cover
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i2.484
Core Subject : Social,
JUSTICIA SAINS focuse on topics which relate generally to legal issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law; - Criminal Law; - Civil Procedural Law; - Criminal Procedure Law; - Commercial Law; - Constitutional Law; - International Law; - State Administrative Law; - Adat Law; - Islamic Law; - Agrarian Law; - Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 56 Documents
AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN Cenery, Jelisye Putri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.924 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v4i1.425

Abstract

Perkawinan adalah sesuatu ikatan yang menaikkan derjat seseorang baik dimata masyarakat maupun dimata Allah swt.menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki,dengan adanya perkawinan maka maka harta yang didapat selama perkawinan adalah termasuk harta bersama,terkecuali yang melakukan perkawinan terlebih dahulu ada membuat akata perjanjiajan kawin,baik dalam bentuk akta maupun dalam bentuk perjanjian dibawah tangan yang di legalkan oleh notaris ataupun dibuat dihadapan notaris.Banyak hal yang dapat diuraikan dalam perjanjian kawin tersebut apakah dalam bentuk kewajibab suami istri maupun harta sebelum perkawinana,sesudah perkawinanan ataupun perkawinan telah selesai.Adanya beberapa penyebabseseorang memnbuat perjanjian perkawinananatara lain adanya kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak,kedua pihak mempunya pengahasilan yang cukup besar.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan judul Akibat hukum pembuatan akta perjanjian kawin mengenai harta perkawinan.
PRINCIPLES OF AL-MUDHARABAH: A REVIEW ISLAMIC BANKING AGREEMENTS IN INDONESIA (CASE STUDY OF BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH) Maulidiana, Lina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.187 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.96

Abstract

Lahirnya perbankan Syariah di kancah Industri Perbankan Konvensional adalah untuk menawarkan system perbankan alternatip bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus kuatir atas persoalan bunga.Perbankan Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.Dengan demikian Perbankan berdasarkan prinsip Syariah adalah Bank-Bank yang mendasarkan produk-produk dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (Al-Quran dan Hadist).Untuk mengawasi kegiatan operasionalnya dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada perbankan berdasarkan Prinsip Syariah guna memastikan bahwa Bank tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.Salah satu Prinsip Syariah dalam Praktik Perbankan adalah Al-Mudharabah atau prinsip bagi hasil, dimana Bank dan nasabahnya dapat melakukan kerjasama dalam mengadakan suatu usaha. Bank sebagai pemilik dana (Shahibul mal) menyediakan sejumlah dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah (Mudharib). Pada pra akad keduanya telah menyepakati nisbah yang akan dibagikan dari hasil keuntungan yang akan diperoleh dari hasil keuntungan yang akan diperoleh dari usahanya.Kata Kunci: Perjanjian Perbankan Syariah, Prinsip Al-Mudharabah
ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK Herlambang, Dian; Setyawan, Dodi Yudi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.439 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.350

Abstract

AbstractIn Indonesia, electronic commerce can be said to be very developed. In 2007 there was a case which can be said to be the first case of electronic commerce. The data can be seen based on studies and suggestion that was carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) on the case of the MoU between the Government of Indonesia and Microsoft. This study was written to determine the implementation of the rules of business competition law and the policy of the KPPU in the field of business competition in relation to electronic commerce. In this study two approaches were used, namely the normative approach. The data in this study are mainly obtained from library research, especially on primary legal materials in the field of business competition. The data analysis used is qualitative method. This is closely related to research which can be categorized by normative legal research that approach is more abstract-theoretical.the results of the study show that the e-commerce business sector still does not lead to anti-business competition practices even though it still enters the surveillance radar. This may be due to electronic commerce itself is a new form of trade.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN Purwanti, Yuli
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.56 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i2.83

Abstract

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak serta kasus-kasus pemerkosaan merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang menunjukkan kompeksitas masalh kejahatan perkosaan. Pelaku perkosaan itu sendiri dalam beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh sekelompok orang dengan sangat berutal dan sampai menghilangkan nyawa. Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimanakan pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam konteks hukum pidana Indonesia, Bagaimanakah rumusan kedepan mengenai peraturan tindak pidana perkosaan yang menyebabkan matinya korban. Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk kedalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya, sehingga ketentun dari pasal-pasal tentang pemerkosaan didkam KUHP hanya untk melindungi perempuan. Dalam prakteknya hal-hal yang yang diperdebatkan oleh aparat pnegak hukum adalah prosedural hukumnya dengan mengabaikan sisi kemanusiaan dari korban. Hal-hal mengenai prosedural hukum acara yang diperdebatkan misalnya: apakah bukti-bukti tentang terjadinya perkosaan sudah terenuhi menurut hukum acara pidana yang meliputi adanya seperma, luka robek, keterangan saksi dan lain sebagainya. Padalah sangat sulit sekali ntuk membuktian itu semua apa lagi jika korban tidak segera melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya, hasil visum pn menjadi kabur jika korban langsung membersikan dirinya selelah terjadinya pemerkosaan, dan jika semua bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi maka korban sudah kalah dari prosedural formal.Kata Kunci : kriminologi, tindak pidana perkosaan, matinya korban
EKSISTENSI IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELATI, DWI PUTRI
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.319 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.302

Abstract

Advokat adalah salah satu profesi yang diakui oleh Negara Indonesia dalam rangka pemberian jasa dalam bidang hukum, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan bedasarkan ketentuan undang-undang ini, termasuk dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Berbicara bantuan hukum dalam hukum pidana dapat kita temui dalam Undang-undang No 8 Tahun1981 Tentang KUHAP bahwa Seorang advokat dalam membela kliennya sebagai penasehat hukum diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara. Imunitas advokat dalam melaksanakan Tugasnya dalam mendampingi kliennya, selama menjalankan tugasnya selama hal tersebut berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.Keywords : Existence, Immunity Advocate and Criminal Law Enforcement.
KONSTRUKSI PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM Kurnia, Kamal Fahmi; Santina, Rika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.342 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.365

Abstract

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan penafsiran dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan legislatif tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan-ketentuan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Salah satunya ketentuan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan umum dan proses penyelesaiannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan jenis-jenis pelanggaran pemilu dan proses penyelesaian pelanggaran pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga yang terutama dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka.  Hasil penelitian penjelaskan jenis-jenis pelanggaran pemilu menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pelanggaran pidana, pelanggaran administrative, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Adapun proses penyelesaian pelanggaran pemilu tersebut adalah Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, diselesaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana, setelah melalui proses kajian oleh Pengawas Pemilu dan Sentra Gakkumdu. Pelanggaran Administratif Pemilu, diselesaikan oleh Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Sengketa Proses Pemilu, diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ada ketidakpuasan terhadap putusan Bawaslu Perselisihan Hasil Pemilu, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI VERBALISANT DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA Rachman, Fathur
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.232 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i1.67

Abstract

Permasalahan yang peneliti ambil dari penelitian ini adalah apa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksiverbalisantsebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan dan apa faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan. Keterangan saksi Verbalisan ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat berita acara penyidikan, yang kehadirannya dipersidangan di dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, adalah untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara yang telah disidiknya. Penggunaan saksi verbalisan dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesunguhnya adalah untuk melumpuhkan terjadinya penyangkalan terdakwa dan sekaligus mempertahankan isi berita acara penyidikan yang dibuatnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyanggkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan berita acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi berita acara penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.Kata Kunci:Pembuktian, Keterangan Saksi, Saksi Verbalisant
PEMBERIAN STATUS HUKUM TERHADAP KAPAL YANG BERKEBANGSAAN INDONESIA Tegoeh, Herman Fikri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.692 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.484

Abstract

This journal was created because of the consideration of the Government of the Republic of Indonesia in determining the legal status of ships with Indonesian flag. The consideration is that the right to fly the Indonesian flag as a national flag on a ship is in force in Indonesia, because ships with Indonesian flag are part of Indonesian territory. This research was conducted with a quantitative methodology approach.The results of the study concluded that ships in Indonesia were entitled to legal protection from the Indonesian government and were required to fulfill the maritime conditions of the ship in accordance with the laws and international conventions ratified by the Indonesian government.The stages of determining the nationality of a ship determine the legal status of the ship as referred to in article 154 of Act Number 17 of 2008 concerning shipping, namely: Measurement, Registration and Determination of Ship Nationality.
TANTANGAN HUKUM ASURANSI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Zanariyah, Sri
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.302 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.103

Abstract

Keberadaan perusahaan asuransi tentunya untuk memberikan solusi kepada masyarakat tentang risiko yang dihadapi. Era globalisasi yang merupakan era keterbukaan antar negara, teuratama di bidang perdagangan, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pihak asing, termasuk usaha di bidang asuransi. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi. Keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam era globalisasi, khususnya tentang kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, diselenggarakan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.Kata Kunci: Asuransi, Indonesia, Era globalisasi
PERLINDUNGAN TERHADAP DISABILITAS DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN) Aryani, Fajar Dian; Pratama, Erwin Adiyta
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.778 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.360

Abstract

Problematika Disabilitas Indonesia menjelaskan bahwa ?Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.?Pasal 5 ayat (3) Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, Penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana, meskipun tidak menutup kemungkinan difabel sebagai pelaku kejahatan. Sehingga diperlukan upaya Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum serta Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana termuat dalam Bab V Undangundang ini.  Harapan penyandang disabilitas memang semuanya tidak tertampung dalam UU tersebut. Namu setidaknya ada upaya dalam Proses Kebijakan Hukum Pidana bagi Penyandang Disabilitas memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan, satu poin penting dari Undang-Undang ini yang diharapkan bisa menggawangi pelaksanaan Undang-Undang. Poin itu adalah tentang pembentukan Komnas Disabilitas yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyadang disabilitas.