cover
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
demos.ijd@gmail.com
Phone
+6281284963876
Journal Mail Official
demos.ijd@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 5 Pandeglang, Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
International Journal of Demos
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 27210642     DOI : 10.31506/ijd
International Journal of Demos (IJD) is an open access, and peer-reviewed journal. IJD try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: citizenship, civil society movement, environmental issues, gender politics and identity, digital society and disruption, urban politics, community welfare, social development, public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance, human rights & democracy, radicalism, and terrorism. Publish three times in a year i.e. April, August, and December. IJD Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences
Articles 29 Documents
TRANSFORMING GOVERNANCE DI KOTA YOGYAKARTA aisyahh, ica naisyahtul; Priyono, Eko; Salsabila, Lubna
ijd-demos Volume 1 Issue 3, December 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1188.948 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i3.24

Abstract

Pemerintah Daerah kota Yogyakrata telah menyediakan berbagai aplikasi smart city guna untuk membantu masyarakat dan lemabaga pemerintah untuk mempermudah menajalankan tugasnya. Dengan adanya beberapa aplikasi ini dapat merubah tata kelola pemerintahan Yogyakarta dengan mudah. Sehingga pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan beberapa aplikasi smart city tersebut untuk mempermudah pelayanan public. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menggambarkan keadaan pelayanan public yang mengguakan aplikasi smart city di daerah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan beberapa aplikasi smart city yang di gunakan di Yogyakarta salah satunya adalah ?jogja smart service? dan sebagainya. Pemanfatan  Pelayanan public yang di lakukan elalui aplkasi ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah kota Yogyakarta agar menjadi kota pintar.The Regional Government of Yogyakrata City has provided various smart city applications to help the community and government institutions to facilitate their tasks. With the existence of a number of these applications, Yogyakarta can easily change governance. So that the city of Yogyakarta uses several smart city applications to facilitate public services. This study aims to analyze and describe the state of public services that use smart city applications in the Yogyakarta area. This research uses qualitative methods. The results showed several smart city applications that are used in Yogyakarta, one of which is "jogja smart service" and so on. Utilization of public services that are done through this application really helps the people and the city of Yogyakarta to become smart cities. Abstract should only be typed in one paragraph and one-column format.
DEMOKRASI BUKAN UNTUK PKI: PENGEKLUSIAN HAK-HAK POLITIK KAUM KOMUNIS PASCA REFORMASI DI INDONESIA Zuhdan, Muhammad
ijd-demos Volume 1 Issue 3, December 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.864 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i3.29

Abstract

This study wants to review the exclusion of the political rights of communist-leaning community groups to exercise their political rights in Indonesia. Political rights agreed here start from the agreed right, the right to organize, until the right to hold an election to take part in the general election. The author's thesis says that the 15 years of Reformation failed in Indonesia because there was still the exclusion of the political rights of people accused of being PKI henchmen in democratic life in Indonesia. The purpose of this paper in academia is to erase the participation of the inclusion and exclusion discourse of ex-PKI political prisoners joining the political and governance system in Indonesia. Another aim was to advocate for the exclusion of the political rights of groups or people accused of being PKI henchmen. The focus of this paper is to analyze the practice and forms of exclusion of the political rights of the Pki ex-politics and to save in socio-political life in Indonesia. After reading this paper, it will discuss the democratic ironism that developed in Indonesia after the 1998 Reformation because it still opens opportunities for exclusion of the political rights of a minority group. Penelitian ini ingin mengulas pengeklusian hak-hak politik kelompok masyarakat berhaluan komunis untuk menggunakan hak politiknya di Indonesia. Hak politik yang dimaksud disini mulai dari hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi, sampai hak mendirikan partai sampai ikut dalam pemilihan umum (Pemilu) . Tesis penulis mengatakan bahwa 15 tahun Reformasi gagal di Indonesia karena masih ada pengeklusian hak politik  orang-orang yang dituduh antek PKI dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tujuan tulisan ini secara akademis untuk membongkar perdebatan wacana inklusi dan ekslusi eks Tapol PKI beserta keluarganya dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengadvokasi pengeklusian hak-hak politik kelompok ataupun orang-orang yang dituduh antek PKI. Fokus tulisan ini adalah menganalis praktek dan bentuk ekslusi atas hak-hak politik eks tahanan politik Pki dan keluarganya dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Setelah membaca paper ini pembaca akan memahami tentang ironisme demokrasi yang berkembang di Indonesia pasca Reformasi 1998 karena masih membuka peluang ekslusi atas hak-hak politik sebuah kelompok minoritas.
STRATEGI (BUMDES) CIPARASI MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Atipah, Atipah
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.795 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.7

