cover
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Articles 24 Documents
Initiative and Implementation of The Public Service Innovation by Regional Government in Indonesia Wiryanto, Wisber
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.134

Abstract

Based on the Government Regulation No. 38/2017 Concerning Regional Innovation, the government of Indonesia has established an innovation policy for the regional government to improve public services. Therefore, it is the need a study to answer the question, how steps are needed by regional government agencies to carry out initiative and implementation of public service innovation? The purpose of this study, to find out about steps, problems, and solutions for regional government agencies in implementing public service innovation. The research method through the library research method uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques using printed and electronic media instruments, websites to collect secondary data which is relevant for this study. Furthermore, a qualitative analysis technique was used to analyze data. The locus of this study was selected through a purposive sampling technique, so the regional government agencies with implemented public service innovation can be selected. This study was conducted in 2019. The results of this study shown, there are variations among regional government agencies in implementing public service innovation. On the one hand, some regional government agencies have implemented both initiative and implementation of public service innovation. While on the other hand, some regional government agencies have not yet implemented initiatives and implementation of public service innovation. Therefore, some regional government agencies need to be made as an innovation laboratory to encourage public service innovation.
Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019 Baharuddin, Tawakkal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.133

Abstract

Public information disclosure is an important aspect of realizing a good governance system. The Indonesian government, through the Law on Public Information Disclosure, continues to strive so that all public agencies can provide easy access to information. This study uses a qualitative approach with data sources derived from documentation studies, news sites, and websites. The results of this study indicate that there is a fairly positive trend in which the North Luwu Regency Government has managed to obtain the highest score for three (3) consecutive years, namely 2017, 2018, and 2019 for information disclosure with the predicate Towards Informative. This achievement is influenced by the performance of the government which continues to make various efforts, namely, socialization and training, replication of innovations, utilization of website-based networks, and the availability of Command Center facilities. This achievement is also considered to affect maximum results in the future to obtain the title of Informative in the aspect of public information disclosure
Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19 Jusriadi, A.; Kamaluddin, Laode Amijaya; Aljurida, Azhar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.96

Abstract

Wabah pandemi Covid 19 telah menyeret manusia dalam masalah besar, cara penularan wabah yang menjadikan interaksi manusia sebagai media penyebaran menjadikan pola interaksi berubah dalam kurun waktu yang cepat dan drastis, pembatasan pergerakan orang dan barang diyakini sebaga solusi untuk mengenhentikan penyebaran covid 19. Alhasil mata rantai distribusi menjadi terhambat disegala lini tak terkecuali pangan, beberapa negara didunia termasuk Indonesia terancam krisis pangan disebabkan hilangnya keseimbangan atau pasokan dengan jumlah konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk dianalisis dengan pendekatan analisis kritis diskursus yang mengkaji tentang makna dan subtansi dibalik peristiwa Covid 19 dan ancaman krisis pangan. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa Indonesia terancam krisis pangan disebabkan stok cadangan beras yang dikuasai oleh Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) hanya tersedia selama beberapa bulan. Olehnya itu diperlukan manajemen mitigasi krisis pangan melalui penguatan peran Bulog dalam menyerap produksi petani, dan memberi perluasan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam hal penyediaan stok pangan di masa pandemi Covid 9 guna menciptakan kepastian terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat.
Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah Yusuf, Muhammad; Jariah, Ainun; Sadar, Sadar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.93

Abstract

Diberlakukannnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, menuntut setiap daerah untuk mampu mandiri mengatur dan mengelola segala kebutuhan rumah tangganya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu sumber pembiayaan yang menjadi potensi besar sebagai pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan pokok saat ini, mengingat bahwa kemajuan zaman yang menuntut serba cepat dalam melakukan segala hal. Selain itu, dengan jangkauan wilayah yang luas seperti pada daerah Kalimantan Tengah, tentunya moda transportasi berupa kendaraan bermotor menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, dengan penggunaan kendaraan bermotor yang marak, maka menjadi potensi besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk dapat maksimal dalam penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Penerapan paradigma New Public Service dalam pelayanan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang berbasis online merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang terjadi pada masyarakat, terutama pada saat pandemi covid-19 ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan berbasis digital atau dalam jaringan (online) . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan NPS dalam Pelayanan Penerbitan SKPD Kendaraan Bermotor Berbasis Online pada SAMSAT Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan penerbitan surat kendaraan bermotor pada SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan konsep New Public Service dimana orintasi pelayanan dipusatkan pada kebutuhan masyarakat atau khususnya pengguna layanan, akan tetapi dalam proses penerapan konsep tersebut masih ditemukan berbagai kendala terutama mengenai fasiltas pendukung.
Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Anirwan, Anirwan; Annas, Aswar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.61

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode masukan (the infut storage), yakni Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) dan pencocokan (the matching stage), yakni matriks SWOT. Matriks IFE dan matrix EFE dibuat dengan menggunakan lima langkah, yakni identifikasi factor kunci internal dan eksternal, tahap pemberian bobot, tahap penetapan skala, tahap kalkulasi bobot dan skala, tahap menjumlahkan bobot dengan skala penilaian, sedangkan penyusunan strategi peningkatan kinerja layanan dilakukan pemilihan 5 besar dari nilai scoring tertinggi dari faktor-faktor kunci internal dan ekternal yang kemudian dimasukkan kedalam matrix SWOT untuk dilakukan pencocokan (matching tool). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah mendapatkan penilaian baik oleh anggota DPRD meskipun masih tetap perlu untuk terus dilakukan peningkatan layanan agar bisa mencapai penilaian sangat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD maka strategi yang dapat dilakukan adalah penyediaan media aspirasi berbasis online dalam mendukung kerja- kerja anggota DPRD dan peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; peningkatan dukungan pendidikan dan pelatihan pegawai sekretariat dalam menciptakan profesionalitas aparatur sekretariat DPRD dan update informasi dan regulasi melalui Website DPRD yang terintegrasi dengan website pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; peningkatan kemampuan adaptasi pegawai secretariat DPRD dalam menyesuaikan perubahan regulasi tanpa mengurangi kualitas layanan; penyediaan TV informasi kegiatan anggota DPRD yang berbasis IT dan pembuatan buku saku regulasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD.
Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Zitri, Ilham; Rifaid, Rifaid; Lestanata, Yudhi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.60

Abstract

The Village Fund is one of the government policies that is prioritized to finance the development and empowerment of the community, the implementation of which is prioritized by using self-managed resources / local raw materials, and strived by absorbing more local workforce. This study aims to determine the use of village funds used in accordance with the program, the results of the use of village funds and community involvement in the Village of Poto Tano, District of Poto Tano, West Sumbawa Regency. The research approach used is descriptive qualitative. Using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about the use of the Village Fund in the development of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, also through observation and documentation of the results of the utilization of the Village Fund. The results showed that the Utilization of Village Funds in Improving the Welfare of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages could not be said to be effective. This can be proven by the number of Community Empowerment programs that are still far different from the number of Village Development programs that have been realized in accordance with the plan of the program set by the Village Government through the Musrenbangdes. Community involvement in the implementation of the use of village funds in Poto Tano Village also cannot be said to be good, where the community is still not fully included in the preparation up to the implementation of the programs that were set at the time of the Musrenbangdes. Keywords: Implementation, Village Funds, Public welfare.
Kebijakan Sinergitas R & D Pemerintah, Komunitas Epistemik, dan Sektor Swasta dalam Percepatan Kemandirian Industri Pertahanan Susdarwono, Endro Tri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 2 (2020): JGLP, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i2.50

Abstract

The purpose of this research is to discuss R&D synergy policies of government, epistemic community, and private sector in accelerating the independence of the Indonesian defense industry. This research is a qualitative research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. The government is aware of the importance of building national research capacity in defense technology. That awareness must be followed up with concrete policies, measurable results, and strategic cooperation with other national components. Human resources or researchers, academics, and innovators who are members of various research institutions are basically a "pool of knowledge" that studies and understands various aspects of the technology, managerial, and social-political industry of the defense, so that it is in an irreplaceable position as the driving force of the ideals of independence in the defense industry. Increasing the capability and mastery of defense industry technology must be done through research and development (R&D) and engineering activities. R&D activities are also an absolute requirement for defense independence and the ability to respond to the development of defense and security technology.
Toko Milik Rakyat (Tomira) dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo Amrurobbi, Azka Abdi; Pahlevi, Moch Edward Trias
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.38

Abstract

Toko Milik Rakyat (Tomira) is a government policy based on Kulon Progo Regional Regulation No. 11 of 2011 concerning Protection and Empowerment of Traditional Markets and the Arrangement of Modern Shopping Centers and Stores. Tomira is in the form of a partnership between Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with modern stores such as Alfamart and Indomaret in Kulon Progo. The purpose of the Tomira’s policy is to improve the welfare of the community and increase economic growth. The question to be answered in this research is related to the process of forming a Tomira’s policy. This study uses an analysis for policy approach with a focus on analyzing the policy process using a society based governance model. The method in this research uses the literature study method which is collaborated with qualitative methods. The results of this resarch explain that in the process of policy formulation through improving the welfare of the Tomira, the government should be oriented to the society in order to create the widest prosperity for the society. Conflicts of interest between the actors allowed to appear in the policy. Behind that, there is also a political side to the policy. The welfare improvement policy through the Tomira was used by the regional head of Kulon Progo Regency as a political strategy to increase his electability. The author considers that there needs to be regulations that clarify the technical aspects of improving welfare through Tomira. Toko Milik Rakyat (Tomira) merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tomira tersebut berbentuk kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kulon Progo. Tujuan dari kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira) ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini terkait dengan proses pembentukan kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis untuk kebijakan (analysis for policy) dengan fokus pada analisis proses kebijakan dengan menggunakan model society based governance. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dikolaborasikan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira), pemerintah harus berorientasi kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menciptakan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Konflik kepentingan antar aktor memungkinkan untuk muncul dalam kebijakan tersebut. Dibalik itu juga terdapat sisi politis dalam kebijakan tersebut. Kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) digunakan oleh kepala daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai strategi politik untuk meningkatkan elektabilitasnya. Penulis menganggap bahwa perlu ada peraturan yang memperjelas terkait teknis kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira).
Problematics of Multiparty Systems in Indonesia Adiguna, Aditya Putera; Rifaid, Rifaid; Rusnaedy, Zaldi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.36

Abstract

Political parties are not only an important part of the many functions they carry out such as representation, recruitment and outreach), but there are complex relationships between parties and form work systems in their political practice. Party system is an analysis to examine party behavior as part of a system, that is, how each party interacts with each other. the party system consists of single parties, dual parties and multiparty parties. This paper tries to identify various kinds of problems caused by the application of a multiparty system by using literature studies based on upstream research. Indonesia is a democratic country that adopts a multiparty system in its political activities which is characterized by the many parties competing for government power. A multiparty system when combined with a presidential government system raises various problems, such as the possibility of electing a minority president, too many parties joining the coalition to become a fat coalition, and the stability of the government is disrupted. Partai politik tidak hanya merupakan bagian penting dari banyak fungsi yang dilakukan seperti perwakilan, rekrutmen dan penjangkauan, tetapi ada hubungan yang kompleks antara partai-partai dan pembentukan sistem kerja dalam praktik politik. Sistem kepartaian adalah analisis untuk memeriksa perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana masing-masing pihak berinteraksi satu sama lain. sistem kepartaian terdiri dari partai tunggal, dwi-partai dan partai multipartai. Artikel ini mencoba mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang disebabkan oleh penerapan sistem multipartai dengan menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu. Indonesia adalah negara demokratis yang mengadopsi sistem multipartai dalam kegiatan politiknya yang ditandai oleh banyak pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Sistem multipartai ketika digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial menimbulkan berbagai masalah, seperti kemungkinan memilih presiden minoritas, terlalu banyak partai yang bergabung dalam koalisi untuk menjadi koalisi yang gemuk, dan stabilitas pemerintahan terganggu.
Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Lestanata, Yudhi; Zitri, Ilham
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 2 No 1 (2020): JGLP, MEI 2020
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v2i1.35

Abstract

Human life is highly dependent on natural resources. It is the main and fundamental capital to meet the needs of human life. In this regard, optimizing the use of natural resources must be achieved by considering the potential aspects, conformity sustainability, and consistency, of the benefits to realize its sustainability. To achieve this optimization required the maintenance action at the point of normal balance. This study aims to find out how the role of Local Government in optimizing the potential of tourism in Kenawa Island and what are the factors inhibiting the optimization of tourism potential in Kenawa Island. This type of research is qualitative descriptive, taking the location in Poto Tano Village Poto Tano Sub-district, West Sumbawa Regency, data source in this research is primary data and secondary data. Based on the results of the research indicates that the optimization efforts undertaken by the Regional Government in developing the tourism potential of Kenawa Island are with community participation, environmental carrying capacity, promotion, the involvement of all stakeholder, local ownership involvement, resource utilization continues, accommodating community aspirations, monitoring and program evaluation, environmental accountability, community training. Kehidupan manusia sangat tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi penggunaan sumber daya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek potensi, kesesuaian, kelestarian dan konsistensi manfaat untuk mewujudkan keberlanjutannya. Untuk mencapai optimalisasi ini diperlukan adanya tindakan pemeliharaan pada titik keseimbangan yang normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasikan potensi wisata di Pulau Kenawa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi potensi wisata di Pulau Kenawa. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, mengambil lokasi di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata Pulau Kenawa adalah dengan partisipasi masyarakat, daya dukung lingkungan, promosi, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, keterlibatan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, monitor dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat.

Page 1 of 3 | Total Record : 24