cover
Contact Name
Muhammad Solihin
Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Phone
+6282133515052
Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam
Location
,
INDONESIA
Jurnal Trias Politika
ISSN : 25977431     EISSN : 25977423     DOI : 10.33373
Core Subject : Social,
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Articles 75 Documents
PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI Muharam, Sahri; Andri, Alsar; Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.082 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1468

Abstract

Abstract The vilage?s lack of seriousness in administration can be seen in the lack of a well organized administration book, the existence village secretary who is assigned the status of a civil servent (PNS or now closer to the State Civil Aparatur), the placement of village assistants and many of the village?s who wan to change their status to the kelurahan of this meeting was due to beginning of the village?s incompetence in admninstration. This study aims to determine the role of the camat and the inhibiting factors in fostering the administration of the village the government in Benai District Kuantan Singingi Regency. This research method used surveyresearch with descriptive explanatory level and using quantitative and qualitative data analysis. This study looks at the role of the camat as stipulated in the Government Regulation Number 19 of 2008 concerning District Article 15 Paragraph 1 Point F and Paragraph 2 Point D, namely fostering the administration of village and/or kelurahan government. Judging from the result of the study, the sub district camat did not play a role in coaching specifically in administrative coaching in the 43 % category. Keyword: Village Government Adminstration Development AbstrakKetidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.Kata Kunci : Pembinaan, Administrasi, Pemerintahan, Desa 
GENDER, POLITIK DAN AGAMA Sutarto, Dendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.892 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i1.716

Abstract

Muhammadiyah is the largest religious social movement in Indonesia, based in Yogyakarta, Yogyakarta. The organization was founded on 8 Dhu al-Hijjah 1330 H or November 18, 1912 in Yogyakarta by KHAhmad Dahlan, the movement known as the Islamic purification movement " amal ma?ruf nahi munkar ", but what counts Muhammadiyah became the basis of religion in the construction and reproduction root doctrine on value socio-cultural-value in the relationship between men and women as well as a political legitimacy on gender inequality in Muhammadiyah. This research is a field research, using methods kualitatfi with the sociological approach-fenomenolis reinforced by some theoretical analysis of Antonio Gramsci with terminology hegemony, Michel Foucult, with power relations the history of sexuality and assisted by other theories one structural functionalism. From the findings of this study that gender inequality and the strong role of religion as a value in the process of construction and reproduction of gender in the Muhammadiyah movement.  Keywords: religion, gender, politics, construction, muhammadiyahMuhammadiyah merupakan gerakan sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta oleh K.H.Ahmad Dahlan, gerakan ini dikenal sebagai gerakan purifikasi Islam ?amal ma?ruf nahi munkar?, namun problemnya basis agama di Muhammadiyah menjadi akar kontruksi dan reproduksi doktrin atas nilai-nilai sosio cultural dalam relasi laki-laki dan perempuan sekaligus menjadi legitimasi politik atas ketidakadilan gender di Muhammadiyah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatfi dengan pendekatan sosiologis-fenomenolis yang diperkuat oleh beberapa analisis teoritis dari Antonio Gramsci dengan terminology hegomoni, Michel Foucult, dengan relasi kuasa the history of sexuality dan dibantu oleh teori lainnya salah satunya fungsionalisme struktural. Dari hasil temuan penelitian ini bahwa ketimpangan gender dan kuatnya peran agama sebagai nilai dalam proses konstruksi dan reproduksi gender di gerakan Muhammadiyah. Kata kunci: agama, gender, politik, konstruksi, muhammadiyah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DAGANG DI KOTA BATAM Maileni, Dwi Afni
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.876 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1239

Abstract

AbstractThe city of Batam is one of the largest cities in the Riau Islands with a very strategic location that is located on international shipping and also has a fairly close distance to Malaysia and Singapore. This strategic location can be an opportunity to be a door in marketing Indonesian products to neighboring countries. The resulting product can not be separated from the brand itself. A trademark may create unfair business competition because through a product brand the same kind of goods or services can be distinguished from its origin, quality and assurance that a product is Original. Through the brand of a company has built a character to its products, which is expected to be able to form an increasing business reputation for the use of the brand. Research conducted by the researcher is normative legal research, with primary data that is data source obtained directly in the field that is through interview with staff of Division of Law and Human Right of Directorate General of Intellectual Property Rights of Batam City. All the data obtained were then analyzed using qualitative analysis. The results of this study indicate that the legal protection for the holder of trademark rights Batam City in 2016 already get a good legal protection. Applicant of trademark registrar in the year 2016 in Batam City amounted to 18 registrants and throughout 2016 there was no violation of the brand in the city Batam, If the city of Batam encountered fake brands it is due to lack of public understanding of the legal protection for the trademark holder's own rights, in the legal process for the breach of the brand itself must be based on the offense of complaint, in the absence of a claim offense from the holder of the trademark itself and the public, the breach of the mark itself can not be processed by law. To obtain legal protection for the holder of the mark there are criminal charges for violators set forth in article 100, paragraphs 1,2 and 3 of Act 20 of 2016 on Brands and Geographical indications. Keywords: trademarks, batam brand rights holders, brand laws and geographical indications AbstrakKota Batam merupakan salah satu kota terbesar di Kepulauan Riau dengan letak yang sangat strategis yaitu berada di pelayaran internasional dan juga memiliki jarak yang cukup dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Letaknya yang strategis ini dapat menjadi peluang untuk dapat menjadi pintu dalam memasarkan produk Indonesia ke negara tetangga. Produk yang dihasilkan tidak lepas dari merek itu sendiri. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normative, dengan data primernya yaitu sumber data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu melalui wawancara dengan  staff Divisi Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kota Batam. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang Dikota Batam pada tahun 2016 sudah mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Pemohon pendaftarn merek dagang pada Tahun 2016 di Kota Batam berjumlah 18 pendaftar dan sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran merek dikota batam, Jika dikota Batam ditemui merek-merek palsu hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan  perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang itu sendiri, dalam proses hukum untuk pelanggaran merek sendiri haruslah berdasarkan delik aduan, jika tidak adanya delik aduan dari pemegang hak  merek itu sendiri dan masyarakat maka pelanggaran atas merek itu sendiri tidak dapat diproses secara hukum.Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdapat tuntutan pidana bagi pelanggarnya yang telah diatur pada pasal 100 ayat 1,2 dan 3 Undang undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.Kata Kunci: merek dagang, pemegang hak merek, undang-undang merek dan  geografis
PEMANFAATAN GOOGLE DRIVE DALAM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1666.649 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2408

Abstract

The 1998 reforms showed the existence of a social movement of the people that led to changes in the multidimensional crisis in the economic, political, law and bureaucratic. This change is based on the desire to create a democratic, clean government and accelerate the realization of people's welfare. Reforms in the bureaucratic sector have become an important part of efforts to create a clean government. Bureaucratic Reform can realize the implementation of good governance, good governance and high integrity both at central and regional governments. Evaluation of the implementation of bureaucratic reform in local government is a concrete form of applying the values of bureaucratic reform that is accountable and measurable. Along with the times that are driven by technological advances, the use of media can be used to support the implementation of bureaucratic reform. The use of media can also make the implementation of bureaucratic reform carried out transparently and accountably.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 Kustiawan, Kustiawan; Sofi, Kohen
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.922 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i2.1066

Abstract

Abstract By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances.From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village. Keywords: community particiation, rural development Abstrak Dengan memperhatikan pengalaman otonomi daerah di masa lalu yang mencakup prinsip otonomi riil dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi lebih adalah kewajiban hak, maka dalam undang-undang ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan wilayah berbasis kota. pada prinsip desentralisasi sendiri dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan dilaksanakannya penelitian di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan gambaran umum bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga konsep pembangunan partisipatif yang telah diterapkan dapat Dosis dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan terkait zat. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jika dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk materi, partisipasi dalam bentuk persalinan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan pembangunan. Kontribusi partisipasi dalam bentuk energi adalah yang terbesar dalam proses pembangunan yang diimplementasikan. Partisipasi dalam bentuk pemanfaatan pembangunan bagi masyarakat adalah ketika pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan, masyarakat akan benar-benar memanfaatkan dan menajaga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di desa Kuala Sempang. Meski dalam prosesnya mengalami hambatan kecil namun tidak mengurangi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan pedesaan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KELUARGA PERSEPEKTIF GENDER Sutarto, Dendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.462 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1473

Abstract

 Abstract Empowerment analysis of coastal communities in Batam, Karimun, and Lingga Islands based on family aims to find out strategies, models and what factors influence the empowerment of coastal communities. This analysis is useful to provide a solution and model recommendations to improve the independence and empowerment of the community in a sequential manner. This study is a qualitative descriptive method analysis with a gender approach. Factors affecting sustainable community empowerment; Learning by doing, problem solving, self evaluation, self development and coordination, self selection, self decisive independent variables. This concept provides direction in achieving the objectives of empowering the coast community of Batam, Lingga and Karimun as island coastal communities, with all the enormous natural potential, therefore all they need human resources as a power to manage the potential of the sea, fisheries, agriculture, home industry there is. There is great confidence in the power of human resources as a word view or the way they see the world, the potential that has social, economic value and so on as a great power for them. Keywords: Empowerment, Coastal Community, Family, Gender  AbstrakKajian Pemberdayaan Masyarakat pesisir Batam, Karimun, dan Kepulauan Lingga berbasis keluarga bertujuan untuk mengetahui startegi, model dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Analisis ini bermanfaat untuk memberikan rekomedasi solusi dan model untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara berkenjutan. Kajian ini merupakan analsis metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan gender. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; Learning by doing, Problem solving, Self evaluation, Self development and coordination, Self selection, Self decisim independent variable. Konsep ini memberikan arah dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisi Batam, Lingga dan Karimun sebagai masyarakat pesisir kepulauan, dengan segenap potensi alam yang sangat besar, dengan itu semuan mereka membutuhkan sumber daya manusia sebagai kekuatan untuk mengelola potensi laut, perikanan, pertanian, home industry yang ada. Ada keyakinan besar dengan kekuatan sumber daya manusia sebagai word view atau cara mereka melihat dunia, potensi yang memiliki nilai sosial, ekonomis dan sebagainya sebagai kekuatan besar bagi mereka. Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Keluarga, Gender   
PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP KINERJA PEYELENGGARA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 Solihin, Muhammad; Pamungkas, Tree Setiawan; Purba, Jhon Roi Tua
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.664 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i1.721

Abstract

The rapid population of beginner voters in Indonesia than in 2004-2009 should be a calculation in influencing election results. Perception of beginner voters on the performance of electoral institutions in a sense it is important to be discussed because of the independence and professionalism an important factor general election success.This study uses the quantitative research survey. Data collection techniques by questionnaire. The sampling technique is done with strafied random sampling technique. The survey conducted on students at nine universities in YogyakartaResults from this study: First, Knowledge voters on electoral institutions. Voters who do not know Bawaslu that as many as 49.7 percent of respondents. As for the KPU as much as 65.1 percent of voters know; Second, the level of confidence in electoral institutions quite good 57.2 percent of voters believe; Third, the perception of the neutrality of electoral institutions 50.5 percent; and Fourth, the Electoral Institute of Professionalism 48.1 percent of voters declared "professional"; and Fifth, Satisfaction with the performance of the KPU was satisfied only 44.4 percent, while 40.5 percent expressed "not satisfied.In conclusion the perception of beginner voters on the performance of electoral institutions KPU and Bawaslu overall is still relatively low and should be increased by way of socialization to voters. Keywords: general election, performance of electoral institutions, beginner voters, voter perceptions Pesatnya populasi pemilih pemula di Indonesia dari tahun 2004-2009patut menjadi perhitungan dalam mempengaruhi hasil Pemilu. Persepsi pemilih pemula terhadap kinerja peyelenggara Pemilu di rasa penting untuk di bahas dikarenakan independensi dan profesionalitas peyelenggara merupakan faktor penting keberhasilan peyelenggaraanPemilu.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni survei. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik strafied random sampling. Survei dilakukan terhadap mahasiswa di 9 perguruan tinggi di DIY.Hasil dari penelitian ini: Pertama, Pengetahuan pemilih terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum.pemilih pemula yang tidak mengetahui Bawaslu yakni sebanyak 49,7 persen responden. Sedangkan untuk KPU sebanyak 65,1 persen pemilih pemula mengetahui; Kedua, Tingkat kepercayaan terhadap lembaga peyelenggara pemilihan umum cukup baik 57,2 persen pemilih pemula percaya; Ketiga, Persepsi terhadap netralitas lembaga penyelenggara pemilihan umum 50,5 persen; dan Keempat, Profesionalisme Lembaga Pemilu 48,1 persen pemilih pemula menyatakan ?professional?.; dan Kelima, Kepuasan terhadap kinerja KPU menyatakan puas hanya 44,4 persen sedangkan 40,5 persen lainnya menyatakan ?tidak puas?.Kesimpulannya persepsi pemilih pemula terhadap kinerja peyelenggaraan pemilu yakni KPU dan Bawaslu secara keseluruhan masih tergolong rendah dan harus dilakukan peningkatan dengan cara sosialisasi terhadap pemilih pemula. Kata Kunci: pemilihan umum, pemilih pemula, persepsi pemilih, kinerja peyelenggara pemilu
FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM Sari, Meri Enita Puspita; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.508 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1464

Abstract

Abstract The Batam City Government has carried out various efforts to improve the welfare of life among the tribal communities. Various programs, training and education skills have been carried out by the government to the Sea Tribe to improve their basic skills, but the programs implemented have not been able to improve the basic skills needed in the life of the Sea Tribe. This study uses qualitative research methods, this method is used to be able to draw and examine the factors that influence the level of welfare of Bertam Island tribal people. Based on the results of the study, changes in life carried out by the marine tribes of Bertam Island affect their quality of life, especially social welfare. The Sea Tribe community still relies on traditional fish catches only and lives in deprived conditions, it can be seen from the quality of water obtained, houses occupied and inadequate fish catching equipment, other social aspects Sea communities are found not do community activities together with each other. In addition to different religious factors, people gather more with their families than they mingle with other communities. The cultural aspect also influences changes in the life of the sea tribe community. This can be seen from the beginning of the fading culture of tradition in terms of art and the existing generation will be faced with several threats such as loss of identity of the Sea Tribe as fishers, difficulties in continuing their lives because their society is still at a very low level of education and unable to compete in a world that growing. Keywords: Public Welfare, Marine tribe society, The role of government AbstrakPemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Berbagai program, pelatihan dan pendidikan keterampilan telah dilakukan oleh pemerintah kepada Suku Laut ini untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka, namun program-program yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk dapat menggambarakan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suku laut Pulau Bertam. Berdasarakan hasil penelitian, Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. komunitas Suku Laut masih bergantung kepada hasil tangkapan ikan secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, hal tersebut terlihat dari kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati dan peralatan tangkapan ikan yang belum memadai, diaspek sosial lainnya komunitas masyarakat  Suku Laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu sama lain. Selain faktor agama yang berbeda, masyarakat lebih banyak berkumpul dengan keluarga masing-masing dibanding berbaur dengan masyarakat lainnya yang lain. Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian dan generasi yang ada akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku Laut sebagai penangkap ikan, kesulitan meneruskan kehidupan karana masyarakat mereka masih berada dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin berkembang. Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Masyarakat Suku Laut, Peranan Pemerintah 
SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA DI INDONESIA: MELAHIRKAN KORUPSI POLITIK? Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.428 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1235

Abstract

AbstractThis study examines an open proportional electoral system in Indonesia that cause political corrupt. The purpose of this study is to analyze an open proportional election system that generates corruption among members of Parliament and DPRD. This research uses qualitative research with descriptive approach. Sources of data used, namely the primary data based on laws and official documents related to the electoral system in Indonesia. Secondary data include literature that is relevant to research in the form of books, articles magazines, newspapers, or scientific journals, press releases, and previous research relating to open list election systems and political corruption. The findings of this study indicate that the application of an open proportional electoral system aims to produce representative who is accountable and close to the constituents. This electoral system has the potential to generate political corruption due to the expensive political costs of competing in the election.Keywords: open proportional election system, parliaments, political corruption  AbstrakPenelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemilu proporsional terbuka yang melahirkan korupsi dikalangan anggota DPR dan DPRD. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang berdasarkan peraturan perundangan dan dokumen resmi yang terkait sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemilu daftar terbuka dan korupsi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu proporsional terbuka bertujuan agar menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya. Sistem pemilu ini berpotensi melahirkan korupsi politik karena biaya politik yang mahal selama berkompetisi dalam pemilu.Kata Kunci: sistem pemilihan umum, proporsional daftar terbuka, legislatif, korupsi politik
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN COMPACT DISK (CD) BAJAKAN DI KOTA BATAM Handayani, Pristika
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.789 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v3i2.2287

Abstract

Peredaran CD bajakan salah satunya sangat marak dan mudah didapatkan, termasuk di kaki lima atau pinggir jalan. Ketimpangan harga menjadi salah satu penyebab maraknya pembajakan CD, komsumen yang hendak menikmati dengan harga murah akan lebih tertarik untuk membeli daipada harus membeli yang asli atau original, sehingga memacu para pembajak untuk memperbanyak CD bajakan. Undang-Undang HKI yaitu No. 28 Tahun 2014 dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu solusi untuk pencegahan akan terjadinya penyalahgunaan hak cipta.