cover
Contact Name
Andi Yusuf Katili
Contact Email
yusuf2801@gmail.com
Phone
+6281310812300
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jaksa Agung Soeprapto no. 40 Kota Gorontalo
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
ISSN : 20881894     EISSN : 27159671     DOI : -
Core Subject : Social,
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik terbit 6 bulan sekali yaitu pada Juni dan Desember. Diterbitkan oleh P3M Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Articles 104 Documents
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO Abdussamad, Juriko
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.547 KB)

Abstract

  ABSTRAK Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara deskriptif mengenai Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo masih belum baik, hal ini dapat dilihat melalui beberapa hal, seperti halnya upaya peningkatan profesionalisme aparatur yang masih kurang, melaksanakan pelayanan yang belum tepat waktu. Temuan dari penelitian menunjukkan ada dalam beberapa hal yang menyebabkan pelayanan yang masih kurang baik dari sisi profesionalisme aparatur dan ketepatan waktu dalam kerja. Kesemua hal ini perlu untuk diperbaiki dengan memperhatikan sisi kualifikasi aparatur dalam memberikan pelayanan. Baik dalam hal Reliability (Kehandalan), Responsivenees (Daya tanggap), dan Assurance (Jaminan). Faktor-faktor pendukung seperti Motivasi kerja dan Kerja sama. Faktor-faktor penghambat seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas, Public Services, Quality
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO Djaba, Misbahudin; Rachman, Ellys
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.829 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penyebaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan entri data sekunder, wawancara mendalam ke lebih banyak informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: kurangnya kuantitas Pelaksana (Petugas) yang dimiliki oleh tiga area yang secara fungsional mengimplementasikan P4GN. Lebih baik daripada Sektor Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Sektor rehabilitasi, dan Sektor Pemberantasan. Fasilitas kurang atau tidak memadai. Ini bisa dilihat pada proposisi fasilitas yang masih kurang memadai, seperti: jenis atau miniatur narkotika, alat kesehatan untuk klinik rehabilitasi, senjata, alat komunikasi, dan kendaraan operasional. Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo dengan organisasi atau masyarakat mendukung implementasi P4GN yang masih kurang intensif. Hal ini terlihat dari komunikasi yang dibangun oleh Sektor P2M telah mencapai 70%, Sektor Rehabilitasi hanya bermitra dengan LSM SORGA dalam pelaksanaan rehabilitasi, dan Sektor Pemberantasan masih kurang maksimal dalam memilih informasi dari masyarakat. Disarankan, kepada BNN Kota Gorontalo agar dapat meningkatkan kuantitas pelaksana (petugas), seperti: petugas penyuluh, dokter dan perawat medis, dan kepolisian. Diharapkan BNN Kota Gorontalo menyediakan fasilitas, berupa: miniatur narkotika, alat kesehatan, senjata, alat komunikasi, dan kendaraan operasional serta terus menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang dapat membantu implementasi P4GN. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; P4GN
PROMOSI JABATAN ESELON IV PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN GORONTALO Sabi, Kasmudin H.; Gobel, Lisda Van
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.5 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui promosi jabatan eselon IV pada  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan promosi jabatan eselon IV berdasarkan kemampuan belum menjadi syarat mutlak. Hal ini terlihat dari pelaksanaan promosi jabatan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo yang lebih banyak ditentukan oleh faktor kedekatan dan mengabaikan aspek kemampuan. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV berdasarkan prestasi kerja belum menjadi syarat mutlak. Hal ini terlihat dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai yang kurang obyektif dan terdapat beberapa pegawai yang dipromosikan pada tingkat eselon IV tanpa prestasi kerja yang baik. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV berdasarkan senioritas belum menjadi syarat mutlak. Hal ini terlihat dari banyak pejabat eselon IV yang masih muda dan banyak juga pegawai yang bekerja lama tetapi belum memiliki eselon. Pelaksanaan promosi jabatan berdasarkan aspek pendidikan belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan promosi jabatan yang lebih mempertimbangkan pendidikan dari aspek jenjang ataupun kualifikasinya saja tetapi tidak mempertimbangkan dari aspek spesifikasi keilmuannya dengan bidang pekerjaan yang akan digelutinya. Disarankan, perlunya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo mengedepankan aspek kemampuan, aspek prestasi kerja, aspek senioritas, dan aspek pendidikan. Kata Kunci: Promosi; Jabatan; Eselon
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REBOISASI DI KECAMATAN BULANGO ULU KABUPATEN BONE BOLANGO Nento, Fatmah; Tueno, Nolfi S.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.017 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dilihat dari faktor pengetahuan belum optimal atau belum menunjang. Karena sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Bulango memiliki pendidikan yang rendah, dimana rata-rata pendidikan masyarakat adalah tidak lulus SD, dan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dilihat dari faktor kesadaran masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Karena sebagian besar masyarakat tani sering membuka lahan, sehingga lahan-lahan atau hutan-hutan sebagian telah menjadi tandus atau beralih fungsi dari hutan penyangga alam menjadi lahan tanam. Dilihat dari faktor kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang menunjang. Karena masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan program reboisasi bertolak belakang dengan mata pencaharian masyarakat sebagai petani yang selalu berpindah-pindah lahan untuk digarafnya.Secara keseluruan penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Reboisasi yang di lihat dari faktor pengetahuan, faktor keadaran masyarakat dan faktor kesiapan masyarakat masih rendah atau kurang mendukung pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.  Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni perlunya pemerintah Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango memperhatikan kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program reboisasi, dan tidak kala pentingnya dalam penelitian ini adalah masalah pengetahuan, kesadaran masyarakat, dan kesiapan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan program reboisasi.  Kata Kunci: Partisipasi; Masyarakat; Program Reboisasi
PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DESA POPALO KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA Darise, Merlin I.; Bagou, Usan
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.435 KB)

Abstract

ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, perencanaan  budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh petani yang bersifat sederhana tanpa ada pengamatan dan analisa sebelumnya dalam pemilihan bibit, pemilihan lokasi hingga metode penjualannya. Pelaksanaan  budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan perawatan dan pemeliharaan serta proses penanaman hingga proses panen dan kegiatan pasca panen masih dilakukan secara sederhana dan tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Pengawasan  budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek belum optimal. Hal ini tampak dari jarangnya pemerintah dalam melakukan pemantau terhadap aktivitas budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek. Disarankan, perlunya dilakukan budidaya rumput laut dengan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang, dimulai dari pemilihan bibit, metode tanam, pemilihan lokasi, hingga tahap produksi. Perlunya dilakukan pelaksanaan budidaya rumput laut dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Perlunya dilakukan pemantauan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara terhadap aktivitas budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek. Kata Kunci: Pengelolaan; Budidaya; Rumput; Laut
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BONE BOLANGO Hadju, Lukman; Adam, Novita
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.509 KB)

Abstract

ABSTRAK Budaya organisasi diyakini merupakan faktor penentu utama terhadap kesuksesan kinerja organisasi. Keberhasilan suatu organisasi untuk mengimplementasikan aspek-aspek atau nilai-nilai (values) budaya organisasinya dapat mendorong organisasi tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Fenomena ini dilihat dari proses kerja dan kondisi pekerjaannya, waktu yang digunakan kurang bersesuaian yang mengakibatkan kesalahan. Dalam melaksanakan pekerjaan, jumlah dan jenis pemberian layanan dalam bekerja tidak sesuai, sehingga praktek semacam ini sudah saatnya berubah, terlebih lagi ketika undang-undang otonomi daerah telah menawarkan paradigma baru mengenai fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan perkataan lain, untuk menjalankan otonomi daerah diperlukan manajemen baru yang sesuai dengan dinamika persoalan yang dihadapi. Manajemen sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan hasil penelitian didapatkan bentuk persamaan fungsional dalam secara simultan sebagai berikut: Persamaan jalur: Y = 0.340X1 + 0.198X2 + 0.342+ 0.847?. Artinya budaya organisasi memang berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango. Kata Kunci: Budaya Organisasi; Kinerja
KINERJA PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GORONTALO UTARA Daulima, Ririn; Katili, Andi Yusuf
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.482 KB)

Abstract

ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah, kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu kerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, kualitas kerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan diarea kerja kantor khususnya pada jam kerja kantor. Kuantitas kerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari sedikitnya area kantor yang dibersihkan oleh petugas kebersihan dan ketidaksiagaan petugas kebersihan pada jam kerja dari pagi hingga jam pulang kantor. Ketepatan waktu kerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari penggunaan jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana para petugas kebersihan hanya bekerja pada waktu pagi saja dan pulang jauh lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Disarankan, perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan kualitas kerja petugas kebersihan dengan meningkatkan ketermpilan dan pengetahuan petugas. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan kuantitas kerja petugas kebersihan khususnya dalam luas area yang dibersihkan agar lebih menyeluruh di lingkungan Kantor Bupati Gorontalo Utara. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan ketepatan waktu kerja petugas kebersihan yang disesuaikan dengan jam kerja pegwai lainnya sesuai dengan porsinya. Kata Kunci: Kinerja; Petugas; Kebersihan
TRANSPARANSI KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA INOSOTA KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGODOW SELATAN Tamani, Hasan; Agussalim, Alfiyah
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.144 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Kepala Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang hanya sebatas pendengar saja dan tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan diambil secara sepihak oleh pemerintah desa atau Kepala Desa. Keterbukaan informasi publik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini tampak dari tidak adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat inosota secara keseluruhan. Pertanggungjawaban terbuka dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan namun belum secara optimal. Hal ini tampak dari ketidaktahuan sebahagian besar masyarakat atas capaian kerja atau hasil pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Disarankan, perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk mewujudkan secara optimal keterbukaan informasi publik dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk melakukan pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat luas dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)  Kata Kunci: Transparansi; Pemanfaatan; Alokasi Dana Desa
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR: STUDI KASUS DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO Tui, Fenti Prihatini
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.526 KB)

Abstract

ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengembangan Kompetensi Aparatur di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui: (1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika  PNS, di samping pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat,  dan (2) Diklat dalam Jabatan, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.   Kata Kunci: Pengembangan; Kompetensi; Aparatur; Pelayanan Peizinan Daerah
KEMAMPUAN PETUGAS PENGELOLA DALAM PEMANFAATAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KELURAHAN TENDA KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA GORONTALO Rauf, Fauziah; Rachman, Ellys
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.657 KB)

Abstract

ABSTRAK   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kemampuan Petugas Pengelola dalam Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Jenis penelitian yaitu deskriptif pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara  dengan sejumlah infroman, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian terdiri dari Pengetahuan, koordinasi dan tanggung jawab. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dilihat dari dimensi pengetahuan belum menunjang; dilihat dari aspek koordinasi belum optimal dilakukan; dilihat dari aspek tanggung jawab masih kurang mendukung. Sehingga disarnkan perlunya pimpinan dan staf TPI untuk dapat meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal dan non formal, agar memiliki wawasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang di embannya. Perlunya pimpinan dan staf TPI dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan TPI untuk melakukan koordinasi dan singronisasi secara intensif kepada instansi terkait dan masyarakat, agar terwujud kerjasama yang harmonis dalam mengembangan TPI ke depan yang lebih cerah dan sesuai harapan. Perlunya pimpinan dan staf TPI memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas, agar rencana yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan baik.  Kata Kunci: Kemampuan; Pengelola; Tempat Pelelangan Ikan

Page 1 of 11 | Total Record : 104