cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Al-Manahij
ISSN : 19786670     EISSN : 25794167     DOI : -
Core Subject : Education,
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Arjuna Subject : -
Articles 263 Documents
ARGUMENTASI FIKIH KLASIK BAGI PEREMPUAN HAID DALAM BERAKTIVITAS DI MASJID, MEMBACA DAN MENYENTUH AL-QUR’AN Kudhori, Muhammad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.024 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v13i2.2256

Abstract

When Muslim women had their menstrual cycle or period, they often deal with problems, especially those which related to mosque activities. Because in the mainstream Jurisprudence studied in Islamic boarding schools which is influenced by the Shafi'i madhhab, menstruating women are prohibited from doing activities in the mosque, including holding and reading the Qur?an. This argument will limit their activities in the mosque. Therefore, there have to be some solution to solve this problem. In the classic fiqh discourse, some of ulamas said that they are allowed to do some activities in the mosque, touching/holding and reading the Qur?an. Unfortunately, it is not common for boarding school to use this rule and considered as a weak argumentation, and become rarely applied. Moreover, this argumentation is out of four madhhab. If we research it deeper, this argumentation comes from the credible classic ulamas, which have a strong legal foundation and giving more positive effect for menstruating women. This argumentation can be used as a solution; therefore women can normally do their activities without feeling guilty of breaking the rules, i.e. Islamic rules. In the fiqh and U??l al-Fiqh, even the weakest and uncommon opinion can be applied in the certain times and places based on several reasons. 
HADHANAH DAN TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK Supardi, Supardi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3331.418 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.2959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman fikih h}ad}a>nahdan tanggung jawab perlindungan anak dan menganalisis pengaruh pemahaman fikihhadanah terhadap tanggung jawab perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan padamasyarakat RT.02 RW.05 Sudimara Timur Ciledug Kota Tangerang Banten.Populasi berjumlah 94 rumah tangga yang terdiri dari ayah dan ibu. Sampelpenelitian 50 orang dengan rincian 25 orang berstatus ayah dan 25 orang bestatusibu. Instrumen pengumpul data pemahaman fikih hadanah menggunakan tes pilihanganda dengan lima pilihan, sedangkan tanggung jawab terhadap perlindungan anakmenggunakan angket skala Likert dengan lima pilihan. Hasil penelitianmenunjukkan adanya tingkat pemahaman fikih h}ad}anah dan tanggung jawabperlindungan anak yang tinggi dan memuaskan; dan terdapat pengaruh pemahamanfikih hadanah terhadap tanggung jawab perlindungan anak. Pengaruh pemahamanfikih hadanah terhadap perlindungan anak sebesar 36%. Tinggi rendahnya tanggungjawab terhadap perlindungan anak dipengaruhi oleh pemahaman fikih hadanah.Orangtua diharapkan menyadari pentingnya hadanah dan perlindungan anak agardapat mengembangkan bakat, minat, potensi dan kemampuan anak secara optimal.
ANALISIS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF MAQĀṣID AL-SYARĪ’AH (STUDI DI KAMPUNG LOGAM NGINGAS WARU SIDOARJO JAWA TIMUR) Musyafaah, Nur Lailatul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.424 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v13i2.3132

Abstract

This article analyzes the programs of family planning village in the Ngingas Waru Village, known as the Kampung Logam (Blacksmith Village), Sidoarjo, East Java in the perspective of maq??id al-Syar?'ah (the theory of sharia objectives). In Islamic law, the family planning program is disputed, including the use of contraceptions. The author examines the implementation of the village planning program consisting of Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS, and PIK-RM, in which they are then analyzed with the concept of maq??id al-syar?'ah. The results of the study concludes that the purpose of the formation of the family planning village programs in Ngingas is to improve a prosperous community, both in the fields of religion, health, education, descent, and economy. This concept is in accordance with the objectives of ?if al-mujtama? or ?if? al-ummah in order to protect the rights of citizens related to maintaining the religion, the lives, the consciousness, the lineage, and the wealth.
PEMIDANAAN DALAM NORMA-NORMA HUKUM JINAYAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Munajat, Makhrus
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2927.626 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3157

Abstract

Hukum pidana Islam selalu diperdebatkan dari segi nilai-nilainya dalam sendi kehidupan masyarakat. Hukum pidana Islam oleh sebagian pihak dikatakan sebagai produk hukum yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia (HAM), terutama ketika berbicara tentang hukuman qisas bagi pembunuh, hukuman rajam bagi pezina, hukuman potong tangan bagi pencuri dan hukuman mati bagi murtad. Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam adalah ketinggalan zaman (out of date) dan tidak humanis. Kesan seperti itu muncul disebabkan karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara utuh. Kajian ini membahas aspek-aspek pemeliharaan HAM dalam hukum pidana Islam untuk meyakinkan bahwa hukum pidana Islam diterapkan dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan dengan menerapkan dua prinsip, yaitu pertama, hukum asal (al-ahkam al-asliyyah), yakni melarang siapa saja yang melanggar hak-hak asasi manusia; dan kedua, hukum pelengkap (al-ahkam al-mu?ayyidah), yakni memberikan sanksi bagi siapa yang melanggar HAM.
PEMBATALAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH Ali MD, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2968.616 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3158

Abstract

Kasus pembatalan hukuman mati atas terpidana Henky dan Hillary dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) menuai polemik karena jika tinjauan dari aspek keadilan sosial dipandang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat. Kajian ini berusaha melihat kasus tersebut dari sisi hukum Islam. Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan/ penyalah guna narkotika golongan I dan golongan II yang bukan untuk diri sendiri, misalnya produsen, dan pengedar, dibenarkan berdasarkan fikih jinayah (fiqh al-jinayah). Hukuman mati, yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial tersebut, lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jarimah al-ta?zir, bukan hudud, dan bukan pula qisas, karena tidak ada ketentuan secara qat?i (definitif dan pasti) dalam nas Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan vonis pembebasan terpidana narkotika dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup atau beberapa tahun dan denda ditinjau dari perspektif fiqh jinayah bisa dibenarkan karena sejalan dengan kriteria penerapan ta?zir  dan atas pertimbangan maslahat. Selain itu, ta?zir dengan bentuk eksekusi mati masih diperdebatkan (mukhtalaf fih).
TWO TIER MUDARABAH DI BANK SYARIAH: TRANSFORMASI FIKIH DALAM BISNIS Dahlan, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3013.926 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3159

Abstract

Secara konseptual, two-tier mudarabah  merupakan praktik fikih dalam bisnis lembaga bank yang menjadi dasar pengembangan model sistem keuangan ekonomi Islam modern. Dalam two-tier mudarabah, mekanisme profit and loss sharing terintegrasi antara mudarabah pada pendanaan dengan mudarabah pada pembiayaan. Bank syariah diposisikan sebagai lembaga intermediari laksana manager investasi, walaupun bank juga terlibat dalam investasi langsung didasarkan pada penyertaan modal bank. Dalam praktik, two-tier mudarabah  kurang berjalan efektif pada pembiayaan yang sangat didominasi produk debt-financing. Hal tersebut menjadi kritik besar di kalangan pakar dan peminat bank syariah. Ironisnya, kritik tersebut menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh praktisi bank syariah yang disebabkan karena banyak faktor. Epistemologi bank syariah lebih mendahulukan shareholder value daripada stackholder value, serta kultur sosial yang belum siap dengan produk mudarabah secara total.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 Desky, Harjoni
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2587.431 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3160

Abstract

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, sangat peduli terhadap pengelolaan lingkungan, karena itu Islam sangat menganjurkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum Islam dikaitkan juga dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Melalui metode deskriptif, artikel ini  akan menjelaskan urgensi pengelolaan lingkungan dari versi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui UU tersebut, hukum positif di Indonesia menerapkan tindakan pidana bagi penyalahgunaan dan perusakan lingkungan hidup. Demikian juga Islam mengharamkan orang berbuat kerusakan di bumi, dan para ulama menetapkan hukuman ta?zir untuk perusak lingkungan. Berdasarkan pendapat para ulama? ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penetapan pidana bagi perusak lingkungan dalam hukum positif sejalan dengan ketentuan ta?zir dalam hukum Islam.
HUKUM ISLAM DAN GAGASAN FIKIH AQALLIYāT: PROBLEMATIKA MUSLIM MINORITAS PAPUA BARAT Wekke, Ismail Suardi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4700.857 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3161

