cover
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep (Telaah atas Hukum Ketatanegaraan Islam) Akmal, Akmal; Usman, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Salah satu komunitas adat di Sulawesi Selatan adalah komunitas adat Bissu di Kabupaten Pangkep, secara turun menurun hidup mendiami Kampung Bontomate‟ne Kecamatan Segeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan daerah terhadap pelestarian komunitas Bissu tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 31 ayat 2 poin f. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan; fenomenologi, sosio-yuridis, yuridis-normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep melestarikan komunitas Bissu. Bahwa pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep dalam melestarikan Komunitas Bissu belum signifikan melestarikan kebudayaan yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Hal ini terjadi karena tidak ada pembahasan secara khusus tentang komunitas Bissu dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD dapat membuat rancangan peraturan daerah tentang komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep, sehingga Bissu tetap menjaga tradisi-tradisi yang dipercaya dan dapat mentransformasikan ilmu dan pengetahuan mengenai tradisi kepada generasi muda dan masyarakat di Kabupaten Pangkep turut serta dalam menjaga dan melestarikan komunitas Bissu.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK HIPNOTIS DI KOTA MAKASSAR (TELA’AH ATAS HUKUM ISLAM) Islam, Muhammad Al Azhar; Usman, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenipuan yang banyak ditemukan di tengah masyarakat bermacam-macam yaitu salah satunya hipnotis kepada korban. Hipnotis tersebut ialah salah satu pelaku yang menghilangkan pikiran alam bawa sadar atau biasa dikatakan sugersti korban upaya bisa mengikuti apa keinginan pelaku. Permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu peran Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penipuan berkedok hipnotis ialah, kepolisian sudah sangat memaksimalkan upaya apa yang sudah ditugaskan dengan mengatasi tindak pidana tersebut, Pembuktian pihak kepolisian dalam menghadapi tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini adalah media CCTV ini salah satu pihak kepolisian untuk mudah menangkap dan memperjelas pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dan juga pembuktian yang lebih kuat yaitu saksi. Dalam pandangan hukum islam penipuan ini masuk dalam kategori takzir , yaitu hukuman yang diberikan sesuia apa yang pelaku ambil. Penerapan hukum pidana yang efisien untuk menanggulangi penipuan yang berkedok hipnotis saat ini yaitu KUHP dan dibantu oleh penegak hukum yaitu polisi untuk mengurai hipnotis di kota Makassar.Kata kunci: kepolisian, hipnotis, penipuan, penerapan hukum.AbstractFraud is found in many diverse societies, one of which is hypnosis to victims. The hypnosis is one of the actors that removes the mind's nature, bring it conscious or commonly said to suggest victims of efforts can follow what the perpetrators want. The problem in this research is the role of the Police in combating criminal acts under the guise of hypnosis is, the police have greatly maximized what efforts have been assigned by overcoming these criminal acts, Proving the police in dealing with fraud with this hypnotic mode is this CCTV media one of the parties the police to easily catch and clarify the perpetrators who committed the crime. And also stronger evidence, namely witnesses. In the view of Islamic law, this fraud falls into the category of takzir, which is a punishment given according to what the perpetrators took. The application of an efficient criminal law to deal with fraud under the guise of hypnosis today is the Criminal Code and assisted by law enforcers namely the police to parse hypnosis in the city of Makassar.Keywords: police, hypnosis, fraud, application of the law. 
Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota Berdasarkan Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 (Telaah Ketatanegaraan Islam) Halil, Abdul; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Timbulnya sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Agung dan Mendagri atas wewenang untuk membatalkan Perda membuat penulis berusaha untuk memahami konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam dan untuk mengetahui pandangan ketatanegaraan Islam terhadap kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan syar‟i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam juga memberikan batasan batasan atau ruang lingkup terhadap lembaga-lembaga negara baik itu eksekutif, legislative dan yudikatif, 2) Terhadap kewenangan menteri dalam negeri membatalkan perda berdasarkan konsep pemerintahan yang baik adalah hal yang bertentangan dikarenakan dalam ketatanegaraan Islam juga menerapkan hirarki dalam peraturannya, sehingga peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadis. Namun apabila melihat dari konsep maslahah mursalah hal tersebut bisa saja dilakukan apabila berkaitan dengan asas kemanfaatan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan adanya check and balance antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kepada lembaga eksekutif dan legislative dalam proses menciptakan hukum, haruslah tetap berpegang pada konstitusi yang merupakan Perundang-undangan tertinggi. Sama halnya dalam ketatanegaraan Islam yang menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai pegangan dalam menciptakan hukum yang baru.
TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PASLON (PASANGAN CALON) TUNGGAL DALAM PILKADA WALIKOTA MAKASSAR 2018 DI TINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA ISLAM Suhardimang, Suhardimang; Daeng Mapuna, Muhammad Hadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Observational research on the phenomenon of a single candidate in the 2018 Mayor and Deputy Mayor of Makassar post-conflict local election contestation is viewed from the perspective of Islamic constitutional law. The next issue is broken down into sub-problems or research questions, namely: How does the Election Law affect single candidate pairs in the 2018 simultaneous regional elections; What is the perspective of the people of Makassar on the phenomenon of the emergence of a single candidate pair in the 2018 Makassar Mayor Election? This type of research is classified as a qualitative descriptive Fieldreseach with the research approaches used, namely: juridical and empirical. The data source of this research is primary data, researcher interviews with informants in this case the community. Secondary data obtained from books, literature, and documents related to this research problem. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, documentation, and literature study. Then the data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: organizing the data, analyzing data, and interpreting data or drawing conclusions. The results of the research obtained answers to existing problems and draw conclusions, first the points relating to single partners found in Article 54 to Article 55 of Law No.10 of 2016. In this article, it shows that Law No.10 of 2016 has an influence on Spouses candidates, where a single candidate, which was not originally regulated in the previous Pilkada Law, is then presented as an alternative for the KPU as the implementer of the Pilkada Law so that they can continue to run Pilkada in an area without having to delay the consequences of a single contestant in the Pilkada.Keywords: Single Pair; Contestation; Empty Box; Regional Head Election;
Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar (Studi Kritis atas Tatanegara Islam) Amir, Herlina; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana partisipasi dan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah di kota makassar, serta bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang ditunjang dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan syar’i didukung dengan sumber data primer berupa hasil interview dan sumber data sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yaitu sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah. Kemudian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dianggap belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi. Oleh karena itu, partai politik di Kota Makassar sebaiknya lebih memberikan ruang terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta fungsi dari partai politik demi menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Selanjutnya, demi mewujudkan politik yang baik diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek Money Politic agar terpenuhinya demokrasi yang baik.
TINJAUAN NORMATIF ETIKA SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Syariful, Muh. Gazali; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengkaji konsep umum insting seksual yang dimiliki manusia dan mengetahui batasan-batasan interaksi manusia melalui etika seksual serta membahas urgenaitas etika seksual dalam mengurangi seks bebas. Dalam menjawab permasalahan tersebut maka penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika seksual merupakan etika yang paling integral dalam kehidupan manusia karena memberikan pengaruh besar dalam mengurangi tindakan seks pranikah.Islam telah memberikan kejelasan lewat aturan sebagai pedoman bagi manusia.Sebab, pola interaksi manusia diatur dengan sedemikian ketat untuk menghasilkan relasi yang terjaga, penataan atas kenderungan seksual sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengimplementasikan kecenderungan dengan memahami dan mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam etika seksual dalam Islam. Etika seksual adalah kebiasaan personal, norma sosial, dan pola-pola perilaku yang secara langsung berhubungan dengan insting atau naluri seksual manusia. Etika seksual sangat prinsip sebab akan menghadirkan pola interaksi yang seimbang, masyarakat harus mampu untuk mengadopsi dan menerapkan etika ini dalam pergaulannya serta hukum Islam harus senantiasa dikembangkan dengan menyelaraskan perilaku manusia modern agar mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah.Kata Kunci : Tinjauan Normatif; Etika seksual; Hukum IslamAbstractThis study aims to examine the general concepts of sexual instincts possessed by humans and determine the limits of human interaction through sexual ethics and discuss the urgency of sexual ethics in reducing free sex. In answering these problems, the writing of this thesis uses data collection methods in the form of library research. The results showed that sexual ethics is the most integral ethics in human life because it provides a major influence in reducing premarital sex acts. Islam has provided clarity through rules as a guide for humans. Because, the pattern of human interaction is regulated in such a strict way to produce a relationship that is maintained, structuring of sexual tendencies as a form of caution in implementing tendencies by understanding and adopting existing rules in sexual ethics in Islam. Sexual ethics are personal habits, social norms, and patterns of behavior that are directly related to human sexual instincts or instincts. Sexual ethics is a principle because it will present a balanced pattern of interaction, the community must be able to adopt and apply this ethic in their relationships and Islamic law must always be developed by harmonizing the behavior of modern humans in order to be able to face the challenges of the ever changing times.Keywords: Normative Review; Sexual ethics; Islamic law
Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai (Perspektif Hukum Tata Negara Islam) Megawati, Megawati; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi dibangun untuk melayani masyarakat sebagaimana pegawai negeri sipil selaku aparatur negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk yang membutuhkan merupakan sebuah kewajiban bagi aparatur negara Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menganalisa tentang bagaimana konsep dan standar pelayanan serta mekanisme/alur pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu dalam perizinan mendirikan bangunan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, selain itu, menganalisa juga bagaimana perspektif Hukum Tata Negara Islam dalam isu ini. Jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan (Field Research) dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan sekunder berupa buku-buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep pelayanan perizinan IMB terdiri dari dasar hukum, persyaratan, alur dan mekanisme pelayanan, 2) Mekanisme alur pengaduan masyarakat telah disediakan sarana pengaduan dalam dua cara yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan tidak langsung, 3) Perspektif Hukum Tata Negara yaitu memiliki pesan moral Islam dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 2) Pemerintah memberikan DPMPTSP untuk tetap menjaga konsistensi pelayanan perizinan yang baik. 3) Pemerintah harus lebih meningkatkan penerapan prinsip-prinsip islami dalam melakukan pelayanan
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR) Putra, Wiyari Dwi; Umar, Subehan Khalik
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to answer how the rule of law and the application of police discretion in the use of firearms at the Makassar Police Headquarters. What is the view of Islamic law in responding to police discretion? The results of this study indicate that: The work of the police everywhere is to maintain law and public order, especially in terms of fighting crime in the community. Even though his duties and powers have been clearly defined by legal procedures, at the same time he is faced with a situation to make decisions that are according to his own judgment, and sometimes this is not in accordance with the applicable legal rules. because if one of them is done based on the rule of law then the other rules and order will be disturbed. Ijtihad and Discretion both have a strong legal basis but the legal position of the implementation of Ijtihad and Discretion has differences. In Ijtihad, if the ijtihad is right then it gets two rewards, and if one gets one reward. Whereas in the application of Discretion, if it is not correct or wrong in giving Discretion, then the Police Member shall bear the legal consequences of giving the Discretion.The implication of this research is that it is hoped that the application of Discretion within the scope of the Indonesian National Police in exercising their authority must act according to applicable regulations and are truly in the interests of police duties and public security. The public should know that the use of firearms is not arbitrarily used by the police outside of the provisions of the law.Keywords: Discretion; Police Cases; Firearms Users; Islamic Law Perspective;
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SOPPENG Firman, Heri Afriady; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2017 Against Gender Mainstreaming in Regional Government in Soppeng Regency as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of gender mainstreaming in Soppeng Regency. This research includes the type of descriptive qualitative field research (field research). The results of this study indicate that the Regional Regulation on Gender Mainstreaming has been implemented in increasing women's participation in the public sphere related to women has been compared with men with the number of women in the government sector which then has implications for government policies and budgets that are gender-responsive, however, some women chose strategic positions but could have been made as an indicator of success compared to the years before the present regulation. The implementation of Gender Mainstreaming in Soppeng Regency is supported by a legal umbrella from the government in the form of Regional Regulations or Regents as legalization and affirmation of policies that are responsive to gender that must be applied, will continue to be postponed by the community concerned until it is held firmly by the community as a norm of life or law the living one. Keywords: Implementation; Local regulation; Gender Mainstreaming 
Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam) Haerul Saleh, Miftahul Fauzy; Halimah, Halimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIYAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Keberadaan KPU sering menuai kontroversi berkaitan dengan mekanisme dan tata administrasi kenegaraan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menganalisa tentang bagaimana kewenangan KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Faktor Apa yang mempengaruhi, dan bagaimana masyarakat melihat hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologi, dan normatif syar’i. Sumber data primer adanya wawancara dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPU saat ini sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan, ada faktor pendukung dan faktor penghambat, serta masyarakat memandang bahwa KPU saat ini semakin optimal dan meningkat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, KPU harus senantiasa memperhatikan aspirasi rakyat demi demokrasi, mewaspadai hambatan yang akan terjadi, dan KPU harusnya lebih terbuka kepada masyarakat agar penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan adil dan damai sehingga tidak terjadi kecurangan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15


Filter by Year

2019 2020