cover
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL A, Haerandi; Marilang, Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2, No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.248 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran badan pengawas obat dan makanan terkait peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar kurang berjalan dengan baik. Untuk mencengah peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar, maka pihak BPOM harus lebih meningkatkan kinerja dengan cara rutin  melakukan pemeriksaan untuk mengawasi peredaran obat tradisional ilegal. Implikasi dari penelitaian ini adalah: Hendaknya BPOM  sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaraan obat tradisional ilegal harus lebih telitih terhadap peredaran obat tradisional ilegal, baik sebelum diedarkan dan/atau setelah beredar di pasaran.
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI KEPEGAWAIAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Andika, Rahmat; Jayadi, Ahkam; Safriani, Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1, No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.157 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen / catatan / laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi kepegawaian cenderung menggunakan Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan bahwa pelaksanaan mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan  Kepegawaian  dan Pemberdayaan  Sumber  Daya Manusia  Kabupaten  Majene menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan.
MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN Tasbir, Tasbir; Jayadi, Ahkam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2, No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.366 KB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di kabupaten Bone pada tahun 2018 berdasarkan UU No.10 tahun 2016 dan PKPU No.15 tahun 2017. Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan melakukan wawancara kepada dewan teknis Penyelenggara Pemilu dan Kasubag Tekhnis Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun persyaratan bakal calon  kepala daerah jalur perseorangan terbagi atas dua persyaratan yaitu persyaratan  subjektif dan persyaratan objektif. Dan adapun  mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon kepala daerah dilakukan dengan 3 tahap verifikasi yaitu : (1) Verifikasi jumlah minimum dukungan dan persebarannya wilayah daftar pemilih tetap (2) verifikasi penghitungan administrasi identitas daftar pemilih tetap dan (3) verifikasi lapangan faktual.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK. (STUDI PUTUSAN NO.74/PID.SUS/2018/PN.MRS) Wardana, Andi Mahfud Arya; Jumadi, Jumadi; Nurjannah, ST
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1, No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.293 KB)

Abstract

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.  Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku kejahatan terhadap anak menurut komnas perlindungan anak adalah orang terdekat dari korban (anak). Kejahatan terhadap anak sendiri telah diatur oleh hukum postif di Indonesia misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak pada studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku, yang pelakunya adalah ayah tiri dari anak tersebut, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dari korban, hal ini didasarkan pada aturan hukumnya pada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang berbunyi apabila pelaku dari kejahatan seksual terhadap anak masih dalam lingkungan orang terdekat (ayah) maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya, dan dari pertimbangan hukum hakim tidak terdapat hal yang meringankan  terdakwa.Kata Kunci: Anak: Hak Asasi Anak; Kejahatan  
MENILIK PERAN BINMAS POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGANI PAHAM RADIKAL Nurfaizy, Muh. Rafly; Kahpi, Ashabul
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2, No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.938 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran binmas polrestabes makassar dalam menangani paham radikal dan kendala yang dihadapi Binmas Polrestabes Makassar dalam menangani paham radikal. Jenis penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Pendekatan penelitian adalah pendekatan hukum (pendekatan patung) dan pendekatan sosiologis (pendekatan sosiologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Binmas dalam menangani pemahaman radikal di Kota Makassar antara lain (1) Melakukan Bimbingan dan Konseling yang berisi materi terkait Radikal (2) Melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi yang memiliki jurusan pengaruh dalam masyarakat dan (3) Bekerja sama dengan Pemerintah dan Kementerian untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan penyebaran ide-ide radikal dari dalam. Namun demikian ada kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam menangani pemahaman radikal ini seperti keterbatasan kemampuan dan pemahaman anggota Binmas terkait dengan pemahaman Radikal.
PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA Syarif, Muhammad Ihsyan; Jumadi, Jumadi; Safriani, Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1, No 3 (2019): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.932 KB)

Abstract

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan. Penulis ingin membahas bagaimana langkah-langkah KPU dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia dengan melakukan studi kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulawesi Selatan). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah  Statute approach dan Sociologicial Approach. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipelajari sebaik-baiknya terkait apa-apa saja hak politik penyandang disabilitas yang mesti di penuhi oleh pihak penyelenggara agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan aktif dalam ajang perpolitikan di Indonesia.Kata Kunci : Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pemilu
ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI Chalil, Nur; Safriani, Andi; Andi Natsif, Fadli
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1, No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.423 KB)

Abstract

kebijakan yang dikeluarkan oleh  pejabat pelaksana tugas sementara (plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (plt) Walikota MakassarKata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba. 
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN KONSERVASI HUTAN Fattah, Abdul; Salenda, Kasjim; Ridwan, Saleh
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1, No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.505 KB)

Abstract

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut Pasal 88 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah dijelaskan secara rinci beserta dengan keterangan saksi merujuk kepada fakta-fakta bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta-fakta di persidangan yang berlaku ditambah dalam fakta yang terjadi dilapangan yang menunjukkan seharusnya terdakwa tidak diputus bersalah karena terdakwa tidak mengetahui keabsahan surat atau dokumen kayu yang terdakwa beli dari orang lain yang mengakibatkan penipuan yang dialami oleh terdakwa.
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI E-KTP DALAM LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA P, Firman; Jumadi, Jumadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2, No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.544 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam proses implementasi E-KTP dan kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-KTP belum terlaksana secara maksimal sebagaimana regulasi yang mengatur. Seluruh masyarakat yang harusnya diwajibkan  memiliki E-KTP sebagai identitas diri dan kelengkapan data diri masing-masing. Otomatis implementasi pendaftaran penduduk mengalami penurunan kinerja sehingga memicu efektivas standar operasional pelayanan dan berimbas pada sistem pelaksanaannya yang kurang maksimal. Faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba belum mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi, belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya karena adanya faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.
UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT Arif Putra, Muh. Arfah; Marilang, Marilang; Sinilele, Azhar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1, No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.772 KB)

Abstract

Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi). Jenis  penelitian  ini menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu pegawai Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilyah Makassar. Adapun pendekatan yang dilakukan Penulis yaitu Pendekatan Yuridis normatif maupun pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia dalam melakukan   upaya  hukum   terhadap   nasabah   pemegang   kartu   kredit   yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi).

Page 1 of 4 | Total Record : 36