cover
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 7 Documents clear
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TINJAUAN PROSPEKTIF DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.756 KB)

Abstract

Salah satu bentuk dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998 adalah reformasi dibidang kepegawaian. Hal ini terlihatdari dirubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokpokokKepegawaian. Salah satu klausal baru yang ada dalam UU tersebut adalah adanya amanat untuk membuatkomisi kepegawaian Negara (KKN). Namun hingga saat ini, 12 tahun setelah UU tersebut dibuat KKN tersebut belumjuga terbentuk. Bahkan kini adanya wacana tentang Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yangdidalamnya juga memuat klausal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Besarnya kekuasaan KASN yang didalamnyajuga menetapkan peraturan dibidang kepegawaian dapat menyebabkan kesewenang-wenangan. Oleh karena ituperlu dibatasi kewenangannya seperti yang ada pada komisi kejaksaan dan juga komisi kepolisian nasional. Sehinggakewenangan dari KASN adalah memeriksa/pengawas terhadap berjalannya kebijakan/peraturan perundang-undangandibidang kepegawaian bukan sebagai lembaga yang menetapkan kebijkan kemudian mengawasi kebijakan/peraturannya.Kata Kunci: reformasi, komisi aparatur sipil negara, kewenangan
UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN DAN DINAMIKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH Nurprojo, Indaru Setyo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.068 KB)

Abstract

Hadirnya Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dimaksudkan untuk dapat membentu pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. UU ini mengamanatkan untuk munculnya jajaran birokrasi yang profesionel dan ideal. Tetapi faktanya paska reformasi pola patrimonial dalam penataan birokrasi di daerah masih sangat kuat. Kondisi ini diperparah ketika harus berhadapan dengan kondisi riil sumberdaya yang ada dan konstelasi social politik yang terjadi di daerah setelah adanya pilkada langsung. Akhirnya, terjadi politisisasi birokrasi yang sangat massif dan pada beberapa kasus telah melahirkan devided government. Kata Kunci: undang-undang kepegawaian, konstelasi sosial politik, politisasi birokrasi
PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR KOTA PANGKALPINANG (HARD KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL) Suripto, Suripto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.257 KB)

Abstract

Kompetensi pegawai negeri sipil sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Rendahnya kompetensi PNS akan menghasilkan pelayanan publik yang rendah pula, dan begitu pun sebaliknya. Bagaimana gambaran sumber kompetensi pejabat pemerintah Kota Pangkalpinang? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-evaluatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lingkungan pejabat Kota Pangkalpinang sudah cukup sulit untuk memahami kompetensi jabatan struktural. Bagaimana pun, kondisi yang ada menunjukkan bahwa banyak penempatan pegawai yang tidak berdasarkan kompetensinya. Rekomendasi pada penyusunan SDM untuk penentuan masa depan dari Posisi Struktural Standar Kompetensi dan Pola Karir PNS Kota Pangkalpinang. Kata Kunci: kompetensi, pelayanan publik, pola karier
MEMBACA WAJAH SISTEM KEPEGAWAIAN YANG BERBASIS SISTEM MERIT Murtiadi, Awan Hari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.47 KB)

Abstract

Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi (MSDM-BK) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengandalian aktifitas sumber daya manusia mulai dari rekrutmen sampai dengan pension dengan menggunakan pendekatan yang berbasis kompetensi jabatan dan individu untuk mencapai visi dan misi organisasi. Kompetensi pada suatu organisasi akan menjadi landasan bagi pengelolaan SDM dalam organisasi tersebut. dalam penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, kompetensi merupakan kunci untuk penerapan strategi organisasi melalui individu-individu yang ada dalam organisasi. Konsep mengenai Manajemen sumber daya manusia berubah seiring dengan perubahan zaman. Paradigma MSDM tradisional yang berbasis pada work activities dan job analysis dan memfokuskan pada individu (bukan hasil), berganti menjadi Competency-Based HRM (CB-HRM) yang menekankan pada competency individu dan berfokus pada pencapaian outcomes. Kata kunci: kompetensi, competency-based HRM
PROBLEMATIKA DALAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH Widowati, Dyah Ayu
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.565 KB)

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan mengenai permasalahan manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Otonomi daerah menemukan masalah baru, salah satunya adalah manajemen pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Adanya sistem desentrialisasi telah menimbulkan primordialisme, karena perekrutan pegawai negeri dipilih menurut penduduk setempat. Sistem informasi kepegawaian diharapkan dapat mengembangkan masalah manajemen pegawai negeri, tetapi pemerintah pusat dan daerah belum berjalan dengan baik. Ini karena sistem informasi kepegawaian masih belum digunakan secara optimal oleh sumber daya manusia. Kata kunci: Manajemen Kepegawaian, Otonomi daerah, Pemerintah daerah, Sistem Informasi Kepegawaian
KEBIJAKAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DALAM PERSPEKTIF SOUND GOVERNANCE Nugraha, Agus
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.535 KB)

Abstract

Efektivitas penyelenggaraan seleksi CPNSD oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, masih patut dipertanyakan. Selama paradigma pemerintahan daerah sebagai pokok permasalahannya, belum berubah. Paradigma ?government? yang dominan digunakan, meletakkan kepala daerah sebagai penguasa tunggal yang menentukan pengangkatan CPNSD. Padahal di era demokrasi, globalisasi, dan maraknya ketidakpercayaan publik, sudah saatnya menerapkan paradigma ?governnace?, yang berkembang menjadi good governance (GG) dan bertransformasi menjadi sound governance (SG). Dalam perpektif SG, pemerintah daerah semestinya menyadari akan berbagai keterbatasan dan beratnya tantangan global, sehingga mau berbagi kewenangan untuk membangun suatu kemitraan dengan sesama sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan kekuatan internasional demi menyelesaikan berbagai masalah publik. Dengan kemitraan yang dilandasi oleh saling kepercayaan, tentu kepala daerah akan sangat yakin dengan keputusan terbaik dari penyelenggara seleksi CPNSD, dan turut mengamankan keputusan tersebut dari berbagai intervensi pihak lain. Dengan kepercayaan yang tinggi, seleksi CPNSD dapat berjalan sesuai prinsip merit system dan bebas KKN, sehingga mampu melahirkan aparatur pemerintah daerah yang handal dan profesional, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kata kunci : seleksi dan sound governance
PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI GUGATAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI DI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Rompis, Adrian E.
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.693 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Kepegawaian), dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalan, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara (tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN) untuk sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan Disiplin Pegawai, serta melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk sengketa kepegawaian yang berhubungan dengan Disiplin Pegawai, Kedua jalur penyelesaian ini pada dasarnya akan bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa ini dapat mengakibatkan timbulnya kekurangpastian hukum bagi mereka yang bersengketa. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam agar ditemukan cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: sengketa kepegawaian, penyelesaian, kepastian hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2012 2012


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue