cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 6 Documents clear
MANAJEMEN KINERJA Rudita, Laode
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.826 KB)

Abstract

Meski bernama ?kabinet kerja?, kinerja pemerintahan Jokowi-JK hingga 1 (satu) semester ini belum optimal. Belumditerapkannya manajemen kinerja mengakibatkan pemerintahan tidak didukung birokrasi yang berkinerja. Sistem penilaianprestasi kerja dalam PP 46/2011 tidak cukup untuk mendongkrak kinerja, diperlukan perencanaan kinerja, pelaksanaan, danpenilaian kinerja, serta tindak lanjut yang saling terkait. Disamping penilaian, pegawai memerlukan arahan, bimbingan, dandialog dengan pimpinan/atasan dan unit kerjanya dalam memaksimalkan kinerjanya. Diperlukan dukungan kepemimpinandalam membangun nilai-nilai positif organisasi dan penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.Kata kunci: kepemimpinan, nilai-nilai, penghargaan, hukuman
MODEL UJI KINERJA DAN KOMPETENSI Kardinasari, Rita
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.199 KB)

Abstract

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi memerlukan sistem pengakuan kompetensi sebagai implementasi akuntabilitas kinerja kepada masyarakat selaku pengguna hasil kerja Pegawai ASN. Kinerja didasari oleh kapabilitas dan kapasitas kompetensi pegawai, untuk mampu bekerja sesuai dengan standar. Diperlukan model pengakuan kompetensi yang berberbasis hasil kerja, agar pengembangan kompetesi dan pemeliharaan kompetensi pegawai sinergi dengan sasaran kinerja yang bermuara kepada pencapaian sasaran kinerja organisasi dan kepada pengakuan profesi pegawai ASN sebagai aset bangsa. Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, kompetensi, penilaian kinerja
MENAKAR PERAN SOCIAL CAPITAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR Edy, Yosua Jaya
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.258 KB)

Abstract

Stigma negatif terkait kinerja PNS sampai saat ini masih marak terdengar dalam setiap pemberitaan media massa. Budaya kerja yang dimiliki oleh PNS masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disinyalir karena sistem penilaian kinerja PNS tidak efektif dan kental akan unsur subyektivitas. Oleh karena itu diperlukan instrumen penilaian kinerja alternati f yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas. Tujuan dari kajian ini adalah melihat hubungan antara modal sosial yang dimiliki oleh aparatur sebagai bagian dari peningkatan kinerja aparatur. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Modal sosial selama ini di Indonesia masih sangat jarang digunakan dalam mengukur kinerja organisasi, terlebih dalam organisasi birokrasi. Kajian modal sosial sendiri sudah ada sejak dekade 70-an. Modal sosial dalam lingkup birokrasi mampu meningkatkan hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan. Hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan ini pada gilirannya akan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berimplikasi pada hasil kerja yang baik, yaitu pelayanan prima kepada masyarakat. Kata kunci: modal sosial, birokrasi, kinerja aparatur
TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Abidin, M. Zainul
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.447 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kesesuaian kebijakan DID dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dan (2) dampak kebijakan DID terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan DID yang didasarkan pada UU APBN dan PMK mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Aspek penilaian daerah penerima alokasi DID yang meliputi kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan selaras/mendukung asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan DID berdampak pada (1) peningkatan penerimaan APBD pemerintah Provinsi yang digunakan menambah alokasi belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya perbaikan tingkat pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Kata kunci: dana insentif daerah, APBN, pemerintahan daerah, pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat
RANCANG BANGUN SISTEM INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN POINT SYSTEM Yusliana, Iin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.391 KB)

Abstract

Sistem pemberian insentif yang tepat, sesuai dan adil adalah dengan memperhatikan prestasi kerja karyawan. Untuk mendukung kinerja tenaga kependidikan maka diperlukan suatu sistem penilaian kinerja yang tepat dan mencerminkan prestasi kerja yang sebenarnya dari seorang tenaga kependidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancang bangung sistem penilaian kinerja bagi tenaga kependidikan dengan memperhitungkan faktor-faktor hasil pekerjaan. Hasil penilaian tersebut akan digunakan untuk menghitung pemberian insentif tenaga kependidikan. Penentuan bobot dilakukan dengan w a w a n c ara k e p a d a p eja b at stru ktural di IP B. A n alisis d ata m e n g g u n a k a n Stru ctural E q u atio n M o d ellin g (S E M), d e n g a n terlebih dahulu melakukan pengujian dimensinya dengan confirmatory factor analysis. Evaluasi terhadap model SEM juga dianalisis untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model. Terdapat 16 indikator yang memiliki nilai muatan faktor standar (standardized loading factors) > 0.70. Indikator ini yang digunakan dalam pembobotan dengan menggunakan metode eckenrode. Berdasarkan hasil perhitungan, kualitas kerja memiliki bobot paling besar (0.10). Dalam pengembangan point system, dilakukan penentuan derajat setiap faktor pekerjaan dan dibuat kriteria penilaian dari masing-masing indikator. Berdasarkan evaluasi jabatan dengan menggunakan point system diperoleh jumlah point untuk setiap jabatan yang ada. Berdasarkan jumlah point tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam nilai rupiah dengan menentukan berapa rupiah untuk setiap poin. Kata kunci: i nsentif, kinerja, tenaga kependidikan, PNS
PENETAPAN STANDAR KINERJA JABATAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA Rakhmawanto, Ajib
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.96 KB)

Abstract

Penilaian kinerja digunakan untuk menggambarkan baik buruknya hasil pekerjaan pegawai. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, diperlukan sistem penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja harus mengacu pada tolok ukur standar kinerja (perfomance standard). Tujuan Penelitian ini merumuskan job performance standar untuk Jabatan Administrasi ASN dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetap an job performance standard. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, dengan informan para praktisi SDM ASN dan akademisi SDM publik. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan Focus Group Discussions (FGD). Hasil penelitian menunjukan dalam menetapkan job performance standar merujuk pada tujuan organisasi yang dijabarkan ke dalam tugas-tugas fungsional. Tolok ukur kinerja jabatan disusun berdasarkan tiga kriteria, yaitu jumlah (quantity), kualitas (quality), dan biaya (cost). Kata kunci: kinerja ASN, kinerja organisasi, standar kinerja jabatan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue