cover
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 7 Documents clear
PERAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN Nur Rakhmah W, Diyan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.473 KB)

Abstract

Jabatan Fungsional Perekayasa sebagai salah satu Jabatan Fungsional di Indonesia merupakan salah satu pekerja intelektual dan menjadi media pengembangan karir AparaturSipil Negara (ASN) yang diarahkan menjadi sumberdaya profesional. Keberadaan Jabatan Fungsional Perekayasa diarahkan menjadi mesin pengembangan dan inovasi bidang pendidikan di mana Perekayasa tersebut berkedudukan. Kajian ini mencoba untuk menganalisis keberadaan pemangku Jabatan Fungsional Perekayasa di bidang pendidikan, dalam rangka pengembangan karir ASN dan pengembangan inovasi pendidikan khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hasil kajian menyimpulkan bahwa ada tujuh poin evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Perekayasa di lingkungan Kemendikbud, yaitu: pertama, kegiatan dan sistem kerja perekayasa masih berorientasi pada proses dan bukan hasil akhir/produk; kedua, kompetensi setiap jenjang jabatan belum tergradasi dengan baik salah satunya belum ada sistem kepakaran atau keahlian perekayasa layaknya jabatan fungsional lain seperti peneliti; ketiga, uji kompetensi belum menjadi syarat dalam pengangkatan ataupun kenaikan jenjang jabatan; keempat, kesulitan pengambil kebijakan dalam memahami bidang dan proses bekerja perekayasa di lingkungan Kemendikbud; kelima, Instansi Pembina belum sepenuhnya melaksanakan evaluasi dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa di Kemendikbud; keenam, Peta kebutuhan Perekayasa yang tidak memberikan potensi regenerasi Perekayasa; dan ketujuh, hasil kerja perekayasa yang belum menunjukan inovasi berarti bidang pendidikan. Kata kunci: Perekayasa, Pengembangan Karir, ASN, Profesional
PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM REKRUTMEN TERBUKA PROMOSI JABATAN PIMPINAN TINGGI ASN (SUATU PEMIKIRAN KRITIS ANALISIS) Daniarsyah, Dida
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.745 KB)

Abstract

Artikel ini membahas penerapan sistem merit yang terjadi pada proses rekrutmen terbuka promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara yang dianalisis dalam aspek kompetensi manajerial yang terbaharukan. Kompetensi manajerial merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam konsep sistem merit. Selama ini penyusunan kompetensi jabatan manajerial merujuk pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013. Dari hasil penelusuran kepustakaan ditemukan kompetensi manajerial yang dapat melengkapi kumpulan kompetensi manajerial yang tersedia dalam peraturan tersebut dan selama ini diadopsi dalam praktek seleksi terbuka. Adapun kompetensi manajerial terbaharukan tersebut terkelompok dalam 9 (Sembilan) cluster, antara lain, Traditional Functions, Task Orientation, Person Orientation, Open Mindedness, Emotional Control, Communication, Developing Self and Others, Occupational Acumen and Expertise, and Person?Organization Fit. Kata Kunci: sistem merit, kompetensi manajerial, seleksi terbuka
KESIAPAN UNTUK BERUBAH DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA Purwoko, Anang Pikukuh
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.539 KB)

Abstract

Artikel ini menelaah mengenai lambatnya penerapan Undang Undang ASN sebagai suatu usaha perubahan dalam manajemen kepegawaian serta belum berhasilnya reformasi birokrasi. Analisis tersebut dikaitkan dengan kesiapan untuk berubah dari para pelaku perubahan. Analisis dilakukan berdasarkan hasil studi literatur yang terkait dengan sikap terhadap perubahan dan aturan mengenai perubahan organisasional di lingkungan instansi pemerintahan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan sebagai panduan dalam manajemen perubahan di instansi pemerintah, belum memberikan perhatian yang cukup kepada aspek-aspek psikologis dari kesiapan untuk berubah. Hal ini mungkin membiaskan hasil pengukuran terhadap tingkat kesiapan untuk berubah dan menjadi salah satu penyebab lambatnya usaha-usaha perubahan yang dilakukan. Kata kunci: kesiapan untuk berubah, manajemen perubahan, Undang Undang ASN, reformasi birokrasi
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Rakhmawanto, Ajib
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.199 KB)

