cover
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 6 Documents clear
PROSPEK DAN TANTANGAN KEBIJAKAN REKRUTMEN DOSEN TETAP NON PNS Erviantono, Tedi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.245 KB)

Abstract

Pemberlakuan status Badan Layanan Umum (BLU) mengarahkan otonomi perencanaan dan pengelolaan pada Perguruan Tinggi Negeri. Pada konsekuensi ini, PTN memiliki kewenangan mengangkat, memberhentikan, dan mempromosikan Dosen secara mandiri melalui tenaga Dosen non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah Pusat menyediakan perangkat regulasi Permendikbud No. 84 tahun 2013 dimana PTN diberi ruang gerak melakukan sistem ujian mandiri yang mengedepankan prinsip akuntabilitas. Pada komitmen pembiayaan mandiri, beberapa PTN menetapkan mekanisme jenjang pengembangan karir dan kepangkatan Dosen tetap non PNS setara dengan jenjang karir Dosen PNS. Kata kunci: Kebijakan, rekruitmen Dosen Tetap non PNS
KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Ridwan, Ridwan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.982 KB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hubungan dinas publik dengan negara atau Pemerintah, sedangkan pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja pada instansi memiliki hubungan kepedataan atau hubungan kontrak dengan Pemerintah. Ada beberapa ketentuan yang berlaku bagi PNS yang tidak dapat diterapkan terhadap pegawai tidak tetap seperti sistem penggajian dan pensiun, latihan prajabatan, sistem sanksi, dan sebagainya. Meskipun ada perbedaan, keduanya harus tunduk pada norma Pemerintahan dan norma perilaku dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Perselisihan hukum antara pegawai tidak tetap dengan Pemerintah diselesaikan melalui peradilan umum, sedangkan sengketa antara PNS dengan Pemerintah diselesaikan melalui upaya administratif dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kata kunci: PNS, PTT, hubungan kontrak, PTUN.
PROFESIONALITAS DAN PROPORSIONALITAS Hayat, Hayat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.015 KB)

Abstract

Pegawai tidak tetap yang disingkat PTT merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan yang diharapkan mampu untuk bersinergi dengan SDM lainnya dalam instansi pemerintah. PTT mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal kinerja untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dengan prinsip kesamaan, keadilan dan kebaikan. Hal ini harus didorong atas akuntabilitis dalam kinerja sebagai bagian terpenting dalam pemecahan masalah yang terus bergulir dengan keberadaan PTT. Pemerintah menuntut seluruh pegawainya baik PNS maupun PTT untuk secara profesional menjalankan tugas sebagai pelayan publik guna menciptakan pemerintahan yang baik. Kata kunci: PTT, profesional, pemerintahan yang baik
PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Simanungkalit, Janry Haposan U.P
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1007.509 KB)

Abstract

Berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara (2005), terdapat 343.158 pegawai yang berkedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Instansi Pusat dan Daerah di Indonesia. Secara definisi, Pegawai Tidak Tetap (PTT) ini ditunjuk untuk posisi mereka untuk 1 tahun atau kurang. Namun kenyataannya, penunjukan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi tidak dapat diatur dan ke depannya berpotensi menyebabkan masalah dalam sistem kepegawaian di Indonesia. Telaah ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan atau penunjukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lembaga pemerintah Indonesia dan merumuskan alternatif kebijakan sebagai upaya untuk mengantisipasi penerapan sistem kepegawaian di Indonesia. Hasil telaah ini menunjukkan bahwa area kerja di mana Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Instansi Pemerintahan Indonesia diangkat adalah administrasi, kesehatan, teknis, pendidikan, keamanan, kebersihan, ketertiban dan area kerja yang khusus lainnya. Di masa depan, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di instansi pemerintahan dilakukan dengan menilai dan menganalisis kebutuhan untuk penunjukan Pegawai Tidak Tetap (PTT), membangun hukum dan strategi dalam penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT), penanganan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), menjaga komitmen dan kolaborasi pemangku kepentingan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara periodik contohnya dalam hal biaya, tunjangan, resiko, kinerja dan produktivitas. Kata kunci: Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pemerintah.
SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI Rakhmawanto, Ajib
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.047 KB)

Abstract

Rekrutmen pegawai yang profesional berbasis kompetensi menjadi kunci utama untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal dilingkungan instansi pemerintah. Dengan PNSyang handal dan kompeten akan memberikan keleluasaan bagi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh komponen guna penca paian tujuan pemerintahan. Dalam sistem kepegawaian dikenal istilah Pegawai Tetap/PNS dan Pegawai Tidak Tetap/Honorer (PTT). Untuk memberi penghargaan terhadap pengabdian PTT kepada pemerintah, maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk merekrut PTT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sistem rekrutmen yang diterapkan dengan sistem seleksi melalui tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Tujuannya untuk mendapatkan CPNS yang kompeten dibidangnya. Kata Kunci: Pegawai Tidak Tetap, Sistem Rekrutmen, Kompetensi
PEGAWAI TIDAK TETAP Purwoko, Anang Pikukuh
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.6 KB)

Abstract

Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan dan membandingkan literatur-literatur mengenai temporary employees atau workers dengan praktek pengelolaan pegawai tidak tetap atau tenaga honorer di organisasi publik di Indonesia. Permasalahan mengenai tenaga honorer di Indonesia telah menjadi sangat kompleks dan berdampak cukup luas. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara literatur yang diperoleh dengan kenyataan yang berlangsung di Indonesia yang berkaitan dengan tenaga honorer, termasuk alasan dan tujuan perekrutan, proses rekrutmen dan seleksi, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai tetap, yang menyebabkan perbedaan luasnya dampak penyimpangan yang terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi contoh dalam artikel ini. Kata kunci: pegawai tidak tetap, tenaga honorer, organisasi publik

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2013 2013


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue