cover
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
demos.ijd@gmail.com
Phone
+6281284963876
Journal Mail Official
demos.ijd@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 5 Pandeglang, Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
International Journal of Demos
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 27210642     DOI : 10.31506/ijd
International Journal of Demos (IJD) is an open access, and peer-reviewed journal. IJD try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: citizenship, civil society movement, environmental issues, gender politics and identity, digital society and disruption, urban politics, community welfare, social development, public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance, human rights & democracy, radicalism, and terrorism. Publish three times in a year i.e. April, August, and December. IJD Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences
Articles 29 Documents
PIAGAM JAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTRUKSI PEMIKIRAN ISLAMISME INDONESIA KONTEMPORER Adiwilaga, Rendy
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.756 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.3

Abstract

Tulisan ini hendak menggali historisitas Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement para pendiri bangsa hingga implikasinya terhadap bentuk gerakan-gerakan islamisme kontemporer yang saat ini laris dalam pemasaran dakwah serta memiliki kekuatan yang cukup menentukan dalam perumusan kebijakan politis maupun hukum. Representasi gerakan yang tertuang dalam gerakan 212 atau GNPF-Ulama menjadi tanda bahwa kelompok Islam saat ini mulai menunjukkan eksistensinya kembali pasca pemberangusan yang dilakukan rezim Orde Baru sebelumnya. Pada akhirnya tulisan ini menjelaskan bahwa Piagam Jakarta dan gerakan islamisme kontemporer memiliki mimpi yang sama tentang formalisasi Islam dimana formalisasi Islam tersebut merupakan pengaruh langsung untuk saat ini, dari adanya upaya pengesahan Piagam Jakarta. Hanya terdapat perbedaan kontras dalam hal perjuangan serta bentuk gerakan dimana para pejuang Piagam Jakarta yang terhitung hingga tumbangnya Masyumi, cenderung memiliki bentuk gerakan yang terkonsep secara ideologis dan tidak mengikat. Sedangkan kelompok Islamisme kontemporer cenderung tidak memiliki wujud gerakan yang pasti bahkan berbeda-beda satu sama lain. This paper seeks to explore the historicity of the Jakarta Charter as a gentlemen's agreement for the founders of the nation to its implications for the forms of contemporary Islamism movements that are currently in demand in the marketing of Da'wah and have sufficient decisive power in the formulation of political and legal policies. Representation of the movements contained in the 212 or GNPF-Ulama movement is a sign that Islamic groups are now beginning to show their existence again after the suppression carried out by the previous New Order regime. In the end, this paper explains that the Jakarta Charter and the contemporary Islamism movement have the same dream about the formalization of Islam, where the formalization of Islam is a direct influence for the time being, from the ratification of the Jakarta Charter. There are only contrasts in terms of the struggle and form of the movement where Jakarta Charter fighters who counted until the fall of Masyumi, tend to have a form of movement that is ideologically conceptualized and not binding. Whereas contemporary Islamism groups tend not to have a definite form of movement even varying from one another.
PERAN SOSIAL POLITIK BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) DI KABUPATEN PANDEGLANG. Erviyanti, Esty; Utami, Wahyu Kartiko
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.618 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.12

Abstract

penelitian ini membahas peran sosial politik Tentara Nasional Indonesia (TNI, tentara Indonesia) di tingkat desa dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa, lembaga bimbingan desa) sebagai pelaksana pedoman wilayah. Lebih khusus, penelitian ini membahas lebih dalam tentang keterlibatan dan peran sosial politik Babinsa Komando Rayon Militer (Koramil, komando wilayah militer) 0113 / Cibaliung di Kabupaten Cibaliung selama 2017-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran dan pola keterlibatan Babinsa Cibaliung dalam kehidupan sosial politik desa, serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Teori besar yang digunakan adalah teori hubungan militer-sipil Samuel P. Huntington dengan fokusnya pada kontrol sipil atas militer, di mana ada dua kategori kontrol sipil, yaitu: kontrol sipil subyektif dan kontrol sipil objektif. Selain itu, teori profesionalisme militer dan teori hegemoni Gramsci juga digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sipil atas hubungan militer-sipil di Kabupaten Pandeglang adalah kontrol sipil yang obyektif yang menekankan keseimbangan antara kekuatan militer dan wewenang pemerintah sipil. Babinsa Cibaliung secara harfiah termasuk dalam jenis militer revolusioner, yang berarti bahwa pengetahuan profesional Babinsa ditujukan pada nilai-nilai sosial dan politik. Babinsa juga berperan dalam penyampaian wacana hegemoni negara di desa-desa. This paper examines the social political role of the Tentara Nasional Indonesia (TNI, Indonesian army) at the village level with the Bintara Pembina Desa (Babinsa, village guidance agency) as the executor of territorial guidance. More specifically, this paper discusses more deeply about the involvement and social political role of Babinsa of Komando Rayon Militer (Koramil, military command of territory) 0113/Cibaliung in Cibaliung District during 2017-2018. The purpose of this research is to know and understand the roles and pattern of involvement of the Cibaliung?s Babinsa in the social political life of village, as well as its impact on village development. The grand theory used is Samuel P. Huntington?s military-civil relations theory with its focus on civilian control over military, where there are two categories of civilian control, namely: subjective civilian control and objective civilian control. In addition, the theory of military professionalism and the theory of Gramsci?s hegemony were also used as analysis blades in this research. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach. The results of the research indicate that civilian control of military- civil relations in Cibaliung District is an objective civilian control that emphasizes the balance between military power and the authority of the civilian government. Babinsa of Cibaliung is literally included in the revolutionary military type, which means that Babinsa?s professional knowledge is aimed at social and political values. Babinsa also plays a role in the delivery of state?s hegemony discourses in villages. 
JEJARING COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DALAM PENCEGAHAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUBANG Kusnadi, Iwan Henri
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.735 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.21

Abstract

Jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam pencegahan HIV / AIDS adalah pemanfaatan jaringan antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan nilai publik yang lebih banyak di setiap tingkat sumber daya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang dalam kaitannya dengan teori menurut Anshell dan Gash, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen untuk Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Antara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara serta dokumen yang diperoleh dalam bentuk regulasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan. Kemudian aspek Membangun Kepercayaan belum sepenuhnya ditetapkan yang merupakan titik awal untuk Tata Kelola Kolaboratif. Selain itu, aspek Hasil Antara belum sepenuhnya tercapai dari Tata Kelola Kolaboratif. Hal ini perlu dipertimbangkan agar jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV/ AIDS di Kabupaten Subang menjadi optimal. The collaborative Governance Network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in the prevention of HIV/AIDS is the utilization of networks between government agencies and non-governmental organizations aimed at generating more public value at every level of resources. This study discusses matters relating to Collaborative Governance in the Communication, Information, and Education (IEC) Program in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency in relation to theories according to Anshell and Gash, namely Face-to-Face Dialogue, Trust Building, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing. The results showed that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV/AIDS Prevention in Subang Regency was not yet in accordance with Anshell and Gash's theory. Evident from the aspect of Face-to-Face Dialogue, has not been fully achieved or established which is the heart of the process of building trust, mutual respect, mutual understanding, and commitment to the process or important elements in the initial steps of Collaborative Governance. Then the Trust Building aspect has not been fully established which is the starting point for Collaborative Governance. In addition, aspects of Intermediate Outcomes have not yet been fully achieved from Collaborative Governance. This needs to be considered so that the Collaborative Governance network in the Communication, Information, and Education Program (IEC) in HIV / AIDS Prevention in Subang District is optimal.
POLITIK TUBUH PEREMPUAN: STUDI TES GENITALIA PADA PEREKRUTAN ANGGOTA POLISI BARU DI INDONESIA Pratama, Abdul Azis
ijd-demos Volume 1 Issue 3, December 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.581 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i3.26

Abstract

The focus of this research is to see how Body, Sex, and Norm play a role in Women?s Subjugation in Indonesia. As a conservative and moslem majority country, Indonesia often finds herself strangled in the Sexist Situation. Whereas Men had been granted a greater role in public affairs and more excepted to be a leader, than its companion gender. Besides not having the same opportunity as men in public affairs, Women in Indonesia also faced a subjugation of their body and their ?morale?. It is said, that one of the Indonesian norms is to forbids Women to have pre-marital sex, and to do so they have to cover their bodies, and not to be too friendly to Male Strangers. However, this standard doesn't apply to Men, which leads to a situation where Women?s become a more inferior gender in terms of personal expression. But the problem didn?t stop there, Women who caught already have a pre-marital sex (determined by the intactness of Hymen) will faced another discrimination, such as social judgment, excommunication and exclusion in several employment, for Instance in Kepolisian Republik Indonesia (Indonesian Police Force). Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana politik tubuh, jenis kelamin dan norma yang berperan dalam seleksi masuk kepolisian indonesia. Sebagai negara mayoritas yang konservatif dan mayoritas beragama Islam, Indonesia sering menemukan posisi-posisi yang menyudutkan perempuan dalam Situasi yang tidak setara. Sedangkan Pria telah diberikan peran yang lebih besar dalam urusan publik, dan lebih dikecualikan untuk menjadi pemimpin, daripada gender pendampingnya. Selain tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam urusan publik, Perempuan di Indonesia juga menghadapi penaklukan tubuh dan 'moral' mereka. Penelitian ini mengelaborasi mengenai posisi perempuan dalam seleksi menjadi anggota polri, dima tubuh mereka  menjadi sebuah objek yang harus dijaga dalam sebuah status keperawanan. Riset ini juga melihat bagaimana isu yang berkembang dalam tes kesehatan yang melihat lebih jauh tubuh perempuan sebagai objek yang harus di jaga. Dengan pendekatan fenomenologi, riset ini akan lebih mengelaborasi segala objektifikasi terhadap tubuh perempuan. 
DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK MINORITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI TANGERANG SELATAN Simamora, Apriadi Richi; Hamid, Abdul; Hikmawan, M Dian
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.324 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.4

Abstract

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Kota Tangerang Selatan merupakan kelompok minoritas yang  sering mengalami praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi yang dialami komunitas ini  bersifat verbal melalui penyebutan ?sesat? dan ?diluar Islam?. Serta non-verbal yang berujung pada pelarangan pembangunan tempat ibadah, dan penolakan keberadaan Ahmadiyah. Perilaku diskriminasi ini timbul dari perilaku sosial yang tercipta oleh aktor dan budaya yang ada. Sehingga muncul rumusan masalah bagaimana relasi agen dan struktur masyarakat dalam perilaku diskriminasi terhadap komunitas JAI di Kota Tangerang Selatan. Analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens yang menjelaskan konsep hubungan dualitas struktur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan terdapatnya pola praktik sosial yang diciptakan oleh kelompok anti-Ahamdiyah serta pengusaanya dalam gugus struktur yakni dominasi, signifikasi, dan legitimasi. Praktik sosial ini menyebabkan terbentuknya rutinitas yang tidak mampu di de-rutinitaskan oleh kelompok Ahmadiyah, sehingga mereka berada dalam lingkaran yang membuatnya terdiskriminasi. The Indonesian Ahmadiyya Community (JAI) located in the city of South Tangerang is a minority group that often experiences discrimination. The practice of discrimination experienced by this community from being verbal through the mention of "pervert" and "outside Islam". And non-verbal actions which led to the prohibition on the construction of places of worship, and the rejection of the existence of Ahmadiyya. This behavior of discrimination arises from social behavior created by actors and the culture that exists. So that the problem appears formulation, How the relationship of agents and community structure in the behavior of discrimination against the JAI community in South Tangerang City. The analysis in this study was dissected using Structuration Theory Anthony Giddens which explained the concept of structural duality relations. This type of research is qualitative with phenomenological methods. The results of this study showed that there is a pattern of social practice created by the anti-Ahamdiyah group as well as its exhortion in structural groups namely domination, signification, and legitimacy. This social practice has led to the formation of routines that the Ahmadiyya group cannot de-routine, so they are in a circle that makes them discriminated against. 
PERAN PANWASLU KOTA TANGERANG DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH PROVINSI BANTEN 2017 Aziz, M Dzaki; Godjali, Moh. Rizky
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.548 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.9

Abstract

Panitia Pengawas Pemilu atau biasa disebut Panwaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pemilu, pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Banten 2017. Panwaslu Kota Tangerang sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan diwilayah Kota Tangerang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Panwaslu Kota Tangerang dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan juga studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kota Tangerang dalam pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya mengalami memiliki hambatan. Panwaslu mengawasi KPU, peserta pemilu dan pemilih dengan cara mengikuti setiap tahapan pemilihan yang ada dan juga Panwaslu memiliki lembar laporan yang akan menjadi acuan dalam melakukan segala tindakan atau memberikan rekomendasi kepada KPU. selain itu juga panwaslu mengawasi pemilih, dalam mengawasi pemilih itu sendiri seperti mengawasi daripada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Panwaslu juga mengingatkan serta memberikan peringatan terhadap ASN terlebih dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN dalam pemilu, namun yang terjadi masih saja ditemukan pelanggaran yang dilakukan dan Panwaslu hanya dapat memberikan surat peringatan atau melakukan pemanggilan namun tidak dilakukan sanksi apapun terhadap pelanggar tersebut. The Election Oversight Committee or commonly called Panwaslu is one of the organizers of the Election who has the duty and authority to oversee the election, in organizing the election of Governor and Deputy Governor in Banten 2017. The Tangerang City Election Supervisory Committee as one of the election organizers has the duty and authority to oversee the election in the City Tangerang. The purpose of this research was to describe the role of Tangerang City Panwaslu in Supervising the Election of Banten Governor and Deputy Governor of 2017. The approach used in this study was descriptive qualitative research using data collection techniques in the form of interviews and document studies. Based on the results of the study, it can be concluded that the Panwaslu of the City of Tangerang in the supervision of the election of the Governor of Banten and Deputy Governor of 2017 has carried out their duties in accordance with the laws and regulations, but in carrying out their duties they have obstacles. The Election Supervisory Committee oversees the KPU, election participants and voters by following each election stage and Panwaslu has a report sheet that will become a reference in taking all actions or providing recommendations to the KPU. besides that the Election Supervisory Committee oversees the voters, in overseeing the voters themselves such as overseeing the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) Panwaslu also reminded and warned against ASN especially by providing socialization on the importance of ASN neutrality in elections, but violations were committed. Panwaslu can only give warning letters or make summons but no sanctions are imposed on the violator.Keywords : Elections, Supervision, Panwaslu, Role
PENGARUH KOMPETENSI DAN KARAKTER DOSEN TERHADAP METODE PEMBELAJARAN SERTA DAMPAKNYA KEPADA KINERJA DOSEN DI UNIVERSITAS SUBANG Hasibuan, Taufiq Hidayat
ijd-demos Volume 1 Issue 2, August 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.734 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i2.20

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Kompetensi Dosen, (2) Karakter Dosen, (3) Metode Pembelajaran, dan (4) Kinerja Dosen, serta (5) Pengaruh Kompetensi Dosen, Karakter Dosen dan Teknik Pembelajaran terhadap Kinerja Dosen di Universitas Subang Kabupaten Subang Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian assosiatif dengan proses kualitatif dan pendekatan action research. Dan unit analisis dalam penelitian adalah Mahasiswa Universitas Subang Jawa Barat dengan sampel sebanyak 100 orang. Dalam Penelitian ini, ukuran sampel ditentukan oleh bentuk uji statistik dan yang digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analisis), dan untuk menentukan ukuran sampel minimal pada koefisien korelasi yang dilakukan secara iterative (perhitungan berulang ?ulang).Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Kompetensi serta Karakter Dosen sangat memberikan pengaruh terhadap Metode Pembelajaran yang akan diberikan oleh Dosen kepada mahasiswa. Dosen-dosen yang sudah ada harus lebih meningkatkan Kompetensinya dengan Karakter yang kuat dalam berhadapan dengan Mahasiswa karena memberikan pengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap Metode Pembelajaran yang lebih hidup dan bervariatif yang akan diberikan kepada Mahasiswa. Hal ini berdampak kepada baik atau tidaknya kinerja Dosen di Universitas Subang. The purpose of this research was to determine and analyze: (1) Lecturer Competence, (2) Lecturer Character, (3) Learning Method, and (4) Lecturer Performance, and (5) Effect of Lecturer Competence, Lecturer Character and Learning Techniques on Lecturer Performance at the University of Subang, Subang Regency, West Java. This  research method used in research is an associative research method with a qualitative process and action research approach. And the unit of analysis in this study is the Students of Subang University, West Java with a sample of 100 people. In this study, the sample size is determined by the form of statistical tests and the Path Analysis is used, and to determine the minimum sample size on the correlation coefficient which is done iteratively (repeated calculations). Based on the results of the study, it was found that the Competence and Character of the Lecturer greatly influenced the Learning Method to be provided by the Lecturer to students. Existing lecturers must further enhance their competence with strong character in dealing with students because they provide both simultaneous and partial influence on the more lively and varied Learning Methods that will be given to students. This has an impact on whether or not the performance of Lecturers at the University of Subang.
MENAKAR SAYAP POLITIK PEREMPUAN : STUDI GARNITA MALAYAHATI PARTAI NASDEM YOGYAKARTA Arianto, Bambang
ijd-demos Volume 1 Issue 3, December 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2047.057 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i3.25

Abstract

This article will explain the political wing of the NasDem women's party namely Garnita Malahayati in Yogyakarta in the 2014 electoral contestation. Various affirmative action policies initiated by the government have not been able to be utilized properly by political parties either in the process of institutionalizing parties to create quality female politicians. Excess, political parties often have difficulty in building awareness of gender mainstreaming and gender-based political education. In fact, the women's political wing of the party has been designed to function to attract women's political participation. The reality is that political parties only make the political wing of women's parties a complement and symbol of politics. This study uses explanatory qualitative methods with data collection techniques by collecting data and related documents and through in-depth interviews. This article argues that there is a dysfunction in women's political wings, because Garnita Malahayati as a political wing of women has not been well institutionalized. The article also believes that the political wing of the party women has not played an active role in the process of candidacy, especially in encouraging the process of regenerating qualified female politiciansArtikel ini akan menjelaskan sayap politik perempuan partai NasDem yakni Garnita Malahayati Yogyakarta dalam kontestasi elektoral 2014. Berbagai kebijakan affirmative action yang digulirkan oleh pemerintah belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik baik dalam proses pelembagaan partai untuk menciptakan politisi perempuan yang berkualitas. Eksesnya, partai politik seringkali mengalami kesulitan dalam membangun kesadaran pengarusutamaan gender dan pendidikan politik yang berbasis gender. Padahal, sayap politik perempuan partai telah didesain untuk berfungsi menarik partisipasi politik kaum perempuan. Realitasnya partai politik hanya menjadikan sayap politik perempuan partai sebagai pelengkap dan simbolisasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatoris dengan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait serta melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Artikel ini berpendapat bahwa tengah terjadi disfungsi sayap politik perempuan, dikarenakan Garnita Malahayati sebagai sayap politik perempuan belum terlembagakan dengan baik. Artikel ini juga berpendapat bahwa sayap politik perempuan partai belum berperan aktif dalam proses kandidasi terutama mendorong proses kaderisasi politisi perempuan yang berkualitas.
DEMOKRASI DAN KEBANGKITAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI PERJALANAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA ORDE BARU Mahpudin, Mahpudin
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.698 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.1

Abstract

Tulisan ini merupakan sebuah refleksi tentang perjalanan demokrasi di Indonesia pasca orde baru Soeharto dengan menggunakan perspektif society. Sejauh mana demokrasi Indonesia yang berlangsung selama 20 tahun sejak digulirkan pada masa reformasi tahun 1998 dan apa faktor yang menghambat tumbuh kembangnya demokrasi menjadi pertanyaan besar yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan teori tentang politik identitas yang digagas oleh beberapa ahli. Metode penelitian menggunakan kualitatif?deskriptif, sementara pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Soeharto menyebabkan pejalanan demokrasi di Indonesia selama dua dekade tidak berjalan maju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit. Namun dalam praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya sentimen identitas atas dasar etinisitas dan agama telah menimbulkan praktik diskriminasi dan pengeksklusian terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik yang memainkan peran penting dalam mempertajam sentimen identitas dan agama untuk mendapatkan kekuasaan, terutama memasuki masa pemilu. Hal ini membuat demokrasi mengalami regresi. This paper is a reflection of the journey of democracy in Indonesia after Suharto's new order using the perspective of society. To what extent has Indonesia's democracy lasted 20 years since it was rolled out during the 1998 reform period and what factors have hindered the growth of democracy are a big question to be answered in this paper. To answer this question, this paper uses theories about identity politics initiated by several experts. The research method uses qualitative-descriptive, while data collection is done through a literature review. The results of the study concluded that the rise of identity politics in Indonesia after Soeharto caused the journey of democracy in Indonesia for two decades not to progress towards substantial democracy. Indonesian democracy in the end is still trapped in procedural democracy which is only intertwined with electoral matters and the process of changing elites. But in practice the lives of citizens still do not show a democratic life. Various cases of violence and intolerance and the strengthening of identity sentiments based on ethics and religion have led to the practice of discrimination and exclusion of other different identity groups. This condition is often exploited by political elites who play an important role in sharpening identity and religious sentiment to gain power, especially entering the election period. This makes democracy regress.
EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN KARAWANG Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.041 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.8

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori  Dunn (2003)  yang meliputi efektivitas, efisisensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.The Karawang regency government has made a regent regulation number 51 of 2015 concerning the establishment, management, management and dissolution of village-owned businesses. Based on the Karawang Regent's regulation in article 1 states that the village-owned enterprise, hereinafter referred to as Village Bum, is a business entity that is wholly or most of its capital owned by the Village through direct equity participation from village assets that are separated to manage assets, services, and other efforts for the maximum welfare of the village community. This study uses Dunn's theory (2003) which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy with the aim of knowing how to evaluate the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the evaluation of the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District was not yet effective. This can be seen from the achievement of the purpose of establishing BUM Desa.

Page 2 of 3 | Total Record : 29