cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS" : 7 Documents clear
ANALISIS KOMPARASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM PARADIGMA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Rohida, Leni
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.442 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai komparasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yangbersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi komponen penting dalam sistem kepegawaian pemerintahyang baru. Metode analisis menggunakan studi komparasi terhadap peraturan perundangan tentang kepegawaian negara,khususnya terhadap UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (ASN). Fokus dalam penelitian ini berkisar seputar, peran, kedudukan, status dan fungsi PPPK dalam manajemenkepegawaian Negara. Hasil studi komparasi menunjukkan bahwa peran dan fungsi PPPK yang ada saat ini sebenarnya telahdikenal juga nomenklaturnya di aturan lama misalnya dengan nama Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Sukwan, TenagaHonorer dan lainnya. Namun dengan adanya UU ASN, peran dan fungsi PPPK menjadi lebih memiliki kejelasan (clarity)dalam beberapa hal yaitu aspek legal standing, keterpaduan sistem kepegawaian, profesi dan kesejahteraan, kompetisi danpromosi, serta efektivitas dan efisiensi aturan. Dengan demikian, ambiguitas peran, fungsi, dan nasib pegawai pemerintah nonPNS yang sekian lama belum diakomodir dalam Undang-Undang kepegawaian sebelumnya, sekarang sudah diperbaharuidan diperjelas dalam UU ASN.Kata Kunci: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), UU ASN, Sistem Kepegawaian Negara
TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI DAERAH Tobirin, Tobirin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.903 KB)

Abstract

Tulisan ini menganalisis implikasi dari penerapan UU ASN kaitanya dengan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaaan PPPK dalam UU ASN dianggap sebagai problem solving dalam pengelolaan pegawai pemerintah non PNS. Harapanya PPPK mampu menciptakan transfer knowledge dan semangat baru dalam penyelesaian tugas-tugas pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, pemeratan dan pemersatu bangsa. Melalui kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan dengan pengembangan SDM aparatur di daerah, diperoleh gambaran tentang tantangan dan peluang penerapan manajemen PPPK. Diantaranya adalah kompleksitas masalah pada SDM aparatur yang berkaitan budaya organisasi, tidak adanya data base kepegawaian tidak tetap, kooptasi dan intervensi politik, tidak optimalnya proses rightsizing. Kondisi demikian menjadi tantangan sekaligus mempengaruhi pola manajemen PPPK di daerah ke depan. Oleh karenanya diperlukan manajemen yang praktis, effisien terukur dalam pengelolaan PPPK. Salah satu yang perlu dilakukan adalah manajemen berbasis kinerja dengan tingkat akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi dengan strategi implementasi yang berbasis pada data. Kata Kunci; akuntabilitas, kinerja, manajemen, pegawai pemerintah
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH Fahrani, Novi Savarianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.914 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah melaksanakan manajemen untuk PPPK sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ditetapkan karena kebutuhan mendesak setelah melihat kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu tidak ada di PNS tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2013 namun dalam menganalisis penulis juga menggunakan data terbaru dan metode penelitiannya adalah Focus Group Disscussion (FGD) dan Interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK dan bagaimana manajemen PPPK di Pemerintahan Kota Banda Aceh. Dari hasil FGD dan Interview disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK adalah formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai yang sebenarnya sehingga jumlah PNS yang masuk dan jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding, tidak ada keinginan dalam diri PNS tersebut untuk bekerja setelah PNS yang bersangkutan melakukan penyesuaian ijasah (PI) dan PNS yang sebelumnya melakukan melakukan pekerjaan tertentu namun setelah golongan ruangnya naik maka akan memilih menduduki jabatan struktural. Sedangkan manajemen PPPK yang telah diterapkan selama ini adalah adanya rekrutmen dan seleksi yang transparan, gaji yang pasti, hak cuti dan pemberian santunan. Sehingga apabila ketentuan PPPK dalam UU ASN diterapkan maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah siap. Kata kunci: PPPK, manajemen PPPK, rekrutmen dan seleksi PPPK, UU ASN
ANALISIS BEBAN FISKAL MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Haryanto, Joko Tri
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.382 KB)

Abstract

Berdasarkan UU ASN, yang dimaksud dengan pegawai ASN adalah PNS dan PPPK. Manajemen PPPK sendiri memiliki konsekuensi pendanaan baik dari APBN maupun APBD. Untuk itu perlu dipertimbangkan kondisi keseimbangan fiskal dan alokasi belanja pegawai. Dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif, alokasi belanja pegawai dalam APBN ternyata belum menjadi hal yang merisaukan. Namun, dengan kebijakan reformasi subsidi, alokasi belanja pegawai justru berpotensi menimbulkan tekanan anggaran yang baru terhadap APBN. Sementara itu, dari hasil analisis di level APBD provinsi, beberapa daerah yang memiliki rasio belanja pegawai besar terhadap total belanja APBD diantaranya Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Provinsi NTT dan Provinsi Maluku Utara. Dari keseluruhan daerah tersebut, hampir sebagian besar memiliki kapasitas fiskal relatif rendah. Kondisi ini juga patut diwaspadai terlebih jika dilihat data di level kabupaten/kota di provinsi tersebut, rata-rata hampir semuanya di level kapasitas fiskal rendah. Ke depannya, sekiranya Pemerintah Pusat wajib memberikan arahan dan petunjuk terkait kebijakan pengelolaan PNS dan PPPK ini dalam kerangka UU ASN. Kata kunci: belanja pegawai, dampak fiskal, APBN, APBD, keseimbangan fiskal
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) Pujiraharjo, Harry Susan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.732 KB)

Abstract

Salah satu isu penting dalam Manajemen Pegawai ASN adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK merupakan Pegawai Non PNS ASN yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Harapan PPPK sebagai solusi alternative pengganti Pegawai Non PNS, melalui tuntutan mendapatkan calon PPPK yang professional melalui proses rekruitmen yang sama dengan proses rekruitmen CPNS serta konsekuensi diberhentikannnya Pegawai Non PNS setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK cukup menimbulkan polemik. Perlunya solusi dan strategi penanganan pegawai non PNS yang diharapkan memuaskan semua pihak baik dari sisi pemerintah, maupun pegawai non PNS yang bersangkutan. Kata Kunci: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rekruitmen, Pegawai Non PNS
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Putranto, Agustinus Sulistyo Tri
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.349 KB)

Abstract

Masuknya PPPK sebagai bagian dari ASN, pada dasarnya adalah untuk mengakselerasi profesionalisme ASN (khususnya PNS). Namun karena tidak berangkat dari ruang yang kosong, maka saat ini yang muncul adalah kesimpang-siuran dan ketidak-jelasan mengenai sosok PPPK. Kejelasan mengenai pengertian dan urgensi atau peran strategis yang diemban PPPK s erta ja b ata n-ja b ata n strate gis m a n a y a n g d a p at diisi ole h P P P K m e nja di s a n g at p e ntin g. H al ini a k a n m e m b a ntu d ala m mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan UU ASN terkait PPPK dan mengurangi kesimpang-siuran dan ketidak-jelasan mengenai sosok PPPK yang berkembang saat ini. Kata kunci: PPPK, UU ASN, jabatan strategi
KERJA DALAM KESETARAAN Faedlulloh, Dodi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.877 KB)

Abstract

Terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) menjadi momentum pembenahan sistem kepegawaian secara mendalam di Indonesia. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, dalam regulasi tersebut PPPK belum diatur secara jelas dan tegas. Ada kekhawatiran konsep PPPK ini menjadi lagu lama yang hanya berganti kaset saja. Oleh karena itu diperlukan gagasan yang mampu menjadi landasan filosofis eksistensi PPPK. Dengan kondisi ini maka diperlukan pelembagaan nilai kesetaraan dalam kerja ASN. Antara PNS dan PPPK harus mendapatkan perlakukan yang setara dalam pemenuhan pokok-pokok dasar hak ASN. Kesetaraan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian profesionalitas PPPK. Ada beberapa elemen penting yang perlu diinternalisasi dalam pemahaman PPPK menuju proses profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi. Kata Kunci: Kesetaraan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Profesionalisme, UU-ASN

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue