cover
Contact Name
Susanto
Contact Email
susanto@unpam.ac.id
Phone
+6285319181914
Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id
Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23562013     EISSN : 2614333X     DOI : 10.32493
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll
Articles 68 Documents
PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG PT.NYONYA MENEER NOMOR 01/PDT.SUS-PKPU/2015) Suwarno, Ernawati; Gueci, Rizal S.; Arofa, Endi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.245 KB)

Abstract

Abstrak Pabrik jamulegendaris PT. Nyonya Meneer berawal sejak tahun 1919.Nama Asli Nyonya Meneer yakni Lauw Ping Nio.Wirausahawan asal Jawa Timur ini menekuni bidang industri jamu sejak 1919.Nama Meneer, diambil dari nama beras menir, yakni sisa butir halus penumbukan padi. Tahun 1900an,suami Nyonya Meneer jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama.Ia mulai meracik jamu yang ternyata mujarab dan membuat kondisi suaminya pun pulih.Tahun1919,Nyonya Meneer mendirikan sebuah usaha bernama ?Jamu Cap Potret Nyonya Meneer? di Semarang.Tahun 1978,Nyonya Meneer meninggal dunia.Tahun 1995,konflik berakhir dengan pelepasan saham anggota keluarga. Perusahaan Nyonya Meneer sepenuhnya dipegang oleh cucu Nyonya Meneer yang bernama Charles Saerang. Tahun 2015,PT.Nyonya Meneer melawan kreditur di pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan berakhir damai melalui kesepakatan proposal masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).Salah satu alasan utama goyahnya bisnis Nyonya Meneer adanya perselisihan keluarga tersebut, selain beban utang, dan kurangnya inovasi pada produk mereka.Sehingga kinerja keuangan perusahaan terganggu.Akhirnya pada 8 Juni 2015 lalu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang.Pada perkara ini, pihak Hendrianto Bambang Santoso, salah satu kreditur asal Sukoharjo, menggugat pailit Nyonya Meneer karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima Rp 118 juta dari total utang Rp 7,04 miliar.Tujuan penulis menulis tesis ini adalah bagaimana impelementasi prinsip, norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengadili kasus PT. Nyonya Meneer dan pertanyaan penulis, apakah putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi kreditur dan debitur. Setelah penelitian selesai, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa implementasi prinsip, norma, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mendekatinya yaitu prinsip pari passu pro rata parte, yaitu bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya dibagikan secara proposional.Kata Kunci: Pailit, PT. Nyonya Meneer, Putusan.
PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (STUDI PADA KANTOR DPRD KOTA TANGERANG SELATAN) Nurdiyana, Nurdiyana
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Surya Kencana Dua
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.463 KB)

Abstract

AbstrakDPRD adalah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan yang sama.DPRD memiliki peranan sangat strategis dalam mengawasi  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal ini berkaitan dengan produk hukum daerah, karena DPRD mempunyai fungsi legislagi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengawasan DPRD merupakan pengawasan yang bersifat politis terhadap kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan  DPRD terhadap produk hukum daerah yaitu peraturan daerah  di era  otonomi daerah dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi DPRD dalam mengawasi implementasi peraturan  daerah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskritif dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder dan bertitik dari analisis yuridis normatif.Hal ini dimaksud karena penelitian ini bertitik tolak dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tugas pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Mekanisme pengawasan  DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dilakukan dengan menilai penerapan dan pengefektifan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan terhadap pengadministrasian program-program yang diciptakan dengan peraturan-peraturan, pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain ditingkat daerah, pengawasan terhadap investasi di daerah dan yang terakhir pengawasan DPRD  terhadap pemebentukan tat kelola pemerintahan yang baik.Kata kunci : pengawasan, peraturan daerah, good governance.
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Sari, Nani Widya
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Surya Kencana Dua
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.388 KB)

Abstract

Abstrak Korupsi telah menciderai rasa keadilan masyarakat secara berkepanjangan. Korupsi juga telah meruntuhkan citra Indonesia sebagai negara hukum. Wibawa hukum menjadi tercoreng, seakan stigma Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki makna apa-apa. Untuk itu, adalah tugas negara untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Salah satu tugas negara tersebut dibebankan dipundak institusi kejaksaan Republik Indonesia, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia  yang berbunyi; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ini, kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum. Jaksa agung adalah kunci penegakan hukum. Inilah tantangan berat yang harus segera dijawab jajaran kejaksaan bersamaan dengan instansi penegak hukum lainya.Kata kunci: Kewenangan, kejaksaan, korupsi.
TINDAK PIDANA TERORISME DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Yanti, Rahma
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Surya Kencana Dua
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.897 KB)

Abstract

Terrorism is one of transnational crime base on international conventions. One of national crime which consists of transnational aspects. Transnational crime convention only manage about how to run cooperation to eliminate national crime which across country borders. Terrorism hasn?t consider as International crime because there?s no unification about its definition. Terrorism still consider as a sensitive issue in each country related with rass, etnis, culture, religion, and geographical aspects. Terrorism law enforcement proses is each country positive law jurisdiction and not as International Criminal Court jurisdiction based on Rome Statuta.Keywords: Crime, Terrorism, International Criminal Law
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (STUDI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN) Saputra, Agung Arafat
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Surya Kencana Dua
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.154 KB)

Abstract

Abstrak Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan publik, arahan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah, kasus dan sengketa dibidang perumahan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman melalui proses dan tahapan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan pemukiman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimanakah implementasi Otonomi Daerah terhadap kebijakan publik dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Wilayah Kota Tangerang Selatan ? (2) Bagaimanakah kendala dan penyelesaian pelaksanaan kebijakan publik dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Wilayah Kota Tangerang Selatan ? Dalam menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi perpustakaan dan  wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Tangerang Selatan terdapat kendala seperti kasus pengembang yang meninggalkan begitu saja perumahannya sebelum menyerahkan sarana, prasarana dan utilitas umum kepada pihak Pemerintah Daerah bahkan sampai ada yang menjual lahan yang sebelumnya dalam rencana tapak (site plan) menjadi lahan untuk sarana, prasarana dan utilitas umum, permasalahan ini biasanya terjadi pada pengembang skala kecil, walaupun di dalam peraturan yang ada dikatakan bahwa tidak diperbolehkan lahan tersebut untuk diperjualbelikan, karena lahan tersebut merupakan aset daerah Kota Tangerang Selatan.Penyelesaian kendala dalam permasalahan ini dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu musyawarah mufakat, penyelesaian melalui jalur pengadilan / litigasi, dan penyelesaian diluar pengadilan/non litigasi yang berbentuk arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Penyelenggaraan Perumahan, Kendala, Sanksi.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH” Dadang, Dadang
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua:
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.482 KB)

Abstract

Abstrak ?Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan hukum dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 9 TAHUN 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengetahui kendala-kendala dalam penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah tanpa adanya rekomendasi dari DPRD. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Rekomendasi DPRD pada Pemda provinsi tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Negara dan peraturan perundang-undangan teknis lainnya. Rekomendasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bukan merupakan penjabaran dawi kewenangan pengawasan DPRD terhadap gubernur. Rekomendasi yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan adalah rekomendasi sebagai instrumen hukum administrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  gubernur, khusunya dalam penyelenggaraan fungsi penetapan keputusan atau pelaksanaan tindak pemerintahan. Rekoemndasi DPRD dalam proses perizinan merupakan konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara yang tidak diatur di dalam peraturan perundang- undangan. Dalam fungsi konfirmasi, rekomendasi semata-mata merupakan instrumen persetujuan tidak mengikat dalam penerbitan keputusan pemerintahan. Rekomendasi dalam fungsi persyaratan mengikat pemberi rekomendasi untuk bertanggungjawab terhadap akibat-akibat yang timbul dari akibat pelaksanaan keputusan yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diterima oleh penerima rekomendasi.??Kata Kunci: Rekomendasi, DPRD, Perizinan.?
DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN ., Rachmayanthy
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2017): Surya Kencana Dua
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.182 KB)

Abstract

 Juvenile in conflict with the law according to Indonesian constitution number 12 years 2012 about Junenile Justice System are Children, which have riched 12 years old and under 18 years old suspected crime. Law enforcement for juvenile suspectible of negative impact cause by the judicial process, such as Stigma. Community has tend to ?judge? that they are naughty children/ criminal and worthly to be dissociated from society, or even worthy imprisoned. Therefore, dissociate juvenile from judicial process (especially imprisoned) is more preferred. Deinstitutionalization for juvenile in conflict with the law is one of strategic policy for children best interest. Therefore, detention and imprisoned were the last attempt in consider of sociological and psychological impact. Best solution in juvenile case were diversion and restorative justice. Diversion according to Indonesian Constitution is diversion settlement of juvenile case from criminal justice  process to other. While, restorative justice is a process when every body/ side that involved are gathered to talk about the win win solution of the problem which best for nowadays and future interest. Correctional is a system and subsystem is every stages of criminal justice system, especially the criminal justice of juvenile. The stages began from pra adjudication, adjudication (by Bapas and LPAS) and post adjudication stage (by LPKA and Bapas). Balai Pemansyarakatan or we call it Bapas is a subsystem of correction which has role from beginning of criminal justice process. Its function is pra adjudication and adjudication stages were accompaniment, guiding, supervision of diversion criminal justice of juvenile and also restorative justice. In post adjudication stage, the principle of restorative justice is still needed with LPKA, Bapas and other are involved for the implementation.Keywords: Juvenile in conflict with the law, Diversion  Restorative justice, Correction
PENEGAKAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS NATIONAL RISK ASSESSMENT Imron, Ali; Yulianti, Sella
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.019 KB)

Abstract

Abstrak Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas ? batas yuridiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF ML) telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap Negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Berkaitan dengan rekomendasi FATF, peraturan Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur beberapa rekomendasi FATF tetapi tidak terbatas pada pengaturan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan berbasis risiko. Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukan arah yang positif. Pada tahun 2010 telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Kata Kunci: Pencegahan, tindak pidana, pencucian uang
FUNGSI INVESTIGATIF DALAM KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA YANG DIDASARKAN PADA PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN Susanto, Susanto; Bastianon, Bastianon
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.06 KB)

Abstract

Abstrak Dalam memutuskan suatu perkara yang disidangkannya hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dan fakta-fakta persidangan.  Tulisan ini menggambarkan bahwa putusan hakim juga mendapatkan reaksi dimasyarakat, sebagai contoh putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Terdakwa yang memperkosa dua anak di Bogor. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan putusan namun kebebasan tersebut tidak boleh keluar dari fakta-fakta hukum dalam persidangan termasuk hakim wajib menggali nilai-nilai baik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.  Dalam mengadili perkara pada dasarnya hakim sedang melakukan investigasi, oleh karenanya hakim tidak hanya mendasarkan bukti-bukti dalam persidangan namun menerapkan fungsi investigatif dalam mengadili sutau perkara yang dihadapinya.Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembuktian dan Kebebasan Hakim
KAJIAN TEORITIS PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA KOTA TANGERANG) Rahman, Fathur
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Surya Kencana Dua
Publisher : Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.012 KB)

Abstract

AbstrakUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu undang-undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan yang prinsipnya mengatur pembangunan ketenagakerjaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja dan kenyamanan berusaha bagi pengusaha,serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif  bagi pengembangan dunia usaha.Dalam Undang-undang ini diatur tentang cara membuat perjanjian kerja, baik Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kenyataan yang terjadi pada beberapa pekerja yang perjanjian kerjanya sudah berakhir atau diperpanjang, kadang-kadang pengakhiran atau perpanjangan perjanjian kerja tidak melalui prosedur yang ada sehingga hak pekerja dikurangi oleh pengusaha.Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain.Pemerintah sebagai pengusul perubahan regulasi dan pemegang kendali pengawasan dalam pelaksanaan PKWT juga sebaiknya memperhatikan kepentingan para pihak dalam hal ini, sebab pada dasarnya pelaksanaan PKWT akan dapat menguntungkan semua pihak yang berkaitan asalkan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan berada dalam koridor penegakan hukum ketenagakerjaan.Karena dalam kasus perburuhan yang sering terjadi ,dikarenakan kurangnya simpati dari pemerintah  kepada buruh serta lemahnya perlindungan dari pemerintah yang seharusnya di terapkan untuk dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.Oleh karena itu,Perjanjian Kerja Bersama merupakan hukum tertinggi bagi para pihak yang membuatnya,dan merupakan hak dasar dari hukum perjanjian itu sendiri,sehingga dapat mewakili keinginan dan cita-cita dari semua pihak.Kata Kunci :   Penerapan dan Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.