cover
Contact Name
Aly Ashghor
Contact Email
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Phone
+6281314082099
Journal Mail Official
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Center for National Security Studies (Puskamnas), Bhayangkara Jakarta Raya University (UBJ) Puskamnas, GRHA Summarecon Lt.3 Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya Bekasi Utara, Jawa Barat 17121
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Keamanan Nasional
ISSN : 24427985     EISSN : 25797727     DOI : https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.437
Core Subject : Social,
Jurnal Keamanan Nasional presenting works or article on national security issues, and the influence of international-strategic environment dynamics. PUSKAMNAS invites you to carved critical and original ideas on national security issues (terrorism, insurgency, police issue, military issues, conflict, social issues, brawl, etc.). The works could be a teoritical, analytical, research publication, history, case study, including recent issues on national, regional or international scope.
Articles 60 Documents
FINDING HOME: A FORENSIC PERSPECTIVE ON THE GLOBAL CRISIS OF FORCED MIGRATION Heristyorini, Ayodya
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.7

Abstract

AbstractForced migration is a major social, political, legal, and public health challenge for the world today. Many developed countries are struggling to keep up with the massive influx of refugees streaming in bringing a myriad of issues that needs to be addressed. Despite fleeing for their lives when crossing geographical borders, refugees still have the legal burden to validate asylum claim. The aim of this paper is to discuss the different roles that forensic science can partake in managing the global crisis of forced migration. In a legal aspect, the role of forensics is providing evidence that can aid refugees in their asylum proceedings, such as age estimation for minors, physical and mental health assessments, and investigation of torture allegations. Despite polarising public opinion and many problematic challenges involved in working with refugees, the spirit of forensic science has always been about objectivity without discrimination. It is within the professional duty of forensic expertise as members of the global communityto contribute what they can in this humanitarian crisis our society is currently facing.Keywords: migration, legal, forensic science and humanitarian AbstrakKrisis pengungsi menjadi masalah sosial, politik, hukum dan kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan dunia saat ini. Banyak Negara maju yang mengalami kesulitan menangani gelombang pengungsi yang datang dengan berbagai masalah yang perlu diatasi. Meskipun alasan pengungsi menyeberangi perbatasan geografis negara adalah untuk menyelamatkan nyawa, mereka tetap memiliki beban hukum untuk mengesahkan pencarian suaka mereka. Tujuan dari tulisan ini adalah membahas berbagai peran ilmu forensik dalam menangani krisis pengungsi yang sedang terjadi di dunia. Dalam aspek hukum, peran forensik adalah memberikan pembuktian yang dapat membantu pengungsi dalam proses suaka mereka, antara lain perkiraan usia untuk pengungsi di bawah umur, pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan pengungsi, dan penyelidikan kasus penganiayaan. Meski opini publik bertentangan dan banyaknya tantangan problematis yang terlibat terkait pengungsi, jiwa ilmu forensik adalah objektifitas tanpa diskriminasi. Praktisi forensik memiliki tanggung jawab sebagai anggota komunitas dunia untuk menyumbangkan keahlian yang mereka punya dalam krisis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat sekarang.Kata kunci: Migrasi, hukum, ilmu forensik dan kemanusiaan
GERAKAN TERORISME TAHUN 2015: POLA SERANGAN, JUMLAH KORBAN DAN WAJAH BARU GLOBAL JIHAD Asghar, Ali
Jurnal Keamanan Nasional Vol 2, No 1 (2016): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v2i1.35

Abstract

Tulisan ini mengulas tentang aksi teror yang terjadi sepanjang tahun 2015. Data teror bersumber dari pemberitaan media massa baik nasional maupun internasional. Data dikelompokkan menjadi beberapa kelompok; pola serangan, jumlah korban, dan jumlah serangan organisasi terorisme, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. ISIS menjadi organisasi terorisme paling mematikan di tahun 2015, diikuti oleh Boko Haram dan Taliban. Data teror 2015 menunjukkan bahwa Al-Qaeda tidak lagi menjadi ancaman terorisme yang mematikan. Jumlah serangan Al-Qaeda lebih kecil dibandingkan Taliban, ISIS maupun Boko Haram. ISIS menjadi wajah baru global jihad pasca Al-Qaeda. Konsep Jihad ISIS adalah ?Jihad untuk Negara Islam? sementara Al-Qaeda ?Jihad fi Sabilillah?.
KEAMANAN LINTAS PERBATASAN: STUDI MIGRAN ILEGAL ANTARA BATAM DAN JOHOR Sulaksono, Endro
Jurnal Keamanan Nasional Vol 2, No 2 (2016): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v2i2.47

Abstract

AbstrakArtikel ini fokus terhadap fenomena kegiatan penyelundupan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Modus yang digunakan memiliki pola legal entry and illegal stay, serta illegal entry and illegal stay melalui jalur lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Isu ini menarik perhatian dan menjadi isu serupa di berbagai negara terkait dengan ancaman kejahatan lintas perbatasan yang berimplikasi terhadap keamanan perbatasan. Berawal dari kegiatan migrasi yang diakui sebagai hak setiap warga negara dengan harapan mendapatkan perubahan ekonomi yang lebih baik, namun kenyataannya menimbulkan masalah baru. Implikasinya, menurunkan kewibawaan negara asal karena warganya telah menciptakan masalah baru bagi negara tujuan. Melalui konsep policing, Polri dapat mengembangkannya melalui pemolisian masalah lintas perbatasan untuk melakukan pencegahan. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.Kata kunci: migrasi, globalisasi, keamanan perbatasan, perdagangan manusia, pemolisian. This article focuses on smuggling victim of illegal Indonesian women?s trafficking to Malaysia. The modus have patterns of legal entry and illegal stay, as well as illegal entry and illegal stay over cross-border lines between Batam and Johor. This issue is interesting and become similar issue in many countries related to threat crimes cross-border lines which have implication to security border. Begining from migration activity confessed as right every citizen with hope to get better economical change, however the fact inflict new problem. This implication degrades authority native country cause the citizen have created new problem for destination country. Through policing concept, Indonesian National Police can develop it over cross-border lines of problem policing to do prevention. This case can be became reference to formulate, to implement, and control to policy of Indonesian National Police relate border security.Keywords: migration, globalization, border security, human trafficking, policing.
KEBIJAKAN STRATEGIS MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL: PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Herdiansyah, Herdis
Jurnal Keamanan Nasional Vol 4, No 2 (2018): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v4i2.393

Abstract

The threat of circulating space orbit is considered by some to be a threat to the national security of one country, because the potential dangers such as space junk produce significant damage to affected areas. But until now Indonesia, despite ratifying the UN convention on space, does not yet have a comprehensive mitigation strategy. This study aims to create policy scenarios in mitigating the threat of satellite orbit circulation so that it can be used as an alternative policy formulation for relevant institutions. The research method is carried out with a mix method approach that is adjusted to each research objective such as using literature study and AHP analysis. AHP analysis shows that respondents want international cooperation to be built, both bilateral and multilateral cooperation must prioritize national security while upholding the values of friendship and mutual respect. Comprehensive space debris mitigation policies need to be formulated and defined as the basis for action. Considering that the impact of space debris is very dangerous and massive, the use of space technology is a necessity to be used to anticipate, deal quickly and minimize the impact of the disaster.
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA Sianturi, Binsar Hatorangan; Hanita, Margaretha
Jurnal Keamanan Nasional Vol 6, No 1 (2020): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v6i1.451

Abstract

Prevention and overcoming separatism is an important part of the government's agenda in realizing a safe and peaceful Indonesia. The implementation of development in all regions of the country within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia is always accompanied by comprehensive efforts to prevent and overcome separatism. One of the complicated problems that still seizes a lot of attention from the nation and state of the Republic of Indonesia until now is undeniable is the separatist movement that develops in several regions of the Republic of Indonesia (NKRI). The separatist movement in Papua has now become an issue that has not yet found a solution based on a comprehensive and dynamic strategy in the context of adjusting to developments in Papua. Various police efforts have been and continue to be carried out in order to overcome separatism of armed criminal groups (KKB) in Papua. This study aims to examine the extent of the role of the Police in efforts to combat separatism in Papua and measures to optimize that role.
ISLAM DAN PANCASILA DI ERA REFORMASI: SEBUAH REORIENTASI AKSI Nubowo, Andar
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 1 (2015): April
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i1.13

Abstract

Problem utama yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah hubungan Islam dan Pancasila di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif historis, hubungan Islam dan Pancasila mengalami perdebatan, sebagian kelompok menghendaki pancasila tidak bisa dijadikan dasar negara dan kelompok yang lain menerima pancasila sebagai dasar negara. Dalam pandangan penulis, kelompok yang tidak bisa menerima pancasila sebagai dasar negara masih ada di era reformasi. Hal ini nampak dalam beberapa gerakan ormas atau partai politik yang masih secara masif kampanye anti pancasila dan pada titik tertentu menggunakan cara-cara kekerasan. Proyek politik anti pancasila ini yang oleh penulis disebut dengan nalar syariatik yang hanya bersifat utopia.Kata kunci: Islam, Pancasila, Syari?ah dan Demokrasi
SURAT EDARAN KAPOLRI TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KERANGKA HAK ASASI MANUSIA Anam, M. Choirul; Hafiz, Muhammad
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i3.30

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Diskursus HAM. Hate speech merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Titik singgung ujaran kebencian dalam kerangka HAM berada pada dua diskursus hak, yaitu: a) kebebasan beragama atau berkeyakinan;dan b)kebebasan berekspresi dan berpendapat, c) perlindungan ras dan etnik. Secara konsep ataupun praktik, ujaran kebencian seringkali diterapkan secara berbeda-beda, baik di tingkat global ataupun praktik Negara-negara di dunia. Dengan pendekatan HAM,ada 6 (enam) hal yang harus dilihat di dalam Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech), yaitu: 1) elemen kejahatan (element of crimes); 2) basis subyek tindakan kejahatan; 3) metode atau cara kejahatan dilakukan; 4) tujuan dari tindakan itu sendiri; 5) Potensi efek dari ujaran kebencian; 6) Pendekatan yang digunakan untuk menangani hate speech.
MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN: KOMPARASI GBHN DAN RPJPN SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM BIDANG PEMBANGUNAN Bahaudin, Bahaudin
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.10

Abstract

AbstractPolitical law of development policies in the Reformation era no longer recognize the term National Directives Outline (Garis-Garis Besar Haluan Negara or GBHN). Reformation planners consider the terminology as taboo because of its close association with the New Order (Orde Baru) regime. The Reformation era acknowledge the term Long Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang or RPJP) as the political law of national development policies. In practice, RPJPN is the vision and mission of the elected President and has a limitation of 10 years, exceeding the President?s term of office. Unlike GBHN which is constitutional and bound to be executed regardless of whom is leading, RPJP is political and compromising in nature, therefore fraught with inconsistencies. This article discusses GBHN and the proposed revival of it as the national development directive.Keywords: GBHN, Reformation and National Development AbstrakKebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan di era Reformasi tidak lagi mengenal istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Para perancang reformasi memandang tabu terminologi tersebut, sebab istilah tersebut begitu lekat dan identik dengan rezim Orde Baru. Reformasi mengenal istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai kebijakan politik hukum nasional dalam bidang pembangunan. Dalam tataran pelaksanaannya RPJPN adalah visi-misi Presiden terpilih, dan memiliki keterbatasan terlebih masa jabatan Presiden hanya dibatasi 10 tahun saja. Berbeda dengan GBHN yang sifatnya konstitusional dan wajib dijalankan oleh siapapun penguasanya, RPJP lebih bersifat politis dan kompromi, sehingga dalam pelaksanaanya kerap terjadi inkonsistensi. Tulisan ini memberikan ulasan GBHN dan wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional.Kata Kunci: GBHN, Reformasi dan Pembangunan Nasional
MEDIASI MASSAL TERORISME: PENGANTAR CRITICAL TERRORISM STUDIES Ashghor, Aly
Jurnal Keamanan Nasional Vol 4, No 1 (2018): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v4i1.349

Abstract

This paper is a development of research conducted by the Center for National Security Studies (Puskamnas) Bhayangkara University of Jakarta on a map of global terrorism obtained from coverage of 56 (fifty six) online mass media in the world throughout the year 2017. Mass mediation of terrorism is a critical effort and a reflective way in trying to understand the practice and the articulation of the terrorism discourse in the world, especially on how the media enters and enlivens the practice of terrorism concept. This paper shows that the social construction of terrorism tends to be influenced by the Western mass media. In the construction of the mass media, the notion of terrorism today is the product of the discourse of the Western mass media. The dominance of the Western mass mediation terrorism resulted in the construction of terrorism discourse associated with the movement of Islamism and Communism. The mass mediation of terrorism demonstrates by Israeli atrocities against Palestinians tend to disregard aas acts of state terrorism. Threfore, the implication of state-centrist terrorism in counter terrorism policies are more oriented towards national security than human security.
PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP JUMLAH KEJAHATAN (CRIME TOTAL) DI INDONESIA (2015-2017) Masfiatun, Masfiatun
Jurnal Keamanan Nasional Vol 5, No 2 (2019): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v5i2.437

Abstract

This study is motivated by the number of crimes in Indonesia in 2015-2017 that are fluktuative. Efforts and policies to prevent and reduce crime have been carried out by state in this case the security apparatus (Polri), but the implication is that not all regions can reduce the number of crimes. Therefore this study tries to examine whether economic factors influence the number of crimes. The model used in this study is a random effect model with a period of research from 2015 to 2017. The results of the study indicate economic inequality has a positive effect significant on the number of crimes, while the variables of economic growth, poverty and unemployment do not affect significant to the number of crimes.