Abstract

Sistem penyelenggaraan manajemen ASN yang tradisional berorientasi pada administratif perlu diubah dan dikembangkan dengan sistem manajemen modern dengan pendekatan peningkatan kualitas SDM yang profesional. Tujuan penelitian ini ada lah mengidentifikasi implementasi pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi dan menganalisis faktor penghambat dalam pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi. Pendekatan penelitian yang digunakan deskripsi kuali tatif. Data penelitian dari hasil wawancara pegawai BKN dan BKD sebagai instansi penyelenggara manajemen ASN. Hasil penelitian menunjukan pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi mengalami peningkatan yang positif. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi diantara nya minimnya kuantitas dan kualitas SDM ASN; sarana dan prasarana dalam bentuk hardware yang minim dimiliki instansi penyelenggara manajemen ASN; data ASN kurang mutakhir; dan jaringan internet lemah dan terbatas. Kata kunci: pengembangan, sistem manajemen, ASN, teknologi informasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Yahya, Afif Syarifudin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.923 KB)

Abstract

Mencermati tantangan globalisasi dan upaya optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat maka penempatan ASN harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam penempatan ASN. Penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) hal yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN, (2) faktor yang menghambat pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN, dan (3) upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIMPEG dalam penempatan ASN. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling dalam penentuan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara triangulasi. Hasil Penelian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN di Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah sesuai dengan dasar hukum dan SOP (Standart Operational Procedure), (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan SIMPEG dalam penempatan ASN di Pemerintah Kabupaten Sanggau antara lain: rendahnya kualitas data, kurangnya sumber daya pegawai dan kurangnya sarana teknologi untuk mengaplikasikan SIMPEG. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIMPEG antara lain: meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya SIMPEG dalam penempatan ASN, megusulkan penambahan ASN yang mengoperasionalkan SIMPEG, dan penambahan sarana pendukung operasionalisasi SIMPEG. Kata Kunci: Optimalisasi, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Aparatur Sipil Negara (ASN)
MENELAAH PERSOALAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Sudrajat, Tedi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.582 KB)

Abstract

Persoalan pemberhentian PNS merupakan akibat dari sebab adanya pengaturan manajemen ASN yang berorientasi pada upaya pemenuhan kriteria pemerintah terhadap ASN dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Ketika tidak terpenuhinya kriteria yang diharapkan, maka bentuk evaluasinya adalah pencabutan status kepegawaian. Hal ini berarti bahwa dasar pemberlakuan pemberhentian PNS adalah hubungan antara kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan wewenang pemberhentian jabatan PNS yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dibidang kepegawaian.Dalam perspektif ini, keabsahan tindakan hukum pemerintah dalam memberhentikan PNS harus dapat dipertanggungjawabkan dan didalamnya terkandung unsur tanggung gugat ketika terjadi sengketa kepegawaian. Atas dasar itu, setiap tindakan pemerintah harus selalu didasarkan padaaspek wewenang, prosedur dan substansi menurut peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.Ketika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka penggunaan wewenang oleh pejabat menciptakan implikasi hukumberupa penyalahgunaan wewenang. Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, pemberhentian PNS, sengketa kepegawaian
PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU Wati, Rahmi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.228 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pemberdayaan pejabat fungsional tertentu khususnya peneliti dan perencana di Bappeda Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang memperoleh data dan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pejabat fungsional tertentu khususnya pada peneliti dan perencana di Bappeda Provinsi Bengkulu, yaitu usaha yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu melalui pengadaan, pembinaan karier, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian tunjangan/ insentif. Pemberdayaan peneliti dan perencana belum dilakukan secara optimal melalui perlibatannya dalam kegiatan kelitbangan dan perencanaan. Komitmen dan konsistensi pimpinan dan pejabat struktural lainnya belum memberi ruang bagi pelaksanaan tupoksi pejabat peneliti dan perencana. Kata kunci: Pemberdayaaan, jabatan fungsional tertentu, peneliti, perencana.

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue