cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 7 Documents clear
PROSPEK PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS MERIT Rosyadi, Slamet
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1327.947 KB)

Abstract

Untuk membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh dibutuhkan sumber daya pegawai yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Namun demikian, upaya tersebut bukanlah perkara yang mudah dan menuntut perubahan sistematis dalam pengelolaan ASN. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis kondisi saat ini yang terkait dengan pengembangan pegawai negeri sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peluang yang mendukung pengembangan ASN berbasis merit seperti akses menjadi pegawai negeri yang bebas gender, tingkat pendidikan pegawai yang makin tinggi, dan perubahan sistem penilaian kinerja. Namun demikian, ditemukan juga sejumlah tantangan seperti rekrutmen dan pengembangan karier yang bias kepentingan politik dan gender, dan sistem remunerasi yang belum berdampak pada kinerja. Saran yang dapat diajukan adalah pengembangan ASN berbasis merit harus didukung dengan kelembagaan yang independen baik dalam rekrutmen maupun pengawasan pengelolaan ASN.Kata kunci: aparatur sipil negera, merit, pengembangan karier, penilaian kinerja, rekrutment, remunerasi .
EKSISTENSI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS MERIT Sudrajat, Tedi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1233.76 KB)

Abstract

Era reformasi merupakan era transisi birokrasi, dari birokrasi tradisional menuju birokrasi modern. Perubahan paradigma birokrasi pemerintah menuntut perubahan kebijakan guna pengembangan SDM Aparatur berbasis merit. Salah satunya adalah sistem pengisian jabatan struktural. Keberadaan dari istilah jabatan struktural memang tidak dimunculkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun eksistensinya tetap ada melalui pengisian jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Hal ini menarik ditelaah tatkala sistem kebijakan ini masih dalam proses mencari format yang ideal sehingga perlu untuk dikritisi dan diberikan masukan. Karenanya perlu sinkronisasi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menciptakan harmonisasi dalam sistem promosi yang selaras dengan tujuan diharapkan. Kata kunci: jabatan struktural, jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi
E NERGIZING BUREAUCRACY SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN KARIER APARATUR BERBASIS MERITOKRASI DI ERA UU ASN Jati, Wasisto Raharjo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1156.981 KB)

Abstract

Tulisan akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai perspektif energizing bureaucracy sebagai model alternatif dalam pengembangan kompetensi birokrasi. Adapun pengembangan kompetensi birokrat tidaklah hanya berdasarkan pada merit system yang berdasarkan pada profesionalitas dan berorientasi pada hasil. Namun juga mengarah pada pembentukan sikap afeksi dan afirmasi dalam pelayanan publik. Perspektif ini mensinergiskan nilai-nilai profesionalisme dan voluntarisme dalam pengembangan kompetensi birokrat agar bisa menghasilkan kinerja maksimal baik pada publik maupun organisasi. Kata kunci: birokrasi, kompetensi, merit system, energizing bureaucracy
NILAI PENTING KONSEP AFFIRMATIVE ACTION POLICY DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR BERBASIS MERIT Sunaryo, Bambang
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.238 KB)

Abstract

Konsep affirmative action policy menghadirkan kesempatan diberlakukannya tahapan operasional dan bobot pengembangan SDM yang berbeda terhadap setiap aparatur sipil yang memiliki disparitas kapasitas SDM, untuk mencapai tujuan yang sama yakni ini peningkatan kualitas kelembagaan birokrasi publik. Adopsi konsep affirmative action policy memberikan nilai penting akselerasi pengembangan SDM aparatur berbasis merit untuk dapat dijadikan sebagai perangkat untuk menjalankan pembangunan kelembagaan birokrasi yang lebih baik sesuai subtansi UU ASN. Kata kunci: affirmative action policy, pengembangan SDM, merit, UU ASN
MERIT SYSTEM DAN POLITIK BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH Nurprojo, Indaru Setyo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.533 KB)

Abstract

Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi. Semangat implementasi merit system dalam Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Namun faktanya, pertama, struktur birokrasi di daerah masih sangat besar, perilaku yang belum profesional, belum memiliki kompetensi yang baik, dan belum adanya etika pelayanan yang baik. Kedua, kondisi riil sumberdaya manusia yang ada dan konstelasi social politik yang terjadi di daerah. Akhirnya, terjadi politisisasi birokrasi yang tidak ada ujung. Kata Kunci: merit system, politisasi birokrasi, otonomi daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Hayat, Hayat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.662 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar bagi ASN dalam menjalan fungsi dan tugasnya. Ketentuan dalam UU ASN, mengamanatkan terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pengembangan kompetensi ASN, pendidikan, pelatihan, sarana prasarana, jenjang karier, proporsi reward dengan jabatan, keadilan dan kesetaraan, serta media lainnya yang mendukung implementasi kebijakan aparatur dalam kerangka kinerja yang berkualitas.Kompetensi, mutlak harus dimiliki oleh aparatur sebagai upaya menciptakan kualitas kinerja yang professional dan akuntabel dalam kerangka menciptakan reformasi kepegawaian yang berimplikasi kepada efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik, transparansi dan kapabilitas kebijakan publik.Analisisnya adalah, jika sumber daya aparatur kompetitif, berkualitas dan professional, kinerja pelayanan publik dapat berjalan secara akuntabel dan transparan. Secara prinsip, jika kinerja sumber daya manusia dilakukan secara transparan dan akuntabilitas,maka output dan outcome dari pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai tujuan tercapainya tatanan pemerintahan yang baikyaitu good government dan good governance. Kata kunci: peningkatan kualitas, sumber daya aparatur, pelayanan publik, UU ASN
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Prasodjo, Eko
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.64 KB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut meletakan perubahan mendasar dalam sistem manajemen ASN. Sebagaimana layaknya sebuah perubahan, implementasi UU ASN juga diwarnai perbedaanperbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya permohonan uji materi terhadap Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN di Mahkamah Konstitusi (Salinan Permohonan No 41/PUU-XII/2014). Pemohon berdalil kedua Pasal yang mengatur tentang keharusan PNS mengundurkan diri secara tertulis ketika mendaftarkan sebagai calon untuk dipilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan hak asasi mereka yang dilindungi dalam konstitusi. Untuk memudahkan pemahaman kita, tulisan ini akan menguraikan filosofi dan dasar-dasar pengaturan UU ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN. Kata Kunci: UU ASN, reformasi birokrasi, manajmen ASN, profesionalisme ASN

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue