cover
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 8 Documents clear
PROBLEMATIKA SELEKSI CPNS 2018 DALAM PENGANGKATAN CPNS YANG TIDAK MEMENUHI PASSING GRADE Affandi, Nurafni Kusumawardhani; Lestari, Rima
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.357 KB)

Abstract

Perubahan sistem seleksi CPNS dengan passing grade rupanya membuat banyak peserta terjegal. Hal ini terbukti dengan minimnya jumlah peserta CPNS yang lolos SKD, yakni hanya 8% dari total peserta. Ini menimbulkan problematika tersendiri, karena dengan minimnya jumlah peserta yang lolos, maka akan banyak formasi PNS yang tidak terisi. Tapi di sisi lain, bila memaksakan untuk mengisi formasi dengan penurunan passing grade, akan berdampak pada kualitas PNS itu sendiri. Maka dari itu, tulisan ini akan mengkaji problematika penerimaan CPNS 2018 yang kurang dari kuota. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, kami berupaya untuk mencari solusi terbaik untuk tetap bisa mengisi formasi PNS yang dibutuhkan, yaitu dengan cara menerapkan kebijakan afirmatif terhadap tenaga honorer K2 yang mendaftar CPNS 2019.
HAMBATAN IMPLEMENTASI SISTEM MERIT PADA DINAS PUPR KABUPATEN BOGOR DALAM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN; OBSTACLES OF MERIT SYSTEM IMPLEMENTATION IN PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING AGENCY OF BOGOR DISTRICT IN MANAGEMENT OF DISTRICT ROAD INFRAST andy, rusli
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.909 KB)

Abstract

This study describes the barriers to the merit system implementation in Public Works and Public Housing Agency in Bogor regency and its implications for the management of district road infrastructure. The empirical problem that arises is that the management of road infrastructure that is not optimal is indicated by the increase of damaged roads and stagnation in the length of Regency roads, which has implications for the emergence of community complaints. This condition is allegedly due to the weak capability of employees in the Public Works and Public Housing Agency which has not implemented the merit system. The research approach used is a qualitative method with primary data sources and secondary data. The results of the study show that there are staffing problems caused by the implementation of the merit system in the Public Works and Public Housing Agency, including aspects that have not been fulfilled in terms of quantity, quality, managerial and technical competence and the development of competencies. There are a number of obstacles in the implementation of the merit system, including the appointment of honorary staff, commitment of regional heads, the influence of the organizational environment, unmeasured performance assessment, limited competency development, unfinished job competency standards, incomplete competency mapping, career patterns that have not been implemented yet, and weak supervision from the Government. This condition has implications for the performance of the Public Works and Public Housing Agency in managing road infrastructure that is not optimal.(...)
DIFUSI INOVASI ORGANISASI BIROKRASI STUDI KASUS: SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS APLIKASI SIVIKA (SISTEM INFORMASI VISUM KINERJA) DI BKKBN Ulumy, Dwi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.471 KB)

Abstract

Studi tentang sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital menjadi salah satu bentuk penyesuaian organisasi birokrasi terhadap kemajuan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi. BKKBN membuat sistem penilaian kinerja pegawai berbasis aplikasi yang disebut SIVIKA (Sistem Informasi Visum Kinerja) bagi ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya inovasi menuntut perubahan perilaku bagi adopternya yaitu PNS BKKBN.oleh karena itu, BKKBN sebagai organisasi harus mampu, bukan hanya menyebarluaskan namun menyebarserapkan (difusi) inovasi tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mewawancarai informan pengelola aplikasi SIVIKA. Proses difusi inovasi pada organisasi birokrasi memerlukan kebijakan khusus (enforcement) agar para adopternya mengadopsi inovasi tersebut. Kebijakan khusus dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala BKKBN yang menjelaskan mekanisme pengisian Aplikasi SIVIKA dan mekanisme penghitungan besaran tunjangan kinerja, serta sanksi yang diberikan jika tidak mengisi Aplikasi SIVIKA. Mekanisme reward&punishment tersebut ?memaksa? adopternya untuk mengadopsi inovasi. Saluran komunikasi dalam proses difusi inovasi organisasi tidak hanya menggunakan jalur formal, namun juga memanfaatkan sarana-sarana  informal yang dimiliki organisasi. Bentuk compliance dapat berupa aturan formal mengenai ketentuan pengisian Aplikasi SIVIKA, namun dapat pula  berbentuk informal berupa kesepakatan tidak tertulis sebagai hasil dari negosiasi antara individu dengan unit kerja pengelola aplikasi.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SARANA EVALUASI PEGAWAI OUTSOURCING DI STIA LAN BANDUNG ahmad, fandi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.041 KB)

Abstract

Saat ini tingkat persaingan makin ketat, sebagai konsekuensinya setiap individu yang ada didalam organisasi harus mempunyai kompetensi agar dapat memberikan performa yang terbaik sehingga organisasi mampu bersaing dengan kompetitor. STIA LAN BANDUNG didalam proses evaluasi kinerja terhadap para karyawan outsourcing di dalam pelaksanaannya masih banyak karyawan yang menganggap penyusunan evaluasi pegawai ini sebagai formalitas semata. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengusulkan proses pembaharuan didalam melakukan evaluasi pegawai outsorcing yang ada dalam STIA LAN Bandung demi proses yang lebih efektif dan transparan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang didalamnya penyebaran link kuesioner yang melibatkan kontribusi setiap individu dalam organisasi untuk  mengatahui tingkat kepuasan atas  pekerja outsorcing di dalam melakukan tugasnya, dengan pemanfaataan google form diharapkan informasi yang di dapat dari penyebaran form kuesioner akan menghasilkan informasi yang lebih akurat  dari individu yang terlibat.Dari hasil survey yang dilakukan oleh 53 koresponden diketahui terdapat 3 petugas kebersihan menunjukkan performansi yang berada dalam batas minimum dan 1 petugas driver yang nilai performancenya seimbang (rekomendasi atau tidak) sehingga perlu di lakukan penanganan khusus untuk kemudian dapat direkomendasikan kembali atau tidak di lanjutkan kontrak kerjanya, kedepan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan bagi management.    
KARAKTERISTIK APARATUR SIPIL NEGARA GENERASI MILENIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Mundiarsih, Alfiah Pra
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.1 KB)

Abstract

ASN di Indonesia memiliki tantangan untuk masa depan yaitu globalisasi, kompetisi antar negara, teknologi informasi dan digitalisasi serta high collaboration. ASN Indonesia terdiri dari beberapa lapis generasi. Ada generasi yang muda dan tua dalam komposisi ASN. Untuk generasi muda akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Untuk generasi yang sudah tua, mereka banyak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Penelitian ini membahas bagaimana karakteristik ASN Generasi Milenia yang seharusnya ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini berdasarkan literature research dan studi dokumen. Teknik ini mengumpulkan teori dan dokumen yang relevan, menganalisis dan menyajikan sebagai pendukung dalam menggambarkan generasi milenia pada Aparatur Sipil Negara. Kolaborasi antar generasi sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja institusi. Generasi baby boomers dan generasi X perlu dimotivasi untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terhadap generasi Z namun tidak menutup diri untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi yang dikuasai oleh generasi Z. Sebaliknya, generasi Z pun perlu membuka diri untuk menerima berbagai pengetahuan dan pengalaman dari para seniornya.  Kata Kunci : ASN, Generasi Z, Globalisasi
ALIH KELOLA PENYULUH KB DALAM KERANGKA INSTITUSIONAL: DESKRIPSI SITUASI PERMASALAHAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI BKKBN Listiani, Vita
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.546 KB)

Abstract

ABSTRACT This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district / city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,000. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. Keywords: Management of FP field workers, BKKBN, New Institusionalism, Soft Systems Methodology
IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PADA MANAJEMEN SDM SERTA DAMPAKNYA PADA KOMITMEN ORGANISASI (STUDI EMPIRIK DI PTNBH) Rohida, Leni
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.8 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jabatan fungsional pada manajemen sumber daya manusia serta dampaknya pada komitmen organisasi, latar belakang penelitian bahwa jabatan fungsional mempunyai fungsi dan peran penting dalam pengembangan manajemen sumber daya  menghubungkan tujuan yang strategis  dan berkomitmen terhadap organisasi. Dalam sebuah organisasi manajemen sumber daya manusia berarti menerima dan melibatkan fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi seperti merekrut pelatihan personil dan bermanfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Hasil analisis bahwa Jabatan fungsional mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan di bidang nya agar  berjalan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan fungsi kerja berbasis kinerja, fungsi jabatan yang terstandar kompetensi, pengukuran kinerja secara komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi, dan bersinergi terhadap manajemen sumber daya manusia serta berdampak kepada komitmen organisasinya.
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Muluk, Mujibur Rahman Khairul
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.154 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi percepatan peningkatan jabatan fungsional dosen di fakulas x universitas y. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan soft system methodology (SSM). Permasalahan pada defisit sumber daya dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar. Masalah ini dipengaruhi dari struktur sistemik dalam tiga tingkatan: individu, organisasi, dan institusi. Solusi dari permasalahan ini dengan menggunakan system thinking yakni memperbaiki faktor input dan mentransformasikan proses dari kenaikan jabatan fungsional dosen. Meningkatkan input pengembangan kapasitas dosen dalam proses mencapai pengajaran, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan sistem pendanaan, mempercepat sistem pengarsipan, dan embangun sistem evaluasi yang stabil. Sedangkan proses transformasi meliputi, penataan load pekerjaan dosen, peningkatan motivasi penulisan jurnal, penataan sistem informasi pengangkatan jabatan fungsional, dan membangun sistem peningkatan jabatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2019 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue