cover
Contact Name
Ilham Abbas
Contact Email
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Phone
+628124208852
Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum
ISSN : 14109328     EISSN : 26140071     DOI : https://doi.org/10.33096/aijih.v21i1
Core Subject : Social,
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 34 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA Martono, Martono
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 1: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.675 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v23i1.39

Abstract

This research was conducted to find out the form of the implementation of the rights of suspects at the level of investigation at the Wajo Regional Police Station, as well as what factors influence the implementation of the rights of the suspect at the investigation level of investigations at the Wajo Regional Police Station. This type of research was conducted in the Wajo district police jurisdiction, and data were obtained from in-depth observations, through interviews and then analyzing existing data. The results of the study were analyzed quantitatively by describing data and also using quantitative analysis with descriptive. Protection of Human Rights in the Judicial Act concerning the principles of quick and low-cost justice, the principle of non-discrimination, the principle of presumption of innocence, and guarantees of Human Rights for all Indonesian citizens under the 1945 Constitution. The results obtained by this article are: shows that the implementation of the rights of the suspect at the investigation level investigation at the Wajo Resort Police, in particular the right to obtain legal assistance, the right to be examined immediately, the right to provide information freely, and the right to be informed of his arrest and detention based on the principle of presumption of innocence, based on the results of the study, have been carried out although not optimal due to several factors, namely (1) the quality of investigative Human Resources is still low, the number of personnel is still lacking and is not balanced with the number of cases, investigators who are not professional and (2) the mental attitude of the investigator which is not good, and the level of awareness the law of society which is paternalism so that it causes resignation to law enforcement officers while supporting factors in the form of the increased budget allocated for the settlement of cases. Abstrak:Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui wujud implementasi hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Wajo, serta  faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Wajo. Tipe penelitian  ini dilakukan di wilayah hukum Polres Wajo, dan data diperoleh dari pengamatan yang mendalam, melalui wawancara  kemudian menganalisis data yang ada. Hasil penelitian dianalisi secara kuantitatif dengan mendeskripsikan data dan juga menggunakan analisis kuantitatif dengan deskriptif. Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang kehakiman mengenai azas peradilan cepat dan biaya ringan, azas non diskriminasi, azas praduga tidak bersalah, dan jaminan Hak Azasi Manusia bagi seluruh warga Negara Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar 1945. Hasil yang diperoleh oleh artikel ini adalah: menunjukkan bahwa wujud implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Wajo, khususnya hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk diberitahukan penagkapan dan penahanannya berdasarkan azas praduga tak bersalah, berdasarkan hasil penelitian,  sudah dilaksanakan meskipun belum optimal yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu (1) kualitas Sumber Daya Manusia  penyidik yang masih rendah, jumlah personil yang masih kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya perkara, penyidik yang tidak profesional dan (2) sikap mental penyidik yang kurang baik, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang paternalisme, sehingga menyebabkan sikap pasrah kepada aparat penegak hukum, sedangkan faktor pendukung berupa meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian perkara.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP KREDIT MACET BANK Yustiana, Yustiana
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 1: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.635 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v23i1.38

Abstract

This study aims to determine the execution of mortgage rights if a bad credit occurs at Sengkang BRI Bank and also to determine the factors that influence if the execution of a non-performing loan mortgage is not implemented. Data collection methods used were interviews and literature study, then the data were analyzed descriptively. The results showed that the execution of mortgage rights in the case of bad credit at Bank BRI Sengkang was not yet effective. This is due to frequent negligence on the part of the Bank concerned in the procedure for credit disbursement, especially in credit agreements involving third parties. The factors that influence the execution of the mortgage are creditor and debtor factors. As long as there is an agreement between the two parties, there is a possibility that there will be no execution of the mortgage rights and if the execution is there the implementation will be carried out by peaceful execution.  Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi terhadap hak tanggungan bila terjadi terjadi kredit macet di Bank BRI Sengkang dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bila tidak dilaksanakannya eksekusi hak tanggungan kredit macet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi terhadap hak tanggungan bagi kasus kredit macet di Bank BRI Sengkang sebagian belum efektif. Hal ini disebabkan sering adanya kelalaian dipihak Bank yang bersangkutan dalam prosedur pencairan kredit, utamanya pada perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi pada hak tanggungan adalah faktor kreditor dan debitor. Sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kemungkinan tidak akan terjadi eksekusi hak tanggungan dan kalaupun eksekusi itu ada maka pelaksanaannya akan ditempuh dengan cara eksekusi damai.
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Nurdin, Arifuddin
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 1: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.264 KB)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of DPRD members 'initiative rights and the factors that hinder the exercise of DPRD members' initiative rights in the formation of Regional Regulations. This type of research is normative juridical research, the source of this research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected legal materials are processed and compiled systematically and provide detailed and in-depth explanations to reveal problems regarding the legislative function of DPRD members with the intention of seeking consistency between applicable legal norms. The results showed that the implementation of DPRD members' initiative rights in the formation of regional regulations was still not optimal even though it had referred to PP No. 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of DPRD Standing Orders because many DPRD members have never used the right of initiative in preparing academic texts and the Draft of Regional Regulation. The inhibiting factors for the implementation of DPRD members' initiative rights in the formation of regional regulations consist of human resources, the effectiveness and efficiency of the use of the budget, the role of the Expert Team, as well as low community participation being an inhibiting factor. The suggestion that the authors propose is that DPRD members in carrying out the legislative function should not only wait for the proposed Regional Regulation coming from the Regional Government but actively use their initiative right in forming Local Regulations as regulated in the legislation, as well as addressing the factors existing obstacles in order to optimize the implementation of the initiative rights of DPRD members.  Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak inisiatif Anggota DPRD dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada pembentukan Peraturan Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis dan memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap permasalahan mengenai fungsi legislasi anggota DPRD dengan maksud mencari konsistensi antara norma hukum yang berlaku.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang optimal sekalipun telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, karena banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah terdiri dari Faktor sumber daya manusia, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, peranan Tim Ahli, serta partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat. Adapun saran yang penulis ajukan adalah, hendaknya anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak sekedar menunggu usulan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tetapi secara aktif mempergunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD.   Kata Kunci: hak inisiatif; fungsi legislasi; frasa, peraturan daerah;
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA Firman, Firman
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 1: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.31 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v23i1.35

Abstract

This study aims to determine and obtain data regarding the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government, and obtain data on the factors that influence the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government in Mattirowalie Village, Majauleng District, Wajo Regency. The research method uses data collection techniques through, observation, interviews, and documentation. The data obtained from the research results are processed using qualitative analysis to find out and obtain data regarding the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government and obtain data on what factors influence the implementation of the main tasks and functions of the Village Consultative Body in the administration of government. The results of this study indicate that the implementation of the main tasks of the BPD in the administration of government has not been fully carried out optimally because only three main tasks are carried out namely accommodating and channelling the aspirations of the community, forming a village head election committee and the process of discussion and stipulation of village regulations together with the village head, out of six the main tasks that have been determined by the Government Regulation on Villages. The factors that influence the implementation of the main tasks and supervisory functions are influenced by two factors, namely the driving factor which includes community support or participation, and a good cooperative relationship between the Village Consultative Body and the Village Government. Whereas the second factor is the inhibiting factor which includes the lack of benefits provided to the members involved, facilities and infrastructure, lack of Human Resources to fill membership and the existence of a society that is either pro or contra to each decision made. Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Majauleng  Kabupaten Wajo. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperoleh data mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya tiga tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan proses pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama dengan kepala desa, dari enam tugas pokok yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Desa. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi dukungan atau partisipasi masyarakat, dan hubungan kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada para anggota yang terlibat, sarana dan prasarana, kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengisi keanggotaan serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.
SAKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM ISLAM Rijal Mentari, Besse Muqita
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 1: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (865.49 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v23i1.33

Abstract

Studi komparasi sebagai metode penelitian terhadap artikel sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Wajo dengan menggunakan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta Observasi sedangkan Sampel yang dipergunakan adalah dengan menggunakan Purposive sampling, kemudian Data dianalisis secara Normatif, dimana bertujuan untuk Mengetahui ?Bagaimana  sanksi pidana pembunuhan menurut KUHP Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : ?Bagaimana  sanksi pidana pembunuhan menurut  hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana pembunuhan ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359. Hukum Islam membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan menyerupai sengaja. Landasan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam beberapa ayat dalam Al Quran dan juga diatur dalam Hadist Nabi Muhammad SAW.       Hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam menguraikan unsur kesengajaan adalah berupa perbuatan yang dikehendaki pelakunya akan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang disengaja, akibat yang dikehendaki oleh pelaku adalah meninggalnya orang lain. Sedangkan pada pembunuhan yang tidak disengaja pelaku tidakmenghendaki akibat yang akan terjadi. Oleh sebab itu dalam KUHP maupun hukum Islam sanksi pidana pembunuhan yang disengaja akan lebih berat daripada yang tidak disengaja. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat, kifarat, dan hukuman ta?zir. Hukum pidana Indonesia merupakan mutlak hukum publik (hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang/perseorangan (warga negara) dengan Negara. Abstract:Comparative study as a research method for articles of criminal sanctions for murder in the Criminal Law Act with Islamic Law. The study was conducted in the Wajo Regency using data collection methods used were interviews and observations while the sample used was using purposive sampling, then the data were analyzed normatively, which aims to find out "How criminal sanctions for murder according to the Criminal Code Based on the background of the above problems, then the problem to be examined in this study is: "What about criminal sanctions for murder according to Islamic law. The results showed that the crime of murder is a crime committed in the form of an attack on the lives of others. The criminal acts of murder committed intentionally in the Criminal Code are regulated in the Second Book of Chapter XIX Article 338 to Article 350 concerning Crimes Against Life. Whereas the murder crime which is unintentionally regulated in the Second Book of Chapter XXI of the Criminal Code Article 359. Islamic law divides the crime of murder into three types, namely murder committed intentionally, murder committed unintentionally and the murder committed resembles intentionally. The legal basis for the crime of murder is regulated in several verses in the Koran and also in the Hadith of the Prophet Muhammad. Indonesian criminal law and Islamic criminal law outline the element of intent is in the form of an act that the desired culprit will have a certain effect. In the case of an intentional murder crime, the desired result by the perpetrator is the death of another person. Whereas in unintentional killings the perpetrators do not want the consequences that will occur. Therefore both in the Criminal Code and Islamic law, the sanctions of intentional murder will be more severe than those unintentional. Penalties for murder which are regulated in the Criminal Code can be in the form of capital punishment, imprisonment, confinement and additional penalties. Whereas in Islamic criminal law sanctions for murder can be in the form of qishash, diyat, kifarat, and ta'zir penalties. Indonesian criminal law is public law (state law), which is the law that governs the relationship between individuals / individuals (citizens) and the State. Keywords: sanction; crime; murder;
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Naswar, Naswar; Yunus Wahid, Muhammad; Aminuddin, Aminuddin; Bachri, Syamsul; Yunus Wahid, Muhammad; Arie, Marthen; Zulfan Hakim, Muhammad
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.153 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.32

Abstract

Congko Village is one of the villages in the district of  Marioriwawo, Soppeng District. In terms of its formation, this village is a unit of government known as 'local self-government', the village formed or formed supra village government. BUMDes is obliged to make the financial statements of all BUM Desa business units every month honestly and transparently. In addition, BUMDes is also required to report the progress of BUM Desa business units to village communities through village meetings at least twice a year.  BUMDes must perform systematically written records or bookkeeping of daily transactions. Listing recording generally uses an accounting system. The function of accounting is to present financial information to internal and external parties and as a basis for making decisions. BUMDes internal party is the manager and the Board of Commissioners, while the external parties are district governments, banks, and communities that provide equity, as well as tax officials.  AbstrakDesa Congko adalah salah satu desa di distrik Marioriwawo, Distrik Soppeng. Dalam hal pembentukannya, desa ini adalah unit pemerintahan yang dikenal sebagai 'pemerintahan sendiri lokal', desa yang membentuk atau membentuk pemerintahan desa supra. BUMDes wajib membuat laporan keuangan semua unit usaha BUM Desa setiap bulan secara jujur ??dan transparan. Selain itu, BUMDes juga diharuskan melaporkan perkembangan unit bisnis BUM Desa kepada masyarakat desa melalui pertemuan desa setidaknya dua kali setahun. BUMDes harus melakukan catatan tertulis secara sistematis atau pembukuan transaksi harian. Pencatatan listing umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah manajer dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, bank, dan masyarakat yang menyediakan ekuitas, serta pejabat pajak.  
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Akbar Hamsah, Muhajir
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.678 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.31

Abstract

Legal protection to consumers by BPSK through means of mediation or conciliation or arbitration is made on the choice and consent of the parties concerned. Consumer dispute resolution is not a gradual dispute resolution process. Factors affecting the process of providing legal protection to the sale and purchase through electronic transactions are legal factors that still weaken the parties, especially the consumer, the requirement of the agreement in Article 1320 of the Civil Code can not be fulfilled in full, especially the matter of proficiency. The activities of the cyberspace can not be approached by conventional law size and classification alone, because if this method is taken too much difficulty and passes the enforcement of the law.  AbstrakPerlindungan hukum kepada konsumen oleh BPSK melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrasi dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Resolusi perselisihan konsumen bukanlah proses penyelesaian perselisihan bertahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian perlindungan hukum terhadap jual beli melalui transaksi elektronik adalah faktor hukum yang masih melemahkan para pihak, terutama konsumen, persyaratan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dapat dipenuhi secara penuh, terutama soal kemahiran. Kegiatan dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran hukum konvensional dan klasifikasi saja, karena jika metode ini diambil terlalu banyak kesulitan dan melewati penegakan hukum.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI TAMAN NASIONAL WAKATOBI Daeng Halim, Isro
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.246 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.29

Abstract

Law enforcement on Crime of Fish Catching Using explosives in TNW is still less effective, although it has been handled seriously by law enforcement officers in the form of preventative or repressive measures. This is due to several factors influencing the effectiveness of law enforcement on the crime of fishing using explosives in Waktatobi National Park are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, and cultural factors. AbstrakPenegakan hukum tentang Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan bahan peledak di TNW masih kurang efektif, meskipun telah ditangani secara serius oleh petugas penegak hukum dalam bentuk tindakan pencegahan atau penindasan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukum terhadap kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Waktatobi adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya.
EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARANA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Chaidir Makkarannu, Ismu
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.528 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.30

Abstract

The application of diversion as a form of settlement of child crime through restorative justice approach done in Makassar is less effective, as a result of various factors that influence both externally and internally namely: lack of investigators, prosecutors and judges who are certified specifically to solve the problem of crime by the Children, lack of understanding about diversity, less effective law enforcement, limited economic conditions for the children's family, and poor social environment. AbstrakPenerapan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kejahatan anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di Makassar kurang efektif, sebagai akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal yaitu: kurangnya penyidik, jaksa dan hakim yang disertifikasi khusus untuk menyelesaikannya. masalah kejahatan oleh Anak-anak, kurangnya pemahaman tentang keragaman, penegakan hukum yang kurang efektif, kondisi ekonomi yang terbatas untuk keluarga anak-anak, dan lingkungan sosial yang buruk.  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR NOMOR : 92/PID.B/2015/PN.TKA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN TAKALAR Akbar, Akbar
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.128 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.27

Abstract

Judge Consideration in Decision No. 92 / Pid.B / 2015 / PN.Tka is not in accordance with the applicable law, because the judge has not been able to properly assess the facts in the trial. In addition, the application of material law by the judges who passed the decision against Defendant I and Defendant II Article 340 of the Criminal Code in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code is not appropriate, because the elements in the article have not been fulfilled in its entirety. AbstrakPertimbangan Hakim dalam Putusan No. 92 / Pid.B / 2015 / PN.Tka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hakim belum dapat menilai dengan baik fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, penerapan hukum materiil oleh hakim yang mengeluarkan putusan terhadap Tergugat I dan Tergugat II Pasal 340 KUHP dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak tepat, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut belum telah terpenuhi secara keseluruhan.   Kata kunci: Keputusan; Hakim; Pengadilan;

Page 1 of 4 | Total Record : 34