cover
Contact Name
Muhammad Andi Septiadi
Contact Email
Septiadi.andi90@uinsgd.ac.id
Phone
+6282176562270
Journal Mail Official
khukum@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jl. Cimencrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Khazanah Hukum
ISSN : -     EISSN : 27159698     DOI : -
Core Subject : Social,
Khasanah Hukum ISSN 2715-9698 is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of postgraduate Program, State Islamic University (UIN) of Sunan Gunung Djati Bandung. The journal emphasizes aspects related to economics and business law, which are integrated into Islamic Law in an Indonesian context and globalization context. The languages used in this journal are Indonesia, English, and Arabic. Khasanah Hukum will facilitate the publication of manuscripts and scientific articles related to science in the field of Law Science by going through a review process from reviewers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya Mediawati, Desi
Khazanah Hukum Vol 1, No 1 (2019): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1094.391 KB)

Abstract

Konflik antar etnis yang terjadi di lampung tengah telah menimbulkan korban baik itu materil maupun immaterial, sehingga pada konflik yang melibatkan etnis diperlukan suatu penangan yang tepat. Kenyataan yang terjadi, peran tokoh agama dan aparat penengak hukum serta pemerintah tidak bekerja dengan semestinya sehingga konflik yang selama ini terjadi di Lampung cepat memuncak dan meluas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, serta menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Pembahasan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Etnis Lampung dan Etnis Jawa merupakan konflik kultural yang telah lama berlangsung yang disebabkan oleh kenakalan remaja yang berujung pada kekerasan antar etnis.
Implikasi Penerapan Akad Bai’ Al-‘Inah Bagi Masyarakat Muslim di Thailand Selatan Lateh, Bukhoree
Khazanah Hukum Vol 1, No 1 (2019): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.407 KB)

Abstract

Thanakhan Islam Haeng Prathes Thai (Islamic Bank of Thailand) adalah satu-satunya bank Islam yang berada di Thailand. Mengenai kepatuhan syari?ah terhadap operasional bank harus mengikuti ketentuan syari?ah Islam yang diatur oleh Dewan Penasihat Syari?ah(DPS) sebagai pengawas. Salah satu akad yang disahkan oleh DPS adalah akad bai?al-?inah, sedangkan ketentuan hukum bai?alinah masih timbul perdebatan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis: melihat Implikasi penerapan akad bai?al-?inah. Penelitian ini menggunakan teori konsep akad bai?al-?inah dan metodologi istinbath hukum dalam Islam. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.  Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Implikasi penerapan akad bai?al-?inah bagi masyarakat berdampak prositif karena, produk yang dikeluarkan oleh Islamic Bank of Thailand tersebut, telah sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama yang dianut menyebabkan minat masyarakat sangat tinggi.
Implikasi Pemikiran Ulama Dewan Hisbah PERSIS terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia Latif, Abdul
Khazanah Hukum Vol 1, No 1 (2019): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.821 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana Pemikiran A. Hassan tentang talaq dan ruju??; apa dasar pemikiran tentang Talaq dan Ruju??; bagaimana pandangan ulama dewan hisbah PERSIS terhadap pemikiran A. Hassan tersebut?; bagaimana metode istinbat hukum ulama dewan hisbah PERSIS tersebut?; bagaimana implikasi pandangan ulama dewan hisbah PERSIS terhadap perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui interview para ulama dewan hisbah PERSIS. Menunjukan pertama, menurut A. Hassan perkawinan adalah akad untuk menghubungkan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri atas keridhaan bersama, sedangkan talaq adalah akad memutuskan hubungan suami-istri dalam perkawinan, bukan meregangkan. Adapun ruju? adalah kembalinya mantan suami kepada mantan istrinya pada masa iddah dengan melakukan nikah kembali; kedua, dasar pemikiran A. Hassan tentang talaq dan ruju? adalah langsung pemahamannya sendiri terhadap alquran dan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. ; ketiga, para ulama dewan hisbah PERSIS berbeda pendapat terhadap pemikiran A. Hassan, ada yang menyetujuinya dan ada yang menyalahinya. Akan tetapi, para ulama dewan hisbah PERSIS sepakat bahwa dalam ruju? harus ada keridhaan istri pula; ketiga, metode istinbat hukum ulama dewan hisbah PERSIS adalah menggali langsung dari alquran dan hadis dengan menggunakan usul fiqih yang sudah ditetapkan para ulama.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa Arifin, Muhamad Ramdan
Khazanah Hukum Vol 1, No 1 (2019): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (928.436 KB)

Abstract

Fenomena kawin kontrak yang marak terjadi di kawasan Desa Tugu Selatan Cisarua Bogor, Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dibahas Kompilasi Hukum Islam,sedangkan syarat perkawinan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Hukum  Islam dikenal nikah mut?ah, Keabsahan nikah mut?ah tersebut merupakan masalah khilafiyah antara Sunni dan Syiah sampai saat ini. Artikel ini untuk menganalisis pelaksanaan fenomena kawin kontrak serta faktor-faktor yang melatar belakanginya, dan juga menganalisis peranan tokoh masyarakat serta aparatur pemerintah dalam menanggulangi fenomena tersebut serta tinjauan hukum Islam terhadap implikasi fenomena kawin kontrak dalam kehidupan masyarakat baik secara sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan akibat hukum. Metode Pengumpulan data yang digunakan melalui pengumpulan dokumen, observasi dan wawancara Melalui pendekatan kualitatif. Akhirnya penelitian ini menemukan bahwa praktek kawin kontrak yang berlangsung tidak sesuai dengan ketentuan nikah mut?ah juga undang-undang perkawinan
Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanan Dan Hukum Ekonomi Syariah Liswardi, Liswardi
Khazanah Hukum Vol 1, No 1 (2019): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (913.747 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang kepabeanan No 10 tahun 1995 perubahan  batas Undang-Undang no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, kemudian dalam  Undang-Undang tersebut penindakan terhadap barang ilegal yang disita negara adalah dimusnahkan, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji kemanfaatan barang ilegal dalam hukum kepabenan dan hukum ekonomis islam yang dimusnahkan oleh negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemanfaatan barang ilegal yang dimusnahkan oleh negara berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi dokumen/pustaka (library research)  Hasil penelitian Pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh kepabeanan berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang No 17 tahun 2006 sudah tepat dan Dilihat dari segi komparasi hukum kepabeanan dan ekonomi syariah barang ilegal adalah barang yang samasama melanggar dalam cara perolehannya.
QUO VADIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN KABINET KOALISI JOKOWI TINJAUAN FILOSOFIS, HISTORIS, TEORITIS DAN YURIDIS Arifin, Zainal; Handayani, Emi Puasa; Virdaus, Saivol
Khazanah Hukum Vol 2, No 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i1.8282

Abstract

Makalah berjudul  Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet  Koalisi  Dimasa Yang Akan Datang Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis Dan Yuridis ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini? 2. Bagaiamana formulasi kedepan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi? Metode penelitian  menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan koseptual, historis dan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa bentuk kabinet yang sudah dilakasanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada saat Pemilu Presiden tahun 2009, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para mentri, sehingga masih ditemukan  kelemahan dan adanya menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesioanal. Kedua bahwa penyusunan  kabinet yang seharusnya  dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua adalah mengabaikan tekanan partai pengusung yang tergabung dalam partai koalisi, sehingga formulasi kabinet yang terbentuk kedepan adalah profesional dan hanya presiden saja yang berhak menyusun.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KEWENANGAN MENGUSULKAN TANPA LEGISLASI Jasir, Anwar
Khazanah Hukum Vol 2, No 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i1.7675

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk menerangkan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan namun tidak memiliki kewenangan legislasi. Metode analisis yang digunakan untuk membahas fokus penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penting dari penelitian ini menunjukan bahwa semenjak lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan saja, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengikuti alur berikutnya hingga menetapkan. Tujuan dari penelitian ini ialah pentingnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk memiliki kewenangan hingga ditetapkannya suatu perundang-undangan. Karena Dewan Perwakilan Daerah merupakan refresentative masyarakat dari daerah-daerah yang tentunya dalam proses pembuntukan perundangundangan akan membawa banyak kepentingan di daerah. Dari sinilah bisa dikatakan kalau Dewan Perwakilan Daerah hanyalah sebagai lembaga kedua di parlemen, tidak bisa ikut mengesahkan, menolak dan menunda dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ini sama saja dengan Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki legislasi yang tentunya tidak dapat membawa kepentingan atas keperluan dari daerah yang diwakilkan
POLITIK HUKUM PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU Andiraharja, Diyar Ginanjar
Khazanah Hukum Vol 2, No 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i1.7681

Abstract

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu.  Di mana pada reforrmasi pada sistem dan  Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati. Pada praksisnya penanganan tindak pidana Pemilu menemukan hambatan, berdasarkan data dari 2.798 dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diregistrasi, kemudian hanya 380 putusan perkara incrahct pidana Pemilu. Metode penelitian menggunakan metode penalaran deduktif. Selanjutnya, data penelitian  ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasi makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni antara norma-norma hukum yang ditentukan sebagai bahan utama maupun pelengkap. Hasil penelitian ini yakni politik hukum dalam penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu regulasi Pemilu yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak  multitafsir dan memperlakukan semua pihak secara setara (prinsip imparsial), kemudian regulasi tersebut dibutuhkan untuk membentuk penegak hukum yang  profesional, imparsial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas..
ANALISIS HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINITRASI PEMILU/PEMILIHAN Nasir, Iqbal
Khazanah Hukum Vol 2, No 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i1.7689

Abstract

Badan Pengawas Pemilu, tidak lain bertujuan agar demokrasi substanstif yang termanifestasi dalam pemilu/pemilihan yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan. Akan tetapi dalam menjalankan salah satu kewenangannya yaitu penanganan pelanggaran, masih terdapat kendala yaitu dalam Penanganan Pelanggaran administrasi pemilu maupun pemilihan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pemilihan yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu. Metoode penelitan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan Metode Penelitian Kualitatif sehingga fokus terhadap pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Metode Pengumpulan data yang digunakan melalui pengumpulan dokumen, observasi dan wawancara melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa output/hasil penanganan pelanggaran administrasi Pemilu maupun Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu memiliki urgensi/kedudukan penting dalam penegakan hukum Pemilu/Pemilihan. Terkai kendala dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan, diperlukan suatu evaluasi dan pembenahan dari faktor substansi, faktor struktur, faktor sarana/prasarana dan faktor masyarakat. Seluruh faktor tersebut harus sinergis demi terciptanya suatu system hukum pemilu/pemilihan yang kuat sehingga akan tercipta demokrasi substansial yang didasarkan kepada nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
PERBANDINGAN TUJUAN HUKUM INDONESIA, JEPANG DAN ISLAM Rahman, Fathor
Khazanah Hukum Vol 2, No 1 (2020): Khazanah Hukum Vol 2, No 1 April (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v2i1.7737

Abstract

Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law, secara grand theory telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan. Begitu juga dengan Jepang yang juga mengadopsi sistem hukum civil law, namun tujuan hukum di negara Jepang adalah untuk perdamaian (peace), yang dalam hal-hal tertentu mengenyampingkan hukum formal (tertulis) demi memberikan rasa perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Tidak jauh berbeda dengan Jepang, penegakan hukum islam dalam hal-hal terntu mengenyamping hukum tertulis demi mewujudkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum islam yang utama. Hanya saja yang membedakannya terletak pada sistem hukum yang diadopsi yaitu Muslim Law yang dinut oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk islam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

Page 1 of 1 | Total Record : 10