cover
Contact Name
Rira Nuradhawati
Contact Email
rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6281221614279
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
ISSN : 26148692     EISSN : 27159124     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles 41 Documents
Pamong Praja Sufianto, Dadang
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.147 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.27

Abstract

Pamong praja merupakan aparatur pemerintah yang mengemban misi pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi. Mereka berada dalam susunan organisasi pemerintah daerah. Peranannya sangat penting antara lain sebagai perekat negara kesatuan RI di daerah. Walaupun saat ini sebutan pamong praja tidak dinyatakan secara formal dalam peraturan perundang- undangan,  namun  hakikat  kedudukan,  fungsi,  dan  peranannya tetap  ada dan dijalankan oleh para kepala daerah yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya.
Domestic Politics, Foreign Policy, and International Organization: The Case of Indonesia’s Withdrawal from the United Nations Sulaiman, Yohanes
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.603 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.28

Abstract

Under what condition states will withdraw from an international organization? This article examines this question from the perspective of three systemic approaches: realism, liberalism, and constructivism by generating hypotheses from each approach and testing them on the case of Indonesia's withdrawal from the United Nations in 1965. The systemic perspectives, however, could only provide partial answers to this puzzle, and thus the need to include domestic political analysis in conjunction of the systemic analysis in order to fully answer the question.
TEKNIK TEKNIK PROPAGANDA POLITIK JALALUDIN RAKHMAT Zakiyuddin, Ahmad
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.885 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami teknik-teknik   propaganda   Politik Jalaluddin Rakhmat dalam kampanye   pemilu tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi lapangan. Teori yang digunakan adalah Teori Interaksionalisme Simbolik dan Teori Dramaturgis. Hasil penelitian menunjukan Jalaluddin Rakhmat menggunakan berbagai tekhnik propaganda Politik dalam komunikasi politiknya yaitu sebagai berikut : (1). Penjulukan (name calling) yaitu memberi nama jelek kepada pihak lain; (2). Iming-Iming (glittering generalities) yaitu menggunakan kata-kata yang muluk,slogan-slogan, dan memutar balikan fakta; (3).transfer, yaitu melakukan identifikasi dengan lembaga-lembaga otoritas; (4).Testimonial yaitu pengulangan ucapan orang yang dihormati atau yang dibenci untuk mempromosikan atau meremehkan suatu maksud; (5). Merakyat (Plain foks) yaitu  menempatkan  diri  sebagai  bagian  dari  rakyat;  (6).  Menumpuk  kartu (Card Stacking) yaitu memilih dengan teliti pernyataan yang akurat dan logis; dan (7). Gerobak Musik (bandwagon), yaitu mendorong Khalayak untuk bersama-sama orang banyak bergerak untuk mencapai tujuan atau kemenangan yang pasti.
OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH Nge, Herri Junius
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.889 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.42

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah  yang berdampak  munculnya  calon  tunggal  pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017. Teori yang digunakan adalah konsep oligarki yang dikemukakan oleh Jefrry A Winters. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif degan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus munculnya oligarki partai dalam penentuan calon Kepala Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 disebabkan oleh 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar  dan  mutlak  dalam  menentukan  dan  memutuskan  calon  yang  kepala daerah; 2) Jabatan resmi dalam organisasi; DPP memiliki legitimasi yang kuat dari aturan perundangan sehingga memiliki kewenangan mengatur; 3) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai memiliki kekuasaan memaksa DPD dan DPC untuk melaksanakan keputusan dan memberikan sanksi kepada struktur partai ditingkat bawah  yang tidak patuh pada keputusan partai; 4) Kekuasaan mobilisasi; DPP memiliki kemampuan mobilisasi struktur partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP melalui instruksi; dan 5) Kekuasaan material; DPP memiliki sumber daya yang besar, sehingga   dapat   mempengaruhi   struktur   partai   di   tingkat   bahwa   dalam penentuan calon yang diusung
EVALUASI PROGRAM INVESTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU CITARUM Dina, Dina
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.793 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.43

Abstract

Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk memperbaiki sungai Citarum, salah satunya Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program ( ICWRMIP)  tetapi kenyataannya tiap tahun kondisinya makin  kritis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  evaluasi  sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management  Investment  Program  (ICWRMIP)  berdasarkan  konsep  Jones (1991:   359)   tipe   evaluasi   kebijakan   yaitu:   1.   Political   Evaluation; 2.Organizational evaluation; 3. Substantive evaluation dan konsep Riant Nuguroho  (2011  :   665)  bahwa  pengendalian  kebijakan  terdiri  dari:   1. Monitoring  kebijakan  atau  pengawasan  kebijakan;  2.  Evaluasi  kebijakan; 3.Pengganjaran.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode  deskripitif  kualitatif.Teknik  penentuan  informan  yang  digunakan dengan   teknik   purposive   sampling.   Teknik   pengumpulan   data   dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa belum dilakukan pengendalian, masih dalam menginventarisir  permasalahan  untuk  menyamakan  database  permasalahan yang ada. umpan balik masih berupa solusi yang coba ditawarkan oleh pihak - pihak pelaksana yang merupakan organisasi-organisasi pemerintah/instansi pemerintah. Hal ini juga dimungkinkan karena tidak ada pengganjaran baik reward dan punishment terhadap sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air Citarum.
Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia Gunawan, Wawan
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.015 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.44

Abstract

Sekurangnya ada dua fenomena yang menarik untuk dicermati. Pertama, di ranah suprastruktur politik, pemerintah (eksekutif) telah mengimplementasikan desentralisasi kekuasaan, sehingga hanya tinggal 6 bidang saja yang menjadi kewenangan  pusat;  kewenangan  lain  telah  didistribusikan  ke  pemerintah daerah. Kedua, di ranah infrastruktur politik, terjadi sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik, khususnya di tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal menentukan calon kepada daerah; Calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota, calon bupati/wakil bupati. Sehingga, kewenangan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang tidak memiliki kewenangan yang signifikan di hadapan DPP. Inilah fenomena anomali kewenangan DPP partai politik dalam sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi sebagai sebuah prasyarat demokrasi seakan tidak berarti dalam struktur partai politik.
Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya Toun, Nicodemus R
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.866 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.45

Abstract

Artikel ini merupakan hasil studi lapangan yang terkait dengan wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Secara umum, pemerintah daerah Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan persetujuan terkait wacana  yang digulirkan oleh pemerintah pusat tersebut, namun gubernur Provinsi Kalteng mengingatkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan jika wacana tersebut benar-benar akan diwujudkan. Beberapa persoalan pokok tersebut adalah kesiapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang wilayah yang baik, perencanaan kesiapan SDM, dan aspek-aspek sosial budaya yang perlu untuk menjadi perhatian. Studi ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa informan serta analisis dokumentatif baik yang bersumber dari surat kabar, pemberitaan-pemberitaan di radio maupun di televisi dan studi lapangan oleh peneliti. Studi ini menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah daerah Kalteng  sudah  menyatakan  kesiapannya,  namun  banyak  faktor  yang  perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial, politik, birokrasi, dan daya dukung lingkungan hidup. Peneliti menyimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan perencanaan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi Nuradhawati, Rira
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.491 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.46

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  peran  P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi. Latar belakang penelitian ini didasari dari fenomena bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum karena tindak kekerasan pada perempuan dan anak dianggap suatu hal yang wajar disebabkan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga dan terjadi dalam wadah perkawinan yang legal. Sehingga perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar, memendam dan merasakan berbagai bentuk kekerasan  baik  fisik  maupun  psikis  yang dialaminya dalam  rumah  tangga. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam. Dari analisis hasil temuan penelitian menunjukkan         bahwa; a) dalam pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A; b) adanya pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. Faktor penghambat adalah LK3 lebih dominan dibandingkan P2TP2A dalam memberikan pendampingan serta terbatasnya sumber dana untuk operasional dari P2TP2A dan juga karakteristik korban dan penyebab KDRT yang tidak sama.  Sedangkan  factor  pendukung  adalah  adanya  keberanian  dari  korban untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen-komponen yang lain dan tergabung dalam tim P2TP2A.
Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung Yovinus, Yovinus
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.295 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i01.47

Abstract

Perkembangan teknologi  komunikasi dan informasi dewasa ini  perlu  untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan ? kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan  akhirnya  mendukung kebijakan-kebijakan  tersebut.  Dalam  konteks  ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan ? rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.
DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Ibnu Redjo, Samugyo
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.391 KB) | DOI: 10.36859/jap.v1i02.62

Abstract

Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan  globalisasi,  pola-pola  manajemen  tradisional  feodal  diganti  dengan  pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak dapat   dilepaskan   dari   kepolitikan   global,   kepentingan   nasional   dan   tentunya kepentingan  regional  serta kepentingan  lokal. Pemahaman  ini perlu ditekankan  bagi manajemen  pemerintahan  di Daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global. Dalam  perkembangannya   muncul   pendapat   bahwa  pemerintah   seharusnya berubah mengikuti perubahan ekonomi yang ada dan menjadikan pemerintahan yang memiliki   kemampuan   entrepreneur,   sehingga   gerak   ekonomi   dapat   diikuti   oleh pemerintah  dan  menyarankan  agar  pemerintah  menerapkan  sepuluh  prinsip pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gaebler 1992, juga Guillart dan Kelly, 1995). Selanjutnya Osborne dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi (5 C?s Strategy) sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip ?reinventing government?  yang diajukan Osborne dan Gaebler. Oleh karena itu, demokratisasi manajemen pemerintahan di Daerah merupakan faktor yang menentukan untuk keberlangsungan  otonomi, sehingga partisipasi efektif dari seluruh lapisan masyarakat dapat berlangsung tanpa perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang demokratis menunjukkan bahwa elit politik pemerintahan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana adanya, baik pada tataran kebijakan, tataran   implementasi   maupun   pada   tataran   kultural   yang   mensyaratkan   adanya mekanisme check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antara pemerintah dengan yang diperintah