cover
Contact Name
Aly Ashghor
Contact Email
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Phone
+6281314082099
Journal Mail Official
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Center for National Security Studies (Puskamnas), Bhayangkara Jakarta Raya University (UBJ) Puskamnas, GRHA Summarecon Lt.3 Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya Bekasi Utara, Jawa Barat 17121
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Keamanan Nasional
ISSN : 24427985     EISSN : 25797727     DOI : https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.437
Core Subject : Social,
Jurnal Keamanan Nasional presenting works or article on national security issues, and the influence of international-strategic environment dynamics. PUSKAMNAS invites you to carved critical and original ideas on national security issues (terrorism, insurgency, police issue, military issues, conflict, social issues, brawl, etc.). The works could be a teoritical, analytical, research publication, history, case study, including recent issues on national, regional or international scope.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2017): Mei" : 5 Documents clear
FINDING HOME: A FORENSIC PERSPECTIVE ON THE GLOBAL CRISIS OF FORCED MIGRATION Heristyorini, Ayodya
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.7

Abstract

AbstractForced migration is a major social, political, legal, and public health challenge for the world today. Many developed countries are struggling to keep up with the massive influx of refugees streaming in bringing a myriad of issues that needs to be addressed. Despite fleeing for their lives when crossing geographical borders, refugees still have the legal burden to validate asylum claim. The aim of this paper is to discuss the different roles that forensic science can partake in managing the global crisis of forced migration. In a legal aspect, the role of forensics is providing evidence that can aid refugees in their asylum proceedings, such as age estimation for minors, physical and mental health assessments, and investigation of torture allegations. Despite polarising public opinion and many problematic challenges involved in working with refugees, the spirit of forensic science has always been about objectivity without discrimination. It is within the professional duty of forensic expertise as members of the global communityto contribute what they can in this humanitarian crisis our society is currently facing.Keywords: migration, legal, forensic science and humanitarian AbstrakKrisis pengungsi menjadi masalah sosial, politik, hukum dan kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan dunia saat ini. Banyak Negara maju yang mengalami kesulitan menangani gelombang pengungsi yang datang dengan berbagai masalah yang perlu diatasi. Meskipun alasan pengungsi menyeberangi perbatasan geografis negara adalah untuk menyelamatkan nyawa, mereka tetap memiliki beban hukum untuk mengesahkan pencarian suaka mereka. Tujuan dari tulisan ini adalah membahas berbagai peran ilmu forensik dalam menangani krisis pengungsi yang sedang terjadi di dunia. Dalam aspek hukum, peran forensik adalah memberikan pembuktian yang dapat membantu pengungsi dalam proses suaka mereka, antara lain perkiraan usia untuk pengungsi di bawah umur, pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan pengungsi, dan penyelidikan kasus penganiayaan. Meski opini publik bertentangan dan banyaknya tantangan problematis yang terlibat terkait pengungsi, jiwa ilmu forensik adalah objektifitas tanpa diskriminasi. Praktisi forensik memiliki tanggung jawab sebagai anggota komunitas dunia untuk menyumbangkan keahlian yang mereka punya dalam krisis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat sekarang.Kata kunci: Migrasi, hukum, ilmu forensik dan kemanusiaan
MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN: KOMPARASI GBHN DAN RPJPN SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM BIDANG PEMBANGUNAN Bahaudin, Bahaudin
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.10

Abstract

AbstractPolitical law of development policies in the Reformation era no longer recognize the term National Directives Outline (Garis-Garis Besar Haluan Negara or GBHN). Reformation planners consider the terminology as taboo because of its close association with the New Order (Orde Baru) regime. The Reformation era acknowledge the term Long Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang or RPJP) as the political law of national development policies. In practice, RPJPN is the vision and mission of the elected President and has a limitation of 10 years, exceeding the President?s term of office. Unlike GBHN which is constitutional and bound to be executed regardless of whom is leading, RPJP is political and compromising in nature, therefore fraught with inconsistencies. This article discusses GBHN and the proposed revival of it as the national development directive.Keywords: GBHN, Reformation and National Development AbstrakKebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan di era Reformasi tidak lagi mengenal istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Para perancang reformasi memandang tabu terminologi tersebut, sebab istilah tersebut begitu lekat dan identik dengan rezim Orde Baru. Reformasi mengenal istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai kebijakan politik hukum nasional dalam bidang pembangunan. Dalam tataran pelaksanaannya RPJPN adalah visi-misi Presiden terpilih, dan memiliki keterbatasan terlebih masa jabatan Presiden hanya dibatasi 10 tahun saja. Berbeda dengan GBHN yang sifatnya konstitusional dan wajib dijalankan oleh siapapun penguasanya, RPJP lebih bersifat politis dan kompromi, sehingga dalam pelaksanaanya kerap terjadi inkonsistensi. Tulisan ini memberikan ulasan GBHN dan wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional.Kata Kunci: GBHN, Reformasi dan Pembangunan Nasional
CONSUMER TRIBE DAN INDUSTRI GAYA HIDUP DI BANDUNG, INDONESIA Soeriaatmadja, Keni
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.20

Abstract

AbstractIn 2015, UNESCO rewarded Bandung as one of World?s Creative City for ?design? category. This raised many reactions from the public, including ones questioning the emergence and existence of communities who plays the main role in the creative industry of the city. One of the most significant role comes from the youth culture in the city who produces goods as part of their life styles that has become economically successful and is claimed to be the actors of creative industry in Bandung, and in Indonesia in a bigger scheme. The fact is, many of these companies emmerge from the diffusion of globalization into the youth culture where at some point create the need to reproduce its cultural icons and symbols into items with more reasonable pricing. The youth culture and its life styles then construct a mutual relation, between producers and consumers, to support this act of reproduction which is unique because it involves sharing of idealisms. With a perspective of consumers tribe, this article tries to unfold the historical journey of Bandung?s youth culture and relates it with the social process that occurs within its economic significance.Keywords: Culture, Life Styles, Globalization and economic AbstrakPada tahun 2015, UNESCO menobatkan Bandung sebagai salah satu kota kreatif dunia, atau World?s Creative City, dalam kategori desain. Hal ini mengundang banyak reaksi publik, termasuk mereka yang mempertanyakan kemunculan dan eksistensi komunitas-komunitas yang memiliki peran utama dalam industri kreatif kota tersebut. Salah satu peran signifikan dipegang oleh budaya anak muda perkotaan yang memproduksi barang sebagai bagian dari gaya hidup mereka yang menjadi sukses secara ekonomi dan diklaim sebagai aktor industri kreatif baik di Bandung maupun di Indonesia. Faktanya, banyak dari perusahaan ini muncul dari difusi globalisasi dalam budaya anak muda sampai pada satu titik dimana anak muda memiliki kebutuhan untuk meniru ikon dan simbol kultural menjadi barang dengan harga yang lebih terjangkau. Budaya anak muda dan gaya hidup mereka kemudian membentuk hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen untuk mendukung aksi meniru yang unik ini, karena melibatkan pertukaran idealisme. Dengan perspektif kaum konsumen, artikel ini membuka perjalanan historis budaya anak muda Bandung dan menghubungkannya dengan proses sosial yang terjadi dalam makna ekonominya.Kata Kunci: Budaya, Gaya Hidup, Globalsasi dan Ekonomi
KEAMANAN MARITIM DI LAUT CINA SELATAN: TINJAUAN ATAS ANALISA BARRY BUZAN Setiawan, Asep
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.8

Abstract

AbstractThe article discusses maritime security in South China Sea based on security concept by Barry Buzan. According to Buzan, analysis of security is divided into three levels: individual, national and international. In addition, security dimension consists of military security, politics, societal, economics and environment. Maritime security can be seen as the combination of preventive and responsive measures to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts. With this concept, maritime security in South China Sea considers three level analyses and in same time involve multi dimension of security factors. Security in the area should put in correct perspective to get full understand of complexity this matter.Keywords: Maritime Security, South China Sea, Barry Buzan, Security Dimension AbstrakArtikel ini mendiskusikan tentang keamanan maritim di Laut Cina Selatan berdasarkan konsep keamanan oleh Barry Buzan. Menurut Buzan, analisis keamanan dibagi menjadi tiga tahap: individual, nasional dan internasional. Selain itu, dimensi keamanan terdiri dari keamanan militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Keamanan Maritim dapat dilihat sebagai kombinasi dari tindakan preventif dan responsif untuk menjaga domain maritim dari ancaman dan tindakan pelanggaran hukum. Dengan konsep ini, keamanan maritim di Laut Cina Selatan mempertimbangkan tiga tahap analisis dan melibatkan faktor-faktor keamanan multi dimensi. Keamanan di daerah tersebut perlu dinilai dengan perspektif yang tepat untuk memahami kerumitan masalah ini.Kata Kunci: Keamanan Maritim, Laut Cina Selatan, Barry Buzan dan Dimensi Keamanan
MEMBUKA RUANG BARU DEMOKRASI PARTISIPATIF BAGI COMMUNITY POLICING: PERAN FORUM WARGA Thamrin, Djuni
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.9

Abstract

AbstractThis paper argues to push and open participative democratization space for citizens, particularly the destitute and marginalized, to actively participate in public decision making that implicate their future quality of life, including involvement in community policing or Polmas. Examples from all over the world identified from various studies show that the more expansive and intensive the participation involvement of citizens in a country governance, development continuity will be cheaper and easier to push towards.Keywords: participative democracy, community policing, Polmas and Forum Warga AbstrakTulisan ini mengundang perdebatan untuk mendorong dan membuka ruang demokratisasi partisipatif bagi warga negara, khususnya kelompok miskin dan marginal terlibat secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan publik yang berimplikasi atas perbaikan kualitas hidupnya dimasa mendatang, termasuk keterlibatan dalam konsep community policing atau Polmas.  Contoh dari berbagai penjuru dunia yang telah diidentifikasi dari berbagai studi menunjukan bahwa makin luas dan intensif keterlibatan partisipasi warga dalam managemen tata kelola negara, makin murah dan mudah mendorong keberlangsungan pembangunan.Kata Kunci: demokrasi partisipatif, community policing, Polmas dan Forum Warga

Page 1 of 1 | Total Record : 5