Abstract

BUMDes adalah badan usaha yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi desa. Dalam perkembangannya, BUMDes memiliki banyak masalah seperti yang dialami BUMDes Ciparasi Makmur. Masalah yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia, pendapatan yang terus menurun setiap tahun, kegiatan produksi masih mengandalkan pesanan, kurangnya inovasi produksi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori strategi, tahap strategi manajemen untuk melihat BUMDes Ciparasi Makmur dalam meminimalisir risiko dari masalah masing-masing masalah. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Ciparasi Makmur memiliki beberapa langkah strategis seperti membimbing administrator dan anggota, mendorong penggunaan fasilitas dan infrastruktur, memberdayakan administrator untuk secara sukarela meminjamkan modal, mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan alokasi, membangun wadah penyimpanan produksi.BUMDes is a business entity intended to strengthen the village economy. In its development, BUMDes have many problems such as those experienced by BUMDes Ciparasi Makmur. Problems faced such as lack of human resources, income that continues to decline every year, production activities still rely on orders, the lack of production innovation. In this study the theory used is the strategy theory, the management strategy stage to see the BUMDes Ciparasi Makmur in minimizing the risk of the problems of each problem. This research is qualitative descriptive. The results showed that the BUMDes Ciparasi Makmur had several strategic steps such as guiding administrators and members, encouraging the use of facilities and infrastructure, empowering administrators to voluntarily lend capital, encouraging village governments to increase allocations, establishing production storage containers.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN CUSTOMER SERVICE TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK BJB CABANG SUBANG Subagja, Agus Dedi; Hanifah, Hanifah
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.343 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.16

Abstract

Kualitas pelayanan adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dibandingkan dengan harapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah dan menguji pengaruh kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank BJB cabang Subang. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis statistik. Populasi pada penelitian ini sebanyak 3.841, dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Hasil analisis penelitian menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank BJB cabang Subang menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi dengan kontribusi pengaruh yaitu sebesar 64,4% dan sisanya sebesar 35,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.Service quality is the totality of features and characteristics of a product or service that depends on its ability to satisfy stated or implied needs. Customer satisfaction is the level of one's feelings after comparing the performance (or results) he perceives compared to his expectations. This study aims to analyze the quality of customer service service to customer satisfaction and examine the influence of customer service quality on customer satisfaction at the Bank of the Subang branch BJB. The author uses a quantitative approach with descriptive analysis and statistical analysis methods. The population in this study was 5,240, with a total sample of 100 people. While the data collection tools used were questionnaires. The results of the research analysis showed the influence of customer service quality on customer satisfaction at the Bank of the Subang branch BJB showed a high level of relationship with the contribution of influence that is equal to 64.4% and the remaining 35.4% is influenced by other factors not examined.
PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KABUPATEN SUBANG Pathony, Tony
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.157 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.23

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan Gerakan Kesejahteraan Keluarga Di Subang. Penelitian dan penulisan itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan Gerakan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Subang sesuai dengan teori-teori yang diungkapkan oleh Edi Suharto yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih besar digunakan untuk mengungkapkan masalah dalam kehidupan kerja pengamatan organisasi pemerintah, wawancara, studi kepustakawanan dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain selain menjadikan para peneliti itu sendiri sebagai instrumen para peneliti utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan langsung dan wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk aturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan gerakan kesejahteraan keluarga sesuai dengan teori Pemberdayaan sebagai proses yang dikemukakan oleh Edi Suharto yaitu Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan di Kabupaten Subang belum optimal . Kesimpulan temuan di lapangan yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan belum dinilai sesuai dengan teori yang digunakan. he purpose of this research is to know the process of community empowerment through empowerment and the family welfare Movement In Subang. Research and writing of it discusses matters related to how the process of community empowerment through empowerment and family welfare Movement in the Regency of Subang in accordance with the theories expressed by Edi Suharto i.e. Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan. In this study using a qualitative approach to research that is descriptive, because this study aims to gain a bigger picture examined used to reveal problems in working life government organizations observations, interviews, the study of librarianship and documentation. There is no other option than to make the researchers themselves as instruments of the major researchers. Source data obtained from the informants through direct observations and interviews and documents obtained in the form of rules and data processing. Results of the study showed that the process of community empowerment through empowerment and family welfare Movement in accordance with the theory of Empowerment as the process advanced by Edi Suharto i.e. community empowerment Process through Family welfare and Empowerment movement in the Regency of Subang has not been optimal. Conclusion the findings in the field namely Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan has not been assessed in accordance with the theory used.
MENAKAR REPRESENTASI DALAM KONFLIK DI PULAU PARI KEPULAUAN SERIBU JAKARTA Fitriana, Nadia Nur
ijd-demos Volume 1 Issue 3, December 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.993 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i3.28

Abstract

This research discuss about land conflict between actors happen in Pari Island involving society, local government and sovereign conflict happen because there are struggle land ownership namely society and sovereign claim each other ownership right to the land. The conflict gets worse when there are not clarity of local government in respon this problem, even local government tend to support one of them. This research aim for knowing th spread of conflict in Pari Island through representation theory from Hanna F. Pitkin, that are formalistic representation, deskriptif representation, symbolic representation, and subtantantif representation. Research methods using qualitative method with case study approach, as for data used are primary and secondary. The result of this research showing that land conflict in Pari Island consists of two forms namely vertical and horizontal. Power relation which comes from actors are involved in this conflict seen in the perspective representation theory. Namely, the societies leads to symbolic representation and descriptive representation. While local government as formalistic representation and Ombudsman as substantive representation. Penelitian ini membahas tentang konflik pertanahan antar aktor yang terjadi di Pulau Pari, yang melibatkan masyarakat, Pemerintah daerah dan Penguasa. Konflik terjadi karena adanya perebutan kepemilikan tanah dimana masyarakat dan penguasa saling mengklaim kepemilikan hak atas tanah tersebut. Konflik semakin parah ketika tidak ada kejelasan Pemerintah Daerah dalam menyikapi permasalahan yang ada, bahkan pemerintah daerah cenderung mendukung salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran konflik di Pulau Pari melalui teori representasi dari Hanna.F.Pitkin yang terdiri dari representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik pertanahan di Pulau Pari terdiri dari 2 bentuk yakni vertikal dan horizontal. Relasi kuasa yang berasal dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dilihat dalam sudut pandang teori representasi dimana masyarakat mengarah pada representasi simbolik dan deskrtiptif. Sedangkan pemerintah masuk dalam representasi formalistik dan Ombudsman sebagai representasi Substantif.
EVALUASI PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 Hardiyanti, Inne; Stiawati, Titi; Indriyany, Ika Arinia
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.334 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.6

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan kemiskinan pada lingkup keluarga. Salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan pada lingkup keluarga ialah dengan membentuk Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). Pada  penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagiamana Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2017 Di Kecamatan Mancak yang mana seyogyannya program tersebut menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan pada dilingkup desa binaan. Teori yang digunakan ialah teori Evaluasi William N Dunn (2008) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan ialah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Pelatihan Menjahit yang dilaksanakan di Desa Sangiang dan Desa Bale Kencana belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan yang dilakasanakan hanya selama 25 hari, sehingga tidak maksimal. Selain itu, mesin jahit yang pakai pelatihan hanya mesin jahit biasa dan jumlahnya terbatas, sehingga kemampuan para peserta pun terbatas, dan menyebabkan keterampilan yang dimiliki belum cukup untuk membuka usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan.This research is based on the background of the problems poverty in the family sphere. One of the government's efforts to poverty countermeasures in the family sphere is to by forming Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). In this researching, researchers focused on  how to Evalution Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Program (P2WKSS) Departement of Labor and Transmigrastion Serang Regency 2017 in Mancak ,which is program  the solution to the problem of poverty in the surrounding villages.Theory used in research is are theory of Evalution by William N Dunn in Nugroho (2008), The Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. The method used  this study is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried by interview, observation and documentation. The  validity technique that the researcher uses is source triangulation. The selection of informants by purposive technique.The results of this study indicate that the Tailoring Training Program implemented in Sangiang Village and Bale Kencana Village was not optimal. This is because the training carried out only for 25 days, is not optimal. In addition, sewing machines that can be used are only ordinary and limited, so that the participants' abilities are limited, and the ability needed to work in a company 
HAK AKSESBILITAS DALAM UU NO. 8 TAHUN 2016 BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KOTA SERANG Mukrimah, Harum; Widiastuti, Yeni
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.41 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.14

Abstract

Sebagai penyelenggara pemenuhan fasilitas publik pada warga negara, pemerintah memiliki peran menjadi pelindung atas terpenuhinya kemudahan aksesbilitas warga negara, salah satunya penyandang disabilitas. Sudah adanya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas yang menjamin posisi mereka sebagai warga negara karena penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membeda ? bedakan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Thomas B. Smith dalam Akib (2010). Metode yang digunakan ialah kualitatif deskripstif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Kota Serang belum optimal dalam memenuhi hak aksesbilitas bagi disabilitas netra. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Serang harus mendorong Perda Kota Serang untuk segera terbit karena dengan adanya Perda dapat memperkuat hak- hak penyandang disabilitas yang ada si Kota Serang.  As an organizer of fulfilling public facilities for citizens, the government has a role to be a protector of the fulfillment of the accessibility of citizens, one of them with a disability. Law No. 8 of 2016 concerning persons with disabilities that guarantees their position as citizens because persons with disabilities have the same position, rights and obligations without distinction. This study uses the theory of Policy Implementation from Thomas B. Smith in Akib (2010). The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation studies. The results of the study show that Serang City has not been optimal in fulfilling the right of accessibility for person with disability. The recommendation of this study is that the Serang City Government must encourage the Serang City Regional Regulation to be published soon because with the Regional Regulation can strengthen the rights of persons with disabilities in the Serang City.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI DI KABUPATEN SUBANG yuhana, kusman
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.988 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.22

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Gizi dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Subang. Penelitian ini di Kabupaten Subang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan langsung kepada informan yang telah ditentukan oleh penulis, kemudian hasilnya dibedakan dengan kode pertanyaan untuk memudahkan pengelolaan data. Kemudian untuk validitas data menggunakan triangulasi data atau sumber data yang ada. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Implementasi gizi dan ketahanan pangan Kabupaten Subang belum optimal. standar dan ukuran kebijakan tidak optimal, karena dalam satu tahun hanya ada 3 atau 6 kecamatan dan di satu kecamatan hanya satu desa yang menerima bantuan yang menginginkannya, terkait dengan sumber daya kebijakan yang kurang optimal seperti fasilitas dan infrastruktur, sumber daya anggaran, dan sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian di bidang ketahanan pangan. Struktur yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan nutrisi dan kebijakan ketua keamanan pangan atau dewan keamanan pangan tidak ada tindakan signifikan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan ketua atau dewan keamanan pangan dan pelaksana memiliki komitmen yang rendah. Kondisi ekonomi yang menjadi kelompok sasaran masih berpenghasilan rendah, mereka kurang berpartisipasi dan tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan pelaksana tidak benar-benar memahami isi kebijakan gizi dan ketahanan pangan. The purpose of making this research is to find about the nutrition and food security Policy Implementation in the Subang regency. This research in Subang Regency uses qualitative descriptive methods. Data collection is done directly to the informants that have been determined by the author, then the results are distinguished by question codes to facilitate data management. Then for data validity using data triangulation or existing data sources. As for the results of this study indicate that the policy Implementation of nutrition and food security Subang regency is not optimal. the standard and size of the policy is not optimal, because in one year there are only 3 or 6 sub-districts and in one sub-district only one village that receives the assistance wants it, related to sub-optimal policy resources such as facilities and infrastructure, budget resources and human resources who don't have expertise in the field of food security. Structure involved in the policy implementation process nutrition and food security chairperson?s policy or food security council there is no significant action involved in the implementation process of the chairperson?s policy or the food security council and the implementors have low commitment. Economic conditions which are the target groups are still low income, they are less participating and cannot utilize the facilities provided by the government and the implementors do not really understand the contents of the policy of nutrition and food security.
KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN (BPHTB) DI KABUPATEN INDRAMAYU Bastaman, Komir
ijd-demos Volume 1 Issue 3, December 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.888 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i3.27

Abstract

This study examines and analyzes the Performance of Temporary Land Deed Makers (PPATS) in the Management of Land or Building Acquisition Fees (BPHTB) in Sukra District, Indramayu Regency. The research approach used is a qualitative approach that is a research procedure that describes the facts and explains the object of research as well as digging the information needed in accordance with reality as it is. The results of the study illustrate that first The quality of PPATS officials especially in Sukra District in managing BPHTB is still not optimal, it can be seen from the realization that has not reached the target set by the Regional Government in accordance with the existing potential, even for the 2015 target it fell from the realization to previous year; second Quantity of results of work carried out by PPATS Officers in managing BPHTB in the Sukra District area is still not effective because the results achieved are not in accordance with the targets set by the regional government in terms of the potential that exists in the Sukra District area; third The use of time carried out by PPATS Officers in Sukra District in accordance with working hours ie from Monday to Friday Collection of BPHTB is carried out after there is a sale and purchase transaction of land and / or building and a deed of sale and purchase (AJB) conducted by PPATS Officials; fourt Cooperation of PPATS Officials in Sukra District with the community is already good, it's just that there are still many people who are not aware of the benefits of Tax, that is because the level of public education in Sukra District is still low on average plus the level of taxpayer knowledge that is still lacking. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam Pengelolaan Bea Perolehan Atas Tanah Atau Bangunan (BPHTB) di Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibuthkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pertama Kualitas Pejabat PPATS khususnya di Kecamatan Sukra dalam pengelolaan BPHTB masih kurang maksimal, itu terlihat dari realisasi yang belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang ada, bahkan untuk target tahun 2015 turun dari realisasi untuk tahun sebelumnya; kedua Kuantitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat PPATS dalam mengelola BPHTB di wilayah Kecamatan Sukra masih belum efektif karena hasil yang dicapai tersebut belum sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dilihat dari potensi yang ada di wilayah Kecamatan Sukra;  ketiga Penggunaan waktu yang dilaksanakan oleh Pejabat PPATS di Kecamatan Sukra sesuai dengan jam kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Jum?at. Pemungutan BPHTB dilaksanakan setelah ada transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan dan melakukan akta jual beli (AJB) yang dilakukan oleh Pejabat PPATS; ke-empat Kerjasama Pejabat PPATS di Kecamatan Sukra dengan masyarakat sudah baik, hanya saja masih banyak masyarakat belum menyadari manfaat Pajak, itu dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Sukra rata-rata masih rendah ditambah lagi tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih kurang.

Page 1 of 3 | Total Record : 29