cover
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 8 Documents clear
KEBIJAKAN MORATORIUM DAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI Rakhmawanto, Ajib
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.39 KB)

Abstract

One of the goalsof bureaucratic reformis to achieve good governance. As advanced, needs to be done a variety ofchanges to administrative systems, such aspolitical system, the clarity of the functions of government agencies aswell ashuman resource management of civil servants. Moratorium policy is issued because of uneven distribution ofcivil servants, both in terms ofquantity and quality, in addition to saving state finances. Cumulation of employees insome government institutions and the unequal distribution of employees are the reasons that has caused bureaucracyperformance become sluggish and ineffective, so that the structuring/rightsizing of civil servants is required. It is expectedthat by rationally structuring employee, there will be harmony between the organization and composition of civil servantsin all government institutions.Key woods: moratorium, structuring employee, bureaucratic reform
SISTEM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG EFEKTIF Purwoko, Anang Pikukuh
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.033 KB)

Abstract

Selama ini proses pengadaan PNS masih tidak efektif (tepat sasaran), tidak efisien (dari segi biaya dan waktu), bahkan sebagian diidentifikasikan masih melakukan praktek-praktek KKN karena kurang transparan dan akuntabel. Dengan sistem pengadaan PNS yang efektif mulai dari perencanaan hingga pengangkatan menjadi PNS, akan didapat sumber daya manusia yang secara kompetensi memadai dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta belum ?tertular? oleh budaya-budaya atau kebiasan dalam organisasi yang kontra produktif. Untuk lebih memastikan efektivitas pengadaan PNS, diperlukan pembentukan Komisi Kepegawaian. Kemudian, penting juga untuk menyediakan ruang bagi publik agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan. Kata Kunci: Pengadaan PNS, Efektif, Kompetensi
MORATORIUM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ASPEK HUKUMNYA Mustaqiem, Mustaqiem
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.069 KB)

Abstract

PNS yang merupakan SDM organisasi negara memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan publik. Meskipun demikian, tahun 2011 pemerintahan negara membuat kebijaksanaan moratorium penerimaan CPNS yang disebabkan berbagai hal, semisal akan dilakukan penataan. Kebijakan moratorium ditinjau dari aspek hukum administrasi negara dapat dibenarkan karena yang membuat kebijakan adalah pemerintah (eksekutif) sebagai bentuk freies ermessen. Kebijaksanaan moratorium tersebut tidak berlaku bagi tenaga honorer pemerintahan Negara, karena memiliki hak untuk diangkat sebagai CPNS meskipun harus melalui seleksi dan memenuhi persyaratan tertentu. Kata Kunci: PNS, negara, moratorium, dan freies ermessen.
MENGHADAPI PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PEGAWAI NEGERI SIPIL Kadarisman, Muh.
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.201 KB)

Abstract

Memasuki usia pensiun adalah suatu proses berakhirnya masa kerja secara rutin dan mulai memasuki masa pensiun. Masa pensiun, kadang merupakan masa yang cukup memprihatinkan, karena adanya persepsi yang kurang tepat dalam memaknai masalah pensiun. Dampak yang sering muncul saat pensiun adalah sebagai akibat ketidaksiapan seseorang menghadapi pensiun. Kondisi demikian biasanya juga diikuti oleh adanya perubahan, dan kemunduran fisik. Saat aktif berdinas, di samping mendapat imbalan material dalam bentuk gaji, kekayaan dan macam-macam fasilitas material, juga memperoleh social reward yang non material yaitu status sosial dan prestis sosial. Maka rasa kebanggaan dan minat besar terhadap pekerjaan dengan segala pangkat, jabatan, penghormatan, dan simbol-simbol kebesaran menjadi insentif kuat bagi seseorang untuk mencintai pekerjaan. Masa pensiun merupakan akhir dari pola hidup seseorang dalam dinas, atau dapat pula disebut sebagai masa transisi ke pola hidup yang baru. Dalam konteks ini, pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan nilai. Dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat, khususnya keluarga akan sangat membantu pensiunan dalam menyesuaikan dirinya sehingga membangkitkan kembali semangat serta rasa percaya dirinya dalam menghadapi realitas kehidupan. Kata Kunci: Usia Pensiun, Kesejahteraan Psikologis, Pegawai Negeri Sipil
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI Firnas, Muhamad Adian
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.733 KB)

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan evaluasi reformasi birokrasi di Indonesia, terutama mengenai bagaimana birokrasi pemerintah yang terpisah dari kepentingan politik. Jatuhnya rezim orde baru menunjukkan seberapa baik proses penyebaran demokrasi ke seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat sipil mencoba untuk menciptakan dan merekonstruksi sistem politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk bagaimana membuat birokrasi yang independen. Kenyataannya, di era reformasi banyak ditemukan kasus kooptasi politik dalam sistem birokrasi. Birokrasi di Indonesia sangat kental dengan politisasi, bentuknya-pun bermacam-macam, seperti misalnya penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan partai politik, mobilisasi politik dalam pemilihan umum, promosi berdasarkan kepentingan promosi untuk rekrutmen pejabat publik, dan pencopotan jabatan karir petugas lembaga pemerintah yang sangat kental dengan nuansa politik. Kata Kunci: birokrasi yang dipolitisasi, PNS, reformasi birokrasi
FAMILY FRIENDLY POLICY DAN PRODUKTIVITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Pramusinto, Agus
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.233 KB)

Abstract

Family Friendly Policy (FPP) merupakan kebijakan yang memungkinkan pegawai menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara tuntutan tempat kerja dan tuntutan kehidupan pribadi atau keluarga. Kebijakan ini penting mengingat perkembangan yang terjadi menuntut respon kebijakan yang berbeda agar tidak ada konflik antara kerja dan keluarga (work and family) sehingga produktivitas pegawai tetap terjaga. Selama ini, di Indonesia banyak kebijakan yang tidak sensitif kepada persoalan keluarga sehingga berakibat kerugian pada individu karyawan dan juga organisasi yang memperkerjakannya. Paper ini mendiskusikan pentingnya FFP dan bagaimana praktiknya di banyak negara serta kemungkinan adopsi kebijakan tersebut di Indonesia. Kata Kunci: family friendly policy, workplace-family, produktivitas
PROBLEM REKRUTMEN DAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL Rosyadi, Slamet
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.058 KB)

Abstract

Akar masalah buruknya pelayanan publik di Indonesia diantaranya adalah lemahnya sistem rekruitmen dan seleksi pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah hingga saat ini belum serius untuk mengembangkan sistem rekruitmen dan seleksi yang berbasis merit (prestasi). Situasi ini baru sekedar ditanggapi dengan kebijakan moratorium perekrutan PNS. Ironisnya, perekrutan pada masa moratorium yang hanya berlaku satu tahun justru kembali diprioritaskan untuk para aparatur bukan hasil seleksi kompetitif (honerer). Akibatnya, birokrasi pemerintah hanya dipenuhi oleh para aparatur yang tidak berkualifikasi tinggi. Otonomi daerah yang diharapkan dapat menjaring calon-calon PNS di daerah yang berkualifikasi tinggi ternyata hanya menjadi sarana untuk merekrut pegawai sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran. Di masa yang akan datang, pemerintah hendaknya segera merealisasikan pembentukan lembaga independen semacam komisi kepegawaian negara agar manajemen kepegawaian efektif menarik animo calon-calon PNS yang berkualifikasi tinggi dan memiliki integritas. Kata kunci: rekruitmen, seleksi, kebijakan moratorium
REFORMASI PERENCANAAN KEPEGAWAIAN Tjiptoherijanto, Prijono
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.839 KB)

Abstract

Good governance hanya akan terjadi jika para politisi bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab serta para aparatur negara-nya termasuk pegawai negeri sipil (PNS) bekerja secara efisien dan produktif. Masih banyak persoalan-persoalan dalam kepegawaian pemerintahan dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di negara-negara sekitarnya. Upaya untuk keluar dari persoalan yang melingkup tatanan birokrasi pemerintahan, perlu dilakukan melalui suatu reformasi cara berpikir (mindset) dan cara bertindak (behaviour) dari para PNS itu sendiri. Salah satu cara yang mungkin dilakukan melalui perubahan paradigm (paradigm shift) yang perlu dimengerti dan disikapi para PNS sebagai pengelola suatu administrasi pemerintahan. Untuk mendukung hal ini perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menangani manajemen sumberdaya manusia disektor publik, yaitu Komisi Kepegawaian Negeri. Contoh-contoh keberhasilan dari pembentukan lembaga ini adalah Civil Service Commission dari pemerintahan Filipina dan Korea Selatan. Kata Kunci: reformasi, cara berpikir, perubahan paradigma, komisi kepegawaian negara

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2011 2011


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue