cover
Contact Name
Aly Ashghor
Contact Email
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Phone
+6281314082099
Journal Mail Official
puskamnas@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Center for National Security Studies (Puskamnas), Bhayangkara Jakarta Raya University (UBJ) Puskamnas, GRHA Summarecon Lt.3 Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya Bekasi Utara, Jawa Barat 17121
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Keamanan Nasional
ISSN : 24427985     EISSN : 25797727     DOI : https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.437
Core Subject : Social,
Jurnal Keamanan Nasional presenting works or article on national security issues, and the influence of international-strategic environment dynamics. PUSKAMNAS invites you to carved critical and original ideas on national security issues (terrorism, insurgency, police issue, military issues, conflict, social issues, brawl, etc.). The works could be a teoritical, analytical, research publication, history, case study, including recent issues on national, regional or international scope.
Articles 60 Documents
HUKUM ANTIDUMPING DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF KETAHANAN INDUSTRI DALAM NEGERI Syahyu, Yulianto
Jurnal Keamanan Nasional Vol 5, No 1 (2019): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v5i1.420

Abstract

The protection of the resilience of the domestic industry today is haunted by the practice of dumping by exporting countries of goods and services. Dumping is a competition practice between countries where the selling price of imported goods is below the normal price of good/services in the country.  The practice of dumping is carried out by the exporting country by determining the price below or lower than the nominal value or the actual unit cost or can also be said to sell at a lower price in the importing country than in the producer country itself This is certainly detrimental to local businessmen and laborers in the country so that regulations from importing recipient countries are needed for the resilience of the domestic industry in order to sustain the national economy. Some exporting countries often practice dumping to increase the economic benefits of the country itself but can harm the importing country. To avoid this dumping practice, Indonesia's anti-dumping laws has an important role in the concept of domestic industry resilience.
UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK Al Adawiah, Rabiah
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i2.26

Abstract

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan. Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.
SINERGI TNI-POLRI DALAM DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA Prasetyo, Dedi
Jurnal Keamanan Nasional Vol 2, No 1 (2016): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v2i1.37

Abstract

Radikalisme memiliki keterkaitan erat dengan terorisme, keduanya merupakan tindakan kekerasan atau ancaman bagi kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan tersebut sesungguhnya dilakukan oleh sekelompok minoritas yang menolak dan sekaligus tidak percaya lagi pada sistem dan proses demokrasi yang ada. Gerakan tersebut menginginkan adanya perubahan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan, sedangkan agama dijadikan sebagai fondasi yang dipahami secara ekstrem. Keberadaan paham radikalisme memunculkan upaya untuk menanggulanginya, salah satunya adalah deradikalisme. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah upaya yang dilakukan para stakeholders yang bertanggungjawab mengemban tugas tersebut. Peran TNI-Polri dalam upaya deradikalisme perkembangan terorisme di Indonesia dinaungi oleh undang-undang, meskipun pada tataran lain, upaya yang dijalankan dipandang oleh banyak pihak masih belum terjadi sinergi yang optimal.
PEMOLISIAN DI ERA GLOBALISME: ANALISIS FAKTOR PERUBAHAN LINGKUNGAN EKONOMI DAN PERKEMBANGAN TERORISME Sonta, Ahrie
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 2 (2017): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i2.84

Abstract

Policing is one of the final filter mechanisms in order to avoid the impact of globalizationentering Indonesia. Good policing can anticipate the dynamicof strategic environment before the bad impact happen in the society. Therefore, it is important for police to be able to conduct analyses on comprehensive strategic policing based on sectorial. For example, globalization, economy, and terrorism have specific chains and/or relationship pattern, in which the development influences the livelihood of Indonesia society. Indonesia Police has role to protect, assist, and serve society by giving priority on preventive functions before negative impact caused by the changes of strategic environmentoccurred. National strategic analysis is important to develop police capability by using humanity approach. This essay is to strategically analysethe comprehensive security through economic point of view including in the context of terrorism.
SENSITIVITAS JENDER DALAM SECURITY SEKTOR REFORM (SSR) Fauziah, Nurul
Jurnal Keamanan Nasional Vol 5, No 1 (2019): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v5i1.425

Abstract

Sensitive gender is often discussed in the security issues in various academic literature and official documents. Many literatures are claiming that sensitive gender has succeeded in resolving cases of women violence, especially sexual violence against women in conflict countries. However, not many experts gave different opinions. By using the literature review method through the collection of the latest journals and literature, this study attempt to map the gender sensitivity debate in Security Sector Reform (SSR) to look back on the urgency of gender-sensitive SSR practices in a region.  Based on the results of the analysis, gender sensitivity in the SSR as a transformation of the Internal structure of security sector institutions that fullness women's equality in full, women's participation and representation in security, supervision and management sector institutions are still controversial. However, according to the author, the presence and role of women in gender sensitivity in SSR can also contribute to influencing the design and implementation of peace missions through their role in describing the experiences of women as victims of conflict or war.
PERAN STRATEGIS INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF STABILITAS KEAMANAN REGIONAL L.Toruan, Gerald Theodorus
Jurnal Keamanan Nasional Vol 6, No 1 (2020): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v6i1.449

Abstract

Konflik Laut China Selatan hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, konflik ini melibatkan 4 negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam) serta Taiwan dan China. Indonesia walaupun bukan sebagai negara pengklaim memiliki peranan penting untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN, selain itu Indonesia juga berperan sebagai mediator bagi negara-negara yang bersengketa. Konflik Laut China Selatan terus mengalami eskalasi dan dapat menimbulkan ancaman di kawasan selain itu dalam konflik ini juga melibatkan negara Amerika Serikat yang menginginkan adanya freedom of navigation di Laut China Selatan. Hingga saat ini kode etik (code of conduct) belum disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Konflik Laut China Selatan memasuki babak baru dimana pada tahun 2016 Filipina memenangkan gugatan di Mahkamah Arbitrase Internasional, yang pada intinya adalah tidak mengakui klaim wilayah China serta traditional fishing ground yang selalu dijadikan dalil oleh China. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk merumuskan peran yang bisa diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Adapun tekhnik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam kepada para ahli ataupun pengamat hubungan internasional. Hasil penelitian adalah berupa rekomendasi kebijakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan
PROBLEMATIKA TUGAS PERBANTUAN TNI Mengko, Diandra Megaputri
Jurnal Keamanan Nasional Vol 1, No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v1i2.22

Abstract

Persoalan tugas perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi. Pelibatan militer itu kadangkala bertentangan dengan UU TNI hingga menimbulkan berbagai persoalan di tataran implementasi. Dalam rangka menjaga profesionalisme TNI dan kehidupan demokrasi di Indonesia, keberadaan pengaturan tugas perbantuan yang spesifik dan komprehensif menjadi kebutuhan utama.Tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas perbantuan militer di Indonesia yang akan ditinjau dari konsep perbantuan, kerangka pengaturan tugas perbantuan di Indonesia, serta kritik dan analisis terhadap tugas perbantuan di Indonesia.
AHMADIYAH DAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA ummah, Aniqotul
Jurnal Keamanan Nasional Vol 2, No 1 (2016): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v2i1.38

Abstract

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah fenomena kekerasan berbasis agama dan kebebasan beragama yang menarik perhatian publik. Di samping kasusnya sangat banyak, pengikut organisasi ini berjumlah lebih dari 300.000 orang di seluruh pelosok tanah air, juga mengundang pro-kontra yang berkepanjangan. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang isu hak-hak sipil kelompok minoritas, terutama hak kebebasan beragama yang menjadi komponen penting dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penulis berkesimpulan bahwa reformasi 1998 sekalipun memberikan kemajuan berarti dalam rangka perlindungan terhadap hak minoritas dan jaminan kebebasan beragama, namun masih ditemukan beberapa kebijakan diskriminatif dan praktek diskriminasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kasus Ahmadiyah adalah contoh potret kebijakan diskriminatif pemerintah dan negara yang kemudian dipakai sebagai alat legitimasi oleh kelompok anti-ahmadiyah untuk melakukan persekusi dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Penanganan kasus Ahmadiyah cenderung mengikuti tekanan massa sebagai kelompok mayoritas sehingga pemolisian konflik agama mengalami ambiguitas.
TERORISME DAN DERADIKALISASI: PENGANTAR MEMAHAMI FUNDAMENTALISME ISLAM DAN STRATEGI PENCEGAHAN AKSI TERORISME Suryani, Tamat
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 2 (2017): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i2.57

Abstract

Terrorism an eminent threat to the people of the world, not exceptionally Indonesia as a state and nation. The experience in dealing with the Bali bombing case in 2002 has given an important lesson for Indonesia, especially for the police. The notable lesson is that it is necessary for, not only having a concern on investigation process of the terrorism cases, but also on de-radicalization efforts to deradicalise the perpetrator.Preventive action terrorism act is more meaningful, compared to the ability of police to punish terrorists who did bombings and killed dozens or hundreds of people. Thus, the question is who are those who needs to be involved in deradicalization programme.
GERAKAN ISLAM RADIKAL DI SULAWESI SELATAN: POLA REKRUTMEN DAN POLA GERAKAN KOMITE PERSIAPAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM (KPPSI) DAN LASKAR JUNDULLAH Karsono, Bambang
Jurnal Keamanan Nasional Vol 4, No 2 (2018): November
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v4i2.417

Abstract

Preparatory Committee for the Upholding of Islamic Law (KPPSI) was established on 28 May 2000. Laskar Jundullah is an autonomous body under the KPPSI, but there is no effective coordination between Laskar Jundullah and KPPSI. In recruitment, membership of the KPPSI takes place openly, whereas Laskar Jundullah is more closed. This research explains the relationship between the two organizations, intended as a reference model to understand radical religious movements in the region. The data collected through interview, literature reviews, papers and related news. This study shows that an Islamic organization is not free from intact with radical Muslim groups. In fact, loose structure its even makes the organization more vulnerable to being used by the radical groups.