cover
Contact Name
Zaldi Rusnaedy
Contact Email
zaldi.rusnaedy.s@unpacti.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Andi Mangerangi No.73, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90132
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Local Politics
ISSN : -     EISSN : 26849992     DOI : -
Core Subject : Social,
Good Governance; Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Kebijakan publik; Manajemen Publik dan Pemerintahan; Tata Kelola Bencana; Resolusi Konflik; Politik Lokal; dan Demokrasi Digital.
Articles 17 Documents
KEMAMPUAN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU anirwan, anirwan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.621 KB)

Abstract

Kinerja pegawai sangat ditentukan dari kemampuan kerja individu. Kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru masih belum optimal. Olehnya itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kemampuan Kerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, dari aspek kopeteni, kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu penulis ingin menggambarkan, Kemampuan Kerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Barru. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Barru belum optimal dilihat dari kompetensi, kondisi kesehatan pegawai, pengetahuan dan keterampilan pegawai. Kompentensi pegawai belum maksimal yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga kurang terampil dan cakap dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan kondisi kesehatan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena kesehatan pegawai yang baik akan memperlancar pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
FORMULASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 Pratama, Inka Nusamuda; Mutiarin, Dyah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (972.38 KB)

Abstract

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 yang berdampak pada terjadinya polemik.Dilihat dari pendekatan aliran masalah, aliran politik dan aliran kebijakan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam formulasi kebijakan tax amnesty UU Nomor 11 Tahun 2016 dilihat dari aliran masalah; kebijakan tax amnesty tersebut memberikan keistimewaan kepada para pengemplang pajak dibandingkan dengan para Wajib Pajak yang taat membayar pajak. Aliran politik; Metro TV terkadang sangat tendensius mengcover permasalahan empiris dengan cara dramatis, sehingga membuat Metro TV menjadi kelompok yang dapat menggiring opini publik, serta mampu mempengaruhi kebijakan publik. Aliran kebijakan; tax amnesty saat ini mengalami kegagalan, merujuk dari Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tax amnesty 2016 dilihat dari faktor likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, dan basis pajak. Jendela kebijakan; Presiden dan DPR RI Komisi XI merupakan aktor Intern, Metro TV adalah aktor Ekstern yang berperan sebagai policy entrepreneur dimana aktor tersebut mendorong aliran politik lebih dominan.
BENTUK POLITIK UANG PADA PILKADA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 Suprianto, Dede; Purwaningsih, Titin; Rusnaedy, Zaldi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.543 KB)

Abstract

Artikel ini  menjelaskan tentang politik uang yang terjadi pada Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Bawaslu, KPUD dan Tim Sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk politik uang terdiri dari vote buying sebanyak 33 kasus, vote trading sebanyak 2 kasus dan club goods sebanyak 1 kasus. Semua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil serta kedaluwarsa, kecuai kasus PPK Singaran Pati yang digugat pasangan Sultan-Mujiono ke Mahkamah Konstitsi. Meskipun MK akhirnya menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak dengan selisih diantara keduanya sebesar 14%.
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT Zitri, Ilham
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.474 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada empat desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola keuangan desa pada Empat desa yaitu Pertama, Desa Benete Kecamatan Maluk, Kedua, Desa Maluk Kecamatan Maluk, Ketiga yaitu Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, dan yang Keempat, ialah Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 mujiono, moh imam; Mutiarin, Dyah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.818 KB)

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang implementasi penggunaan  dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng. Dalam penggunaan dana desa ada beberapa masalah yang harus diamati,  yaitu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah desa masih kurang dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa di tiga desa, yang meliputi Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit dan Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Masalah yang dihadapi ialah kurangnya komunikasi dalam implementasi dana desa yang dapat mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa pada tiga desa Kecamatan Pangkalan Banteng masih belum sesuai dengan prioritas dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa yang bervariasi dalam mengelola anggaran.
Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan Wance, Marno; Ibrahim, Abd Halil Hi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.328 KB)

Abstract

ABSTRACT Pemilihan kepala desa serentak tahun  2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan menyisahkan konflik pilkades. Adapun desa yang mengikuti kontetasi pemilihan kepala desa (pilkades) serentak berjumlah 249 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Pilkades serentak terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 yang diikuti oleh 189 desa. Sedangkan 60 desa akan dilaksanakan pada tahap kedua. Pelaksanaaan pilkades tahap pertama mengalami konflik pilkades di 16 desa. Penyebabnya karena penyelenggara di tingkat desa berpihak kepala salah satu kandidat, tim tim sukses kandidat, dan kedekatan dengan penguasa daerah. Selainitu,konflik pilkades terjadi karenaaktor-aktor daerah melakukan intervensi pada proses pemilihan sehingga mengakibatkan konflik antara kandidat. Penelitian konflik pilkades di Halmahera selatan di lakukan pada dua desa dengan tujuan untuk membandingkan penyebab konflik dan model penyelesain kondlik pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik pilkades di Halmahera Selatan. Manfaat dari hasil penelitian untuk menambah khasanah keilmuan tentang konflik pikades di tingkat desa.   Keywords: Pilkades, konflik pemilihan, kandidat ABSTRACT Simultaneous village head elections in 2016 held in South Halmahera Regencyended up with conflicts. There were 249villagesspread across 32 sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village headelections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken by 189 villages. While 60 villages were held in the second phase. The first electionleft 16 casesof conflicts. The fact in the field revealed that the conclicts occured because there were some complaints coming from the losing candidatesthat the election organizers had taken side on one of the candidatesand their supporting teamwhichhad closeness to the regional leader. Besides,there were some actors intervening in the election that caused conflicts among candidates. Consideringthefacts, thisresearchwas conducted in two villages with the aim of comparing the conflicts in the villages andthe resolution models. The research method used was descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with parties involved in the election conflicts. The benefits ofthe research is to increase the repertoire of knowledge about election conflict at the village level. Keywords:head village election, election conflict, candidates  
Faktor Pemicu Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Anggaran 2018 Djae, Raoda M; Pora, Rasid; Wance, Marno
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (968.44 KB)

Abstract

Penelitian ini akan menjelaskan tentang faktor pemicu hutang pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pengawasan APBD provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2018. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa secara mendalam mengenai bagiamana faktor pemicu hutang Pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018 serta menganalis bentuk pengawasan APBD pada tahun anggaran 2018. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dirancang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan untuk menggali berbagai data dari berbagai informasi mengenai masalah penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dengan jalan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Manfaat yang diharapkan dari hasil temuan penelitian dapat menambah pengetahuan kita tentang faktor pemicu hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018, serta model perencanaan APBD tahun anggaran 2018. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek perencanan anggaran sehingga pemerintah dapat melakukan tata kelola keuangan publik secara transparan dan terbuka. Hasil penelitian menemukan bahwa pemicu Akibat hutang pemerintah provinsi Maluku Utara dari tahun 2016 sebesar 412 milyar. Beban pembiayaan semakin besar sehingga APBD belum mampu melakukan pembiayaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan hutang kepada pihak ketiga selama tiga tahun yaitu 2016 sampai 2018 sebanyak 105 milyar. Terjadinya penyimpangan hutang itu akibat dari lemahnya mekanisme pengelolaan anggaran. Sehingga menyebabkan pengelolaan anggaran jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku Kata kunci: Hutang Pemerintah, Perencanaan Anggaran, Tata Kelola Keuangan, Perencanaan APBD     ABSTRACT This study explains the factors of North Maluku government debt and its supervision on 2018 provincial budget. The purposes of this study are to analyze in depth about the factors that trigger the North Maluku government debt in the year 2018 and to analyze the form of regional budget supervision in 2018 fiscal year. In order to achieve the outlined objectives, this study was carried out for 3 (three) months to explore various data from various information related to the problems. This study type was qualitative with a descriptive analysis approach. The expected benefits of the findings are to add our knowledge and understanding of the factors of North Maluku government debt in the year 2018, as well as the budget planning model for the 2018 fiscal year. Meanwhile, practically this study produces study material from various interested parties to analyze budget planning practices so that the government can conduct public financial governance in a transparent and open way. The results of the study found that the North Maluku government debt from 2016 amounted to 412 billion. Financing costs are increasing in the line that the regional budget has not been able to carry out overall financing. Therefore, the government made debt to the third party for three years from 2016 to 2018 as many as 105 billion. The occurrence of debt irregularities was a result of weak budget management mechanisms. This was due to the budget management which was far from the principles of transparency and accountability required by applicable laws and regulations.   Keywords: Government Debt, Budget Planning, Financial Governance, Regional Budget Planning  
Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana Dalam Tanggap Darurat Di Kabupaten Bantaeng Aljurida, Azhar; Zulkifli, Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.7 KB)

Abstract

Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat dikabupaten Bantaeng sebagai salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Bantaeng bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan efisien, namun produk kebijakan tidaklah cukup hanya dengan membuatnya semata melainkan juga perlu diimplementasikan dengan baik sehingga harapan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan sesuai dengan tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mendekripsikan dan menggambarkan secara utuh informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan dari pendekatan teori implementasi van meter dan van horn menunjukkann bahwa Brigade siaga bencana bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat penanganan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh satgas khusus dan terampil yang siaga selama 24 jam penuh, Faktor  kondisi alam yang ada dikabupaten Bantaeng terutama dari aspek geografi dan topografi, terkadang menjadi penyebab keterlambatan penangan kesehatan bagi masyarakat, Brigade siaga bencana kabupaten Bantaeng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dan rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat atau penangan kesehatan pra rumah sakit.  
Collaborative Governance Sebagai Upaya Dalam Akselerasi Pembangunan Desa Rosyanti, Erny; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma; Novanto, Riza Awal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (968.44 KB)

Abstract

Pembangunan Desa menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Desa manapun. Semenjak keluarnya Undang-Undang tentang Desa no 6 tahun 2014 setiap Desa memiliki tugas yang tidak mudah demi mewujudkan pemerataan pembangunan di Desa.Untuk membangun Desa menjadi lebih baik tidak bisa terlepas dari tanggung jawab Kepala Desa beserta perangkat Desa lainnya.Dibutuhkan kerjasama antara berbagai sector terutama masyarakat, serta pihak swasta sekalipun. Collaborative governance diperlukan dalam meningkatkan pembangunan Desa agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana upaya pemerintah Desa Pacul Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pembangunan Desa dengan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa di Pemerintahan Desa Pacul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pacul dalam melakukan pembangunan selalu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dengan model partisipatif.
Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng Rusnaedy S, Zaldi; Annas, Aswar; Anirwan, Anirwan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1012.766 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat eksploratif dalam menjelaskan kinerja anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja dilakukan dengan peningkatan intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjaringan aspirasi masyarakat; optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; pengembangan metode orientasi dan bimbingan teknis anggota DPRD untuk efektifitas peningkatan pengetahuan regulasi dan penguasaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan; peningkatan pengawasan anggota DPRD melalui pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan outcome yang diharapkan; optimalisasi tugas anggota Badan Kehormatan dalam mengkaji dan mengevaluasi perilaku anggota DPRD; peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang pengetahuan dan kinerja anggota DPRD; peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait tugas, fungsi dan kinerja anggota DPRD; pengembangan metode penjaringan aspirasi anggota DPRD dalam mendukung lahirnya perda inisiatif.

Page 1 of 2 | Total Record : 17