cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
semnas.fh@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
semnas.fh@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26143216     EISSN : 26143569     DOI : -
Core Subject : Social,
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216) merupakan Prosiding yang memuat artikel-artikel yang telah dideseminasikan dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang berkomitmen menjadi wadah akademik bagi pakar hukum, pemerhati, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum dan isu-isu penegakan hukum di Indonesia. Secara berkala, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang mengangkat tema-tema khusus yang kekinian sehingga Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang mampu menjadi forum pakar hukum dari berbagai instansi di seluruh Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN KESIAPAN SISTEM HUKUM BIDANG AGRARIA Sastroatmodjo, Sudijono
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh unnes.v1i1.472

Abstract

Masyarakat ekonomi ASEAN yang akan berlangsung di penghujung tahun 2015, bagi Indonesia bisa merupakan peluang, tetapi juga bisa sebagai tantangan yang amat berat. Hal ini terkait dengan kenyataan obyektif Indonesia dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, yaitu bahwa Indonesia memiliki wilayah paling luas dan penduduk paling banyak. Dengan kondisi yang demikian ini, Indonesia memiliki banyak peluang dalam masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya sebagai pasar potensial duunia dan negara tujuan investasi.
MEWASPADAI DILEMA PRAKTIK PRIVATISASI AIR DI ERA MASYARAKAT GLOBAL ASEAN Suteki, Suteki
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh unnes.v1i1.473

Abstract

Fakta menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas air (the rights to water) untuk sebagian penduduk dunia, termasuk Indonesia, belum tercapai. Fakta ini mendorong upaya pemenuhan ha katas air dimasukkan sebagai salah satu tujuan Pembangunan Milenium atau Milenium Development Goals (MDGS) sebagai tarhet ke-10. Target tersebut ditetapkan untuk mengurangi setengah dari jumlah penduduk dunia yang tidak mempunyai akses air bersih dan sanitasi pada tahun 2015.  
PERAMPASAN TANAH, KETAHANAN PANGAN GLOBAL DAN AGRIBISNIS TRANSNASIONAL: INSTRUMENTALISME ATAU IDEASIONALISME HUKUM NASIONAL Safitri, Myrna A
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.474

Abstract

Operasi penguasaan tanah secara besar-besaran, berjangka waktu panjang oleh entitas bisnis transnasional yang menjalankan  usaha budidaya tanaman pangan untuk ekspor. Fenomena perampasan tanah untuk ketahanan pangan global di abad ke-21 ini mengemuka sejak tahun 2008-2009, bersamaan dengan meroketnya harga pangan global. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhaan penduduk yang tinggi berkorelasi positif dengan tingkat konsumsi.    
INTEREST CONFLICTS IN THE PUBLIC POLICY MAKING: A COMPARATIVE STUDY OF THE INDONESIAN LAWS ON THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM AND WATER RESOURCES Muhtada, Dani
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.475

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengambilan kebijakan dalam suatu negara seringkali melibatkan konflik-konflik kepentingan. Konflik tersebut pada gilirannya berujung pada terjadinya pro dan kontra di kalangan berbagai kelompok kepentingan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam polemic di media massa, debat di event-event public, maupun beragam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pendukung atau penentang kebijakan. Dalam konteksi Indonesia, pro dan kontra tersebut dapat dilihat misalnya dalam proses legislasi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SUBYEK TINDAK PIDANA PERKEBUNAN Kusuma, Bagus Hendradi
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.476

Abstract

Sistem pemidanaan merupakan keseluruhan aturan untuk menjatuhkan sanski pidana, dimana induk segala aturan pidana berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Antara KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP harus terdapat sinksronisasi, dalam hal ini Pasal 103 KUHP mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku 1, berlaku bagi perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali apabila ditentukan menyimpang. Dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, subyek hukum pidana di dalam ketentuan pidan perundang-undangan tersebut menyatakan setiap orang, yang berate berlaku bagi setiap orang secara umum, namun setiap orang dalam ketentuan pidana tersebut tidak dirumuskan secara tegas dalam ketentuan umum undang-undang tersebut dam langsung menghubungkan antara subyek hukum pidana dengan subyek hukum adminsitrasi dengan mengindetikkan subyek hukum pidana sama dengan subyek hukum administrasi. Bertolak dari uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yakni bagaimana pengaturan/formulasi subyek tindak pidana perkebunan dan bagaiaman kebijakan formulasi yang akan datang mengenai subyek tindak pidana perkebunan. Pengaturan/formulasi subyek tindak pidana perkebunan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2004 yakni setiap orang yang dalam pengaturan/formulasi di dalam ketentuan umum tidak dijelaskan batasan atau ruang lingkup mengenai setiap orang tersebut, berdasarkan Pasal 103 KUHP, berlakunya asas-asas umum dalam hukum pidana, dimana subyek tindak pidana dalam undang-undang tersebut adalah natuurlijke person. Kebijakan formulasi mengenai subyek tidak pidana perkebunan dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang haruslah dirumuskan secara tegas dalam perundang-undangan, apakah meliputi orang ataupun diperluas kepada korporasi. Jika diperluas korporasi sebagai subyek tindak pidana maka harus disertai pada aturan dalam pedoman pemidaaan bagi korporasi. Kesimpulan yang didapat adalah, bahwa pengaturan subyek tindak pidana perkebunan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tidak dapat disamakan dengan ketentuan subyek hukum adminsitrasi tersebut, karena setiap orang tidak dirumuskan tegas dalam ketentuan umumnya, kemudia bahwa subyek tindak pidana harus dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan apabila ingin diatur secara menyimpang dan ketentuan umum hukum pidana.
JUSTIFIKASI PRODUK HUKUM MASALAH PEMBATASAN EKSPOR SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) Fibrianti, Nurul
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.477

Abstract

Sampah elektronik atau electronic waste merupakan limbah elektronik yang dijadikan komiditas untuk perdagangan antar negara. Selama ini memang belum ada konsensus tentang apakah sampah-sampah elektronik tersebut dapat digunakan aatau diperbarui untuk dijual kembali. Masalah mendasarnya terletak pada penegakan hukum dan karakter pengaturan hukum limbah elektronik pada level internasional.
KEBIJAKAN FORMULASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA SERTA HAK ASASI MANUSIA PADA PEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL Sumardiana, Benny
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.478

Abstract

Modernisasi dan pembangunan telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. Lingkungan hidup dianggap sebagai obyek. Perspektif ini mamandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai obyek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk semata menunjang pembangunan. Lingkungan hidup sebagai sebuah sistem tentu tunduk pada sebuah sistem hukum alam yang ditakdirkannya. Sistem tersebut dapat belangsung dengan seimbang, jika kualitas komponen di dalamnya tetap berjalan stabil. Sebagai sebuah sistem kehidupan, maka lingkungan hidup merupakan sebuah kehidupan yang terdiri dari kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, dan kehidupan masa yang akan datang.
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI INDONESIA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF CRIMINAL POLICY Masyhar, Ali
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.479

Abstract

Tuhan telah memberikan sumber daya alam hayati Indonesia sedemikan berlimpah ruah. Namun dalam perjalanannya, kerusakan dan pencemaran terjadi di sana-sini. Diperlukan langkah strategis untuk menghentikan laju gerak kerusakan sumber daya alam hayati. Awal kelahiran Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi angin segar bagi perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia. Namun sampai saat ini masih saja terpampang data tentang kerusakan-kerusakan ekosistem yang mengganggu sumber daya alam hayati tersebut. Oleh karena itu, kajian ulang terhadap kebijakan yang ada (khususnya kebijakan hukum pidana/penal policy) menjad harapan untuk dapat membantu menanggulangi kerusakan sumber daya alam hayati tersebut. sistem pidana yang dirumuskan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tergolong dalam kategori konvensional karena masih mengikuti pola yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hanya mengenal subyek hukum berupa orang perorangan (bukan korporassi), tidak mengenal sistem minimum khusus, dan berorientasi pada pembedaan kualifikasi delik (kejahatan dan pelanggaran).  
KESIAPAN SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM BERUPA HASIL HUTAN UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Wulandari, Cahya
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.480

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengamanahkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebasar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal tersebut seharrusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi muncul kasus Rosidi yang dinilai mencederai keadilan masyarakat dan membatasi maysraakt dalam mengakses hasil hutan. Hal tersebut menarik jika dihubungkan dengan kesiapan sistem hukum di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.  
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Wijayanto, Indung
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 1 No 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.481

Abstract

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi negara Indonesia bahkan bagi negara-negara lain. Mangingat pentingnya hutan, maka hutan perlu dijaga kelestariannya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan hukum berupa unddang-undang. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirasakan tidak lagi mampu untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar yang dari tahun ke tahun semakin berkembang, baik dairi segi car maupun bentuknya. Pada tahun 2013, dikelaurkan UU No. 18 Tahun 2013 untuk merespon berbagai perkembangan agar penanggulangan tindak pidana pembalakan liar lebih efektif.

Page 1 of 2 | Total Record : 20