cover
Contact Name
Komang Jaka Ferdian
Contact Email
-
Phone
+6285269870300
Journal Mail Official
editor@jpi.ubb.ac.id
Editorial Address
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33172
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Journal of Political Issues
ISSN : -     EISSN : 26857766     DOI : https://doi.org/10.33019/jpi
Core Subject : Humanities, Social,
Journal of Political Issues, publish by University of Bangka Belitung, for information and communication resources for academics, and observers of political science, governance issues, public policy in and on Indonesia and International, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Journal of Political Issues is published on July and December every year and first published in July 2019. The journal is a Multi-disciplined Journal focused on the study of Governance Issues and Public Policy, Decentralization, Political Parties, National and Local Election, Civil Society Movement, International Politics and Seurity, Gender Politics and Identity, Democracy, Citizenship and Public Management, and Community Welfare.
Articles 12 Documents
HULU-HILIR PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA Saputri, Rini Archda; Tumangger, Jeki
Journal of Political Issues Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.36 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i1.2

Abstract

Stunting menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia adalah faktor utama penentu kesuksesan sebuah negara. Studi ini bertujuan melihat hulu-hilir upaya penanggulangan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Sumber data berupa analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di hulu (level kebijakan) telah banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan stunting, namun pada kenyataannya angka penurunan stunting masih jauh dari yang ditargetkan. Di hilir, masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait stunting itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan stunting terkesan masih berada pada tataran menara gading, sementara pada tataran akar rumput sendiri yang merupakan ujung tombak upaya percepatan penanggulangan stunting, isu stunting seolah masih terdengar asing. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sosialisasi secara massif terkait stunting, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan stunting pada tataran akar rumput, sebagai bentuk upaya preventif individual tanpa bergantung pada program pemerintah saja, sebab penanggulangan stunting adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun.
KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEIJING CHINA DALAM SKEMA SISTER CITY Primawanti, Henike; Dermawan, Windy; Ardiyanti, Widiya
Journal of Political Issues Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.823 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i1.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hubungan luar negeri melalui kerjasama transgovernmental dalam skema sister city, khususnya antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Beijing Cina. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengangkat kasus kerjasama di bidang pendidikan diantara kedua organisasi pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan teknik studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama transgovernmental dalam kerangka sister city. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah menjadi peluang besar dalam upaya pembangunan daerah. Melalui skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing mendapatkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan hubungan bilateral yang baik diantara kedua aktor tersebut, bahkan membawa manfaat bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina pasca era refiormasi. Sister City menjadi instumen bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai kepentingandaerahnya yang tentu sejalan dengan kepentingan nasional.
STRATEGI KAMPANYE SUDRAJAT-SYAIKHU MENDAPAT DUKUNGAN MASA POPULISME ISLAM DALAM PILGUB JAWA BARAT 2018 Djuyandi, Yusa; Riadi, Bagus; Ulhaq, Muhammad Zia; Drajat, Diki
Journal of Political Issues Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.184 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i1.4

Abstract

Populisme Islam telah menjadi diskusi hangat di Indonesia pasca munculnya Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada waktu itu, masa populisme Islam yang kecewa terhadap sistem karena telah melahirkan kesenjangan melampiaskan kekecewaannya pada serangkaian Aksi Bela Islam I, II, dan III. Fenomena gerakan populisme Islam tidak hanya terjadi di Jakarta, diskusi populisme Islam juga berkembang dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Salah satu pasangan calon yang disinyalir memanfaatkan gelombang populisme Islam ini adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini diuntungkan untuk mendapat suara masa populisme Islam karena partai pengusung pasangan Asyik adalah partai yang mendapat citra sebagai partai pro umat Islam. Namun sayangnya keuntungan ini belum terkonsolidasi secara masif. Ujaran tagar 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh pasangan Asyik dalam debat kedua Pilgub Jabar diyakini sebagai salah satu upaya untuk mengkonsolidasikan dukungan masa populisme Islam. Pada tulisan ini akan dianalisis bagaimana strategi pasangan Asyik untuk mengkonsolidasikan dukungan dari masa populisme Islam yang sebelumnya dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, masa populisme Islam berada dalam barisan Gerindra dan PKS sebagai oposisi penguasa.
DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG Rendy, Rendy; Wulansari, Dini; Zarina, Berlian
Journal of Political Issues Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.049 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i1.5

Abstract

Kota Pangkalpinang terus bertransformasi menjadi sebuah kota kecil yang modern, dan tentunya menghadapi berbagai dinamika persoalan dan tantangan kewargaan yang semakin kompleks. Kompleksitas kewargaan perkotaannya tentu memiliki konteks kerumitan yang begitu beragam, sesuai dengan demografi politik kewargaan kawasan pinggiran perkotaan. Kajian ini mengkomparasikan lanskap sosial politik dan dinamika tantangan yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi penelitian, yang tercermin pada struktur politik kewargaan sehari-hari.  Pendekatan yang digunakan yaitu studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun lokasi yang dipilih merupakan kawasan- pinggiran perkotaan. Studi ini menghasilkan beberapa temuan yaitu adanya disparitas perubahan konteks lanskap sosial-politik daerah pinggiran yang berbeda dalam bentuk dan model intervensinya sehingga menyebabkan warganya semakin individualis dan kapitalis dan semangat komunalitas warganya semakin tergerus, terdapat konteks masyarakat yang ?terbelah? pada wilayah Beluluk dan Kace Timur dalam konteks semangat kewargaan daerah pinggiran yang menjadi arena transit ekonomi warga dan semangat kolektif warga. Selain itu, eksistensi modal sosial warga dan aktivasi politik warga di tiga kampung-kota tersebut terlihat perbedaan mencolok dalam hal resiliense terhadap berbagai aspek identitas lokal masing-masing daerah seperti tradisi budaya lokal, pergeseran makna, dan modal sosial warganya.
MENDORONG REFORMASI PARLEMEN MELALUI KEKUATAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Pratama, Sandy; Hidayat, Arief; Aisyah, Putri
Journal of Political Issues Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.245 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i1.6

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis terhadap reposisi pelembagaan oposisi di parlemen berikut penguatan fungsi kontrol terhadap parlemen itu sendiri oleh masyarakat sipil. Dinamika sistem politik pasca orde baru mendesak terciptanya tatanan mekanisme checks and balances yang mampu mengakomodir peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial dengan parlemen multi parpol ini. Tulisan ini dengan studi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari referensi tentang partai politik dan pemilu serta relasi kuasa antar kekuatan politik. Tulisan ini mengambil setting celah parlemen yang membutuhkan kehadiran lembaga kontrol terhadap fungsi penyeimbang kekuasaan eksekutif sebagai konsekuensi dari pengejawantahan kewenangan yang cenderung dilematis. Penulis menyimpulkan bahwa jejaring masyarakat sipil dapat menjadi alternatif dominan untuk menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja legislatif di parlemen. Ketika eksekutif secara konstitusional tak terlalu mampu mengimbangi fungsi pengawasan parlemen, maka reposisi organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai representasi utuh dan ideal dari kepentingan masyarakat banyak, menjadi pilihan terbaik untuk meredam menguatnya demokrasi kolusif. Sinkronisasi regulasi, niat baik dari partai politik, peran control masyarakat civil, dan sinergisasi cara pandang terhadap konsekuensi sistem multipartai yang tumbuh menjadi dasar demokratisasi yang lebih maju.
PERAN PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF Primadi, Agam; Efendi, David; Sahirin, Sahirin
Journal of Political Issues Vol 1 No 1 (2019): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.893 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i1.7

Abstract

Undang Undang  No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai dadan yang diamatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Paper ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini memyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.
A Critical Analysis On Margaret E. Roberts (2018), Censored: Distraction And Diversion Inside China’s Great Firewall Rahayu, Restu Karlina
Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.413 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i2.8

Abstract

Margaret E. Robert book builds on a foundation of the basic law of economy which is the relationship between supply and demand. She argues that censorship Chinese government censorship has violated free market law. In her book, she specified three mechanisms of censorship; fear, friction, and flooding (Roberts 2018). She explained in detail how Chinese?s people reactions toward the censorship in chapter four, five and six. In this paper, I challenged Roberts idea that fear is not part of the censorship mechanism. I have two arguments; first fear is emotion it needs stimuli to appear. Second fear and curiosity are motivation behind information seeking. Fear appeared from negative experience while curiosity appeared from positive outcomes. Fear is part of information behavior, it works like a brake system (Heinstrom 2010). Through fear, the disappointment and punishment will be evaluated by individuals to decide the next move. Fear is something dynamic, as time evolve it creates sensitivity, but it does not stop the basic need of information. American astronaut Thomas P. Stafford mentioned that evolution made us the ultimate learning machine, and the ultimate learning machine needs to be oiled by curiosity (Stafford 2012). At the end of my paper, I suggested Roberts to consider using word threat as one of censorship mechanism rather than fear.
Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International Virgy, Muhammad Arief; Djuyandi, Yusa; Darmawan, Wawan Budi
Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.371 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i2.9

Abstract

Greenpeace Indonesia saat ini menyoroti Wilmar Internasional sebagai pelaku deforestasi. Greenpeace Indonesia menekan Wilmar International untuk berkomitmen mengimplementasikan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) mereka lewat pembentukan jaringan advokasi transnasional guna membuat powernya cukup untuk menekan Wilmar International. Lewat metode tersebut, Greenpeace Indonesia berhasil membuat Wilmar International terdesak dan merubah perilakunya. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi Greenpeace Indonesia dalam membentuk jaringan advokasi transnasional hingga jaringan tersebut menekan dan memantau perilaku aktor target melalui teori Transnational Advocacy Network Keck & Sikkink. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berasal dari data primer dan sekunder serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia sangat optimal dalam melakukan strategi Information Politics dan Leverage Politics. Greenpeace Indonesia memiliki metode yang kreatif dan konfrontatif dalam mengimplementasikan strategi Symbolic Politics. Tetapi kelemahan dari strategi ini yaitu Greenpeace Indonesia terkesan eksklusif dalam melakukan aksi-aksinya oleh NGO lingkungan lain khususnya NGO lingkungan yang basisnya domestik. Kelemahan dari empat strategi ini yaitu Accountability Politics dimana Greenpeace Indonesia tidak memiliki komitmen dari Wilmar International yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Greenpeace Indonesia hanya mengandalkan tekanan publik dalam menekan Wilmar International guna berkomitmen menjalankan kebijakan NDPE.
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi Rapik, Mohamad; Permatasari, Bunga; Anisya, Adinda Farah
Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.031 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i2.11

Abstract

Peran deradikalisasi oleh FKPT Propinsi Jambi. Diawali dari asumsi bahwa FKPT merupakan agen penting dalam melakukan deradikalisasi, maka penelitian ini berupaya menyorot kinerja dan hasil yang telah dicapai oleh lembaga ini. Di samping sudah menjadi dari kerja FKPT, deradikalisasi menjadi topik makalah ini berdasarkan asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Dengan pedekatan empirik, penelitian ini hendak menjelajahi beberapa hal: 1) menganalisis pelaksanaan program deradikalisasi FKPT di Propinsi Jambi; 2) menganalisis pengaruh program deradikalisasi FKPT bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya terorisme. Hasil Penelitian menemukan bahwa FKPT dalam menjalankan tugaskan bekerja secara efisien dengan memanfaatkan para broker sebagai perpanjangan tangan dalam menyemai misi deradikalisasi. Kelemahan ditemukan manakala ditemui bahwa pemahaman masyarakat masih belum bergeser pada nilai-nilai ideologis yang dikehendaki. Ada kecendrungan justru faham kekerasan agama meningkat. Karena itu, disarankan agar FKPT bekerja secara lebih luas menjangkau akar rumput, terutama masyarakat dan mahasiswa/pelajar. Ini penting karena faham-faham radikalisme yang berpotensi pada tindakan terorisme banyak ditemukan pada kelompok tersebut.
Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Mastira, Ovina; Zukhri, Nizwan; Saputra, Darman
Journal of Political Issues Vol 1 No 2 (2020): Journal of Political Issues
Publisher : Department of Political Science University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.379 KB) | DOI: 10.33019/jpi.v1i2.12

Abstract

Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara lebih mandiri dalam mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan memaksimalkan penerimaan PAD. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan, pajak hotel serta pajak reklame terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan menghitung data berupa laporan realisasi anggaran keuangan daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung dengan menggunakan rasio laju pertumbuhan dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan PAD Kabupaten Belitung lebih baik daripada Kota Pangkalpinang. Laju pertumbuhan pajak hiburan Kota Pangkalpinang lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori keduanya tidak berhasil, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hiburan di Kota Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung dengan kategori keduanya sangat kurang. Laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel di Kota Pangkalpinang lebih rendah daripada Kabupaten Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Pangkalpinang tidak berhasil sedangkan Kabupaten Belitung kurang berhasil, sementara kontribusi pajak hotel keduanya sangat kurang. Laju pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame di Kota Pangkalpinang lebih tinggi daripada Kabupaten Belitung dengan kategori laju pertumbuhan pajak reklame keduanya tidak berhasil sedangkan kontribusi yang diberikan pajak reklame keduanya sangat kurang.

Page 1 of 2 | Total Record : 12