cover
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 6 Documents clear
PENGARUH DISIPLIN KERJA, REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI) Saputra, Randy
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.693 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Disiplin kerja (X1), Reward (X2) dan Punishment(X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y) dengan mengambil contoh di Direktorat Jenderal Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatankuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan mencatat dokumen. Analisis datamenggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan komputer dengan program SPSS17.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Disiplin, Reward danPunishment secara signifikan terhadap kinerja pegawai dengan interval koefisien 0,701 atau tingkat hubungankuat (sehingga hipotesis dapat diterima secara empirik), sisanya (0,299) dipengaruhi oleh variabel lain.Oleh karena itu cara Pemerintah untuk meningkatkan kinerja ialah dengan meningkatkan tunjangan kinerja(remunerasi) dan disiplin pegawai.Kata kunci: disiplin, kinerja, punishment, reward
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rusliandy, Rusliandy
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.951 KB)

Abstract

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota saat ini tengah dihadapkan padapembentukan organisasi perangkat daerah yang harus selesai bersamaan pengisian perangkat daerah padaakhir Desember 2016, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (PP Perangkat Daerah). Namun dalam implementasinya, daerah menghadapi sejumlah permasalahandan hambatan yang berimplikasi terhadap kebijakan kepegawaian di daerah. Peneltiian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif dengan menganalisis berbagai regulasi dan dokumen, observasi secara langsung penulis, danwawancara dengan informan. Hasil yang diperoleh bahwa PP Perangkat Daerah memiliki sejumlah kelemahandiantaranya PP tersebut bersifat kaku dan tidak fleksibel, pendekatan urusan pemerintahan berimplikasi adanyapotensi kesenjangan beban kerja dan asas efisiensi tidak dapat dicapai, penetapan JPT Pratama untuk Dinas/Badan dengan tipologi yang berbeda, kekeliruan penetapan variabel teknis berakibat organisasi yang dibentuktidak ideal, dan inkonsistensi materi. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewenangan urusan pemerintahankonkuren yang belum jelas, penundaan pengesahan RPP tentang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum,dishamoni peraturan perundang-undangan, kepentingan Kementerian/LPNK dengan mengeluarkan surat yangmengamanatkan pembentukan organisasi, kepentingan politik dalam penetapan perda, keterbatasan SDM, danketerbatasan keuangan. Implikasinya terjadi keresahan dan kekhawatiran pegawai, adanya potensi pengembanganjumlah Dinas/Badan, dan kepentingan politik dalam pengisian perangkat daerah. Langkah strategis yang dapatdilakukan adalah Pemerintah harus memastikan kejelasan kewenangan, memasukkan pertimbangan variabelSDM dan keuangan dalam penetapan tipologi Dinas/Badan, asas efisiensi dan efektifitas menjadi prioritas,daerah diberi kebebasan serta diberi waktu yang cukup dalam membentuk perangkat daerah, evaluasi substansiperda pemerintah daerah, serta peran KASN untuk ditingkatkan dalam pengawasan terhadap pengisian perangkatdaerah. Bagi pemerintah daerah prinsip merit sistem dalam pengisian perangkat daerah harus diimplementasikan,serta daerah menggunakan pendekatan yang tepat dalam menetapkan organisasi.Kata kunci: kebijakan, perangkat daerah, kepegawaian
AMBIVALENSI STATUS DAN KEDUDUKAN PPPK BERDASARKAN UU-ASN DAN UU KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Yurikosari, Andari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.983 KB)

Abstract

Pegawai pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum adanya UU ASN atau Pegawai honorer bekerjaberdasarkan perjanjian kerja dengan kepala instansi Pemerintah terkait yang menandatangani perjanjian kerjanya.Berbeda dengan pegawai honorer, PPPK tidak serta merta dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dantidak semua pekerjaan dapat diberlakukan bagi PPPK. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan tersendiriuntuk PPPK berkaitan dengan status, kedudukan dan hubungan hukum pekerja serta bagaimana berakhirnyahubungan hukum tersebut termasuk tunduk kepada aturan hukum yang mana dalam mengatur mengenai PPPK.Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status, kedudukan serta hubunganhukum yang diatur bagi PPPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanapenyelesaian berakhirnya hubungan hukum antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkanPeraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif denganmenggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukumsekunder. Hasil penelitian ini adalah di Indonesia terjadi ambivalensi maupun ambiguitas berdasarkan UUASN dengan Undang- UU Naker mengenai keberdaan PPPK antara lain waktu perjanjian kerja, hak upah yangtidak ada standar minimun. Untuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja juga belum secarategas dijelaskan bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana kompensasi atau akibat hukum bagi parapihak, khususnya PPPK. Oleh karenanya peneliti memberikan rekomendasi dalam draft RPP Manajemen PPPKtersebut antara lain adanya pengaturan mengenai hubungan kerja baik dari awal hubungan perjanjian kerjahingga pemutusan hubungan perjanjian kerja. selain itu perlu ada kejelasan mengenai bagaimana penyelesaianhubungan hukum berupa ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingkar janji dalam Perjanjian KerjaPPPK sesuai batas waktu yang diperjanjikan dan besaran nilai upah/gaji perbulan yang dilanggar tidak dipenuhipara pihak, maupun oleh karena akibat lain yang dilanggar terhadap isi Perjanjian Kerja PPPKKata kunci: pegawai honorer, pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, aparatur sipil negara, perjanjiankerja, hubungan kerja
MOBILE GOVERNMENT PENCEGAH DINI PENYIMPANGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA Andhika, Lesmana Rian
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.35 KB)

Abstract

Artikel penelitian ini ingin memberikan gambaran, dengan besarnya jumlah penggunaan mobilephone diIndonesai dapat digunakan sebagai alat inovasi untuk menjalankan kegiatan pemerintah, pada hakekat nyatujuan m-government untuk menghantarkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Metode dalam penelitianini adalah library research untuk dapat mengungkapkan tinjauan kritis literatur ilmiah terhadap berbagai modelm-governmentyang dapat digunakan untuk membantu kinerja pemerintahan lebih efisien, serta dapat digunakansebagai alat pendeteksi dini tindakan menyimpang aparatur pemerinah.Hasil penelitian ini mengungkapkanbahwa model m-government tidak hanya memperbaiki pelayanan publik, memberikan informasi yang cepat danakurat kepada masyarakat tapi dapat dijadikan solusi penyelesaian dalam mendeteksi dini masalah tindakanpenyimpangan aparatur pemerintah, seperti korupsi, mempersulit pelayanan, dan tidak netral dalam prosespolitik.Kata kunci: m-government, penyimpangan, aparatur sipil negara
MERITOKRASI DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA (PERBANDINGAN KONSTITUSI) Utama, Farhan Abdi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.35 KB)

Abstract

Permasalahan yang harus dibenahi dalam birokrasi saat ini tertuju kepada permasalahan Sumber Daya Manusia(SDM)-nya, baik yang berada di lini eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Upaya yang selama ini digunakan adalahdengan menggunakan prinsip-prinsip meritokrasi, dalam proses pengangkatan pejabat publik maupun pembinaankarier kepegawaian didasarkan pada kemampuan, kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, kecakapan, integritas,dan akseptabilitas seseorangn namun pada kenyataannya prinsip-prinsip tersebut belum terlaksana sepenuhnya.Oleh karena itu Peneliti dalam artikel ini mencoba untuk menganalisis sistem meritokrasi di 43 negara untukmendapatkan klasifikasi terhadap sistem meritokrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikelini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang bersifat hukum sebagaisumber primer yaitu konstitusi berbagai negara di dunia ditambah beberapa peraturan perundang-undanganyang terkait. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara satu konstitusidengan konstitusi lainnya. Hasil dari penelitian ini, yaitu ada negara yang mengatur sistem meritokrasi secaraeksplisit ada pula yang mengatur secara implisit. Untuk Indonesia, prinsip-prinsip meritokrasi pada umumnyadiatur dengan undang-undang dan aturan pelaksananya. Sedangkan di beberapa negara di dunia prinsip-prinsipmeritokrasi telah diatur dalam konstitusi, yaitu hukum tertinggi di dalam suatu negara. Saran yang coba diungkapdalam artikel ini adalah perlu adanya penggunaan dan pengembangan metode yang inovatif untuk meminimalisirkecurangan dan potensi KKN dalam sistem meritokrasi, kedua perlu adanya optimalisasi setiap pelaksanaan fitand proper test seorang kandidat atau calon pejabat publik, ketiga perlu memperkuat peran KASN, dan keempatperlu memasukkan prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan-jabatan publik ke dalam norma konstitusikarena ketidaktaatan terhadap norma UUD dapat dikatakan juga sebagai melanggar konsitusi.Kata kunci: meritokrasi, konstitusi, inovatif, jabatan
ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN FORMASI TAMBAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 SETELAH MORATORIUM Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.312 KB)

Abstract

Artikel ini difokuskan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengenaitambahan formasi pegawai pada tahun 2014. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu BagaimanaKebijakan Penetapan Formasi Tambahan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 Setelah Moratorium. Metodeologiyang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan datanya dilakukanpada tahun 2015 menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Review. Hasil dari penelitianini adalah kebijakan penetapan tambahan alokasi formasi secara nasional seharusnya mempertimbangkankemampuan keuangan negara dan kondisi pegawai. Disisi lain setiap instansi yang memperoleh tambahan formasiseharusnya sudah mempertimbangkan hasil penyusunan kebutuhan, persentase belanja pegawai tidak langsung,dan jumlah pegawai yang mencapai BUP. Berdasarkan hal tersebut yang harus diperhatikan oleh pemerintahyaitu harus melakukan verifikasi dan validasi hasil penyusunan Anjab dan ABK, kemudian mewajibkan kepadasetiap Instansi Pemerintah untuk melakukan penataan pegawai sebelum mengajukan usul tambahan formasi danjuga melakukan menyusun prioritas bagi jabatan-jabatan yang sangat mendesak untuk diisi sesuai dengan arahpembangunan nasional.Kata kunci: ABK, Anjab, formasi, kebutuhan pegawai, penataan pegawai

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue