cover
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TANGGUNG JAWAB TERGUGAT DALAM PEMBERIAN NAFKAH PASCA PUTUSAN CERAI Prahara, Erwin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2018): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v1i1.2225

Abstract

Tujuan penelitian ini membahas tentang  pertimbangan majelis hakim terhadap tanggung jawab tergugat dalam memberikan nafkah dalam kajian putusan No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm) dan kendala serta solusi dalam mengimplementasikan putusan hakim tersebut. Metode pendekatan yuridis normatif,  spesifikasi penelitian secara deskriptif  data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perdata tentang Cerai Gugat.(Studi Kasus No. 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm) bahwa perkara cerai gugat ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan  yang berisi alasan gugatan dan Penggugat meminta permohonan kepada Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Agama Semarang. Tergugat, setelah dipanggil dengan patut sesuai Pasal 122 HIR ternyata tetap tidak hadir. Upaya soliusinya adalah Pemeriksaan dapat dilanjutkan / dilangsungkan tanpa hadirnya tergugat. Tergugat memberikan 1/3 gajinya kepada Penggugat tidak berdasar sehingga permohonan tidak diterima oleh Hakim, upaya solusinya, hendaknya kedua belah pihak memberikan alasan-alasan serta bukti adanya kekeayaan
PENYELESAIAN DEBITUR WAN PRESTASI ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIDAFTARKAN Hidayat, Rahmat; Soegianto, Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i2.2275

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang  telah didaftarkan. Perusahaan pembiayaan dalam pemberian kredit pada debitur sering kali mengalami persoalan terutama pada debitur yang wanprestasi, pinjam meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian baku antara perusahaan pembiayaan(kreditur) dengan debitur juga sering kali mengalami permasalahan,salah satunya atas ketidak pahaman terhadap peraturan perundangan yang ada,kondisi ekonomi dan karakter dari debitur sering kali melakukana tindakan yang di larang oleh undang-undang seperti memindah tangankan obyek jaminan fidusia. Permasalahan Penelitian ini adalah Penyelesaian debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang  telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 199 tentang jaminan fidusia,dalam hal ini di terangkan tentang proses pendaftaran jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia,bagaimana penyelesaian  debitur wanprestasi atas obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminanfidusia dan akibat hukumnya bagi debitur wanprestasi yang memindah tangankan obyek jaminan fidusia ke pada pihak ketiga sedangkan jaminan fidusianya sudah didaftarkan. Metode Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normative. Kredit  yang  diberikan  dengan  jaminan  fidusia berdasarkan  kepercayaan  terhadap  debitur  karena  barang  yang menjadi  jaminan  tetap  berada  dibawah  tangan  penguasaan  debitur. Adapun hambatan yang sering terjadi pada saat debitur wanprestasi kreditur sering mengalami kesulitan pada saat akan melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia dikarenakan objek jaminan fidusia tersebut sudah di pindah tangankan oleh debitur, padahal eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum sebagai upaya terakhir kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya.
KEDUDUKAN ASET DARI YAYASAN YANG BELUM DISESUAIKAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TETANG YAYASAN Mustofa, Mustofa
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i1.2263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedududkan aset yang belum disesuaikan  setelah terbitnya peraturan terbaru mengenai yayasan. Keberadaan yayasan di Indonesia mempunyai kekuatan yang penuh dengan adanya Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Hal ini menimbulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aset yayasan baik yang bersifat materil maupun immateril harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak disesuaikan, akan  berakibat tidak diakuinya yayasan yang telah berdiri, sehingga pemilik yayasan harus segera melakukan penyesuaian terhadap aset yayasan yang dimilikinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum kedudukan hak pakai sebagai aset yayasan pada yayasan yang belum disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan penyelesaian terhadap aset yayasan Dewantara Ciptasari. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah Akibat Hukum dari Kedudukan Hak Pakai Sebagai Aset Yayasan Pada Yayasan Yang Belum Disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan akan mengakibatkan tidak diakuinya badan hukum dari yayasan yang belum didaftarkan asetnya.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA TERHADAP TINDAKAN FANFIKSASI STUDI PADA NOVEL THE TWILIGHT SAGA “BREAKING DAWN” DAN WEB NOVEL RENESMEE’S NORMAL LIFE Natasaputri, Pritha Arintha
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 1, No 2 (2018): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v1i2.2254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta karya asli terhadap Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ?Breaking Dawn? dan Web Novel Renesmee?s Normal Life Suatu Kajian Undang ? Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Adapun temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 1) Legalitas karya fanfiction bersifat tentative, tergantung sejauh mana karya fanfiction tersebut tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta karya asli. Untuk mengetahui apakah suatu fanfiction melanggar atau tidak, harus dikualifikasidengan penilaian kualitatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang.Fanfiction sebagai karya derivative yang dibuat tanpa seizin pencipta karya asli telah diakomodir keberadaannya dalam Undang-Undang melalui mekanisme pembatasan hak cipta (fair use doctrine) dengan menetapkan beberapa kualifikasi diantaranya; tujuan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pertunjukan yang tidak komersil, serta harus memperhatikan hak paternitas dan hak integritas pencipta. Penilaian terhadap karya fanfiction harus dilihat secara kasus perkasus karena tujuan penggunaan dan konten setiap karya fanfiction berbeda-beda. 2) Bentuk perlindungan hukum atas pencipta karya asli terhadap modifikasi karya asli, yaitu; Pertama, perlindungan hukum secara preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan; dan Kedua, perlindungan hukum secara represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa.
KEDUDUKAN POTONGAN PAJAK PRIBADI TERHADAP ZAKAT YANG TELAH DIBAYARKAN Yuwono, Agus Budi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2018): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v1i1.2233

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa kedudukan potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat dan permasalahan yang timbul atas potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa zakat yang telah dibayarkan akan mengurangi penghasilan bruto atas pajak pribadi, bukan mengurangi nominal pajak pribadi. Permasalahan yang timbul atas potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya peraturan mengenai pemotongan pajak pribadi atas zakat yang dibayarkan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut terhadap masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu upaya mensosialisasikan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan bruto yang dilakukan secara terintegrasi bagi dari lembaga keagamaan maupun lembaga perpajakan.
PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM Iqbal, Muhammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 1 (2020): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2204

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untk  menganalisis pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan untk mengkaji pengaruh pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan |Menengah (UMKM). Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Kebutuhan pemerintah akan pembangunan sarana dan prasarana dapat sebagai penyediaan pelayanan publik harus dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog  akan lebih terbuka, transparan dan efisien  dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM,  masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui e katalog yang memutus rantai distribusi tersebut menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Pemerintah telah mendorong pemanfaatan sistem e katalog  bagi UMKM, salah satunya adalah partisipasi UMKM dalam produk lokal e katalog. Pada pelaksanaanya pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e katalog oleh UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e katalog.
PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pamungkas, Bambang Adhi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2019): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i2.2271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan otonomi desa pasca penerbitan undang-undang. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling melakukan interaksi antara satu sama lainnya, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakatnya melalui tradisi, adat istiadat dan hukum yang relatif mandiri. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memberikan keluwesan pada pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokrtis. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asal-usul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa serta agar Desa dapat terintegrasi dan dilaksanakan dengan baik, pemerintah harus segera melakukan revisi yang ada dalam UU Desa, antara lain terhadap norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal serta perlu adanya pembahasan yang jelas dalam perubahan Undang-Undang Desa antara kewenangan Kemendagri dan Kementrian desa terkait program pembangunan.
SISTEM PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Suratman, Sukadi; Junaidi, Muhammad
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2019): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v2i1.2259

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penagwasan asuransi syariah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan berbagai risiko (risk sharing) yang berdeda dari konsepsi asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini. Termasuk kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan singkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis diantaranya persoalan. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurusi dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh prktisi-praktisi yang professional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal adalah evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dewan Pengawas syariah dapat berjalan maksimal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI E COMMERCE LOVEBIRD BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sadad, Anwar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 1, No 2 (2018): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v1i2.2250

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menganalisa perlindungan hukum transaksi E CommerceLovebird. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana  Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan wirausahawan. Metode yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pertama pasal 1243 KUH Perdata jika penjual melakukan  wanprestasi maka konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kedua Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni berdasarkan pasal 62 Undang ?undang Perlindungan Konsumen yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Adapun problematika perlindungan Konsumen E CommerceLovebird terlatak pada dua aspek pertama tingkat kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya selama ini masih rendah kedua Penegakan hukum terhadap produsen atau penjual barang terkait pelanggaran terhadap undang ? undang konsumen masih kurang.
PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA“CURI START” KAMPANYE DALAM PEMILU 2019 Hatoguan Manurung, Edison; Heliany, Ina
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 1 (2020): MEI
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2367

Abstract

Menurut  Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali ditemukan pelanggaran.Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta,dan  pelaksana pemilu. Salah satunya adalah mengenai kasus Partai Perindo yang telah melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan atau bisa dikatakan telah ?mencuri start?. Berkaitan dengan keterangan diatas maka penelitian ini akan menguraikan tentangbagaimanakah peran Bawaslu terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh partai Perindo serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap partai yang telah melakukan pelanggaran kampanye berdasarkan Undang-undang Pemilu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini sebagaimana pasal 93,94,95 UU Pemilu diketahui bahwa Bawaslu berperan untuk menerima laporan dan menindak lanjutinya, sehingga didapati bahwa Perindo sudah melakukan pelanggaran pemilu hal ini merupakan laporan dari KPI, karena Perindo telah berkampanye, dengan cara menayangkan Mars Perindo di stasiun TV milik HTS . Terkait pelanggaran yang dilakukan Perindo, maka HTS dikenakan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.