cover
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 482/PID.B/2018/PN BLT) Richard Sanjaya, Rex; Susetiyo, Weppy
Jurnal Supremasi Vol 10 No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.771 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.941

Abstract

Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal, karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum. Penelitian yuridis normatif dengan data sekunder Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt. menunjukkan bahwa Surat dakwaan dan tuntutan (requisitoir) yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM 201/BLTAR/Epp.2/12/2018 sudah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.
KEWENANGAN BAWASLU DALAM PILKADA 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XVII/2019 Perdana, M. Taufan; Alfaris, Moh.; Iftitah, Anik
Jurnal Supremasi Vol 10 No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.011 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.940

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai proses kedaulatan rakyat di tingkat lokal untuk mewujudkan negara yang demokratif di tingkat daerah, menuntut penyelenggaraan pemilihan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, membutuhkan keintegritasan lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan (Bawaslu), guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan. Namun, ada perbedaan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam UU Pilkada dan UU Pemilu sehingga timbul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI 1945. Melalui penelitian hukum normatif, diketahui bahwa pasca putusan MK 48/PUU-XVII/2019, kewenangan pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu (Pusat); nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada harus dipahami pula sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota; sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi ad hoc, dengan jumlah anggota sesuai UU Pemilu.
AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH/RUMAH SUSUN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI Riza Rahmani, Safira; Fatmawati Octarina, Nynda
Jurnal Supremasi Vol 10 No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.886 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.895

Abstract

Tujuan dari penelitian hukum ini untuk mengetahui aspek perlindungan hukum dalam akta Perjanjian Pengikatan jual beli rumah/sarusun bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan sumbangsih kepada notaris dan masyarakat terutama dibidang hukum penataan ruang dan perumah/rusunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan  dan konseptual. Rumah/sarusun sebagai tempat berlindung sangat dibutuhkan oleh setiap orang, dengan tingginya harga rumah/sarusun yang diperjual belikan oleh pengusaha sehingga terdapat fakta hukum mengenai wanprestasi dalam hal jual beli rumah/sarusun pada saat proses pembangunan. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai penjualan unit rumah/sarusun pada tahap pembangunan dibutuhkan alat bukti yang kuat berupa akta autentik yang bersumber pada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pengikatan jual beli antara developer dan pembeli untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Disimpulkan bahwa pelaku pembangunan wajib membuat alat bukti autentik berupa akta autentik dihadapan pejabat umum/notaris  dan mematuhi klausula dalam akta tersebut.
AKADRAHN TASJILY PADA BENDA BERGERAK DALAM PRODUK AMANAH DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH Handono, Mardi; Indra Tektona, Rahmadi; Fatimatus Zahro, Qorina
Jurnal Supremasi Vol 10 No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.562 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.886

Abstract

Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan pembiayaan  berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap, para pengusaha mikro dan kini dapat diberikan kepada pekerja profesionalitas seperti dokter dan bidan untuk memiki kendaraan bermotor impian dengan cara angsuran menggunakan Akad Rahn Tasjily berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Akad Rahn Tasjily dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (Persero) Syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak menggukan Akad Ijarah tersendiri dalam pengambilan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang karena tidak ada akad lain selain Akad Rahn Tasjily dalam pembiayaan produk Amanah sehingga kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.
KONTROVERSI PERZINAHAN DI MATA AGAMA DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DENGAN FAKTA LAPANGAN Gangga Sitha Dewi, Desak Ayu
Jurnal Supremasi Vol 10 No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.772 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.862

Abstract

Perzinahan merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua orang yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan atau pernikahan melakukan persetubuhan atau berhubungan badan. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat. Ada, dilakukan oleh mayoritas, tapi tetap dipandang sebagai hal yang negatif di masyarakat. Walaupun lumrah dilakukan, perzinahan sendiri merupakan suatu aib bagi suatu kelompok masyarakat, sebisa mungkin mereka akan menutupinya. Setiap sendi masyarakat memandang perzinahan dari sudut pandang serta perspektif yang berbeda. Penelitian ini ditujukan untuk memahami konsep-konsep perzinahan yang dianggap kontroversial dari setiap sisi yang memang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Agama sendiri menganggap perzinahan sebagai suatu dosa besar yang harus dihindari dan sebisa mungkin untuk dijauhi, akan tetapi dari segi kebiasaan masyarakat, hal ini merupakan suatu hal yang amat lumrah walaupun selalu berusaha untuk ditutup-tutupi. Setiap negara mengatur berbeda mengenai perzinahan dalam konstitusinya. Indonesia sebagai negara dengan dasar budaya timur serta berke-Tuhan-an Yang Maha Esa memiliki pengaturan tersendiri mengenai perzinahan dalam undang-undangnya. Pengaturan tersebut didasarkan pada segala kepercayaan yang telah dipegang oleh masyarakat sejak lama. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini dengan menggunakan metode kajian pustaka.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINANCIAL TECHNOLOGY) Silaswaty Faried, Femmy; Dewi, Nourma
Jurnal Supremasi Vol 10 No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.057 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v10i1.845

Abstract

Jasa layanan keuangan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan financial technology atau yang disingkat dengan fintech adalah sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan. Fintech sangat diminati dan marak dipergunakan karena memberikan suatu produk dan layanan keuangan secara efisien. Meskipun adanya fintech bukan merupakan suatu cara untuk menggeser penggunaan pelaksanaan keuangan secara manual, karena fintech memiliki suatu tujuan untuk mempermudah bagi pengguna untuk menerima produk atau dana pinjaman. Berkaitan dengan hal tersebut adalah dibutuhkan suatu pengaturan yang jelas terhadap pendirian perusahaan-perusahaan fintech itu sendiri dan hal tersebut telah diatur didalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan secara rinci. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna fintech dan pelaku ekonomi itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menelaah tugas fungsi tujuan serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Otoritas Jasa keuangan. Metode penelitian yang dipergunakan dengan jenis penelitian normatif dengan sumber data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pendapat para ahli hukum serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan analisis data dan teknik pengumpulan data secara deskritif dengan memilah peraturan yang terkait. Pengaturan dan pengawasan fintech wajib dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tentunya untuk melakukan antisipasi terhadap adanya fintech yang ternyata tidak memberikan perlindungan hukum bagi penggunanya maka didalam aturan fintech tersebut diatur secara jelas begitupun halnya dengan pembentukan Inovasi Keuangan Digital yang mengajukan diri sebagai pengawas dibawah atap lembaga Otoritas Jasa Keuangan seperti yang diatur didalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Diperlukan sosialisasi terhadap peraturan terkait fintech bagi penggunanya.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERKAH PAKTO KEDIRI, JAWA TIMUR ., Pitono; Susetiyo, Weppy
Jurnal Supremasi Vol 9 No 2 (2019): September, 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.316 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i2.794

Abstract

Salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan adalah memberikan kredit. Tetapi dalam masalah perkreditan, khususnya pada BPR Berkah Pakto tidak selalu berjalan lancar. Kredit macet, menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah terbesar di BPR ini. Melalui penelitian yuridis  sosiologis (yuridis-empiris) di BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur maka diperoleh hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto terdiri dari faktor yang berasal dari nasabah (debitur), faktor yang berasal dari BPR Berkah Pakto, dan faktor pihak lainnya. Proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto mengoptimalkan cara jalur non hukum agar dapat menyelesaikan kewajibannya.
PELAKSANAAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM: PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2019 DI KABUPATEN BLITAR Sholahuddin, Abdul Hakam; Iftitah, Anik; Mahmudah, Uun Dewi
Jurnal Supremasi Vol 9 No 2 (2019): September, 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.967 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i2.793

Abstract

Potensi pelanggaran Pemilu rawan terjadi dalam tahapan kampanye sebagai momen Peserta Pemilu pada Pemilu 2019 untuk memperkenalkan diri ke masyarakat agar terpilih. Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian hukum empiris ?Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? dengan tempat penelitian di Kabupaten Blitar menjadi urgen untuk diteliti sebagai refleksi kualitas pelaksanaan Pemilu Indonesia di daerah. Ditemukannya ribuan alat peraga kampanye di tempat terlarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye di Kabupaten Balitar patut ditertibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENERAPAN PENGGUNAAN IRAH-IRAH “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” DALAM KONTEKS PENCAPAIAN KEADILAN Samosir, Samuel Saut Martua
Jurnal Supremasi Vol 9 No 2 (2019): September, 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.58 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i2.790

Abstract

Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP, terdapat suatu kepala putusan atau irah-irah yang berbunyi ?Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?(selanjutnya disebut Keppu DKBKYME). Kepala putusan tersebut menegaskan terdapat kata keadilan yang berdasarkan Tuhan yang satu dan dimaha esakan, yang sebenarnya adalah hal utama yang dijadikan alasan bagi pemeriksaan di pengadilan, yaitu untuk mencari keadilan.  Namun bagaimana jika ternyata isi dari putusan tersebut tidak memberikan keadilan bagi pihak yang diadili yang tercermin dengan adanya upaya hukum baik banding atau kasasi oleh pihak yang tidak menerima putusan. Terkait dengan isu hukum tersebut pada akhirnya ditarik sebuah paradigma baru bahwa konsep pemberian Keppu DKBDYME  lebih tepat jika hanya bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht), hal ini adalah upaya bahwa pencapaian keadilan materiil juga terwujud dan tergambarkan dalam keadilan yang bersifat formil prosedural.
POLITICAL WILL SEBAGAI STRATEGI MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURAKARTA Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; ., Suharno; ., Widiatama
Jurnal Supremasi Vol 9 No 2 (2019): September, 2019
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.056 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v9i2.750

Abstract

Penelitiannini bertujuannuntuk mengetahuinfaktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengefektifkan PeraturannDaerah KotanSurakarta Nomorn3 Tahunn2008 tentang PengelolaannPedagang kakinlima (PKL) di KotanSurakarta dan bagaimana mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Implikasi dari penelitiannini adalah untuk menciptakan efektivitas sebuah kebijakan diperlukan kerjasama yang baik (sinergitas) antara para penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya paranpedagang kakinlima (PKL). Keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta dipengaruhi oleh faktor peran Walikota dalam mengkomunikasikan kebijakan (political will) yang akan diambilnya.