cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novi Savarianti Fahrani
Contact Email
novi.savarianti@gmail.com
Phone
+6281319402942
Journal Mail Official
novi.savarianti@gmail.com
Editorial Address
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen. Sutoyo No. 12 Cililitan-Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 189 Documents
 1   2   3   4   5 
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SARANA EVALUASI PEGAWAI OUTSOURCING DI STIA LAN BANDUNG ahmad, fandi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.041 KB)

Abstract

Saat ini tingkat persaingan makin ketat, sebagai konsekuensinya setiap individu yang ada didalam organisasi harus mempunyai kompetensi agar dapat memberikan performa yang terbaik sehingga organisasi mampu bersaing dengan kompetitor. STIA LAN BANDUNG didalam proses evaluasi kinerja terhadap para karyawan outsourcing di dalam pelaksanaannya masih banyak karyawan yang menganggap penyusunan evaluasi pegawai ini sebagai formalitas semata. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengusulkan proses pembaharuan didalam melakukan evaluasi pegawai outsorcing yang ada dalam STIA LAN Bandung demi proses yang lebih efektif dan transparan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang didalamnya penyebaran link kuesioner yang melibatkan kontribusi setiap individu dalam organisasi untuk  mengatahui tingkat kepuasan atas  pekerja outsorcing di dalam melakukan tugasnya, dengan pemanfaataan google form diharapkan informasi yang di dapat dari penyebaran form kuesioner akan menghasilkan informasi yang lebih akurat  dari individu yang terlibat.Dari hasil survey yang dilakukan oleh 53 koresponden diketahui terdapat 3 petugas kebersihan menunjukkan performansi yang berada dalam batas minimum dan 1 petugas driver yang nilai performancenya seimbang (rekomendasi atau tidak) sehingga perlu di lakukan penanganan khusus untuk kemudian dapat direkomendasikan kembali atau tidak di lanjutkan kontrak kerjanya, kedepan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan bagi management.    
KARAKTERISTIK APARATUR SIPIL NEGARA GENERASI MILENIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Mundiarsih, Alfiah Pra
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.1 KB)

Abstract

ASN di Indonesia memiliki tantangan untuk masa depan yaitu globalisasi, kompetisi antar negara, teknologi informasi dan digitalisasi serta high collaboration. ASN Indonesia terdiri dari beberapa lapis generasi. Ada generasi yang muda dan tua dalam komposisi ASN. Untuk generasi muda akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Untuk generasi yang sudah tua, mereka banyak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Penelitian ini membahas bagaimana karakteristik ASN Generasi Milenia yang seharusnya ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini berdasarkan literature research dan studi dokumen. Teknik ini mengumpulkan teori dan dokumen yang relevan, menganalisis dan menyajikan sebagai pendukung dalam menggambarkan generasi milenia pada Aparatur Sipil Negara. Kolaborasi antar generasi sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja institusi. Generasi baby boomers dan generasi X perlu dimotivasi untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terhadap generasi Z namun tidak menutup diri untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi yang dikuasai oleh generasi Z. Sebaliknya, generasi Z pun perlu membuka diri untuk menerima berbagai pengetahuan dan pengalaman dari para seniornya.  Kata Kunci : ASN, Generasi Z, Globalisasi
ALIH KELOLA PENYULUH KB DALAM KERANGKA INSTITUSIONAL: DESKRIPSI SITUASI PERMASALAHAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI BKKBN Listiani, Vita
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.546 KB)

Abstract

ABSTRACT This research aims to determine the form of institutional framework of state policy and collective action of work units in the implementing agencies. It was an effort to examined government organizations in an institutional framework using Soft Systems Methodology (SSM) with research interest orientation. The data was collected at the National Population and Family Planning Board (BKKBN), which is an institution that has been authorized to manage Family Planning (FP) field workers as a consequence of the enactment of a legislation about Regional Government. The number of FP field workers who employment status were being transferred from district / city government civil servants to BKKBN civil servants have reached approximately 15,000. They were spread throughout Indonesia with varying geographical characteristics and HR capacity. Their lowest management unit was at the provincial level. This condition drove BKKBN to formulate a policy infrastructure that could be a guidance in the implementation of the governance of FP field workers. Empirically, this study was examined through the perspective of New Institutionalism which focuses more on organizational level. Keywords: Management of FP field workers, BKKBN, New Institusionalism, Soft Systems Methodology
IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PADA MANAJEMEN SDM SERTA DAMPAKNYA PADA KOMITMEN ORGANISASI (STUDI EMPIRIK DI PTNBH) Rohida, Leni
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.8 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jabatan fungsional pada manajemen sumber daya manusia serta dampaknya pada komitmen organisasi, latar belakang penelitian bahwa jabatan fungsional mempunyai fungsi dan peran penting dalam pengembangan manajemen sumber daya  menghubungkan tujuan yang strategis  dan berkomitmen terhadap organisasi. Dalam sebuah organisasi manajemen sumber daya manusia berarti menerima dan melibatkan fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam perumusan dan pelaksanaan strategi organisasi seperti merekrut pelatihan personil dan bermanfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Hasil analisis bahwa Jabatan fungsional mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan di bidang nya agar  berjalan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan fungsi kerja berbasis kinerja, fungsi jabatan yang terstandar kompetensi, pengukuran kinerja secara komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi, dan bersinergi terhadap manajemen sumber daya manusia serta berdampak kepada komitmen organisasinya.
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Muluk, Mujibur Rahman Khairul
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.154 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi percepatan peningkatan jabatan fungsional dosen di fakulas x universitas y. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan soft system methodology (SSM). Permasalahan pada defisit sumber daya dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar. Masalah ini dipengaruhi dari struktur sistemik dalam tiga tingkatan: individu, organisasi, dan institusi. Solusi dari permasalahan ini dengan menggunakan system thinking yakni memperbaiki faktor input dan mentransformasikan proses dari kenaikan jabatan fungsional dosen. Meningkatkan input pengembangan kapasitas dosen dalam proses mencapai pengajaran, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan sistem pendanaan, mempercepat sistem pengarsipan, dan embangun sistem evaluasi yang stabil. Sedangkan proses transformasi meliputi, penataan load pekerjaan dosen, peningkatan motivasi penulisan jurnal, penataan sistem informasi pengangkatan jabatan fungsional, dan membangun sistem peningkatan jabatan.
PENGARUH DISIPLIN KERJA, REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI) Saputra, Randy
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.693 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Disiplin kerja (X1), Reward (X2) dan Punishment(X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y) dengan mengambil contoh di Direktorat Jenderal Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatankuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan mencatat dokumen. Analisis datamenggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan komputer dengan program SPSS17.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Disiplin, Reward danPunishment secara signifikan terhadap kinerja pegawai dengan interval koefisien 0,701 atau tingkat hubungankuat (sehingga hipotesis dapat diterima secara empirik), sisanya (0,299) dipengaruhi oleh variabel lain.Oleh karena itu cara Pemerintah untuk meningkatkan kinerja ialah dengan meningkatkan tunjangan kinerja(remunerasi) dan disiplin pegawai.Kata kunci: disiplin, kinerja, punishment, reward
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rusliandy, Rusliandy
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.951 KB)

Abstract

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota saat ini tengah dihadapkan padapembentukan organisasi perangkat daerah yang harus selesai bersamaan pengisian perangkat daerah padaakhir Desember 2016, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (PP Perangkat Daerah). Namun dalam implementasinya, daerah menghadapi sejumlah permasalahandan hambatan yang berimplikasi terhadap kebijakan kepegawaian di daerah. Peneltiian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif dengan menganalisis berbagai regulasi dan dokumen, observasi secara langsung penulis, danwawancara dengan informan. Hasil yang diperoleh bahwa PP Perangkat Daerah memiliki sejumlah kelemahandiantaranya PP tersebut bersifat kaku dan tidak fleksibel, pendekatan urusan pemerintahan berimplikasi adanyapotensi kesenjangan beban kerja dan asas efisiensi tidak dapat dicapai, penetapan JPT Pratama untuk Dinas/Badan dengan tipologi yang berbeda, kekeliruan penetapan variabel teknis berakibat organisasi yang dibentuktidak ideal, dan inkonsistensi materi. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewenangan urusan pemerintahankonkuren yang belum jelas, penundaan pengesahan RPP tentang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum,dishamoni peraturan perundang-undangan, kepentingan Kementerian/LPNK dengan mengeluarkan surat yangmengamanatkan pembentukan organisasi, kepentingan politik dalam penetapan perda, keterbatasan SDM, danketerbatasan keuangan. Implikasinya terjadi keresahan dan kekhawatiran pegawai, adanya potensi pengembanganjumlah Dinas/Badan, dan kepentingan politik dalam pengisian perangkat daerah. Langkah strategis yang dapatdilakukan adalah Pemerintah harus memastikan kejelasan kewenangan, memasukkan pertimbangan variabelSDM dan keuangan dalam penetapan tipologi Dinas/Badan, asas efisiensi dan efektifitas menjadi prioritas,daerah diberi kebebasan serta diberi waktu yang cukup dalam membentuk perangkat daerah, evaluasi substansiperda pemerintah daerah, serta peran KASN untuk ditingkatkan dalam pengawasan terhadap pengisian perangkatdaerah. Bagi pemerintah daerah prinsip merit sistem dalam pengisian perangkat daerah harus diimplementasikan,serta daerah menggunakan pendekatan yang tepat dalam menetapkan organisasi.Kata kunci: kebijakan, perangkat daerah, kepegawaian
AMBIVALENSI STATUS DAN KEDUDUKAN PPPK BERDASARKAN UU-ASN DAN UU KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Yurikosari, Andari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.983 KB)

Abstract

Pegawai pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum adanya UU ASN atau Pegawai honorer bekerjaberdasarkan perjanjian kerja dengan kepala instansi Pemerintah terkait yang menandatangani perjanjian kerjanya.Berbeda dengan pegawai honorer, PPPK tidak serta merta dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dantidak semua pekerjaan dapat diberlakukan bagi PPPK. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan tersendiriuntuk PPPK berkaitan dengan status, kedudukan dan hubungan hukum pekerja serta bagaimana berakhirnyahubungan hukum tersebut termasuk tunduk kepada aturan hukum yang mana dalam mengatur mengenai PPPK.Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status, kedudukan serta hubunganhukum yang diatur bagi PPPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanapenyelesaian berakhirnya hubungan hukum antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkanPeraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif denganmenggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukumsekunder. Hasil penelitian ini adalah di Indonesia terjadi ambivalensi maupun ambiguitas berdasarkan UUASN dengan Undang- UU Naker mengenai keberdaan PPPK antara lain waktu perjanjian kerja, hak upah yangtidak ada standar minimun. Untuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja juga belum secarategas dijelaskan bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana kompensasi atau akibat hukum bagi parapihak, khususnya PPPK. Oleh karenanya peneliti memberikan rekomendasi dalam draft RPP Manajemen PPPKtersebut antara lain adanya pengaturan mengenai hubungan kerja baik dari awal hubungan perjanjian kerjahingga pemutusan hubungan perjanjian kerja. selain itu perlu ada kejelasan mengenai bagaimana penyelesaianhubungan hukum berupa ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingkar janji dalam Perjanjian KerjaPPPK sesuai batas waktu yang diperjanjikan dan besaran nilai upah/gaji perbulan yang dilanggar tidak dipenuhipara pihak, maupun oleh karena akibat lain yang dilanggar terhadap isi Perjanjian Kerja PPPKKata kunci: pegawai honorer, pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, aparatur sipil negara, perjanjiankerja, hubungan kerja
MOBILE GOVERNMENT PENCEGAH DINI PENYIMPANGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA Andhika, Lesmana Rian
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.35 KB)

Abstract

Artikel penelitian ini ingin memberikan gambaran, dengan besarnya jumlah penggunaan mobilephone diIndonesai dapat digunakan sebagai alat inovasi untuk menjalankan kegiatan pemerintah, pada hakekat nyatujuan m-government untuk menghantarkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Metode dalam penelitianini adalah library research untuk dapat mengungkapkan tinjauan kritis literatur ilmiah terhadap berbagai modelm-governmentyang dapat digunakan untuk membantu kinerja pemerintahan lebih efisien, serta dapat digunakansebagai alat pendeteksi dini tindakan menyimpang aparatur pemerinah.Hasil penelitian ini mengungkapkanbahwa model m-government tidak hanya memperbaiki pelayanan publik, memberikan informasi yang cepat danakurat kepada masyarakat tapi dapat dijadikan solusi penyelesaian dalam mendeteksi dini masalah tindakanpenyimpangan aparatur pemerintah, seperti korupsi, mempersulit pelayanan, dan tidak netral dalam prosespolitik.Kata kunci: m-government, penyimpangan, aparatur sipil negara
MERITOKRASI DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA (PERBANDINGAN KONSTITUSI) Utama, Farhan Abdi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.35 KB)

Abstract

Permasalahan yang harus dibenahi dalam birokrasi saat ini tertuju kepada permasalahan Sumber Daya Manusia(SDM)-nya, baik yang berada di lini eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Upaya yang selama ini digunakan adalahdengan menggunakan prinsip-prinsip meritokrasi, dalam proses pengangkatan pejabat publik maupun pembinaankarier kepegawaian didasarkan pada kemampuan, kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, kecakapan, integritas,dan akseptabilitas seseorangn namun pada kenyataannya prinsip-prinsip tersebut belum terlaksana sepenuhnya.Oleh karena itu Peneliti dalam artikel ini mencoba untuk menganalisis sistem meritokrasi di 43 negara untukmendapatkan klasifikasi terhadap sistem meritokrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikelini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang bersifat hukum sebagaisumber primer yaitu konstitusi berbagai negara di dunia ditambah beberapa peraturan perundang-undanganyang terkait. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara satu konstitusidengan konstitusi lainnya. Hasil dari penelitian ini, yaitu ada negara yang mengatur sistem meritokrasi secaraeksplisit ada pula yang mengatur secara implisit. Untuk Indonesia, prinsip-prinsip meritokrasi pada umumnyadiatur dengan undang-undang dan aturan pelaksananya. Sedangkan di beberapa negara di dunia prinsip-prinsipmeritokrasi telah diatur dalam konstitusi, yaitu hukum tertinggi di dalam suatu negara. Saran yang coba diungkapdalam artikel ini adalah perlu adanya penggunaan dan pengembangan metode yang inovatif untuk meminimalisirkecurangan dan potensi KKN dalam sistem meritokrasi, kedua perlu adanya optimalisasi setiap pelaksanaan fitand proper test seorang kandidat atau calon pejabat publik, ketiga perlu memperkuat peran KASN, dan keempatperlu memasukkan prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan-jabatan publik ke dalam norma konstitusikarena ketidaktaatan terhadap norma UUD dapat dikatakan juga sebagai melanggar konsitusi.Kata kunci: meritokrasi, konstitusi, inovatif, jabatan

Page 2 of 19 | Total Record : 189

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2007 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue