cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
demos.ijd@gmail.com
Phone
+6281284963876
Journal Mail Official
demos.ijd@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 5 Pandeglang, Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
International Journal of Demos
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 27210642     DOI : 10.31506/ijd
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
International Journal of Demos (IJD) is an open access, and peer-reviewed journal. IJD try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: citizenship, civil society movement, environmental issues, gender politics and identity, digital society and disruption, urban politics, community welfare, social development, public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance, human rights & democracy, radicalism, and terrorism. Publish three times in a year i.e. April, August, and December. IJD Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Issue 1, April 2019" : 7 Documents clear
STRATEGI (BUMDES) CIPARASI MAKMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Atipah, Atipah
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.795 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.7

Abstract

BUMDes adalah badan usaha yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi desa. Dalam perkembangannya, BUMDes memiliki banyak masalah seperti yang dialami BUMDes Ciparasi Makmur. Masalah yang dihadapi seperti kurangnya sumber daya manusia, pendapatan yang terus menurun setiap tahun, kegiatan produksi masih mengandalkan pesanan, kurangnya inovasi produksi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori strategi, tahap strategi manajemen untuk melihat BUMDes Ciparasi Makmur dalam meminimalisir risiko dari masalah masing-masing masalah. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Ciparasi Makmur memiliki beberapa langkah strategis seperti membimbing administrator dan anggota, mendorong penggunaan fasilitas dan infrastruktur, memberdayakan administrator untuk secara sukarela meminjamkan modal, mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan alokasi, membangun wadah penyimpanan produksi.BUMDes is a business entity intended to strengthen the village economy. In its development, BUMDes have many problems such as those experienced by BUMDes Ciparasi Makmur. Problems faced such as lack of human resources, income that continues to decline every year, production activities still rely on orders, the lack of production innovation. In this study the theory used is the strategy theory, the management strategy stage to see the BUMDes Ciparasi Makmur in minimizing the risk of the problems of each problem. This research is qualitative descriptive. The results showed that the BUMDes Ciparasi Makmur had several strategic steps such as guiding administrators and members, encouraging the use of facilities and infrastructure, empowering administrators to voluntarily lend capital, encouraging village governments to increase allocations, establishing production storage containers.
EVALUASI PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 Hardiyanti, Inne; Stiawati, Titi; Indriyany, Ika Arinia
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.334 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.6

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan kemiskinan pada lingkup keluarga. Salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan pada lingkup keluarga ialah dengan membentuk Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). Pada  penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagiamana Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2017 Di Kecamatan Mancak yang mana seyogyannya program tersebut menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan pada dilingkup desa binaan. Teori yang digunakan ialah teori Evaluasi William N Dunn (2008) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan ialah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Pelatihan Menjahit yang dilaksanakan di Desa Sangiang dan Desa Bale Kencana belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan yang dilakasanakan hanya selama 25 hari, sehingga tidak maksimal. Selain itu, mesin jahit yang pakai pelatihan hanya mesin jahit biasa dan jumlahnya terbatas, sehingga kemampuan para peserta pun terbatas, dan menyebabkan keterampilan yang dimiliki belum cukup untuk membuka usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan.This research is based on the background of the problems poverty in the family sphere. One of the government's efforts to poverty countermeasures in the family sphere is to by forming Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). In this researching, researchers focused on  how to Evalution Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Program (P2WKSS) Departement of Labor and Transmigrastion Serang Regency 2017 in Mancak ,which is program  the solution to the problem of poverty in the surrounding villages.Theory used in research is are theory of Evalution by William N Dunn in Nugroho (2008), The Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. The method used  this study is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried by interview, observation and documentation. The  validity technique that the researcher uses is source triangulation. The selection of informants by purposive technique.The results of this study indicate that the Tailoring Training Program implemented in Sangiang Village and Bale Kencana Village was not optimal. This is because the training carried out only for 25 days, is not optimal. In addition, sewing machines that can be used are only ordinary and limited, so that the participants' abilities are limited, and the ability needed to work in a company 
PIAGAM JAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI PEMIKIRAN ISLAMISME INDONESIA KONTEMPORER Adiwilaga, Rendy
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.756 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.3

Abstract

Tulisan ini hendak menggali historisitas Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement para pendiri bangsa hingga implikasinya terhadap bentuk gerakan-gerakan islamisme kontemporer yang saat ini laris dalam pemasaran dakwah serta memiliki kekuatan yang cukup menentukan dalam perumusan kebijakan politis maupun hukum. Representasi gerakan yang tertuang dalam gerakan 212 atau GNPF-Ulama menjadi tanda bahwa kelompok Islam saat ini mulai menunjukkan eksistensinya kembali pasca pemberangusan yang dilakukan rezim Orde Baru sebelumnya. Pada akhirnya tulisan ini menjelaskan bahwa Piagam Jakarta dan gerakan islamisme kontemporer memiliki mimpi yang sama tentang formalisasi Islam dimana formalisasi Islam tersebut merupakan pengaruh langsung untuk saat ini, dari adanya upaya pengesahan Piagam Jakarta. Hanya terdapat perbedaan kontras dalam hal perjuangan serta bentuk gerakan dimana para pejuang Piagam Jakarta yang terhitung hingga tumbangnya Masyumi, cenderung memiliki bentuk gerakan yang terkonsep secara ideologis dan tidak mengikat. Sedangkan kelompok Islamisme kontemporer cenderung tidak memiliki wujud gerakan yang pasti bahkan berbeda-beda satu sama lain. This paper seeks to explore the historicity of the Jakarta Charter as a gentlemen's agreement for the founders of the nation to its implications for the forms of contemporary Islamism movements that are currently in demand in the marketing of Da'wah and have sufficient decisive power in the formulation of political and legal policies. Representation of the movements contained in the 212 or GNPF-Ulama movement is a sign that Islamic groups are now beginning to show their existence again after the suppression carried out by the previous New Order regime. In the end, this paper explains that the Jakarta Charter and the contemporary Islamism movement have the same dream about the formalization of Islam, where the formalization of Islam is a direct influence for the time being, from the ratification of the Jakarta Charter. There are only contrasts in terms of the struggle and form of the movement where Jakarta Charter fighters who counted until the fall of Masyumi, tend to have a form of movement that is ideologically conceptualized and not binding. Whereas contemporary Islamism groups tend not to have a definite form of movement even varying from one another.
DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI TANGERANG SELATAN Simamora, Apriadi Richi; Hamid, Abdul; Hikmawan, M Dian
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.324 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.4

Abstract

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Kota Tangerang Selatan merupakan kelompok minoritas yang  sering mengalami praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi yang dialami komunitas ini  bersifat verbal melalui penyebutan ?sesat? dan ?diluar Islam?. Serta non-verbal yang berujung pada pelarangan pembangunan tempat ibadah, dan penolakan keberadaan Ahmadiyah. Perilaku diskriminasi ini timbul dari perilaku sosial yang tercipta oleh aktor dan budaya yang ada. Sehingga muncul rumusan masalah bagaimana relasi agen dan struktur masyarakat dalam perilaku diskriminasi terhadap komunitas JAI di Kota Tangerang Selatan. Analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens yang menjelaskan konsep hubungan dualitas struktur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan terdapatnya pola praktik sosial yang diciptakan oleh kelompok anti-Ahamdiyah serta pengusaanya dalam gugus struktur yakni dominasi, signifikasi, dan legitimasi. Praktik sosial ini menyebabkan terbentuknya rutinitas yang tidak mampu di de-rutinitaskan oleh kelompok Ahmadiyah, sehingga mereka berada dalam lingkaran yang membuatnya terdiskriminasi. The Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) located in the city of South Tangerang is a minority group that often experiences discrimination. The practice of discrimination experienced by this community from being verbal through the mention of "pervert" and "outside Islam". And non-verbal actions which led to the prohibition on the construction of places of worship, and the rejection of the existence of Ahmadiyya. This behavior of discrimination arises from social behavior created by actors and the culture that exists. So that the problem appears formulation, How the relationship of agents and community structure in the behavior of discrimination against the JAI community in South Tangerang City. The analysis in this study was dissected using Structuration Theory Anthony Giddens which explained the concept of structural duality relations. This type of research is qualitative with phenomenological methods. The results of this study showed that there is a pattern of social practice created by the anti-Ahamdiyah group as well as its exhortion in structural groups namely domination, signification, and legitimacy. This social practice has led to the formation of routines that the Ahmadiyya group cannot de-routine, so they are in a circle that makes them discriminated against. 
PERAN PANWASLU KOTA TANGERANG DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH PROVINSI BANTEN 2017 Aziz, M Dzaki; Godjali, Moh. Rizky
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.548 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.9

Abstract

Panitia Pengawas Pemilu atau biasa disebut Panwaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pemilu, pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Banten 2017. Panwaslu Kota Tangerang sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan diwilayah Kota Tangerang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Panwaslu Kota Tangerang dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan juga studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kota Tangerang dalam pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya mengalami memiliki hambatan. Panwaslu mengawasi KPU, peserta pemilu dan pemilih dengan cara mengikuti setiap tahapan pemilihan yang ada dan juga Panwaslu memiliki lembar laporan yang akan menjadi acuan dalam melakukan segala tindakan atau memberikan rekomendasi kepada KPU. selain itu juga panwaslu mengawasi pemilih, dalam mengawasi pemilih itu sendiri seperti mengawasi daripada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Panwaslu juga mengingatkan serta memberikan peringatan terhadap ASN terlebih dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN dalam pemilu, namun yang terjadi masih saja ditemukan pelanggaran yang dilakukan dan Panwaslu hanya dapat memberikan surat peringatan atau melakukan pemanggilan namun tidak dilakukan sanksi apapun terhadap pelanggar tersebut. The Election Oversight Committee or commonly called Panwaslu is one of the organizers of the Election who has the duty and authority to oversee the election, in organizing the election of Governor and Deputy Governor in Banten 2017. The Tangerang City Election Supervisory Committee as one of the election organizers has the duty and authority to oversee the election in the City Tangerang. The purpose of this research was to describe the role of Tangerang City Panwaslu in Supervising the Election of Banten Governor and Deputy Governor of 2017. The approach used in this study was descriptive qualitative research using data collection techniques in the form of interviews and document studies. Based on the results of the study, it can be concluded that the Panwaslu of the City of Tangerang in the supervision of the election of the Governor of Banten and Deputy Governor of 2017 has carried out their duties in accordance with the laws and regulations, but in carrying out their duties they have obstacles. The Election Supervisory Committee oversees the KPU, election participants and voters by following each election stage and Panwaslu has a report sheet that will become a reference in taking all actions or providing recommendations to the KPU. besides that the Election Supervisory Committee oversees the voters, in overseeing the voters themselves such as overseeing the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) Panwaslu also reminded and warned against ASN especially by providing socialization on the importance of ASN neutrality in elections, but violations were committed. Panwaslu can only give warning letters or make summons but no sanctions are imposed on the violator.Keywords : Elections, Supervision, Panwaslu, Role
DEMOKRASI DAN KEBANGKITAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI PERJALANAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA ORDE BARU Mahpudin, Mahpudin
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.698 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.1

Abstract

Tulisan ini merupakan sebuah refleksi tentang perjalanan demokrasi di Indonesia pasca orde baru Soeharto dengan menggunakan perspektif society. Sejauh mana demokrasi Indonesia yang berlangsung selama 20 tahun sejak digulirkan pada masa reformasi tahun 1998 dan apa faktor yang menghambat tumbuh kembangnya demokrasi menjadi pertanyaan besar yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan teori tentang politik identitas yang digagas oleh beberapa ahli. Metode penelitian menggunakan kualitatif?deskriptif, sementara pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Soeharto menyebabkan pejalanan demokrasi di Indonesia selama dua dekade tidak berjalan maju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit. Namun dalam praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya sentimen identitas atas dasar etinisitas dan agama telah menimbulkan praktik diskriminasi dan pengeksklusian terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik yang memainkan peran penting dalam mempertajam sentimen identitas dan agama untuk mendapatkan kekuasaan, terutama memasuki masa pemilu. Hal ini membuat demokrasi mengalami regresi. This paper is a reflection of the journey of democracy in Indonesia after Suharto's new order using the perspective of society. To what extent has Indonesia's democracy lasted 20 years since it was rolled out during the 1998 reform period and what factors have hindered the growth of democracy are a big question to be answered in this paper. To answer this question, this paper uses theories about identity politics initiated by several experts. The research method uses qualitative-descriptive, while data collection is done through a literature review. The results of the study concluded that the rise of identity politics in Indonesia after Soeharto caused the journey of democracy in Indonesia for two decades not to progress towards substantial democracy. Indonesian democracy in the end is still trapped in procedural democracy which is only intertwined with electoral matters and the process of changing elites. But in practice the lives of citizens still do not show a democratic life. Various cases of violence and intolerance and the strengthening of identity sentiments based on ethics and religion have led to the practice of discrimination and exclusion of other different identity groups. This condition is often exploited by political elites who play an important role in sharpening identity and religious sentiment to gain power, especially entering the election period. This makes democracy regress.
EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN KARAWANG Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.041 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.8

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori  Dunn (2003)  yang meliputi efektivitas, efisisensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.The Karawang regency government has made a regent regulation number 51 of 2015 concerning the establishment, management, management and dissolution of village-owned businesses. Based on the Karawang Regent's regulation in article 1 states that the village-owned enterprise, hereinafter referred to as Village Bum, is a business entity that is wholly or most of its capital owned by the Village through direct equity participation from village assets that are separated to manage assets, services, and other efforts for the maximum welfare of the village community. This study uses Dunn's theory (2003) which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy with the aim of knowing how to evaluate the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the evaluation of the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District was not yet effective. This can be seen from the achievement of the purpose of establishing BUM Desa.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 2 Issue 1, April 2020 Volume 1 Issue 3, December 2019 Volume 1 Issue 2, August 2019 Volume 1 Issue 1, April 2019