cover
Contact Name
Bramantyo Adi Nugroho
Contact Email
bramantyo.adi.n@gmail.com
Phone
+6285246990880
Journal Mail Official
jurnal.riset.pembangunan@gmail.com
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No. 126 RT. 10 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Riset Pembangunan
ISSN : 26543710     EISSN : 26547872     DOI : https://doi.org/10.36087
JRP memuat informasi di bidang pembangunan daerah berupa hasil riset orisinil, artikel ulasan ilmiah, studi kasus yang meliputi bidang: 1. Pemerintahan 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Kependudukan 4. Ekonomi dan Keuangan Daerah 5. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019)" : 5 Documents clear
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA, KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR) Bintoro, Ratih Fenty Anggriani; Fitrianto, Yuli
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.32 KB) | DOI: 10.36087/jrp.v2i1.47

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan sertifikasi guru dengan profesionalisme guru di Kaltim (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara dan Kutai Timur).  Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui metode penjelasan (explanatory).  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD dan wawancara dengan Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru juga didukung oleh studi literatur yang berhubungan dengan kebijakan sertifikasi guru.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme guru tersertifikasi di Kalimantan Timur pada umumnya telah cukup baik. Guru telah memenuhi standar kerja yang ditetapkan, namun standar kinerja yang dipenuhi oleh guru cenderung hanya bersifat pemenuhan kewajiban dan belum merupakan perwujudan dari budaya kerja profesional.  Faktor-faktor pendorong munculnya kinerja positif guru tersertifikasi disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan motivasi kerja guru dan peningkatan tanggung jawab.  Sedangkan faktor penghambat guru tersertifikasi yang belum dapat melaksanakan kinerja dengan baik adalah faktor kompetensi, kurangnya pembinaan guru serta terbatasnya sarana prasarana.Kata Kunci : Sertifikasi Guru, Profesionalisme Guru, Kaltim. ABSTRACT This study aims to describe the relationship of teacher certification with teacher professionalism in East Kalimantan (Samarinda City, Balikpapan City, Kutai Kartanegara Regency and Kutai Timur Regency).  This type of research uses qualitative research through explanatory methods. Data collection techniques are carried out through FGDs and interviews with the Department of Education, School Superintendents, Principals and Teachers were also supported by literature studies relating to teacher certification policies.  The results showed that the professionalism of certified teachers in East Kalimantan was generally quite good.  The teachers had met the set work standards, but the standards performance that is fulfilled by teachers tends to be only fulfilling obligations and is not yet an embodiment of a professional work culture.  The factors driving the emergence of certified teacher's positive performance are caused by increased teacher welfare, increased teacher work motivation and increased responsibility. While the inhibiting factors for certified teachers who have not been able to perform well are competency, lack of teacher guidance and limited infrastructure.Keywords :  Teacher Certification, Teacher?s Professionalism, East Kalimantan.
PEMETAAN SUMBERDAYA APARATUR DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nofiarsyah, Nofiarsyah
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.783 KB) | DOI: 10.36087/jrp.v2i1.46

Abstract

ABSTRAKLahirnya UU 6/2014 tentang Desa, membutuhkan kesiapan pelaksanaannya terutama kesiapan sumberdaya aparatur pemerintah desa (SDAP). Tujuan dari penelitian ini adalah pemetaan kapasitas dan mengembangkan strategi peningkatan kapasitas SDAP desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan data primer (wawancara dan observasi dokumen serta artefak) serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa kapasitas sumberdaya aparatur desa di Kalimantan Timur masih belum optimal baik ditinjau dalam aspek Perencanaan dan Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, dan Manajemen Pelayanan Desa. Berbagai program peningkatan kapasitas telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun inisiatif Pemerintah Desa. Namun berbagai program peningkatan kapasitas belum terintegrasi antar instansi, serta lebih banyak pada aspek teknis. Di sisi lain, pengelolaan sumberdaya desa tidak hanya membutuhkan kapasitas teknis, namun kapasitas manajemen, kewirausahaan dan kapasitas berfikir konseptual. Sumberdaya aparatur di wilayah perdesaan, sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah secara umum mempunyai potensi kearifan lokal, namun terbatas untuk kapasitas manajerial dan kapasitas berfikir konseptual. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang dapat diterapkan untuk penguatan kapasitas sumberdaya aparatur desa desa selain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi yang selama ini dilakukan yaitu melalui penguatan kapasitas manajemen dan kewirausahaan. Kedua, melalui pengembangan modul-modul yang memudahkan SDAP desa dalam pengelolaan sumberdaya desa.Kata kunci: Desa, Kapasitas, Sumberdaya Aparatur ABSTRACTThe issuance of Law 6/2014 concerning Village Government requires readiness for its implementation, especially the readiness of village apparatus resources. The purpose of this activity is to map capacity and develop strategies to increase village apparatus resources capacity. The study uses a qualitative approach using primary data (interviews and observation of documents and artifacts) as well as secondary data from related institutions. The results of the study found that the capacity of village apparatus resources in East Kalimantan was still not optimal both in terms of Village Planning & Budgeting, Village Finance, Village Policy Formulation, and Village Service Management. Various capacity building programs have been carried out both by the Provincial Government, District Government and the Village Government initiative. However, various capacity building programs have not been integrated between agencies, and there are more technical aspects. On the other hand, management of village resources on the other hand requires not only technical capacity, but management capacity, entrepreneurship and capacity for conceptual thinking. Apparatus Resources in rural areas, most of them with high school education and below generally have local wisdom potential, but are limited to managerial capacity and capacity for conceptual thinking. This article recommends strategies that can be applied to strengthen the capacity of the village apparatus resources in addition to through socialization, training, technical guidance, consultation that has been carried out so far through strengthening management and entrepreneurial capacity. Second, through the development of modules that facilitate village human resources development in managing village resources.Keywords: Apparature Resources, Capacity, Village
MENGATASI LIMPASAN BANJIR DENGAN METODE MODIFIKASI DAN REROUTE SALURAN Sulardi, Sulardi
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.486 KB) | DOI: 10.36087/jrp.v2i1.40

Abstract

ABSTRAK  Salah satu permasalahan yang dihadapi di kawasan kilang pengolahan minyak Balikpapan adalah masalah limpasan banjir dari kawasan pemukiman penduduk dan dari lingkungan komplek perumahan pekerja kedalam area kilang. Limpasan banjir menggenangi instalasi perpipaan dan peralatan operasi kilang yang dapat mengganggu operasi kilang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktor dan penyebab masalah limpasan banjir di kilang serta metode perbaikannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian aplikasi dengan pendekatan studi kasus penanganan masalah limpasan banjir kilang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor dan penyebab limpasan banjir kilang Balikpapan adalah faktor alat, yakni dimensi dan konfigurasi saluran drainase yang tidak sesuai serta masih tergabungnya saluran pembuangan air dari luar kilang dengan saluran air dalam kilang.  Metode perbaikan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemisahan saluran air dari luar kilang dibuat terpisah dengan saluran air buangan dari dalam kilang dan memodifikasi saluran eksisting dengan dimensi dan konfigurasi saluran yang sesuai. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode perbaikan dengan pemisahan saluran dari luar kilang dan dari dalam kilang terbukti efektif dan cocok digunakan untuk mencegah dan mengendalikan limpasan banjir di area kilang utara.  Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa keberhasilan metode penanganan permasalahan ini dapat direplikasi untuk mengatasi permasalahan sejenis. Kata kunci : Limpasan banjir, modifikasi, re-route saluran dainase ABSTRACT One of the problems in the Balikpapan oil refinery area is flood runoff from residential areas and from the neighborhoods of workers' housing complexes to the refinery area. Flood runoff inundates pipeline installations and refinery operating equipment which can disrupt refinery operations. This study aims to provide an overview of the factors and causes of flood runoff problems in refineries and their improvement methods. This study uses an application research method with a case study approach to handling refinery runoff problems. The results showed that the factors and causes of the Pertamina Balikpapan refinery flood runoff were tool factors, namely the dimensions and configuration of inappropriate drainage channels and the incorporation of water drains from outside the refinery with drains for refineries. The method of repair that is done is by separating the drains from outside the refinery to be made separate from the sewerage from inside the refinery and modifying the existing channel with the appropriate dimensions and channel configurations. The results showed that the method of repair with the separation of channels from outside the refinery and from the refinery proved to be effective and suitable to be used to prevent and control flood runoff in the northern refinery area. The results of this study recommend that the success of this problem handling method can be replicated to overcome similar problems.Keywords: Flood runoff, modification, re-routing of dainase channels
ANALISIS KEBUTUHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Purnomo, Adi Hendro; Hapsari, Pebiansyah
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.362 KB) | DOI: 10.36087/jrp.v2i1.43

Abstract

ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk membahas kebutuhan kegiatan Kelitbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan penelitian ini dengan cara melakukan analisis kebutuhan (need analisys) yang terdiri dari 2 (dua) tahapan: (1) Analisis situasi yaitu daftar karakteristik dari situasi 2018-2023 (visi-misi kepala Daerah, renstra, dan isu-isu strategis lingkungan berdasarkan investarisasi penelitian periode sebelumnya, dan 2) daftar kesenjangan penelitian yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (2018-2023). Penelitian menggunakan data primer dan sekunder, Data primer diperoleh dari wawancara  dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten/kota terkait di Provinsi Kalimantan Timur. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen instansi terkait. Hasil kegiatan merupakan inventarisasi kebutuhan penelitian kab/kota untuk periode 2018-2023.Kata Kunci: Analisis Kebutuhan Penelitian, Bidang Sosial dan Pemerintahan ABSTRACTThis article aims to discuss the research and development activities needs in the Regency / City of East Kalimantan Province for the period 2018-2023. The method used in this research is by conducting a needs analysis consisting of 2 (two) stages: (1) Situation analysis which is a list of characteristics of the situation 2018-2023 (Regional head's vision-mission, strategic plan, and environmental strategic issues based on previous period research investment, and 2) list of research gaps needed to achieve future goals (2018-2023). The study used primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews and consultations with the relevant Regional Work Units (SKPD) in related Regencies / Cities in East Kalimantan Province. Secondary data was obtained from the study of relevant agency documents. The results of the activities were an inventory of district / city research needs for the period 2018-2023.Keywords: Research Needs Analysis, Social and Government Sector
PEMODELAN KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN DAN ANALISIS UNTUK RISALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH Andhika, Lesmana Rian
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1046.652 KB) | DOI: 10.36087/jrp.v2i1.45

Abstract

ABSTRAK Artikel penelitian ini menyajikan pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan, dan menentukan rekomendasi untuk pilihan kebijakan secara politis. Pemodelan dalam kebijakan dapat mengenali perubahan struktur kebijakan secara eksogen terhadap obyek kebijakan. Pemodelan dalam risalah kebijakan menginformasikan keputusan kebijakan yang didasari oleh fenomena masalah tertentu atau keseluruhan, dan kebutuhan untuk mempercepat perubahan mendasar menuju analisis kebijakan yang lebih dinamis. Meta-theory (the analysis of theory) digunakan untuk meninjau dan menganalisis pemodelan kebijakan yang terdapat pada risalah kebijakan dari beberapa temuan literatur yang relevan. Artikel penelitian ini menunjukkan bahwa pemodelan kebijakan mesti dilakukan dengan isu masalah yang kompleks, memilih model, menentukan pemodelan berdasarkan input pemodelan, dan objek kebijakan. Pemodelan dipandang sebagai keharusan dalam menghadapi sistem pengaturan kepentingan pemerintah yang sangat kompleks. Keuntungan dan kerugian dari implementasi kebijakan mesti diperhatikan, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan norma dan sampai kepada tujuan nya. Oleh karena itu risalah kebijakan dapat merangsang pengajuan kebijakan yang berkualitas, dengan pemodelan kebijakan sebagai alat memberikan rekomendasi yang tepat terhadap pilihan kebijakan. Disamping itu risalah kebijakan yang di tulis oleh para peneliti dan akademisi menjadi alternatif informasi primer bagi pembuat kebijakan. Akhir nya bagi peneliti masa depan, minimal artikel ini dapat menjadi penelitian pendahuluan (preliminary research) agar dapat menguraikan pemodelan kebijakan dalam konteks empiris.Kata kunci: Risalah kebijakan; Kebijakan publik; Pembuat pebijakan; PemerintahABSTRACTThis research article presents policy modeling in policy briefs, and determines the recommendation for political policy option. Modeling in policy can recognize changes in a policy structure exogenous towards the policy object. Modeling in policy briefs informs policy decisions that are based on the phenomenon of a particular or overall problem, and the need to accelerate fundamental changes towards more dynamic policy analysis. Meta-theory (the Analysis of theory) is used to review and analyze the policy modeling contained in the policy brief of some relevant literature. This research article describes that policy modeling must be carried out with complex problem issues, selecting models, determining to a model based on modeling inputs, and policy objects. Modeling is seen as a necessity in the face of a very complex system of regulating government interests. The advantages and disadvantages of implementing the policy must be considered, so that the policy in accordance with the norms for reach its objectives. Therefore policy briefs can stimulate a quality policy submissions, with policy modeling as a tool providing appropriate recommendations for policy choices. In addition, the policy briefs are written by researchers and academics become alternative primary information for policy makers. Finally, for future researchers, at least this article can be a preliminary research in order to describe policy modeling in an empirical context.Keywords: Policy briefs; Public policy; Policymakers; Government

Page 1 of 1 | Total Record : 5