cover
Contact Name
Aly Ashghor
Contact Email
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Phone
+6281314082099
Journal Mail Official
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Center for National Security Studies (Puskamnas), Bhayangkara Jakarta Raya University (UBJ) Puskamnas, GRHA Summarecon Lt.3 Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya Bekasi Utara, Jawa Barat 17121
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Keamanan Nasional
ISSN : 24427985     EISSN : 25797727     DOI : https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.437
Core Subject : Social,
Jurnal Keamanan Nasional presenting works or article on national security issues, and the influence of international-strategic environment dynamics. PUSKAMNAS invites you to carved critical and original ideas on national security issues (terrorism, insurgency, police issue, military issues, conflict, social issues, brawl, etc.). The works could be a teoritical, analytical, research publication, history, case study, including recent issues on national, regional or international scope.
Articles 60 Documents
ISLAM POLITIK DAN RADIKALISME: TAFSIR BARU KEKERASAN AKTIVISME ISLAM INDONESIA Asghar, Ali
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i2.23

Abstract

Tulisan ini berkesimpulan bahwa kekerasan aktivisme Islam politik lebih ditentukan pada kemampuan mengukur batas toleransi politik; watak represi negara dan aksesibilitas sistem politik. Batas toleransi politik menentukan sebuah gerakan perlu tidaknya mengambil jalan kekerasan sebagai saluran penentangan. Dengan menggunakan pendekatan integratif teori gerakan sosial, tulisan ini memberikan paradigma pilihan rasional untuk membaca kepentingan para aktor aktivisme Islam politik di Indonesia dalam memilih aksi kekerasan sebagai saluran penentangan. Akhirnya, kekerasan aktivisme Islam tidak semata-mata bersumber dari tradisi keagamaan. Simbol-simbol Islam yang melekat dalam aksi kekerasan aktivisme Islam merupakan strategi kerangka aksi (framing) bukan sumber doktrinal dari tindakan kekerasan.
E-POLMAS: PARADIGMA BARU PEMOLISIAN MASYARAKAT ERA DIGITAL Suseno, Bayu
Jurnal Keamanan Nasional Vol 2, No 1 (2016): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v2i1.39

Abstract

Tulisan ini memberikan perpekstif baru tentang polmas di era digital dengan menggunakan studi kasus kejahatan cyber crime di Polrestabes Semarang. Berdasarkan tingginya angka kejahatan berbasis teknologi yang ditangani kepolisian maka ada kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian ulang terhadap pendekatan polmas yang selama ini ada. Penulis memberikan sebuah pandangan baru konsep polmas era digital atau E-Polmas. E-Polmas merupakan pengembangan dari konsep Polmas yang sudah ada, akan tetapi menitikberatkan kepada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. Yang semula dilaksanakan secara manual konvensional, dirubah menjadi cara online dengan memanfaatkan media sosial yang sudah ada.
SISTEM EKONOMI PANCASILA: MEMAKNAI PASAL 33 UUD 1945 Bawazier, Fuad
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 2 (2017): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i2.85

Abstract

Even though our the founding fathers have givenvery clear in developing the Indonesian economy system as clearly stated in Article 33 of the 1945 Constitution, in practice,the implementation of the Constitution does still not become the focus of government policy from one regime to the next. The understanding and the readiness of the leader, similar to the leader influencers, toimplement Article 33 of the Constitution the Berkeley Mafia in the New Order era who has alienated the Indonesian people to achieve theformulated desirable economic development stated in the Constitution. Does Pancasila economic system have a doubt full role to our decision makers and never give up to  stop trying other formula.
ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: KOMPLEKSITAS, SENTRALISASI DAN FORMALISASI Mukhtas, Haryadi; Sutiyo, Sutiyo
Jurnal Keamanan Nasional Vol 5, No 1 (2019): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v5i1.407

Abstract

This study evaluates the organizational structure of Indonesian Police by analyzing the complexity, centralization, and formalization of the organization. The design of this study is qualitative descriptive, and data are collected through in-depth interviews, observations, and documentary study. The results of this study present that the restructurization of Indonesian Police through Perkapolri No. 6 tahun 2017 has enlarged the structure of Headquarter and increased complexity, centralization, and formalization of the organization. The structure makes the Police a mechanical organization, which is not suitable for the dynamics of society. The restructurization should make efficient the headquarter and strengthen the local offices, so that the Police become an organic structure more responsive to the changes. Theoretically, structural dimensions are not always sufficient to analyze organizational issues. They should be improved by adding a process dimension of the organization that includes the alignment of all divisions and the compliance to the organization.
MELANJUTKAN PEMBANGUNAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA LEGAL SYSTEM SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME Anakotta, Marthsian Yeksi; Disemadi, Hari Sutra
Jurnal Keamanan Nasional Vol 6, No 1 (2020): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v6i1.455

Abstract

Penanggulangan kejahatan terorisme di masa kini dan masa depan tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum karena eskalasi ancamannya bukan hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat. Lebih dari itu yaitu, mengancam keamanan nasional yang terdiri atas pertahanan negara, keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan insani yang dapat membahayakan eksistensi kedaulatan NKRI. Tulisan ini membahas tentang pentingnya peran Indonesia sebagai negara hukum untuk melanjutkan pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia berdasarkan kerangka legal system yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tujuannya agar di masa depan Indonesia dapat menanggulangi kejahatan terorisme secara komprehensif melalui upaya-upaya yang strategis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan dan/atau kekaburan norma.
BOOK REVIEW: INTERCOURSE WITH TRAGEDY Hamid, Usman
Jurnal Keamanan Nasional Vol 2, No 2 (2016): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v2i2.49

Abstract

Judul Buku: Intercourse with TragedyPenulis: Hermawan SulistyoPenerbit: Pensil 324Tahun Terbit: 2016
EKONOMI POLITIK PEMBUNUHAN MASSAL: PROLOG PEMBUNUHAN MASSAL 1965 DI BALI Pramana, Gede Indra
Jurnal Keamanan Nasional Vol 4, No 2 (2018): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v4i2.406

Abstract

This study focused on the logic behind mass killings to alleged party member and sympathizers of the then legal Indonesian Communist Party in 1965. The events of 1965 has political economy dimensions. In extrapolating the events of 1965, case study on Bali help to explaining the local context of the mass killings. The main question to be answered was, how could there be such large scale killings in 1965?
ANALISA KEBIJAKAN PEMULANGAN WNI EKS ISIS DI SURIAH Sumawiharja, Farhan Arif; Munandar, Adis Imam
Jurnal Keamanan Nasional Vol 6, No 1 (2020): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v6i1.447

Abstract

Radikalisme dan terorisme menjadi suatu permasalahan global. Dampak negative kerap kali dirasakan oleh Indonesia. Beberapa aksi teror juga terjadi dan merenggut korban. Perkembangan ISIS di dunia menarik minat masyarakat sebagian masyarakat Indonesia untuk bergabung. Namun pasca kekalahan ISIS di tahun 2019 WNI eks ISIS memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia. Pemulangan WNI eks ISIS menjadi suatu dilematis, akan tetapi kebijakan harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dan tinjauan pustaka serta menggunakan pendekatan Analisa Stakeholders. Kebijakan pemulangan WNI eks ISIS sudah ditetapkan, namun sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan. Maka pembaharuan data yang lebih singkron menjadi syarat utama dan syarat mutlak pemulangan WNI eks ISIS yang sebagian besarnya merupakan anak-anak dan Perempuan
TANTANGAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Purba, Charles Bohlen
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 1 (2015): April
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i1.15

Abstract

Asean Economic Community (AEC)) tidak saja berdampak pada sector sosial, ekonomi dan politik, akan tetapi AEC akan memiliki dampak serius terhadap dunia pendidikan Indonesia. Indonesia akan kalah bersaing jika tidak mampu menyiapkan SDM yang unggul menghadapi tantangan regional atau internesional. Secara regulasi, Indonesia membuka ruang terhadap penyelenggara pendidikan asing di Indonesia sebagaimana diamanhkan dalam  Pasal 90 Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Karena itu, Pemerintah  perlu memahami peta persoalan di sektor pendidikan, supaya dapat dirancang program-program pembangunan yang tepat sasaran sehingga Indonesia dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan AEC yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2015 jika tidak maka bangsa Indonesia hanya akan menjadi konsumen dungu globalisasi, modernisasi melalui perjanjian-perjanijian yang telah disepakati pemerintah.Kata kunci: AEC, ekonomi, pendidikan dan Indonesia
MENGUKUR POLITISASI AGAMA DALAM RUANG PUBLIK: KOMUNIKASI SARA DALAM PERDEBATAN RATIONAL CHOICE THEORY Supriyadi, Mohammad
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i3.32

Abstract

Tulisan ini memberikan gambaran runtuhnya pengaruh isu primordialisme di ruang publik dan digantikan dengan kearifan konvensional. Penelitian ini mengambil aspek pengaruh isu SARA pada aspek rasionalitas pemilih. Penulis menemukan beberapa aspek yang mendukung kesimpulan penelitian, antara lain; bahwa isu SARA tidak terlalu direspek pemilih rasional. Pemilih rasional lebih melihat masalah yang ada dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya. Di lain pihak, emosi antusias terhadap isu etnisitas akan memantabkan pilihan politik terhadap pemilih etnis minoritas, sebagai bentuk penguatan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional (rational choice theory), penulis melihat bahwa komunikasi politik yang dibangun melalui isu SARA di ruang publik dalam kehidupan masyarakat modern, tidak lagi mampu memengaruhi pemilih rasional. Pemilih rasional (rational choice), menentukan pilihan berdasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (maximizing benefit). Dalam faktor ini sikap pemilih lebih dipengaruhi karakteristik dan track record kandidat.