutik secara konsisten.Kata Kunci : transaksi terapeutik, perlindungan hukum----This paper aims to know and analyze therapeutic transactions as a means of legal protection for patients. Therapeutic transactions are agreements between physicians and patients who authorize the physician to perform activities to provide health services to patients based on the skills and skills possessed by the doctor. The legal relationship in such therapeutic transactions creates rights and obligations that must be obeyed and implemented by each party. This research uses normative juridical approach method with primary data source is secondary data supported by primary data. Primary data is obtained directly through interviews and secondary data in the form of legal materials, both primary, secondary and tertiary which will be analyzed qualitatively through data obtained that therapeutic transactions position physicians and patients, on equal relations in the hope of providing legal protection for the parties, but in fact these norms have not been able to provide legal protection. That happens because there is no arrangement of the implementation of transactions therapeutic consistently.Keywords: therapeutic transactions, legal protection
Perlindungan Atas Hak Pekerja Perempuan Di Sektor Industrial (Studi Terhadap Negara-Negara Berkembang) Velda Narindra, Amira
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 3 NOMOR 1 OKTOBER 2018
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.224 KB)

Abstract

Pekerja perempuan turut berkontribusi meningkatkan pembangunan Nasional. Maka sudah selayaknya pemenuhan hak bagi pekerja perempuan khususnya dibidang industrial mendapatkan perhatian khusus. Hak pekerja perempuan pada implementasinya masih ditemukan adanya penyimpangan, maka studi pustaka ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pekerja perempuan oleh perusahaan dan bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan pekerja perempuan. Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan merupakan suatu kewajiban yang harus diusahakan demi terjaminnya hak pekerja perempuan.
Pendekatan Interdisipliener Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Nasional Hastuti, Tri
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2016
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.225 KB)

Abstract

Pemanfaatan sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya suatu perangkat hukum yang dapat mengatur agar semua pihak yang  berkepentingan mendapat perlakuan yang adil (win-win solution) dan agar tidak terjadi perselisihan diantara pelaku ekonomi. Fungsi hukum salah satunya adalah mengatur kehidupan manusia bermasyarakat di dalam berbagai aspek. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya  benturan kepentingan diantara manusia yang berinteraksi. Agar tidak terjadi perselisihan maka harus ada kesepakatan bersama diantara mereka. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi,  pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut.Kata Kunci : Adil, Hukum, Ekonomi
Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung Setiawan, Heru
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 1 OKTOBER 2019
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.679 KB)

Abstract

Dalam setiap perkara perdata ataupun pidana sudah dapat dipastikan menggunakan jasa JuruSita sebagai orang yang bertugas untuk memberi informasi terkait perkara yang sedang dihadapi, baik itupanggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan terhadap perkara. Akan tetapi masih ada sajapermasalahan yang ditemui di lapangan terkait dengan panggilan dan pemberitahuan sebagaimanadimaksud. Hal ini terjadi akibat kesalahan juru sita atau juru sita pengganti dan aturan tentangpemanggilan itu sendiri. Permasalahan tersebut dapat dilihat antara lain adalah waktu panggilan kurangdari 3 (tiga) hari, hal ini berarti menyalahi ketentuan H.I.R yang mengharuskan panggilan dilakukanminimal 3 (tiga) hari sebelum sidang. Yang kedua pemberitahuan panggilan ataupun isi putusan yangterkesan kaku terhadap aturan yang berlaku. Selain itu masalah yang ketiga yaitu kurang adanyaperlindungan secara hukum bagi para pihak yang tidak menerima relaas secara langsung yang berakibatmerugikan hak asasi para pihak yang harus dilindungi. Sebagaimana diketahui relaas adalah penyampaiansecara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dipengadilan. Dari permasalahan diatas maka sudah sepantasnya terdapat perubahan ataupun penambahanaturan mengenai pemanggilan terhadap para pihak jika tidak bertemu, dengan cara pemanggilan melaluimedia elektronik ataupun media lainnya untuk memberitahukan para pihak, guna terjaminya hak asasipihak yang berperkara dan terciptanya peradilan yang adil.
ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG SUBEKTI, SRI
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2016
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.113 KB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di dunia, berbagai hal baru muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah konsep jual beli secara online melalui internet dengan menggunakan E-Commerce. Dengan E-Commerce konsep jual beli tradisonal yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu ruangan berubah menjadi konsep jual beli jarak jauh atau telemarketing. Dengan adanya konsep ini, tentu saja baik penjual dan pembeli akan merasa di untungkan, karena transaksi jual beli yang terjadi dapat dilakukan 24 jam penuh dengan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Akan tetapi selain memberikan keuntungan, tentu saja konsep jual beli jarak jauh melalui E-Commerce juga dapat menimbulkan banyak resiko kerugian, salah satunya adalah serangan cyber crime yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data para pihak dalam e-commerce sehingga mengalami kerugian.Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan makalah ilmiah ini adalah metode Penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan yang diangkat, dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya yang terkait dengan masalah penerapan asuransi dalam transaksi E-Commerce.Hasil penelitian terungkap bahwa dari pengertian dan batasan tentang asuransi di dalam KUHD, transaksi E-Commerce merupakan obyek yang dapat di asuransikan, karena segala kegiatan didalam transaksi E-Commerce, dapat menimbulkan kehilangan atau kerusakan bagi para pihak yang ada didalamnya. Pengaturan asuransi mengenai E-Commerce di dalam KUHD sebenarnya perlu diatur secara rinci, sehingga pemerintah hendaknya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga dapat memberikan pengaturan jelas mengenai asuransi dalam transaksi bisnis E-Commerce atau cyber insurance.Kata kunci : e-commerce, asuransi, KUHD-----Along with the development of technology and information in the world, new things arise in our daily lives. One is the concept of buying and selling online through the Internet using ecommerce. With e-commerce site selling the traditional concept together buyers and sellers in one room transformed into the concept of distance selling or telemarketing. In this concept, both sellers and buyers will limited by a particular region. However, in addition to providing the advantages, of course, the concept of distance selling via e-commerce can also cause a lot of risk of loss, one of which is the crime of cyber attacks that could lead to misuse of the data of the parties in the e-commerce making a loss.Research methods in use in the writing of this paper is the normative legal research method aims to find a clear legal basis in putting the issue raised, in particular KUHD perspective on issues related to the implementation of the insurance business transactions through the Internet (E-Commerce).The results of the study revealed that out of the definition and limits of insurance in the Commercial code, e-commerce transaction is an object that can be insured, because of all the activities in e-commerce transactions, may cause loss or damage to the party in it. Insurance arrangements on e-commerce in the real KUHD regulated in detail so the government should revise Law No. 40 of 2014 on assurance, so as to provide clear regulation on insurance business in e-commerce transactions.Keywords : e-commerce, insurance, KUHD

Page 1 of 3 | Total Record : 29