Abstract

Diskursus muslim minoritas di Amerika dan Eropa dalam kaitannya dengan kebutuhan hukumnya menjadi salah satu pembahasan mutakhir dalam wacana hukum Islam. Padahal, keberadaan minoritas muslim juga ada dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji fikih aqalliyat dalam kondisi Indonesia. Tujuan penelitian difokuskan kepada identifikasi problema hukum yang berlangsung di tengah-tengah muslim minoritas Papua Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang melingkupi muslim minoritas di Papua Barat, antara lain terkait dengan warisan, relasi sosial dengan komunitas lain, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Situasi ini berlangsung sebagai hasil interaksi antar umat beragama dengan lingkungannya. Adaptasi dan persaudaraan memberikan peluang untuk senantiasa membangun kesepahaman dan pengertian di antara mereka tanpa memandang perbedaan agama. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan perlunya penetapan hukum yang secara khusus melingkupi keberadaan muslim minoritas. Ada perhatian untuk melihat hubungan mereka dengan penganut agama lain, yang berbeda dengan fikih yang melingkari kepentingan umat Islam Indonesia dalam skala mayoritas.
MANUSKRIP DAN PRIBUMISASI FIKIH DI LOMBOK (STUDI ATAS PERAN MANUSKRIP TERHADAP PERSEBARAN FIKIH LOKAL) Ariadi, Lalu Muhammad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3473.467 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.3162

Abstract

Sebagai agama yang mensinkronkan teks dengan perkembangan sosio-kultural, Islam menjadi agama yang tidak terpaku kepada pemaknaan ajaran-ajaran agama dalam sebuah teks. Selain ditandai dengan  pemahaman keagamaan yang dinamis, sinkronisasi ini juga tercermin dari maraknya penulisan teks keagamaan dalam dunia Islam, sehingga Islam menyebar ke berbagai wilayah dunia sebagai agama yang konstruktif dan damai. Di Indonesia, perkembangan ini tercermin pada pola kulturisasi isi naskah-naskah kuno secara sosio-kultural. Hal ini di antaranya bisa dilihat dari cara orang-orang Sasak di Lombok mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran fikih dalam naskah-naskah kuno, baik itu yang berbahasa Jawi, maupun Kawi. Selain merefleksikan akulturasi antara aksara Jawi dan Kawi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal yang menyebar di antara berbagai pulau di Indonesia, kulturisasi literatur-literatur tersebut menandakan dinamisnya pemahaman orang-orang Islam di Indonesia. Baik dari sisi fikih,  tasawuf,  maupun dari sisi kebudayaan. Artinya bahwa pemahaman suku-suku bangsa yang menganut Islam di Indonesia tentang fikih tidak seragam.
PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM TRADISI MASYARAKAT MUSLIM DI GORONTALO Pongoliu, Hamid
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.446 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v13i2.3166

Abstract

Gorontalo has a customary principle derived from sharia law, and the sharia law is sourced from the Qur'an, hadith, ijmak and qiyas (adati-hula'a to syara'a, syara'a hula'a to Kitabi), which should reflect the existence of the implementation of the distribution of inheritance in Islam in the Gorontalo community. This customary principle can be a source of law if it is a rational act, not immorality, done always repeatedly, does not bring harm and does not conflict with the law of sharak. But in reality there is the implementation of inheritance that violates Islamic law, namely the distribution by way of deliberation, the determination of the amount of heirs equally, the delay in the distribution of inheritance, wills with houses given to girls, wills not to distribute inheritance, distribution of assets it depends on the will of the heir and the delay in the distribution of inheritance on the grounds that one of the parents is still alive. The distribution by deliberation and determination of the amount of the portion for each heir are equally acceptable as long as they follow the guidelines of the Compilation of Islamic Law article 183 and the concept of takharruj which was previously preceded by the Shari'a division. After the heirs know the size of the portion, then they may agree to share it in their own way or leave the inheritance according to Shari'a and agree to give to each other with other heirs.

Page 1 of 27 | Total Record : 263