cover
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 8 Documents clear
ALTERNATIF SISTEM PEMBAYARAN PENSIUN PEGAWAI NEGARI SIPIL Haniah, Haniah
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.891 KB)

Abstract

ketenangan tersebut adalah adanya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi PegawaiNegeri Sipil (PNS), uang pensiun yang diterimanya setiap bulan itulah yang menjadi harapannya. Kini pemerintah selakupenangungjawab pembayaran uang pensiun pegawai, mencoba melakukan evaluasi dengan sistem pembayaran tersebut,hal ini mengingat semakin hari sumber daya (resouces) pemerintah sebagai sumber bagi pendapatan negara semakin harimengalami penurunan, terutama sumber yang berasal dari minyak. Oleh karena itu, diharapkan sistem pembayaran uangpensiun pegawai tidak membebani anggaran pengeluaran pemerintah. Terdapat dua alternatif dalam sistem pembayaran,yaitu sistem pembayaran perbulan atau sekaligus. Kedua alternatif ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Dalam tulisanini, diusulkan satu alternatif lain yaitu Sistem Pembayaran Paruhan.Kata Kunci: uang pensiun, sistem pembayaran perbulan, sistem pembayaran sekaligus, sistem pembayaran paruhan
SISTEM PENSIUN PNS Suryanto, Suryanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.261 KB)

Abstract

Menikmati masa tua yang sejahtera merupakan harapan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu motivasi ketika mereka melamar kerja, yakni untuk memperoleh pensiun. Pensiun merupakan satu aspek penting dalam manajemen kepegawaian yang dimaksudkan untuk menghargai dan mensejahterakan PNS ketika mereka memasuki usia pensiun. Di Indonesia, jaminan sosial dan tunjangan hari tua dikelola oleh PT. Taspen, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS. Secara konseptual, terdapat dua sistem pendanaan pensiun yakni sistem pay as you go dan fully-funded. Sistem pay as you go adalah sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan fully funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Saat ini Indonesia menggunakan sistem pay as you go dalam membiayai pensiun PNS. Sistem ini bagi organisasi dinilai membebani APBN dan tidak memberikan manfaat pasti bagi PNS. Berdasarkan hal itu, sistem pendanaan pensiun perlu direformasi dengan mengubah sistem pay as you go ke sistem fully-funded, dengan kelemahan dan kelebihannya. Penerapan sistem fully-funded mensyaratkan kontribusi pekerja (PNS) dan pemberi kerja (Pemerintah) serta manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Kata kunci: manajemen kepegawaian, pensiun, kesejahteraan PNS.
EVALUASI KEBIJAKAN PENSIUN DINI MELALUI PENDEKATAN SISTEM HUKUM Sudrajat, Tedi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.948 KB)

Abstract

Kebijakan pensiun dini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pegawai atas dasar profesionalisme yang terkait dengan kompetensi, yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan atau yang sedang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jika dalam praktik penataan PNS terdapat kesenjangan antara yang senyatanya (sein) dengan yang seharusnya (sollen), maka diperlukan evaluasi atas kebijakan guna mereduksi kesenjangan melalui pendekatan sistem hukum. Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa saat ini pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit yang bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dengan organisasi yaitu dengan cara membuat sistem pensiun dini, baik dari aspek substansi, struktur dan budaya hukum guna mengintegrasikan arah tujuan dan sasaran kebijakan. Kata kunci : evaluasi kebijakan, pensiun dini, pendekatan sistem hukum
PENSIUN DINI ALTERNATIF SOLUSI MENUJU BIROKRASI PROFESIONAL Suripto, Suripto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.03 KB)

Abstract

Menikmati masa tua yang sejahtera merupakan harapan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu motivasi ketika mereka melamar kerja, yakni untuk memperoleh pensiun. Pensiun merupakan satu aspek penting dalam manajemen kepegawaian yang dimaksudkan untuk menghargai dan mensejahterakan PNS ketika mereka memasuki usia pensiun. Di Indonesia, jaminan sosial dan tunjangan hari tua dikelola oleh PT. TASPEN, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS. Secara konseptual, terdapat dua sistem pendanaan pensiun yakni sistem pay as you go dan fully-funded. Sistem pay as you go adalah sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan fully funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Saat ini Indonesia menggunakan sistem pay as you go dalam membiayai pensiun PNS. Sistem ini bagi organisasi dinilai membebani APBN dan tidak memberikan manfaat pasti bagi PNS. Berdasarkan hal itu, sistem pendanaan pensiun perlu direformasi dengan mengubah sistem pay as you go ke sistem fully-funded, dengan kelemahan dan kelebihannya. Penerapan sistem fully-funded mensyaratkan kontribusi pekerja (PNS) dan pemberi kerja (Pemerintah) serta manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Kata kunci: manajemen kepegawaian, pensiun, kesejahteraan PNS.
REDESIGN SISTEM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA Simanungkalit, Janry Haposan U.P
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.042 KB)

Abstract

Permasalahan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, termasuk di dalamnya permasalahan Pensiun PNS yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini merupakan salah satu permasalahan yang unik dalam sistem kepegawaian negara. Sudah lama dan sering didiskusikan, namun hingga kini masih belum ada konsep penyelesaian yang jelas dan komprehensif sesuai harapan. Bertolak dari fenomena tersebut, tulisan ini berupaya mencari solusi alternatif dengan melakukan konstruksi ulang sistem Pensiun PNS melalui: (1) Reidentifikasi dan deskripsi berbagai permasalahan yang terkait dengan implementasi Sistem Pemberian Pensiun PNS; (2) Menganalisis pemodelan sistem pensiun PNS sebagai bagian dari sistem manajemen kepegawaian; dan (3) Memformulasikan rekomendasi kebijakan terkait dengan sistem pensiun PNS ke depan. Terwujudnya reformasi pensiun PNS ke depan menuntut komitmen (good will) dan konsistensi yang tinggi dari Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholders, yang selaras dengan kaidah dasar dan norma yang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi Pemerintah yang berkembang terkini. Implementasi model pensiun sebagaimana yang disimulasi dalam tulisan ini haruslah diharmonisasi dengan sub sistem kepegawaian lainnya, sehingga dapat bersinergis satu sama lain. Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiun
REFORMASI PROGRAM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL Purwoko, Bambang
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.615 KB)

Abstract

Penyediaan pensiun pegawai negeri di beberapa negara didanai pay as you go sementara pada awal operasinya dikelola secara terpisah dari sistem nasional, karena pahala pemerintah yang disediakan untuk karyawan karena dedikasi yang panjang dan terus loyalitas kepada pemerintah selama bertahun-tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan beberapa masukan yang berguna kepada Pemerintah Indonesia dari apa yang merupakan hasil dari reformasi pegawai negeri pensiun di beberapa negara apakah akan dilanjutkan secara terpisah dari sistem jaminan sosial nasional atau tidak. Namun, masalah yang membangkitkan dalam pengoperasian pensiun jaminan sosial yang terutama disebabkan oleh krisis ekonomi dan penuaan populasi menyebabkan dana kekurangan terjadi di negara-negara industri, sementara solusi untuk kekurangan ini adalah tawaran mengubah manfaat pasti untuk didefinisikan pensiun iuran seperti pada atas yang ada manfaat pasti. Dalam prakteknya, pemerintah harus berkontribusi untuk iuran pasti sebagai program tambahan sambil terus menjaga manfaat pasti bagi anggota sebelumnya kecuali untuk entri baru yang akan berpartisipasi dalam iuran pasti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk meninjau reformasi pensiun pegawai negeri sipil yang telah dipersiapkan oleh World Bank Pension Team lebih dari 1990-2000 yang dihasilkan dari tiga (3) kategori, yaitu (i) integrasi rencana layanan sipil dengan sistem jaminan sosial umum, (ii) penyediaan layanan pegawai pemerintah yang terpisah dan atau (iii) penyediaan program pensiun hari tua kepada karyawan publik saja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar negara lebih memilih untuk menggabungkan antara cakupan terpadu PNS jaminan sosial umum dan penyediaan terpisah pensiun pegawai negeri sementara mengusulkan iuran pasti untuk karyawan publik baru sebagai suplemen tetapi manfaat pasti dengan sedikit keuntungan terus menjadi diberikan kepada karyawan sebelumnya. Kata kunci: iuran pensiun, manfaat pasti, rencana didanai, pensiun pay as you go dan dana kekurangan serta penuaan masalah kependudukan.
KEBIJAKAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Nugraha, Agus
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.615 KB)

Abstract

Pemerintah berencana untuk mengubah sistem pensiun PNS dari pay as you go ke fully funded, demi mengurangi beban APBN. Namun rencana kebijakan yang sudah lama diwacanakan tersebut, sampai saat ini belum juga dilakukan, sehingga beban APBN untuk membayar pensiun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari perspektif ekonomi politik, lambatnya pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah sistem pensiun sangatlah dimaklumi. Dari sisi ekonomi politik kelembagaan, pemberlakukaan sistem fully funded untuk mengurangi beban negara, berarti naiknya beban iuran pensiun PNS. Sementara dibenak para pembuat kebijakan, masih melekat nilai penghargaan dan penghormatan terhadap para PNS yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, sehingga rasanya tidak tega untuk menambah beban iuran tersebut. Begitu pula dari pendekatan pilihan publik, tidak bisa dihindari adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga sebagai calon penerima pensiun. Tentu, para pejabat pemerintah sebagai mahluk pribadi memiliki kepentingan untuk menghindari penambahan beban bagi dirinya. Untuk itu, agar keputusan perubahan sistem pensiun cepat dilakukan, maka diperlukan pembuat kebijakan yang keluar dari belenggu nilai balas jasa serta mampu meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadinya. Kata Kunci: pensiun PNS, ekonomi politik
PROGRAM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL Rakhmawanto, Ajib
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.625 KB)

Abstract

Salah satu isu penting dalam konteks penataan manajemen kepegawaian adalah soal pensiun PNS. Pensiun merupakan jaminan kesejahteraan PNS setelah selesai masa dinasnya sebagai pegawai pemerintah. Perlunya reformasi sistem pensiun PNS karena didorong oleh perspektif keuangan negara, karena sistem pensiun yang berlaku sekarang telah membebani keuangan negara, sebagaimana tercermin dari peningkatan alokasi APBN untuk dana pensiun PNS yang terus meningkat setiap tahunnya. Gagasan untuk mengubah skema pembayaran pensiun PNS, dari sistem pay as you go dengan sistem fully funded merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pay as you go merupakan sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan fully funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja dan dana yang terkumpul akan dijadikan sebagai anggaran pensiun. Kata kunci: pensiun PNS, program pensiun, fully funded system, pay as you go

Page 1 of 1 | Total Record : 8


Filter by Year

2014 2014


Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue