cover
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 143 Documents
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Pranoto, Agus; Darmo, Abadi B; Hidayat, Iman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.28 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.158

Abstract

Pengaturan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Norma hukum perampasan aset korupsi merupakan upaya hukum yang paling bersifat strategis, karena apabila ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi dapat diterapkan secara efektif, maka upaya  pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, akan mencapai hasilnya secara optimal. Namun demikian, ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi tersebut, sulit untuk dapat diterapkan secara efektif, karena terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai  norma hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok, standar atau perhitungan kerugian negara dan instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan percepatan penyitaan harta benda milik tersangka korupsi.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN A, Elvi Alfian
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.505 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.94

Abstract

Bangsa dan negara, menaruh kepercayaan besar kepada Hakim untuk berada pada garis paling depan dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, seharusnyalah, hakim-hakim dapat menjadi garda pertahanan bangsa yang sangat ditakuti dalam memberangus perbuatan pidana korupsi melalui putusannya menghukum para pelaku korupsi dengan seberat-beratnya.  Oleh karena itu, apabila di tengah makin terperosoknya rakyat pada jurang kemiskinan yang demikian akut, akibat merajalelanya penajarahan uang rakyat oleh pelaku tindak pidana korupsi, hakim-hakim justeru melakukan perbuatan korupsi yang semestinya harus diperanginya, maka perbuatan itu jelas tidak dapat dilihat sebagai sebuah kesalahan semata, melainkan harus dipandang sebagai penghianatan, yang harus dihukum dengan pidana yang lebih keras dan berat.  Sehingga tujuan penulisan karya ilmiah ini menjelaskan pemberatan pidana terhadap Hakim yang melakukan tindak pidana korupsi di dalam Undang Kekuasaan Kehakiman
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI JAMBI Achmad, M Daus; Ibrahim, Ibrahim; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.328 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i2.62

Abstract

Kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam. Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya  ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang,. Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Padli, Marwan; Ibrahim, Ibrahim; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.337 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i2.118

Abstract

Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Hukum Pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: a)Undang-Undang Dasar 1945, b)TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1990, c)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, d)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri, Permenakertrans Nomor: PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang pendaftaran pengiriman TKI ke luar negeri. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri memang sangat diperlukan guna untuk mengurangi penempatan TKI ke luar negeri oleh PPTKIS secara illegal yang dapat berupa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
PRINSIP PERJANJIAN "UANG TEH": SUATU ULASAN PERJANJIAN PENYEWAAN RUMAH DI KOTA JAMBI Hariss, Abdul; Md Ismail, Che Thalbi
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.442 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.85

Abstract

Perjanjian uang teh adalah suatu perjanjian sewa menyewa rumah yang terjadi antara penduduk asli Kota Jambi dengan penduduk imigran warga negara asing keturunan Cina yang tidak memiliki tanah pada saat itu. Konsekuensi rumah sewa dibangun oleh penyewa bukan oleh pemilik tanah sebagaimana halnya perjanjian sewa menyewa rumah pada umumnya, menyebabkan penyewa memiliki beberapa hak, antara lain: perjanjian sewa dengan sistem uang teh tidak memiliki masa berakhirnya, artinya sepanjang penyewa menginginkan menempati rumah sewa tersebut, maka pemilik tanah tidak dapat memutuskan perjanjian sewa, penyewa bisa mengoperkan hak sewanya kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan pembayaran biaya sewa rumah yang sangat murah jika dibandingkan dengan sewa menyewa rumah yang tidak memakai sistem uang teh. Penataan kota, perpindahan penduduk ke kota dan pelebaran jalan-jalan utama serta perkembangan zaman, membuat semakin tingginya harga tanah menyebab tuan tanah ingin mengakhiri perjanjian sewa karena merasa dirugikan dengan murahnya biaya sewa dan tidak ada berakhirnya masa sewa sedangkan penyewa tidak ingin mengakhiri perjanjian sewa karena masih mendasarkan pada kesepakatan sewa yang telah disepakati sebelumnya.
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KUHAP Hasan, Sjofyan; Azed, Abdul Bari; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.366 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.50

Abstract

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang diwujudkan melalui kodifikasi hukum materiil dan formil, tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masayarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan. Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan. untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan,  namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.Kata Kunci: Victimologis, Korban, KUHAP
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAWA HASIL PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DIWILAYAH HUKUM POLRES MERANGIN Wicaksono, Ike Yulianto; Azed, Abdul Bari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.342 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v9i2.149

Abstract

Banyaknya tambang emas tanpa izin diwilayah Merangin tentunya akan menghasilkan hasil mineral berupa emas dalam jumlah yang banyak, sehingga perbuatan pengangkutan Emas illegal hasil pertambangan tanpa ijin meningkat, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin ? 2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin ?, 3.  Kendala dan upaya apa yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin ?. Berdasarkan perumusan masalah, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian diperoleh faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin terdiri dari faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal terdiri dari ekonomi dan lemahnya iman. Faktor eksternal terdiri dari geografi, permintaan pangsa pasar,  kemajuan teknologi dan transportasi, sosial. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin dilakukan melalui hukum pidana dengan arti kata setiap Kasus  tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang masuk ke Pengadilan akan diproses sesuai dengan alur Sistem Peradilan Pidana yaitu dari Sub Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin diwilayah Merangin terdiri dari faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Polres Merangin adalah melalui upaya preventif dan represif terutama penanaman kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya dan dampak pada lingkungan sekitar khususnya sebagai dasar terlaksananya keamanan dan ketertiban di masyarakat.
MEMPERTANYAKAN KEMBALI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL Abdullah, Mustafa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.994 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.108

Abstract

 Kepastian Hukum menurut Sistem Hukum Nasional (Siskumnas), seperti apa yang dirumuskan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yakni Kepastian Hukum Yang Adil dalam artian tidak sekedar kepastian formal (formal / legal certainty), tetapi substantive / material certainty. Rumusan kepastian hukum yang adil ini senafas : adanya nilai keseimbangan seperti juga dirumuskan melalui Pasal 24 (1) UUD 45 : Kekuasaan Kehakiman Menegakkan hukum dan keadillan demikian juga dalam rumusan yang terkandung Pasal 3 (2) : Peradilan negara menerapkan & menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Pasal 28 (1) : Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Undnag-undang no. 4 tahun 2004.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hukum Nasional, Hukum Pidana
ANALISIS HUKUM TERHADAP FUNGSI REHABILITASI BAGI TERPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARO JAMBI Ginting, Immanuel; Ibrahim, Ibrahim
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 4 (2011): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.273 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i4.75

Abstract

Kanker bernama narkotika itu kini makin berkembang secara eksplosif dan bahkan telah sampai pada keadaan yang mengkuatirkan. Tangan para pengedar telah menjangkau buah hati kita, permata keluarga dan tunas  bangsa. Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika, dikaitkan dengan ketersediaan lembaga rehabilitasi medis dan sosial di Kabupaten Muara Jambi. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalah gunaan narkotika telah diterapkan namun bila dikaitkan dengan rehabilitasi maka ini belum berjalan dikarenakan hakim lebih menghukum pelaku tindak pidana narkotika dengan pidana badan yaitu memasukkan pelaku kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika hakim wajib mencantumkan didalam putusannya untuk rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika. Sehingga apa yang dinginkan oleh Undang-undang ini terwujud dan pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidana narkotika yang telah dilakukannya Kata Kunci: Fungsi Rehabilitasi, Terpidana, Narkotika
KAJIAN NORMATIF PERANAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.471 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i1.172

Abstract

Karya Ilmiah ini mengandung penjelasan aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memenuhi ciri-ciri  penderitaan yang dialami oleh korban dan perbuatan yang dilakukan pelaku telah ditetapkan menurut hukum yang dilaksanakan, hak-hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah ditetapkan menurut hukum yang dilaksanakan dalam memberikan rasa aman dan percaya diri untuk tidak takut dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana. Tujuan perundangan yang lebih berat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai perlindungan masyarakat dalam kuasa pencegahan tindak pidana yang berlaku, memperbaiki perilaku pelaku dan sebagai wujud peranan Pemerintah Indonesia terhadap warganegara dalam menjaga keamanan dan keharmonian. Peranan negara dalam sistem peradilan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang penting disebabkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengganggu hak asasi manusia sebagai warganegara, mengancam ketenteraman umum, keselamatan negara dan tindakan negara dalam memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.

Page 1 of 15 | Total Record : 143